PERMASALAHAN NIB KEUANGAN PERPAJAKAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH LATAR

PERMASALAHAN NIB, KEUANGAN & PERPAJAKAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

LATAR BELAKANG Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem yang digunakan adalah OSS dan hasil dari sistem berupa NIB (Nomor Induk Berusaha)

What “NIB” ? › Nomor Induk Berusaha (NIB) : adalah nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun non profit › NIB digunakan untuk : › Ijin Pendirian dan Perpanjangan AUM › Ijin Prodi Baru › Ijin IMB › Ijin Ruang Operasi dan sejenisnya › dan lain sebagainya 3

Reformasi Regulasi Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reformasi Regulasi Perizinan Berusaha dilakukan pada 20 Sektor Usaha: 1 Ketenaga listrikan 8 Pertanian 9 Perindustrian 4 3 2 LHK 15 Pendidikan Tinggi Perhubungan 16 Keagamaan 12 11 Komunikasi & Informatika 17 Ketenaga Kerjaan 7 6 Kelautan Dan Perikanan PUPR 10 Perdagangan 5 Obat dan Makanan Kesehatan 14 13 Keuangan 18 Kepolisian Pariwisata 19 Koperasi & UMKM Pendidikan dan Kebudayaan 20 Nuklir 4

DAMPAK YANG TELAH TERJADI NO LEMBAGA/AUM 2 TK 'Aisyiyah RESIKO Tidak Dapat Mencairkan Tunjangan Guru Madrasah Diniyah (MADIN) Tidak dapat BOP 3 SMP Muhammadiyah 2 Mojosari Sekolah akan dibekukan atau digabungkan dengan sekolah lainnya 4 TK 'Aisyiyah Sekolah akan dibekukan atau digabungkan dengan sekolah lainnya 5 SD Muhammadiyah Prestisius 6 SMK Muhammadiyah 8 Siliragung Tidak Dapat Menerima Siswa Baru Tidak Diijinkan Menandatangani Ijazah 7 SMK Muhammadiyah 1 Gresik Salah satu syarat pembukaan kompetensi keahlian baru adalah adanya NIB, jika NIB tidak terpenuhi maka sertifikat penambahan kompetensi keahlian baru tidak dapat terbit. Sedangkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019 -2020 sudah mendapatkan siswa 1 kelas. 1 SD Muhammadiyah 1 Panji 8 SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen 9 STIKES Muhammadiyah Kendal 10 SD Muhammadiyah 1 Candi 11 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 12 Klinik Muhammadiyah Jurusan Baru Berupa Perfilman tidak dapat keluar ijin dan tidak dapat melaksanakan Akreditasi STIKES akan mengalami kendala yang serius, terutama nilai Akreditasi Ijin Operasional Sekolah tidak dapat di urus Tidak dapat membuka Penerimaan Murid Baru Izin Operasional Klinik Tidak Bisa Dikeluarkan dan BPJS akan diputus 13 TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal IV Sekolah akan dibekukan atau digabungkan dengan sekolah lainnya 14 SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo 15 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ijin Operasional Sekolah tidak dapat di urus Siswa tidak dapat terinput di DAPODIK sehingga status yang tidak jelas dan Orang Tua Siswa banyak yang Koplen ke Sekolah Izin Operasional Klinik Tdk Dapat Diperpanjang 16 SD Muhammadiyah Stabat 17 Klinik Muhammadiyah Kemlagi 5

NIB Vs NPWP üSyarat Utama Pembuatan NIB Memiliki NPWP dan Akte Pendirian Yayasan üSyarat Utama NPWP (agar tidak menginduk atau menggunakan NPWP PP) Memiliki Akte Pendirian Yayasan 6

Muhammadiyah NPWP = NIB 7

DAMPAK memiliki NPWP Lembaga Pendidikan wajib LAPOR PAJAK dan TERMONITORING terhadap Perpajakan meski perusahaan nonprofit Beberapa kewajiban pajak yang akan dibayarkan : • • • Pajak Badan (25% dari saldo per tahun jika tidak ada tax planing) Pajak PPh Pasal 23 Pajak Pembangunan (KMS) Pajak Sumbangan/Kontribusi dan lain sebagainya 8

DAMPAK DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN AHLI PAJAK AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SISTEM PENERIMAAN SPP SISTEM LAPORAN KEUANGAN LAPORAN FISKAL PERENCANAAN TAX PLANING 9

GAMBARAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH Pesantren : 184 SD : 1. 094 MI : 1. 209 SMK : 554 SMA : 558 MTs : 521 SMP : 1. 128 19. 181 Perguruan Tinggi : 169 RS : 103 Klinik : 227 NPWP Cabang NPWP Pusat (Tdk Lapor) Laporan Keuangan (Tdk Standart) 10

DISKRESI PERPAJAKAN & NIB REALISASI PROSES NPWP per lembaga tanpa akte Yayasan (cukup dengan Pengesahan Pendirian AUM) Transaksi Kontribusi Persyarikatan atau Dana Ta’awun dan sejenisnya untuk tidak menjadi koreksi fiskal Perubahan nama NPWP tanpa pemeriksaan TK/PAUD dapat membuat NIB tanpa NPWP Perubahan NPWP dari cabang menjadi Induk tanpa pemeriksaan NPWP menginduk dapat diterbitkan NIB sendiri-sendiri Catatan Penting : AUM yang belum melakukan lapor pajak badan tahunan maka NIB tidak dapat terbit 11

SOLUSI PP Muhammadiyah BADAN HUKUM NPWP NIB PENGESAHAN IJIN PENDIRIAN AUM PENDAFTARAN DASAR HUKUM OSS KOLEGTIF PP MUH ATURAN PEDOMAN PENDIRIAN AUM dan PEDOMAN PAJAK & NIB DISKRESI KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12

SKEMA MENDAPATKAN PENGESAHAN IJIN PENDIRIAN AUM & NIB Verifikasi PP AISYIYAH Verifikasi DIKDASMEN Verifikasi MPKU Verifikasi DIKTI Penerbitan SK PP Muh Membantu Pengurusa NIB 13

UNSUR PENDAMPINGAN LPPK PP TIM PP PRODI AKUNTANSI AUM Majelis LPPK PWM 14

TIM PWM / PDM › › Unsur PWM/PDM Unsur PWA/PDA Unsur LPPK, Dikdasmen, MPKU Unsur Kaprodi Akuntansi/Dosen Akuntansi PTM di Wilayah yang bersangkutan › Unsur IT 15

STRUKTUR TIM › Penanggung Jawab › Kordinator › TIM Sosialisasi dan Kordinasi (Unsur PWA/PDA, Majelis/Lembaga) › TIM Keuangan dan Perpajakan (Prodi Akuntansi/Dosen Akuntansi/LPPK) › TIM IT 16

KESIMPULAN Pengurusan Pengesahan AUM Jadi PP Muh KPP Pajak Pendampingan Jika punya NPWP dan Belum Lapor Jika belum punya NPWP / merubah Sudah Lapor Pajak / mendapatkan NPWP Membuat NIB Pendampingan Laporan Keuangan Pendampingan TIM JIKA BELUM BUTUH NIB TIDAK PERLU URUSAN PAJAK DAN NIB 17

TERIMA KASIH TIM PAJAK & NIB PP MUHAMMADIYAH