PERLINDUNGAN GURU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL

PERLINDUNGAN GURU DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA Direktorat Bina K 3 Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K 3 Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pengertian Jaminan Sosial • Jaminan Sosial adalah berbagai instrumen publik yang memberikan kemanfaatan tunai (cash benefits) dan/ atau kemanfaatan kebutuhan (in kind benefits) dalam hal : - Kemampuan bekerja/ berpenghasilan seseorang ; a) Terhenti selama-lamanya, b) Terganggu/ berkurang, c) Terbebani. • Adanya kepastian Jaminan berupa penggantian biaya atau santunan atas penghasilan yg hilang atau berkurang dlm hal TK mengalami: Kec Kerja, Cacat, Sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia.

UU SJSN dan UU BPJS

Sistem Jaminan Sosial Nasional Hak konstitusional setiap orang + Wujud tanggung jawab negara Konvensi ILO 102 tahun 1952 • Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 • “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Pasal 34 ayat 2 UUD 45 • "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

TRANSFORMASI

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 3 Azas Kemanusiaa n Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5 Program Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 9 Prinsip Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarnya untuk kepentingan peserta

Dasar Regulasi: UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 Peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. *

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 14 “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial “ 2013 2014 - 2019 CAKUPAN SEMESTA 2019 Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA

LINGKUP PROGRAM Dasar -UUD 1945 (Amandemen) PASAL 28 H -UU NO 40/2004 -UU NO 24/2011 Bapel Sasaran Program BPJS Kesehatan Seluruh Masyarakat Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Pekerja Hari Tua, Kematian, Kec Kerja (PAK), Pensiun

BPJS KESEHATAN • Bersifat WAJIB bagi seluruh penduduk Indonesia • Paling lambat tahun 2019 • Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu: a. PBI Jaminan Kesehatan. b. Bukan PBI jaminan kesehatan.

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

PBI Pekerja Penerima Upah • Dibayar oleh pemerintah • Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Bukan • Dibayar oleh peserta Penerima yang bersangkutan Upah

PESERTA BPJS KESEHATAN NON PBI APBN APBD JAMKESMAS (EXISTING) PJKMU /JAMKESDA PEKERJA PENERIMA UPAH PEGAWAI PEMERINTAH 1. PNS PUSAT 2. PNS DAERAH 3. PNS DIPERBANTUKAN 4. TNI 5. POLRI 6. PJBT NEGARA 7. PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PEGAWAI NON PEMERINTAH 1. PEG. BUMN 2. PEG. BUMD 3. PEG. SWASTA INDIVIDU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER, KONSULTAN NOTARIS PENILAI, AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA BUKAN PEKERJA PENERIMA PENSIUN VETERAN, PK 1. PP PNS 2. PP TNI 3. PP POLRI 4. PP PEJABAT NEGARA 1. VET TUVET 2. VET NTUVET 3. PERINTIS KEMERDEKA AN 1. INVESTO R 2. PEMBERI KERJA 3. PENERIM A PENSIUN 17

IURAN DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA & PEKERJA Pekerja Penerima Upah (PPU) PERSENTASE APBN/APBD 3% Pemberi Kerja 2% Pekerja NON APBN/APBD/BU 4% Pemberi Kerja 0, 5% Pekerja DIBAYAR OLEH YANG BERSANGKUTAN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) NOMINAL Kelas 1 : 59. 500 Kelas 2 : 42. 500 Kelas 3 : 25. 500 Bukan Pekerja (BP) * Per 1 Juli 2015, iuran berubah menjadi 5%, dimana 4% ditanggung Pemberi Kerja 1% ditanggung Pekerja

BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTA PROSENTASE KONTRIBUSI UPAH PNS/TNI/POLRI/PEN SIUNAN 5% 2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIU NAN 3% OLEH PEMERINTAH PEKERJA PENERIMA UPAH 4, 5 % 4% PEMBERI KERJA DAN 0, 5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH Catatan: 5% NILAI NOMINAL 1. Rp 25, 500, 2. Rp 42, 500, 3. Rp 59, 500, - Keterangan DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 Batas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K 1 (Rp 4. 725. 000, -) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten 19

Manfaat Akomodasi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas III

PHK dan Cacat Total Tetap Peserta Bukan PBI PHK/Cacat Total Tetap Tidak bekerja kembali dan tidak mampu bayar iuran (6 bulan) PBI Bekerja kembali (6 bulan) Perpanjang status kepesertaan dan bayar iuran

CONTOH KARTU LAMA 22

CONTOH KARTU SAAT INI 23

Per. Pres No 12 Tahun 2013 pasal 20 ayat 1&2 Manfaat Jaminan Kesehatan

Per. Pres No 12 Tahun 2013 pasal 22 ayat 1 Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri

FASKES TINGKAT PERTAMA Permenkes 71 Tahun 2013 Pasal 2 1. 2. 3. 4. 5. Puskesmas atau yang setara Praktik dokter gigi Klinik pratama atau yang setara Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara

FASKES TINGKAT LANJUTAN No Jenis Faskes 1 Rumah Sakit Pemerintah 2 Rumah Sakit Swasta

Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Faskes Primer Rumah Sakit Emergency Klaim BPJS Branch Office Rujuk / Rujuk Balik

Per. Pres No 12 Tahun 2013 Manfaat Jaminan Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Meliputi pelkes non spesialistik yang mencakup : 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan Promotif dan Preventif 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

Per. Pres No 12 Tahun 2013 Manfaat Jaminan Kesehatan PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN 1. Rawat Jalan, yang meliputi : a) Administrasi Pelayanan b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e) Pelayanan alat kesehatan implant f) Pelayanan penunjang Diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi Medis h) pelayanan Darah i) Pelayanan Kedokteran forensik j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2. Rawat Inap, yang meliputi : a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif

Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin 1 a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin 2 i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

Konsep Pelayanan § Komprehensif sesuai kebutuhan medis § Berjenjang, Puskesmas & Dokter Keluarga sebagai gate keeper § Rujukan atas indikasi ke pelayanan spesialistik (RS) § Berlaku di seluruh Indonesia § Minimalisasi /eliminasi iur biaya pelayanan terutama di RS § Perluasan akses pelayanan di PPK Swasta § Peningkatan pelayanan penyakit Katastrofik § Pelayanan berbasis Evidence Base Medicine § Obat dan alkes ditentukan oleh kementrian kesehatan § Fokus kegiatan Promotif & Preventif

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah • memenuhi persyaratan (credentialing) • wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta • memenuhi persyaratan (credentialing) • dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan

DASAR HUKUM BPJS KETENAGAKERJAAN • UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1992 ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja • UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional • UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 1993 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2013 ttg Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2013 ttg Tata cara pengenaan sangsi Administratif kpd pemberi kerja selain penyelenggara negara & setiap org, selain pemberi kerja, pekerja & Penerima Bantuan Iuran dlm Penyelenggaraan Jamsos • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013 ttg Penahapan Kepesertaan Program Jamsos • KEPPRES NO 22 TAHUN 1993 ttg Penyakit yg Timbul Akibat Hubungan Kerja • PERMEN-12/MEN/2007 ttg Juknis Pendaftaran Kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan & pembayaran jamsos Tenaga Kerja • PERMEN-20 TAHUN 2012 ttg Perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per-12/men/vi/2007 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja

PENGERTIAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ADALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN SOSIAL SUATU PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA / KARYAWAN DALAM BENTUK SANTUNAN BERUPA UANG SEBAGAI PENGGANTI BERKURANG ATAU HILANGNYA PENGHASILAN DAN BERUPA PELAYANAN SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA ATAU KEADAAN YANG DIALAMI OLEH TENAGA KERJA BERUPA : • KECELAKAAN • MENINGGAL • HARI TUA • PENSIUN

Kantor Cabang Tangerang I Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Penerima upah a. PNS (Pusat dan Daerah) b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah non PNS f. Karyawan Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk (a s/d f) yang menerima upah Pekerja bukan penerima upah Pekerja Mandiri Sektor Informal

JKK Jaminan Kecelakaan Kerja JKM Jaminan Kematian JHT Jaminan Hari Tua JP Jaminan Pensiun Dilaksanakan paling lambat mulai 1 Juli 2015

Transformasi Kartu Peserta Generasi Pertama Kartu Kertas Laminasi Generasi Kedua Kartu PVC Show Card (security printing) Generasi Transformer Smart Card

LINGKUP PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN NO 1 JENIS PROGRAM RISIKO DITEMPAT KERJA PENGUSAHA PEKERJA 0, 24 % 0, 54 % 0, 89 % 1, 27 % GRATIS Jaminan KEC KERJA (PAK) KONTRIBUSI 1, 74 % 2 Jaminan KEMATIAN 0, 3% 3 Jaminan HARI TUA 3, 7% 2% 4 Jaminan PENSIUN 2% 1%

Siapa yang dilindungi l Seluruh Pekerja. l Pegawai pemerintahan, non Pemerintah, Badan yang dibawah Pemerintah l Tenaga kerja yang bekerja (dalam hubungan kerja) pada pengusaha baik perorangan, persekutuan atau badan hukum. l Tenaga kerja yang bekerja diluar hubungan kerja atau mandiri, Profesional, dll

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) • 0, 24% - 1, 74% sesuai kelompok jenis usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biaya Transport (Maksimum) Sementara tidak mampu bekerja Biaya Pengobatan/Perawatan Santunan Cacat Santunan Kematian Biaya Rehabilitasi Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Ruang lingkup kecelakaan kerja : § Selama bekerja di tempat kerja, § Perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan kembali lagi ke rumah melalui jalan yang wajar § Semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugas dari kantor seperti : rekreasi bersama dari kantor, menghadiri rapat diluar kantor, dll RUANG LINGKUP KANTOR RUMAH TINGGAL TEMPAT LAIN 43

Ruang lingkup kecelakaan kerja : 1. Ada ruda paksa 2. Selama bekerja di tempat kerja, 3. Perjalanan dari rumah menuju tempat kerja setelah berada dijalan umum dan kembali lagi ke rumah melalui jalan yang wajar dan biasa dilalui. 4. Penyakit Akibat Kerja (PAK) suatu kecelakaan termasuk kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut : a Apakah ada perintah dari perusahaan / majikan, dan b Apakah berkaitan dengan kepentingan perusahaan / majikan 44

Beberapa ketentuan dalam penilaian kecacatan kerja • Penilaian tingkat cacat dilakukan setelah upaya pengobatan selesai dan pengobatan telah diupayakan secara maksimal. • Penilaian didasarkan pada penurunan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, Penurunan kemampuan kerja seperti cacat pada wajah yang tidak menurunkan kemampuan kerja secara langsung, tidak mendapatkan santunan cacat. • Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan dalam satu kasus kecelakaan kerja, maka besarnya santunan cacat ditetapkan dengan menjumlah prosentase cacat tiap 2 angota badan, max 70%.

KATAGORI KECELAKAAN KERJA • • • Kecelakaan di tempat kerja Kecelakaan di luar tempat kerja Penyakit Akibat Kerja Meninggal mendadak ditempat kerja Hilang atau dianggap telah meninggal dunia Lain-lain: – Pada Hari kerja: tugas luar kota, lembur – Diluar waktu/jam kerja: kegiatan olah raga kantor, darmawisata, cuti, pulang- pergi dari kost/basecamp ke rumah tinggal yg rutin dilaksanakan.

Pengertian Meninggal Mendadak dalam Kecelakaan Kerja • Meninggal mendadak di tempat kerja dapat dianggap sebagai kecelakaan kerja apabila : – Tenaga Kerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya – Tenaga Kerja mendapat serangan penyakit di tempat kerja kemudian langsung dibawa ke dokter / unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 jam kemudian meninggal dunia • Suatu kasus tidak termasuk meninggal mendadak apabila : – Tenaga Kerja mendapat serangan dari penyakit yang diderita di luar tempat kerja seperti dalam perjalanan pulang dan pergi ke tempat kerja – Tenaga Kerja yang mendapat serangan dari penyakit yang diderita di tempat kerja kemudian dibawa pulang ke rumah.

MANFAAT (BENEFIT) JKK SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA KEMBALI 1. Santunan sekaligus CACAT 1. Biaya Perawatan KECELAKAAN KERJA dan Pengobatan Rp. 20. 000, 2. Santunan STMB 4 bl. Pertama 100% upah; 4 bl. Kedua 75% Upah; seterusnya 50% upah. PENGANGKUTAN Darat Rp. 750. 000, Laut Rp 1. 000, Udara Rp 2. 000, - MENINGGAL DUNIA 1. Santunan sekaligus 60% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan 3. Biaya pemakaman Rp. 2. 000, - CACAT TETAP TOTAL MENINGGAL DUNIA 1. Santunan sekaligus 60% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan 3. Biaya pemakaman Rp. 2. 000, 70% x 80 bl. upah 2. Santunan berkala Rp. 200. 000, - / bulan selama 24 bulan CACAT TETAP SEBAGIAN Santunan sekaligus % tabel x 80 bl. upah biaya Rahab Medik max Rp 2. 000, penggantian gigi tiruan max Rp 2. 000, - CACAT FUNGSI % kurang fungsi x % Tabel x 80 bl. upah

JAMINAN KEMATIAN (JK) • meninggal bukan karena kecelakaan kerja • Iuran 0, 3% – Santunan Kematian: Rp 14. 200. 000, – Biaya Pemakaman: Rp 2. 000, – Santunan Berkala: Rp 200. 000, -/ bulan (selama 24 bulan)

JAMINAN HARI TUA (JHT) • Iuran ditambah dengan hasil pengembangannya – Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap – Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan – Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

JAMINAN PENSIUN Ø Pertama kali ditetapkan Usia Pensiun 56 tahun Ø Mulai 1 Januari 2019 ditetapkan menjadi 57 tahun Ø Dan bertambah usia pensiun 1 tahun utk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun MANFAAT PENSIUN BERUPA : Ø Pensiun Hari Tua Ø Pensiun Cacat (cacat total tetap) Ø Pensiun Janda atau Duda Ø Pensiun Anak atau Ø Pensiun Orang Tua

PERBEDAAN ANTARA PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM –PROGRAM DI PT JAMSOSTEK (PERSERO) PROGRAM-PROGRAM DI BPJS KETENAGAKERJAAN 1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) 2. JAMINAN HARI TUA (JHT) 3. JAMINAN KEMATIAN (JK) 4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) 4. JAMINAN PESIUN (JP) Project Name - Topic – January 2014

PERBEDAAN KEPESERTAAN ANTARA PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN BPJS KETENAGAKERJAAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) BPJS KETENAGAKERJAAN 1. PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA MIN 10(SEPULUH) ORANG ATAU MEMBAYAR UPAH MIN Rp. 1. 000, - (SATU JUTA RUPIAH) 1. SETIAP ORANG (PEMBERI KERJA DAN PEKERJANYA) TERMASUK ORANG ASING YANG PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN BEKERJA DI INDONESIA 2. TENAGA KERJA BAIK TENAGA KERJA FORMAL ATAUPUN INFORMAL TERMASUK BURUH HARIAN LEPAS, TENAGA KERJA BORONGAN DAN TENAGA KERJA KONTRAK 2. CPNS DAN PNS 4. PEJABAT NEGARA 3. 5. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 6. PRAJURIT SISWA TNI DAN PESERTA DIDIK POLRI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN BUMN ATAU BUMD Project Name - Topic – January 2014 3. ANGGOTA TNI &POLRI

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Mengamanatkan Pemerintah untuk memberi perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara PT Taspen (Persero) ditunjuk sebagai pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 • Program perlindungan yang diselenggarakan oleh Pengelola Program terdiri atas JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja dan JKM (Jaminan Kematian) • Peserta JKK dan JKM terdiri atas Calon PNS, dan PPPK yang mana kepesertaan untuk Peserta dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan. • Kepesertaan dalam JKK dan JKM berakhir apabila Peserta diberhentikan sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. • Peserta merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero). • Manfaat JKK meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat Perawatan diberikan sampai dengan Peserta sembuh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 Bantuan beasiswa diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan: 1. Bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 45. 000, 00 (empat puluh lima juta rupiah); 2. Bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 35. 000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah); 3. Bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 25. 000, 00 (dua puluh lima juta rupiah); atau bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 15. 000, 00 (lima belas juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 Bantuan beasiswa berdasarkan pada peraturan pemerintah ini diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan: a. masih sekolah/kuliah; b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; c. belum pernah menikah; dan d. belum bekerja.

Terima Kasih