PERSELISIHAN PERBURUHAN PENYELESAIANNYA Pokok Bahasan Pola Pikir Dasar

PERSELISIHAN PERBURUHAN & PENYELESAIANNYA

Pokok Bahasan • • Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Sebab Jenis Mogok Mekanisme Penyelelesaian

POLA PIKIR PENYEBAB PENGERTIAN 1 JENIS PERSELISIHAN PERBURUHAN MEKANISME M O G O K MOGOKPENUTUPAN PERUSAHAAN PENYEBAB PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEMUTUSANAKIBAT JENIS HUBUNGAN KERJA VARIAN MEKANISME

RO Stb. 1847 No. 23 UU No. 13 Thn 2003 UU No. 2 Thn 2004 PP No. 8 Thn 1981 Kepmen No. 100 Thn 2004 UU No. 22 Thn 1957 Kepmen No. 15 A Thn 1994 Dasar Hukum

RO Stb. 1847 No. 23 (Reglement op de rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia) Pasal 2 a ayat 1 Semua tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja atau semua perselisihan mengenai perjanjian kerja, dengan tidak memandang berdasarkan undang-undang negara mana perjanjian itu dibuat, asalkan pekerjaannya dilakukan di Indonesia, adalah menjadi kompetensi dari hakim Indonesia atau arbiter (juru pemisah) yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 2 a ayat 2 Penyimpangan terhadap ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah perselisihan terjadi Pasal 116 g Yang kompeten pada tingkat I menerima gugatan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan adalah hakim karesidenan-hakim PN 3

FILOSOFI Perbedaan status ekonomi, sosial Perbedaan paradigma, asumsi, asosiasi kondisi psikologis Pengusaha berjasa membuka lapangan kerja Pekerja berjasa memberikan seluruh kemampuan dalam proses produksi, memberikan sebagian pendapatannya kepada pengusaha dalam bentuk ‘surplus’ Terpuruknya dunia usaha bukan keinginan pengusaha, Pekerja terkondisikan (tidak ada pilihan lain-masuk ke dalam kelas pekerja, upah senantiasa tidak mencukupi, bargaining position rendah) oleh ‘struktur sosial’ 8

Pengertian UU No. 13 Th. 2003 PHI P. Pbrhn UU No. 2 Th. 2004 UU No. 22 Th. 1957 Pertentangan antara : majikan/perkumpulan majikan dg sb/gsb Berhubung tidak adanya persesuaian paham Mengenai : hubungan kerja, syarat kerja &/ keadaan perburuhan Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara : pengusaha/gab. pengusaha dg pekerja/brh atau sp/sb Karena adanya : perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan phk, & perselisihan antar sp/sb hanya dlm 1 perusahaan

Sebab 6 BEDA PELAKSANAAN P. HAK/HKM PELANGGARAN BEDA PERLAKUAN P. PHK P. ANTAR SP/SB BEDA PENAFSIRAN TNP PELANGGARAN P. KEPENTINGAN PERUBAHAN SYARAT KERJA

Jenis 5 • Perselisihan Hak Perselisihan yg timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Jenis 5 • Perselisihan Kepentingan Perselisihan yg timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, &/ perubahan syarat kerja yg ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Jenis … 5 • Perselisihan PHK Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yg dilakukan oleh salah satu pihak • Perselisihan Antar SP/SB dalam 1 Perusahaan Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak & kewajiban keserikatpekerjaan

11 MEKANISME PENYELESAIAN (1) Mediasi Konsiliasi UU No. 2 Th. 2004 RO Stb. 1847 No. 23 HK-PN Negosiasi Pegawai Perantara UU No. 22 Th. 1957 PN PHI Arbiter Arbitrasi Sukarela Arbitrasi Wajib Arbitrasi Sukarela

MEKANISME PENYELESAIAN (2) TANPA PIHAK III (didalam perusahaan) M. KELUH KESAH NEGOSIASI 12 DIBANTU PIHAK III (diluar perusahaan) MEDIASI KONSILIASI PENGADILAN ARBITRASI P. LIBERATOIR NON ADJUDIKASI (persuasi perjanjian) P. OBLIGATOIR ADJUDIKASI (arbitrasi putusan)

permohonan pmbatalan syrt ps. 52 (1) 30 hari MA MEKANISME PHI 30 hari p. hak & p. phk 3 hari BERHASIL (PB) PHI 50 hari gugatan GAGAL PUTUSAN 10 hari (tgpn) Anjuran Ttls Akta Perdamaian srt pjj arbtrs ARBITRASE gsl, mx 3 org pjj pnunjkn arbtr pnylses scr tttp didaftarkan di PHI Akta bukti pndftrn pmohnn eksksi PHI 10 hari KONSILIASI BERHASIL (PB) PEKERJA/SP MEDIASI 7 hari I II GAGAL 30 hari PENGUSAHA

MOGOK & PENUTUPAN PERUSAHAAN

TIDAK SAH PENGERTIAN KRITERIA PENANGANAN MOGOK PENYEBAB BENTUK

MOGOK • Tindakan pekerja/buruh &/ sp/sb • Yang direncanakan & dilaksanakan • Secara bersama-sama • Untuk menghentikan/memperlambat pekerjaan PENUTUPAN PERUSAHAAN • Tindakan pengusaha • Menolak pekerja/buruh seluruhnya/ sebagian • Untuk menjalankan pekerjaan

BENTUK POSTER STRIKE BUZZING STRIKE SLOW DOWN STRIKE SIT DOWN STRIKE RUNNING STRIKE BUMPER STRIKE PISTON STRIKE TOKEN STRIKE UNAUTHORIZED STRIKE SOLIDARITY STRIKE SECONDARY BOYCOTT GENERAL STRIKE

KRITERIA (Kepmen No. 232/Men/03) • Pemberitahuan (waktu mulai & akhir mo-gok kerja, tempat, alasan & sebab, tanda tangan ketua &/sekretaris sp/sb selaku pe-nanggungjawab) • Akibat gagalnya perundingan • Dilakukan secara damai • Didukung sp/sb • Ada korlap