PERLINDUNGAN TKI MUHAMMAD IQBAL Data dan Fakta TKI

PERLINDUNGAN TKI MUHAMMAD IQBAL

Data dan Fakta TKI n n n ada 6 juta TKI yang bekerja di LN baik pekerja formal maupun informal (sumber NGO) Tersebar di 42 Negara Berasal dari 392 kab/kota dari 500 an kab/kota Remittance 100 Trilyun/tahun 60 % pekerja informal 2 juta nya ada di Malaysia 1 - 2 juta ada di Arab Saudi dan Timur Tengah 200. 000 ada di Hongkong 100. 000 di Taiwan 30. 00 di Singapura 30. 000 di Brunei Darussalam, dll Negara tujuan utama : Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, Kuwait, Arab Saudi, UEA, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Jordan, Syiria, dll

Data TKI 2010 versi Menakertrans n n n n n Malaysia Arab Saudi Taiwan Hongkong Singapura Kuwait UEA Brunei Yordania Bahrain : 1. 200. 000 : 927. 000 : 130. 000 : 120. 000 : 80. 150 : 61. 000 : 51. 350 : 40. 450 : 38. 000 : 6500

STATISTIK WNI DI LUAR NEGERI TAHUN 2008 2009 3. 141. 354 3. 121. 506 3. 147. 211 3. 246. 798 Jumlah Deportasi (Malaysia) 22. 697 29. 018 25. 890 2. 071 Jumlah Deportasi (Arab Saudi) 24. 834 24. 020 20. 850 260 - 381 693 59 12. 017 14. 491 3. 452 3. 730 2. 081 494 1. 107 318 Repatrian - - 3. 027 1. 962 Korban Trafficking - 56 249 80 Jumlah WNI Lapor Diri ke Perwakilan RI Jumlah Deportasi (Negara Lain) Jumlah WNI di Penampungan Jumlah WNI yang meninggal di Luar Negeri 2007 2010 (30 Mei)

KONSENTRASI WNI DI LUAR NEGERI : KBRI : KJRI : DIT. PWNI DAN BHI l l l AREA KUNING : KONSENTRASI TINGGI TKI AREA HIJAU : KONSENTRASI TINGGI PELAUT AREA UNGU : KONSENTRASI TINGGI OVERSTAYER l. DISIAPKAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI TAHUN 2010

Data Penempatan TKI berdasarkan asal daerah Daerah Jumlah 1. Cirebon 129. 717 2. Indramayu 95. 581 3. Subang 95. 180 4. Cianjur 89. 182 5. Lombok Tengah 62. 512 6. Lombok Barat 59. 751 7. Sukabumi 55. 207 8. Ponorogo 47. 717 9. Lombok Timur 46. 962 10. Malang 39. 610 No. Sumber : Data kemenakertrans per Juli 2010

TKI yang ditempatkan dari 2005 - 2009 di Luar Negeri: 2. 885. 779 Sumber: Ditjen. Binapenta, Kemnakertrans dan BNP 2 TKI, Rakor Keppri 4 -9 Februari 2010) Remittance: US$ 6. 617, 62 juta (2009) Sumber: Bank Indonesia Kasus TKI Bermasalah di Luar Negeri: 69. 004 kasus (2009) Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI

Jumlah Kasus TKI Bermasalah pada 2008 Negara penempatan kasus 1. Arab Saudi 2. Taiwan 3. Uni Emirat Arab 4. Singapura 5. Malaysia 6. Hong Kong 7. Qatar 8. Oman 9. Bahrain 10. Suriah 11. Brunei Darussalam 12. Korea Selatan 13. Lain-lain Total 45. 626*Sumber: * BNP 2 TKI Jumlah 22. 035 4. 497 3. 866 2. 937 2. 476 2. 245 1. 516 1. 146 373 161 84 10 4. 280

Data Kasus Kematian TKI 2008 Berdasarkan Sebab-Sebab Kematian Bulan Kemalanga n Kerja Kemalangan Jalan Raya Desember 10 4 46 0 1 61 Januari 15 7 36 0 4 62 Februari 8 5 29 1 2 45 Maret 13 2 34 1 4 54 April 15 1 31 0 0 47 Mei 11 2 30 2 0 45 Juni 16 2 41 3 1 63 Juli 6 5 49 0 3 63 Agustus 14 2 39 0 0 55 September 21 6 25 1 5 58 Oktober 12 4 43 0 0 59 November 9 1 27 2 1 40 150 41 430 10 21 652 TOTAL Sakit Mangsa Bunuh Diri Jumlah Sumber : Laporan Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur 2008 (Data diolah kembali)

! ! ! I G N B I J E R E M A K U D N I L I D A W 10

PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI A. Pengaduan TKI Bermasalah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gaji tidak di bayar Majikan cerewet Penganiayaan Pekerjaan terlalu berat Pelecehan seksual Bertengkar dengan rekan sekerja asal negara lain B. Laporan Majikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ketrampilan tidak sesuai dengan biodata Tidak paham perintah majikan Pacaran Sakit-sakitan Memiliki magic/sihir Biaya perekrutan yang tinggi tdk sesuai dg ketrampilan 11

Permasalahan TKI n Eksternal : n Sistem pengiriman yang amburadul/Calo Gaji yang tidak dibayar Pelecehan Seksual, Perkosaan Kekerasan Fisik, Psikis TKI” Ilegal” Korban Trafficking dan penipuan n Internal : n n n n n Stress Shock Culture Masalah keluarga Masalah penyesuaian diri

Implikasi Sosial n n n Perselingkuhan Perceraian Kejutan Budaya Anak Terlantar Menjadi TKI menjadi budaya

PJTKI n n Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (6 -9 bulan) Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus ‘human trafficking’ (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi Menggunakan calo di lapangan

Kendala Birokrasi n n n n n Terpecahnya anggaran Depnakertras (Dirjen Binapenta) BNP 2 TKI Kemensos (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial) Meneg PP Menkosra Menkoperekonomian Deplu Kepolisian Menkum HAM

Kelemahan Diplomasi n n n Pemerintah belum merativikasi Konvesi ILO no. 90 tentang perlindungan buruh migra dan keluarganya. Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga) Belum ada undang-undang PRT Perjanjian masih pada taraf Mo. U yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindunga TKI diluar negeri

Pungutan TKI n n n Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP 3 TKI) sebesar US$ 15 per TKI (kemana uangnya? ) Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI) Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN cth : Malaysia)

Yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dalam usaha membenahi permasalahan TKI n n n Membuat Undang-undang No. 39 Tahun 2004 (berpihak kepada PJTKI dan tidak memiliki instrumen perlindungan Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2006 tentang Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI (tidak memiliki implikasi yang positif dan belum di jalankan sepenuhnya oleh jajaran pemerintah, menteri terkait dan pemerintah daerah) Tahun 2007, Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP 2 TKI) (Konflik rebutan wewenangan dengan Depnakertrans dan tidak memiliki wewenang yang kuat) Membuat dan memperbaharui Mo. U dengan negara penempatan, sudah ada 15 negara penempatan, namun baru 9 yang ada Mo. U. ( Mou tidak menjamin adanya perlindungan, tergantung dari apa isi Mou, justru negara yang tidak memiki Mou seperti Hongkong, Singapura, Taiwan, Australia tidak ada Mo. U namun perlindungan dan perlakuannya lebih bagus di bandingkan negara yang ada Mou) Menempatkan Atas Ketenagakerjaan di kantor perwakilan R. I diluar negeri ( peran atas dikerdilkan dan tidak diberi ruang yang luas oleh deplu, sehingga tidak bisa berbuat maksimal, bahkan 4 atase terakhir yang ditempatkan oleh deplu tidak di beri paspor diplomatik) Memberikan perlindungan asuransi Rp. 400. 000/tki (asuransi tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan mempersulit TKI dalam hal pencairan)

Menyediakan Shelter

BAGAIMANA PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ? Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tidak bisa menyeberang lautan (tidak berlaku di luar negeri)

Self Protection n n TKI harus bisa mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada pemerintah TKI bukan hanya sebagai objek TKI memerlukan aktulisasi diri dan pemberdayaan TKI harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasannya Bagaimana Solusinya? . . TKI harus berserikat. .

PERLINDUNGAN BERBASIS TKI

KONSEP IDEAL (NARASI BESAR) n n Pelayanan dan perlindungan satu atap dengan konsep “mudah, murah dan aman” Pemerintah mensubsidi biaya penempatan TKI, dengan memaksimalkan peran pemerintah seperti : paspor gratis (Menkumham), pemeriksaan kesehatan dan psikologi gratis (Menkes), bebas airport tax (menhub) sehingga dapat mengurangi biaya penempatan Mengubah sistem asuransi dengan sistem membentuk badan khusus dengan sistem wali amanat (yang dapat memberikan jaminan yang holistik kepada TKI) Membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dengan membuka kantor teknis urusan TKI di luar negeri dan memiliki sistem yang ‘on line’ dengan pelayanan satu atap di Indonesia

n n Balai Latihan Kerja (BLK) di kelola langsung oleh pemerintah dengan membuat sistem sertifikasi bagi calon TKI sesuai dengan negara tujuan, sehingga dapat menyediakan calon TKI yang berkualitas tanpa harus menunggu “job order’ sehingga memiliki calon TKI yang siap kapan saja bila diperlukan Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi PPTKIS/PJTKI yang akan memberangkatkan TKI dan membuka peluang kerjasama pengiriman TKI dengan sistem G to G atau G to P di negara tujuan TKI Mengurangi dan memperketat pengiriman TKI informal (PRT), dan mengambil alih penempatan TKI dengan sistem G to P atau G to G, dimana calon majikan mengajukan permohonan pada kantor teknis urusan TKI di luar negeri Menaikan standar kompetensi calon TKI, seperti tingkat pendidikan minimum SMP atau SMA dan meningkatkan kualitas pelatihan

TERIMA KASIH