Permenkes Nomor 332015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Latar Belakang UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN) TTG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA SE MENPAN NO 6 TAHUN 2012 Point 5 a no 1 Perhitungan beban kerja dlm rangka penyusunan formasi PNS ditindaklanjuti dengan pedoman perhitungan tenaga kesehatan yang dikeluarkan Menkes

Latar Belakang UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes) Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU

TANTANGAN PERENCANAAN SDMK 1. Belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengadaan dan pemenuhan SDMK 2. Belum didukung oleh Sistem Informasi SDMK 3. Belum optimalnya kapasitas/kemampuan para perencana SDMK di tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun kebutuhan sdmk PERLUNYA PEDOMAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK

TAHAPAN KEGIATAN • Acuan perencanaan sdmk yang semula: Kepmenkes No. 81 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDMK di Tingkat Provinsi, Kab/Kota , serta RS • Tahun 2013 Sudah dilakukan review terhadap kepmenkes tersebut dan dilakukan revisi pedoman • Tahun 2014 dilakukan penyempurnaan pedoman yang baru • Tahun 2015 dilengkapi dengan buku manual dan aplikasi perhitungan dilakukan ujicoba. Selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan menteri kesehatan

REVIEW KEPMENKES 81 TAHUN 2004 Implementasi Kepmenkes tsb belum sesuai yang diharapkan fakta di lapangan : kondisi tenaga kesehatan sampai saat ini baik jenis, jumlah dan kualifikasi serta distribusinya belum sesuai kebutuhan, hal ini disebabkan oleh : 1. Kemampuan perencanaan dalam memilih dan menggunakan metode perencanaan sehingga perencanaan kebutuhan belum memadai, 2. Penetapan alokasi formasi dan persetujuan jenis dan jumlah oleh Kemen. PAN-RB yang terbatas. 3. Perencana sdmk merasakan kebingungan dalam mengunakan metode yang mana yang tepat karena adanya kebjakan yang diinterpreasikan berbeda-beda

REVIEW KEPMENKES 81 TAHUN 2004 • Konsideran dasar hukum dalam kepmenkes 81 tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru dalam rangka menghadapi tantangan permasalahan kesehatan masa kini dan mendatang. • Substansi metode perlu diperjelas tujuan penggunaan, pemanfaatan dan langkah penggunaan metode sehingga tepat sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian metode dan tools Diperlukan pedoman yang baru Penetapan Permenkes yang baru PMK No. 33/2015

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KEPMENKES NOMOR 81 TAHUN 2014 DAN PERMENKES NOMOR 33 TAHUN 2015 N O RINCIAN KEPMENKES 81 TAHUN 2004 PERMENKES NO 33 TAHUN 2015 1 Tahapan Perencanaan Berjenjang (jelas hirarkinya) 2 Metoda Perencanaan Dasar Penyesuaian/Pengem bangan -Standar Minimal -ABK Kesehatan -Ratio Penduduk 3 Buku Manual Tidak Ada 4 Template Dokumen Tidak Ada 5 Tim Perencanaan Prop/Kab/kota Tidak Ada (wajib) 6 Aplikasi WISN Pengembangan 3 Aplikasi (standar minimal, ABK Kes dan

PERMENKES NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK, Lingkup terdiri dari : 1. Pedoman Umum 2. Pedoman Utk Tk. Propinsi 3. Pedoman Untuk Tk Kab/Kota Metode Yang digunakan : 1. ABK-Kes 2. Standar Ketenagaan Minimal 3. Proyeksi Kebutuhan Nakes thd Jumlah Penduduk Dilengkapi dengan : 1. Buku Manual 2. Aplikasi

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN Perencanaan kebutuhan SDMK adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

B. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN 1. TUJUAN Menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat meliputi o jenis, o jumlah, dan o kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

2. MANFAAT BAGI INSTITUSI 1. Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 2. Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 4. Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan; 5. Bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan; 6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; 7. Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan; 8. Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

2. MANFAAT BAGI WILAYAH a. Bahan perencanaan distribusi b. Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan) c. Bahan penyesuaian kapasitas produksi d. Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK e. Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah f. Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDMK.

C. PERIODESASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN 1. Perencanaan kebutuhan SDMK tahunan (tiap tahun) • ABK Kes • Standar Ketenagaan (Kebutuhan Minimal) 2. Perencanaan kebutuhan SDMK Jangka Menengah (5 - 10 th) • Metode Ratio Penduduk

D. Tim perencana kebutuhan SDMK Terdiri dari Pemangku Kepentingan Terkait di masing-masing Tingkat Administrasi Pemerintahan (Koordinasi dari Dinkes) E. Metode perencanaan kebutuhan SDMK Metode berdasarkan Institusi a. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes) b. Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes 75/2014; Permenkes 56/2015; Permenkes 340/2010 Lampiran RS Khusus) c. Metode berdasarkan Wilayah Metode “Ratio Penduduk” yakni Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di suatu wilayah. F. Pendekatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK (Top Down dan Bottom Up Planning)

- Menetapkan kebijakan Renbut SDMK Nas - Sosialisasi & Advokasi Kebij Renbut SDMK - Menetapkan kebijakan Prov - Sosialisasi dan advokasi - Memfasilitasi Metode Renbut SDMK kpd Institusi dan Faskes - PENDEKATAN PENYUSUNAN - Merekapitulasi hasil Renbut PERENCANAAN Prov (Agregat) KEBUTUHAN SDMK - Mengevaluasi hasil Rekap Rennbut SDMK Prov - Menghitung Renbut SDMK - Institusi / UPTD Proviinsi - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Institusi / Faskes - Menghitung Renbut Institu si/ Faskes Menghitung Renbut SDMK Menyusun Renbut SDMK Institusi Kab/Kota - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Faskes dan Institusi

Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK Pedoman Umum 1. Pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan 2. Pembentukan tim perencana kebutuhan sdmk 3. Melakukan pemilihan metode perencanaan kebutuhan sdmk dan persiapan data 4. Melakukakan fasilitasi renbut tingkat Prov 5. Menghitung kebutuhan sdmk 6. Menganalisis data dan informasi 7. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sdmk 8. Tindak lanjut Provinsi 1. Sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan SDMK 2. Pelaksanaan Advokasi Pemangku Kepentingan 3. Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi 4. Melakukan Fasilitasi Perhitungan Kebutuhan SDMK 5. Kompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 6. Analisis Data dan Informasi 7. Memasukkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Provinsi 8. TINDAK LANJUT Kab/Kota 1. Melaksanakan Advokasi kepada Pemangku Kepentingan Terkait 2. Membentuk Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Melakukan Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan SDMK 4. Mengkompilasi Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK 5. Menganalisis Data dan Informasi 6. Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat Kabupaten/Kota

Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK A. Pendahulu an B. Konsep Perencana an C. Strategi D. Mekanisme E. Tindak Lanjut F. Penutup Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pemerintah Provinsi A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Tahapan Penyusuna n Dokumen Renbut SDMK D. Tindak Lanjut Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pemerintah Provinsi A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK D. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut No Komponen Tindak lanjut 1 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Tahunan (institusi / fasyankes) a Kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan SDMK menurut jenis dan jumlahnya Usulan formasi SDMK Distribusi yang adil dan merata b Peta distribusi jenis dan jumlah Upaya redistribusi SDMK yang sejenis SDMK tertentu (kelebihan dari institusi / fasyankes yang kekurangan) di institusi / kelebihan jenis dan jumlah SDMK ke fasyankes pemerintah dan institusi / fasyankes yang kekurangan pemerintah daerah 2 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Jangka Menengah 5 atau 10 th (Prov & Nasional) a Kesenjangan Upaya redistribusi SDMK antar wilayah kab/kota dan provinsi secara adil dan merata

GAMBARAN KETENAGAAN

KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015 INDONESIA NO TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KEADAAN STANDAR* KELEBIHAN KEKURANGAN 1 DOKTER UMUM 17. 760 13. 109 7. 245 2. 594 2 DOKTER GIGI 6. 809 9. 731 1. 681 4. 603 3 PERAWAT 104. 318 58. 789 53. 431 7. 902 4 BIDAN 102. 060 49. 058 60. 019 7. 017 5 TENAGA KEFARMASIAN 9. 848 9. 731 4. 231 4. 114 6 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 21. 307 9. 731 14. 774 3. 198 7 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN 10. 148 9. 731 3. 865 3. 448 8 TENAGA GIZI 9. 612 13. 109 2. 316 5. 813 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK JUMLAH 5. 565 9. 731 1. 550 5. 716 287. 427 182. 720 149. 112 44. 405 9 9731 Stabdar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014

KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2016 INDONESIA TENAGA KESEHATAN Spesialis Anak Spesialis Obgyn Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Rehab Medik Spesialis Anestesi Spesialis Pat Klinik Spesialis Pat Anatomi Spesialis Jantung & PD Spesialis Mata Spesialis THT Spesialis Jiwa Spesialis Saraf Spesialis Paru Dr Umum Dr Gigi Drg Spesialis Perawat Bidan Apoteker Tng Teknis Farmasi Ahli Lab Medik Kesehatan Masyarakat Sanitarian Tenaga Gizi JUMLAH RS 2. 490 TOTAL KEADAAN 5. 832 6. 859 5. 458 5. 089 2. 413 837 3. 852 1. 224 591 1. 319 2. 774 2. 535 1. 284 2. 662 1. 325 24. 408 5. 130 1. 159 150. 512 31. 035 12. 107 10. 011 10. 937 3. 418 3. 443 5. 408 301. 622 KEBUTUHAN STANDAR * 3. 818 3. 847 3. 770 3. 758 2. 655 774 1. 855 1. 522 697 392 569 383 533 427 406 14. 534 3. 539 1. 985 262. 817 46. 379 13. 630 577 3. 137 3. 413 3. 470 4. 593 383. 480 Stabdar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit Sumber : RS Online BUK, 31 Desember 2015 KELEBIHAN 2. 741 3. 625 2. 392 2. 173 727 488 2. 310 409 336 1. 029 2. 266 2. 173 877 2. 300 1. 021 11. 317 2. 317 494 18. 313 8. 686 4. 506 9. 800 9. 249 2. 505 1. 902 3. 227 97. 183 KEKURANGAN 727 613 704 842 969 425 313 707 442 102 61 21 126 65 102 1. 443 726 1. 320 130. 618 24. 030 6. 029 366 1. 449 2. 500 1. 929 2. 412 179. 041

SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN KU PELIHARA Terima Kasih http: //anakbersinar. com/assets/images/public/media/0 b 66834782 d 41 ad 790238 af 210 e 6470 f. jpg 237