PERMOHONAN M HAMIDI MASYKUR suatu cara untuk mendapatkan

& PERMOHONAN M. HAMIDI MASYKUR

suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan. Jeremias 1993: 3).

Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak yg merasa hak/kepentingan hukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. (Rachmi 2012: slide no 1).

VS 7. Disebut sebaga i c atau gugatan se ontentiosa benarnya 8. Sebelum upaya pembuk tian terdapat aca ra jawab menjawab, bantah membatah dian ta belah pihak, ba ra kedua ru kemudian diadakan peme riksaan bukti -bukti. ik kepentingan a pihak yang snafltu dengan yang lantara in 2. Pihaknya te rdiri dari: Orang yang me sebut sebagai plakukan gugatan di orang yang dig enggugat sedangan ugat disebut de tergugat ngan 3. Adanya seng keta 4. Pihak ketiga pihak lawan dapat ditarik sebagai 5. Tersedianya kasasi untuk muepaya banding dan meriksa putusa n 6. Produk yang putusan penga ddikeluarkan adalah ilan GUGATAN 1. Terdapat ko 9. Tersedia upa ya banding dan jug hukum a kasasi

warisan Hak Milik PMH Wanprestasi contoh GUGATAN Kepailitan Ganti Rugi PMH Penguasa Perceraian

PERMOHONAN ?

PERMOHONAN 1. 2. 3. 4. 5. BIDANG KELUARGA 6. 7. Permohonan izin Poligami berdasarkan pasal 5 (1) jo 4 (1) UU No 1 Tahun 1974. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua pasal 6 ayat tua (5) UU No 1 Tahun 1974. Permohonan Pencegahan Perkawinan Pasal 13 jo. P. 17 (1)UU No 1 Tahun 1974. Permohonan Dispensasi Nikah Bagi calon mempelai Pria yg belum berumur 16 Tahun P. 7 UU No 1 Tahun 1974. Permohonan Pembatalan Perkawinan P. 25, 26, 27 UU No 1 Tahun 1974. Permohonan Pengangkatan Wali P. 23 (2) KHI, Keppres No 1 Tahun 1991 jo. Permenag No 2 1987. Permohonan Penegasan Pengangkatan Anak SEMA No 6 1983 Tanggal 30 September 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA NO 2 Tahun 1979.

PERMOHONAN Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 125 UU No 14 Tahu 2000. BIDANG PATEN 1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya barang/Importasi yang diduga melanggar paten. 2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan bukti pelanggaran paten dan menghindari penghilangan barang bukti. 3. Meminta kepada pihak yang dirugikan agar memberitahukan bukti yang menyatakan pihak tersebut berhak atas paten tersebut.

PERMOHONAN Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU No 15 Tahun 2001. BIDANG MEREK 1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya barang/Importasi yang diduga melanggar merek. 2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan bukti pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang bukti.

PERMOHONAN BIDANG KONSUMEN 1. Permohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Yurisdiksi diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.

PERMOHONAN Permohonan atau Permintaan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap. BIDANG Praktik Monopoli &persaingan

PERMOHONAN Permohonan Pemeriksaan Yayasan berdasarkan P. 53 Kepada PN untuk mendapatkan data/keterangan atas dugaan organ yayasan: a. Melakukan PMH atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan b. Melakukan Perbuatan yang merugikan Yayasan serta Pihak Ketiga c. Lalai Melaksanakan Tugas d. Melakukan Perbuatan yang merugikan negara SAN AYA Y G N A D I B

PERMOHONAN 1. Permohonan Pembuburan PT berdasarkan P. 7 (4) UU No 1 Tahun 1995 Jo. 2. Permohonan izin melakukan sendiri Pemanggilan RUPS kepada Ketua PN berdasarkan Pasal 67 (1) 1. 2. ROAN E S R E P BIDANG PT) ( S A T R A TERB Apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan Melakukan pemanggilan sendiri RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan RUPS lainnnya.

ISI GUGATAN 1. IDENTITAS PARA PIHAK 2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN 3. PETITIM GUGATAN/ TUNTUTAN

ISI GUGATAN 1. IDENTITAS PARA PIHAK Keterangan menyangkut jati dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Nama : Pekerjaan : Tempat Tinggal : * Kesalahan menulis nama maupun alamat (Error In Persona)

ISI GUGATAN Contoh Error In Persona: - Penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan. - Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum - Gugatan Kurang Pihak - Kesalahan sasaran Pihak Yang Digugat

ISI GUGATAN 2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN “dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak”. Ada dua bagian 1. Fetelijkegronden Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa perihal duduknya perkara. 2. Rechtsgronden Bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya. Seberapa jauh dicantumkannya perincian tentang fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan?

TEORI Menyusun FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN Subtantierings Theorie Individualiseringts theo

ISI GUGATAN 3. PETITUM GUGATAN / TUNTUTAN § Petitum “apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim” (Pasal 8 Rv Petitum harus dirumuskan jelas dan tegas) § Akibat dari tuntutan yang tidak jelas dan tegas berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Gugatan yang berisi pertanyaan yang bertentangan satu sama lain (Obscuur Libel) § Sebuah tuntutan dapat dibagi menjadi tiga (3), yaitu: - Tuntutan Primer atau tuntutan Pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara; - Tuntutan Tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara; - Tuntutan subsidair atau pengganti

NO ISTILAH KETERANGAN 01 Biaya Perkara Tuntutan agar tergugat dihukum u membayar biaya perkara 02 Uitvoerbaar bij voorraad Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. (Instruksi MA Tanggal 13 Februari 1958) 03 Memoratoir (membayar bunga) Tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu. 04 Dwangsom Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa. 05 Tuntutan Nafkah Tuntutan nafkah bagi isteri (pasal 59 ayat (2), 62, 65 HOCI, 213, 229 BW. Atau pembagian harta (pasal 66 HOCI, Pasal 323 BW) 06 Subsidair Diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. “agar Hakim Mengadili menurut keadilan yang benar” atau “Mohon Hakim Putusan yang seadil-adilnya” (aequo et bono)

1. POSITA & PETITUM harus singkron 2. Antara POSITA & PETITUM tidak boleh saling bertentangan 3. Orang yang ditetapkan dalam PETITUM harus sebagai pihak dalam berperkara 4. PETITUM tidak membingungkan Hakim 5. PETITUM tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat 6. PETITUM harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita.

TIDAK DITERIMANYA GUGATAN “NO” (Niet Onvankelijk verklaard) 1. Gugatan Prematur : Dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu tagihan. 2. Gugatan Kadaluarsa Dalam hal gugatan berkaitan dengan tenggang waktu tuntutan yang disediakan oleh Undang-Undang 3. Gugatan Menjadi Tidak Sah Tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal dari surat kuasa, apabila gugatan yang diajukan dengan menggunakan kuasa.

Komulasi Subyektif: penggabungan dari subyek (pasal 127 HIR, 151 Rbg, 1283 -1284 BW dan 18 Wvk 2. Komulasi Obyektif : Penggabungan tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Tetapi Putusan MA No 880 K/Sip/1970 untuk menghindari putusan yang saling bertentangan Procesual doelmatig. Pengecualian: 1. Gugatan tertentu yang diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan lain memerlukan acara biasa (gugatan memenuhi perjanjian) 2. Hakim tidak berwenang secara relative u memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain. 3. Tuntutan tentang Bezit tidak boleh bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan pasal 103 Rv 1.

1. Harus ada hubungan batin satu sama lainnya, sehingga memudahkan proses, dapat menghindarkan kemungkinan putusan saling bertentangan serta bermanfaat ditinjau dari segi acara atau Procesueel doelmatig (Yurisprudensi MARI, tanggal 6 Mei 1975, Nomor 880 K/Sip/1973 2. Haruslah dengan mengingat asas “ Cepat dan Murah” (Yurisprudensi MARI, tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/ Sip/ 1971 jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” 3. Mengenai ketentuan hukum acara yang mengaturnya tidak ada perbedaan, misalnya tentang perkara HAKI (MEREK, PATEN, HAK CIPTA, dll. ) dengan perkara PMH berdasarkan 1365 BW (Yurisprudensi MARI, Tanggal 13 Desember 1972, Nomor 677 K/ Sip/1972

M. HAMIDI MASYKUR SH, M. Kn

1. Perubahan thd gugatan yang belum dikirim kepada Tergugat 2. Perubahan thd gugatan yang telah dikirim kepada Tergugat v Apabila bersifat prinsip maka gugatan harus dicabut terlebih dahulu v Apabila tidak prinsip, maka perubahan dapat dilakukan pada sidang pertama, yaitu tingkat perdamaian (mediasi) atau sebelum pihak tergugat menyampaikan gugatan untuk itu perlu ada persetujuan dari TERGUGAT. v (pasal 271 Rv: Penggugat mempunyai hak penuh untuk mencabut gugatan, tanpa perlu persetujuan gugatan)

1. Perubahan/ pencabutan gugatan sebelum jawaban, maka penggugat dapat melakukan dengan cara menyampaikan kepada Hakim, tanpa perlu persetujuan dari Tergugat (pasal 271 ayat (1) Rv). Akan tetapi poin-poin yang diubah atau pencabutan itu harus diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat) 2. Perubahan/Pecabutan Gugatan setelah ada jawaban dari Tergugat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lawan (pasal 271 ayat (2) Rv 3. Yurisprudensi MARI, tanggal 14 Oktober 1970, Nomor 546 K/Sip/ 1970 (Perubahan dan pencabutan gugatan masih bisa dilakukan, meskipun pada tingkat pemeriksaan, kesimpulan atau tinggal menunggu putusan, asal mendapat persetujuan dari PIHAK LAWAN

M. Hamidi Masykur

Aturan yang tata cara Keadilan mengatur Pencari meyakinkan Hakim melalui Tuntutan haknya.

M. Hamidi Masykur