PERPAJAKAN LANJUTAN Pajak Penghasilan Pasal 24 dan PPh

  • Slides: 16
Download presentation
PERPAJAKAN LANJUTAN Pajak Penghasilan Pasal 24 dan PPh Pasal 25

PERPAJAKAN LANJUTAN Pajak Penghasilan Pasal 24 dan PPh Pasal 25

Penggabungan Penghasilan Dalam Negeri dan Penghasilan Luar Negeri Wajib pajak menggabungkan (menjumlahkan) penghasilan yang

Penggabungan Penghasilan Dalam Negeri dan Penghasilan Luar Negeri Wajib pajak menggabungkan (menjumlahkan) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh didalam negeri, guna menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak berdasarkan tarif normal (pasal 17). Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan berikut : Untuk penghasilan dari usaha dilakukan penggabungan dengan penghasilan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut; Untuk penghasilan lainnya dilakukan penggabungan dengan penghasilan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut; Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan penggabungan dengan penghasilan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Metode Kredit Pajak Luar Negeri Indonesia menganut kredit pajak dengan metode ordinary credit. Kredit

Metode Kredit Pajak Luar Negeri Indonesia menganut kredit pajak dengan metode ordinary credit. Kredit pajak luar negeri lebih lanjut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK. 03/2002. Pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut UU ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa Negara, maka pengitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing Negara. Kredit pajak dihitung dengan perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan kena pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena pajak dalam hal Penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Perhitungan PPh Pasal 25 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Perhitungan PPh Pasal 25 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Si A adalah Pengusaha Warung Makan di Jogjakarta yang memiliki penjualan pada tahun 2010 sebesar Rp 180. 000, -. Si A statusnya kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Si A menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung pajaknya. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut: Jumlah peredaran setahun Rp 180. 000, Presentase penghasilan norma (lihat daftar presentase norma) = 20% Penghasilan neto setahun = 20% x Rp 180. 000, = Rp 3. 000, Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi PTKP Rp 36. 000, - – Rp 19. 800. 000, = Rp 6. 200. 000, Pajak Penghasilan yang terutang : 5% x Rp 6. 200. 000, = Rp 310. 000, - PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar si A setiap bulan: Rp 310. 000, - : 12 25. 833, - = Rp

Perhitungan PPh Pasal 25 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Koperasi

Perhitungan PPh Pasal 25 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500. 000, - dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425. 000, -. Dengan demikian, penghasilan netonya adalah :

PPh Pasal 25 Secara Umum Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang

PPh Pasal 25 Secara Umum Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Secara Umum Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: 1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan 2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan

PPh Pasal 25 Secara Umum Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

PPh Pasal 25 Secara Umum Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan–bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

PPh Pasal 25 Untuk Bank Penghitungan angsuran PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak bank

PPh Pasal 25 Untuk Bank Penghitungan angsuran PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 diatur dalam pasal 3 PMK 208/ PMK. 03/ 2009 yaitu besarnya Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12. Contoh: PT Bank X berdasarkan laporan keuangan triwulan Januari - Maret 2014 diketahui memperolah laba fiskal sebesar Rp 5. 000, 00. PPh Pasal 24 tahun 2013 sebesar Rp 400. 000, 00. Hitunglah jumlah angsuran PPh pasal 25 pada triwulan II (April –

PPh Pasal 25 Untuk Bank Jawaban: Penghitungan angsuran PPh pasal 25 pada triwulan II

PPh Pasal 25 Untuk Bank Jawaban: Penghitungan angsuran PPh pasal 25 pada triwulan II (April – Juni 2014) didasarkan pada laporan keuangan triwulan terakhir yaitu triwulan I (Januari-Maret 2014). Diasumsikan bahwa peredaran bruto triwulan I setahun di atas Rp 50. 000, maka terhadap PT Bank X tidak mendapat fasilitas pasal 31 E Undang-Undang PPh dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang. Laba Fiskal yang disetahunkan 20. 000, 00 : 4 x Rp 5. 000, 00 = Rp

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Penghitungan angsuran PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak Badan

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Penghitungan angsuran PPh pasal 25 terhadap Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Penghitungannya diatur pada Pasal 4 PMK 208/ PMK. 03/ 2009 yaitu: Besarnya Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Contoh: PT MBA merupakan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Contoh: PT MBA merupakan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun 2014 yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Januari 2014 diketahui sbb: Rencana Peredaran bruto tahun 2014 Rp 100. 000, 00 Rencana Laba Fiskal tahun 2014 sebesar Rp 10. 000, 00 PPh pasal 22 impor tahun 2013 sebesar Rp 150. 000, 00 PPh pasal 23 dipungut pihak lain 2013 sebesar Rp 100. 000, 00 PPh Pasal 24 tahun 2013 sebesar Rp 400. 000, 00 Penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2014 adalah : Karena peredaran bruto setahun di atas Rp 50. 000, maka terhadap PT MBA tidak mendapat fasilitas pasal 31 E Undang-Undang PPh dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang.

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Rencana Laba Fiskal tahun 2014 Rp 10. 000, 00

PPh Pasal 25 Untuk BUMN/BUMD Rencana Laba Fiskal tahun 2014 Rp 10. 000, 00 PPh Terutang : 25% x Rp. 10. 000, 00 = Rp 2. 500. 000, 00 Kredit Pajak : PPh pasal 22 impor tahun 2013 sebesar PPh pasal 23 dipungut pihak lain 2013 sebesar PPh Pasal 24 tahun 2013 sebesar Jumlah Kredit Pajak Rp 150. 000, 00 Rp 100. 000, 00 Rp 400. 000, 00 Rp 650. 000, 00 PPh Badan terutang yang harus bayar sendiri Rp 1. 850. 000, 00

Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang

Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Pembayaran dan Pengkreditan FLN 1. 2. 3. 4. Tarif Fiskal Luar Negeri adalah : a. Rp. 1. 000, - (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara; b. Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut; Dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBFLN) di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; Anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, TBPFLN diisi dengan nama/ identitas anggota keluarga yang bertolak ke luar negeri, dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP kepala keluarga. Pembayaran FLN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri merupakan pembayaran PPh pasal 25 yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan;

Fiskal Luar Negeri 5. 6. 7. Pembayaran FLN bagi WP OP yang tidak mempunyai

Fiskal Luar Negeri 5. 6. 7. Pembayaran FLN bagi WP OP yang tidak mempunyai NPWP dapat dikreditkan dengan PPh terutang dengan syarat WP OP tersebut mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat domisili WP; Pembayaran FLN bagi karyawan yang bertolak ke Luar Negeri tidak dapat dikreditkan dengan PPh Pasal 21 oleh karena merupakan pembayaran PPh Pasal 25. Pembayaran FLN bagi karyawan (tidak termasuk isteri dan anak), yang ditanggung pemberi kerja merupakan angsuran PPh pasal 25 bagi pemberi kerja yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Pemberi Kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pengecualian Fiskal Luar Negeri Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut : – pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang

Fiskal Luar Negeri Pembebasan Langsung: Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing. staf dari

Fiskal Luar Negeri Pembebasan Langsung: Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing. staf dari Badan Perserikatan Bangsa (PBB) dan sebagainya. 2. Pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan Paspor Dinas. 1. Dalam hal keberangkatannya ke Luar Negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya. 3. Anggota TNI atau POLRI yang mendapat tugas sebagai pasukan PBB atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri.

Fiskal Luar Negeri 4. 5. 6. 7. 8. 9. Petugas imigrasi yang melakukan tugas

Fiskal Luar Negeri 4. 5. 6. 7. 8. 9. Petugas imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayaran nasional. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana ONH. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI dengan mempergunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan negara terkait; Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha, dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerjasama Ekonomi Sub regional ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerja sama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama.