PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010 Pengantar 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2014 PEMERINTAH DAERAH LKPD OPINI % TW WTP % WDP 2006 3 1% 327 28% 2007 4 1% 283 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13 15 34 67 113 156 251 3% 3% 7% 13% 27% 30% 50% 323 330 341 349 267 311 230 JML % TMP % 28 6% 105 23% 463 59% 59 13% 123 26% 469 67% 65% 67% 64% 59% 46% 31 48 26 8 4 11 4 6% 10% 5% 1% 1% 2% 1% 118 111 121 100 31 46 19 24% 22% 23% 19% 8% 9% 3% 485 522 524 415 524 504 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Sumber: IHPS BPK 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2014 PEMERINTAH PUSAT OPINI LKPD JML WTP % WDP % TW % TMP % 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83 2009 44 58% 26 33% 0 0% 8 10% 78 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83 2011 66 76% 18 21% 0 0% 3 3% 87 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92 2013 65 74% 19 22% 0 0% 3 3% 87 2014 62 71% 18 20% 0 0% 7 8% 87 Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK 3

Opini Pertanggungjawaban Keuangan Otonomi Kelemahan dalam pengelolaan kas daerah Pengelolaan Kelemahan dalam pengelolaan persediaan Ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan / jasa belanja barang dan belanja modal. Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain Pertanggungjawaban OPINI LKPD Kelemahan dalam pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen 4

DASAR HUKUM Psl 1 • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih UU 17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 5

PERUBAHAN PSAP (PASAL 5) • Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP 6

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP 71 2010 Menjadi PP 71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP 24/2005 • SAP Berbasis Akrual Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 7

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I & II) PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 - Laporan Operasional 8

PUSAP (PASAL 6) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK. 05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN 9

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi • Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. • Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat • disajikan secara lengkap hanya Kas 10

KONSEPSI ANGGARAN DALAM BASIS AKRUAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan BASIS KAS KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI ANGGARAN LRA BASIS AKRUAL SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL AKUNTANSI LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca 11

MANFAAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset 12

LAPORAN OPERASIONAL Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Outcome (Hasil) Output keluaran Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. efektivitas efisien Input (cost dari program/ kegiatan) Laporan Operasional ekonomi Laporan Kinerja 13

LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Manajemen Kinerja Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA 14

KOMPONEN LK – PP 71/2010 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. 4. 5. 6. 7. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan 15

LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : – Saldo Anggaran Lebih awal, – Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, – Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, – Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, – Saldo Anggaran Lebih Akhir.

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 20 X 1 20 X 0 XXX (XXX) XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si. LPA/Si. KPA) XXX 5 Subtotal (3 + 4) XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX 7 Lain-lain XXX 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 3 Subtotal (1 - 2) 17

LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – – – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO

STRUKTUR DAN ISI LO – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • surplus/defisit-LO, – Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar

PENDAPATAN LO • Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: – timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset; – terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. • Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

AKUNTANSI BEBAN • Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. • Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL • Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA • Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. • Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO • Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA • Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. • Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja • Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : – Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan – Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan – Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu – Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20 X 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (%) xxx xxx xxx xxx Kenaikan/ Penurunan 20 X 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 29

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 -48) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA ( 62 -63) SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30

SKPD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 31

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: – – ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir. • Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX 6 LAIN-LAIN XXX 7 EKUITAS AKHIR XXX 33

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN § Laporan Finansial: • LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca § Laporan Pelaksanaan Anggaran: • LRA Laporan Perubahan SAL

KETERKAITAN LAPORAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Perubahan Ekuitas Awal 1. 000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1. 360 Neraca Aset 2. 000 Kewajiban 640 Ekuitas 1. 360 LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1. 000 SILPA 1. 450 Laporan Perubahan SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1. 450 SAL Akhir 1. 520

SUBSTANSI PERATURAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement)

LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LRA Belanja Transfer 1 4 LRA SAL 7 Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO Beban LPE Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013 Kebijakan Akt & SAPD Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan 3 Neraca 6 LAK Aset Lainnya *) ***) Kewajiban Koreksi Kesalahan Transaksi Transitoris Konsolidasi Re. Statement Laporan Keuangan C A L K **)

LAPORAN KEUANGAN SKPD Pendapatan-LRA 1 LRA Belanja Pendapatan-LO 2 Permendagri 64/2013 4 LO Beban PP 71/2010 5 LPE C A L K Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan 3 Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda

TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan

PENYESUAIAN KAS - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO LO LRA Belanja dan Beban Belanja Sekalig us Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan. LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya LO LRA Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

PSAK 45 ORGANISASI NIRLABA 41

Agenda 1. Karakteristik Entitas Nirlaba 2. PSAK 45 42

Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector • Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. • Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. • Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. • Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

ENTITAS SEKTOR PUBLIK • Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: – Pemerintahan – Non pemerintahan – organisasi nirlaba • Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. • Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. • Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya sekolah, rumah sakit. • IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

Karakteristik Nirlaba Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program Karakteristik unik • pengguna LK entitas • tidak ada kepemilikan, kontribusi Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda 45 Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness)

Entitas Nirlaba Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba + SAK UMUM atau + SAK ETAP Standar untuk entitas komersial 46

Standar Akuntansi Nirlaba Organisasi Nirlaba IPSAS Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP

Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500 jt dan tot aset bukan hibah 20 milyar Entitas Nirlaba Swasta Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Entitas Nirlaba Pemerintah § BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran § OJK – khusus § BPJS – SAK Umum khusus § LPS – khusus § BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan 48

ORGANISASI NIRLABA PSAK 45 49

Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45 Hanya mengatur jenis -jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing laporan Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU • • PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan.

PSAK 45 Organisasi Nir Laba • Mengatur pelaporan organisasi nir laba • Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. • Internasional IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. • Tujuan: – untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. – Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 51

Nir Laba – PSAK 45 • Perbedaan cara organisasi memperoleh sumber daya • Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan • Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. • Laporan keuangan memberikan gambara mengenai kinerja keuangan menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat. • Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

Lingkup PSAK 45 • Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik : – Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. – Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. – Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. § Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lingkup PSAK 45 – Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. § Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan PSAK 45 • Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. • Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Definisi • Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. • Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. • Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. • Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Dana atau Aset Bersih Entitas Nirlaba • Tidak terikat Dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. • Terikat sementara Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat (Ruppel, 2007). • Terikat permanen Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. 57

Tujuan Laporan keuangan • Tujuan utama menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. • Untuk menyajikan informasi mengenai: – Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. – Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. – Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. – Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. – Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan Keuangan Entitas Nirlaba • Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan • Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan • Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan • Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan • Tujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. • Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain untuk menilai: – kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan – likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. • Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

Informasi Likuiditas • menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo; • mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang; • mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan. 61

Klasifikasi Aset Neto • Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. • Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. 62

Tujuan Laporan Aktivitas • Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai : – pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, – hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, – bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, • Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk: – mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, – menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, – menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan Aktivitas • Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. • Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. • Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. • Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

Klasifikasi • Laporan aktivitas menyajikan: – pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat – beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. • Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. • Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Informasi Pemberian Jasa • Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. • Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. • Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. • Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. 66

Laporan Arus Kas • Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. • Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: – Aktivitas pendanaan: • penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. • penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). • bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. – Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Aktivitas Bentuk A

Laporan Aktivitas Bentuk A

Laporan Aktivitas Bentuk B

Laporan Aktivitas Bentuk B

Laporan Pendapatan dan Beban dan Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Bentuk C

Laporan Pendapatan dan Beban dan Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Bentuk C

Laporan Perubahan Aset Neto Bentuk C alternatif

Laporan Arus Kas Metode Langsung

Laporan Arus Kas Metode Langsung

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

Akuntan TERIMA KASIH Profesi untuk Mengabdi pada Negeri Dwi Martani 081318227080 email: dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ atau http: //dwimartani. com