PERMENDAGRI NO 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN

PERMENDAGRI NO 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

I. PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH �Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. �Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi : 1. Struktur Organisasi (Besaran organisasi; susunan perangda; perumpunan urusan; tugas dan fungsi; tata kerja) 2. Budaya Organisasi (pengembangan nilai, sikapdan perilaku yang mendukung kinerja perangda) 3. Inovasi Organisasi (pembaruan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah)

Pembinaan Penataan Perangda dalam bentuk : A. FASILITASI Dlm bentuk bintek, sosialisasi, seminar; rapat kerja penataan perangda; penyediaan software dan hardware untuk penataan perangda B. KONSULTASI Dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan terhadap permasalahan penataan perangda.

C. PENILAIAN Merupakan penilaian terhadap tatalaksana (proses bisnis), budaya organisasi dan Inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi, yang meliputi : 1. Perencanaan; 2. Monitoring dan Pengendalian; 3. Penjaminan Mutu layanan; 4. Standar Operasional Prosedur; 5. Pendidikan dan Pelatihan; 6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan masalah; 7. Manajemen Sumber Daya yang terukur; 8. Manajemen resiko 9. Pengukuran kinerja 10. Pengembangan inovasi layanan 11. Budaya Organisasi

ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH �Pengumpulan data Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi yang sudah dijelaskan di atas Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkada, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur

� Analisis Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah Analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut: Tingkat I diberi skor 1 Tingkat II diberi skor 2 Tingkat III diberi skor 3 Tingkat IV diberi skor 4 Tingkat V diberi skor 5 Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut: 1) Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10 -19. 2) Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19. 128. 3) Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28, 1 -37. 4) Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37, 1 -46. 5) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46, 1 -55.

Meskipun tingkat kematangan ditentukan berdasarkan skor, namun level kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi. Level kematangan perangkat daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) aspek masih ada yang berada pada tingkat I, demikian seterusnya.

�Kematangan Organisasi Bagi Pemerintah Daerah. Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Adapun rumus penghitungan nilai kematangan organisasi perangkatdaerah bagi setiap daerah adalah sebagai berikut : KOD = TNDP JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah

D. PENGHARGAAN Diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil penilaian penataan perangkat daerah. Provinsi. Diberikan kepada 3 (tiga) daerah provinsi dengan nilai tertinggi. Kota. Diberikan kepada 5 (lima) kota yang memperoleh nilai kematangan organisasi peringkat tertinggi. Kabupaten. diberikan kepada 10 (sepuluh) kabupaten yang memperoleh nilai kematangan organisasi perangkat daerah tertinggi.

II. PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH • Pengendalian Penataan perangda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. • Bentuk Pengendalian Penataan perangda : 1. Pemantauan; 2. Pendampingan; 3. Evaluasi (produktivitas dan efisiensi; struktur organisasi)

NILAI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KOMPONEN DALAM PENGHITUNGAN TPP �Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (31 Oktober 2019) Besaran Tertinggi TPP ASN : = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

�Indeks Fiskal Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK. Ol/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; �IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimanakantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKIPD = (Variabel pengungkit)+(Variabel Hasil) a. Variabel Pengungkit - SOLK : Skor Opini Laporan Keuangan (30%) - SLPPD : Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (25%) - SKPPD : Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%) - SIID : Skor Indeks Inovasi Daerah (3%) - SPKPD : Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (18%) - SRBPD : Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (2%) - SIRBPD : Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (2%) b. Variabel Hasil - SIPM : Skor Indeks Pembangunan Manusia (6%) - SIGR : Skor Indeks Gini Ratio (4%)

�SE MENDAGRI NOMOR 061/13218/SJ TANGGAL 27 NOVEMBER 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui Tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara. �Untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan RB (PPRB Pemda) melalui TPP ASN dan sesuai PP 12 Th. 2019, akan dilakukan perubahan peghitungan TPP ASN dilingkungan pemda pada Kepmendagri No. 061 -5449 tahun 2019, terkait Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

a. Variabel Pengungkit - SOLK : Skor Opini Laporan Keuangan semula (30%) menjadi (10%) - SLPPD : Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah semula (25%) menjadi (30%) - SKPPD : Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah semula (10%) menjadi (5%) - SIID : Skor Indeks Inovasi Daerah semula (3%) menjadi (5%) - SPKPD : Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah semula (18%) menjadi (5%) - SRBPD : Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas semula (2%) menjadi (5%) - SIRBPD : Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (2%) menjadi (30%) b. Variabel Hasil - SIPM : Skor Indeks Pembangunan Manusia tetap (6%) - SIGR : Skor Indeks Gini Ratio tetap (4%)

�Mengingat Penyusunan APBD Tahun 2020, sudah mendekati proses akhir dan tidak dimungkinkan penyesuaian perubahan, maka penetapan pada point 1 dan 2 mulai diberlakukan dalam penyusunan APBD Taun 2021.