PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK SAK ETAP DAN

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK, SAK ETAP DAN PSAP 1

Agenda a d n a k A r i s a 1. t n u PSAK berbasis IFRS 2. SAK ETAP 3. PSAP 2

Standar Akuntansi • Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan reliable (representational faitfullness) • Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun • Memudahkan auditor dalam mengaudit • Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. • Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna

Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan memberikan infomasi posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya Memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Laporan perusahaan • • Laporan keuangan, Laporan Tahunan (Annual Reporting), Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting), Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting) – Tripple bottom line 4

Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP § IFRS hanya diadopsi PSAK full 2012, pada tahun 2013 dilakukan revisi beberapa standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang akan efektif pada tahun 2015 § SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tidak signifikan. § DSAS telah mengeleluarkan 10 PSAK Syariah 5

SAK ETAP • SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan • ETAP adalah entitas yang: – Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan – Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. • Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. • Lebih sederhana antara lain: – Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan – Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. – Pajak menggunakan konsep pajak terutang bukan pajak tangguhan • Diterbitkan tahun 2011 6

PSAK SYARIAH • Basis transaksi • Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah • Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI • PSAK 100 – PSAK 110 • • • PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 102 Akuntansi Murabahah) Revisi 2013 PSAK 103 Akuntansi Salam PSAK 104 Akuntansi Istishna PSAK 105 Akuntansi Mudharabah • • • PSAK 106 Akuntansi Musyarakah PSAK 107 Akuntansi Ijarah PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh PSAK 110 Akuntansi Sukuk 7

SAP • Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 PP 71 tahun 2010 • Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP • Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD: – – instansi pemerintah pusat Instansi pemerintah daerah BLU dikonsolidasikan dengan LKP – menggunakan PSAP dan PSAK, BUMN (sbg investasi pemerintah) menggunakan PSAK • Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 untuk pelaporan dan yang lain mengikuti PSAK / SAK ETAP. 8

PSAK – IFRS BASED • Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. • Dapat diterapkan oleh entitas lainya. • Basis transaksi, bukan basis industri. • Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan • Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012 – tahap 1 • Proses adopsi tahap kedua efektif 1 Januari 2015 9

IFRS Global Standard • IFRS merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara global • Proses akuntansi merupakan proses umum yang terjadi pada setiap entitas sehingga penggunaan standar yang sama akan memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. • Hasil dari pertemuan pemimpin negara G 20 forum di Washington DC, 15 November 2008 : – “Strengthening Transparency and Accountability” • Pertemuan G 20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk Strengthening Financial Supervision and Regulation “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards. ” 10

Manfaat IFRS • Meningkatkan daya banding laporan keuangan. • Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional • Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. • Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. • Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”. 11

Karakteristik Standar ? ? Dinamis Lebih banyak Pengungkapan Principle Based : Judgment Fair Value 12

Karakteristik IFRS • IFRS menggunakan “Principles Base “ : – Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. – Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. – Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. • Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai • Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif • IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. 13

IFRS - PSAK • Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru) • Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan. – Substansi / konseptual – Redaksional – Tanggal efektif • Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. • Setelah konvergensi IFRS PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS 14

Sejarah Standar Akuntansi Efektif 1 Januari 2012 Pra PAI 1973 Konvergensi IFRS 20082012 Harmonisasi IAS 19942007 Efektif 1 Januari 2015 Konvergensi IFRS 20122015 8 Desember 2008 Komitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi keuangan global 15

Roadmap IFRS di Indonesia FASE 1 Efektif < 2010 Efektif 2011 FASE 2 Efektif 2012 • 3 PSAK • 16 PSAK • 11 PSAK • 22 PSAK • 1 ISAK • 6 ISAK • 12 ISAK • 1 ISAK • 9 PPSAK • 1 PISAK • 1 PPSAK • 3 PPSAK • 2 PPSAK IAS / IFRS dalam proses adopsi: a. IFRS 9 Financial Instruments b. IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts c. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Efektif 2014&2015 Efektif 2013 • • • 4 PSAK 9 Revisi PSAK 4 ISAK (2014) 1 PPSAK (2014) Penyesuan SAK Diskusi IFRS a. IFRS 4 Insurance Contract b. Leases c. Conceptual Framework – Reporting Entity 16

PSAK 2013 & 2014 NO IFRS STATUS 1 IFRS 10: Consolidated Financial Statements PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian [1 Jan 2015] 2 IFRS 11: Joint Arrangements PSAK 66: Pengaturan Bersama [1 Jan 2015] 3 IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain [1 Jan 2015] 4 IFRS 13: Fair Value Measurement PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar [1 Jan 2015] 5 IFRIC 18: Transfer of Assets from Customers ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan [1 Jan 2014] 6 IFRIC 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas [1 Jan 2014] 7 IFRIC 20: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka [1 Jan 2014] 17

PSAK 2013 & 2014 NO IFRS STATUS 1 IAS 1: Presentation of Financial Statements PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan [1 Jan 2015] 2 IAS 19: Employee Benefits PSAK 24: Imbalan Kerja [1 Jan 2015] 3 IAS 27: Separate Financial Statements PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri [1 jan 2015] 4 IAS 28: Investments in Associates and Joint Ventures PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama [1 Jan 2015] 5 IAS 32: Financial Instruments: Presentation PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015] 6 IAS 36: Impairment of Assets PSAK 48: Penurunan Nilai Aset [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015] 7 IAS 39: Financial Instruments: PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Recognition and Measurement (IFRS 9 Pengukuran [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku eff 2018 belum diadopsi) 1 Jan 2015] 8 IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015] 9 IAS 12: Income Tax PSAK 46: Pajak Penghasilan [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015] 18

PSAK non IFRS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian; PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa; PSAK 38: Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali; PSAK 34: Kontrak Konstruksi PSAK 44: Pendapatan Real Estate PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; ISAK 25: Hak atas Tanah 19

Perkembangan Setelah 1 Januari 2015 IFRS terbaru: • IFRS 9 Financial Instruments (efektif 1 Januari 2018) • IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (efektif 1 Januari 2016) • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (efektif 1 Januari 2017) • IFRIC 21 Levies (efektif 1 Januari 2014) – dalam pertimbangan DSAK IAI • Amandemen IAS 41 Agriculture (efektif 1 Januari 2016) Pembahasan IASB: • Amandemen IFRS 4 Insurance Contracts • IFRS on Leases • Amandemen dan penyesuaian IFRS lain 20

Public Hearing 30 Juni 2015 ISAK 30 Pungutan Amandemen PSAK 1 : Prakarsa Pengungkapan • Amandemen IAS 1 Disclosure Initiative Amandemen PSAK 16 dan PSAK 19: Klarifikasi yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi • Amandemen IFRS 4 IAS 16 dan IAS 38 Amandemen PSAK 24: Program Manfaat Pasti Kontribusi Pekerja • Amandemen IAS 19 Defined Plans: Employee Contributions 21

Public Hearing 21 September 2015 PSAK 69 Agrikultur ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup Properti Investasi Amandemen PSAK 4 : Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri Amandemen PSAK 15, 65 dan 67 : Entitas Investasi Penerapan Pengecualian Konsolidasi Amandemen PSAK 66: Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalan Operasi Bersama Amandemen PSAK 16: Agrikultur Tanaman Produktif 22

PSAK 69 • • • Aktivitas agrikultur (agricultural activity) adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman hidup. Produk agrikultur (agricultural produce) adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Aset biologi yang menghasilkan (bearer asset) merupakan aset tetap yang pembebanannya akan dilakukan dengan proses amortisasi. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Setelah panen biaya perolehan persediaan. 23

PSAK No 1 IFRS 1 2 3 4 5 IFRS 2 IFRS 3 IFRS 4 IFRS 5 6 IFRS 6 7 8 9 10 11 12 13 IFRS 7 IFRS 8 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 IFRS 13 IFRS First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Share-Based Payment Business Combinations Insurance Contracts Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Financial Instruments : Disclosure Operating Segments Financial Instrument Consolidated Financial Statement Joint Arrangement Disclosure of Interest Entity Fair Value PSAK 53 PSAK 22 PSAK 62 PSAK 58 Pembayaran Berbasis Saham (R 2011) Kombinasi Bisnis (revisi 2010) Kontrak Asuransi (revisi 2011) Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (revisi 2009) Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral (R 2011) Instrumen Keuangan Pengungkapan (R 2011) Segmen Operasi (revisi 2009) Proses Laporan Keuangan Konsolidasian Pengaturan Bersama Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain Nilai Wajar PSAK 64 PSAK 60 PSAK 5 PSAK 66 PSAK 67 PSAK 68 24

PSAK & ISAK No 1 IFRS Changes in Existing Decommissioning, Restoration and similar liabilities Members’ Share in Co-operative Entities and Similar Instruments Determining whether an arrangement contains a Lease Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental rehabilitation Funds Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Water electrical and Electronic Equipment Applying the Restatement Approach under IAS 29 IFRIC 1 2 IFRIC 2 3 IFRIC 4 4 IFRIC 5 5 IFRIC 6 6 IFRIC 7 7 IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 8 9 IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining IFRIC 12 Service Concession Arrangements IFRIC 13 Consumer Loyalty Programmes PSAK ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang mengandung Bentuk Legal Sewa ISAK 19 Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas ISAK 29 ISAK 16 PSAK 10 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka, Perjanjian Konsesi Jasa Program Loyalitas Pelanggan 25

PSAK & ISAK No 1 IAS 1 2 IAS 2 Inventories PSAK 14 PSAK Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) Revisi 2013 Persediaan (revisi 2008) 3 IAS 7 Statement of Cash Flows PSAK 2 Laporan Arus Kas (revisi 2009) 4 IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Event after the reporting Period PSAK 25 Construction Contracts Income Taxes Property, Plant and Equipment Leases Revenue Employee Benefits Accounting for Governance Grants and Disclosure of Government Assistance PSAK 36 PSAK 46 PSAK 16 PSAK 30 PSAK 23 PSAK 24 PSAK 61 Kebijakan Akuntansi Perubahan estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (revisi 2009) Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan(revisi 2010) Kontrak Konstruksi (revisi 2011) Pajak Penghasilan (revisi 2005) Aset Tetap(revisi 2007) Sewa (revisi 2007) Pendapatan (revisi 2010) Imbalan Kerja (revisi 2010) Revisi 2013 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah(revisi 2011) 5 IAS 10 6 7 8 9 10 11 12 IAS 11 IAS 12 IAS 16 IAS 17 IAS 18 IAS 19 IAS 20 IFRS Presentation of Financial Statements PSAK 1 PSAK 8 26

PSAK & ISAK No IFRS PSAK 13 IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange PSAK 10 Rates Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing (revisi 2010) 14 IAS 23 Borrowing Costs PSAK 26 Biaya Pinjaman (revisi 2009) 15 IAS 24 Related Party Disclosures PSAK 7 Pengungkapan Pihak Berelasi (revisi 2009) 16 IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans PSAK 18 Akuntansi Dana Pensiun (revisi 2011) 17 IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statement PSAK 4 18 IAS 28 Investment in Associates PSAK 15 19 IAS 29 PSAK 63 20 21 22 23 24 IAS 31 IAS 32 IAS 33 IAS 34 IAS 36 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Interests in Joint Ventures Financial Instruments: Presentation Earnings per Share Interim Financial Reporting Impairment of Assets Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri (revisi 2009) Revisi 2013 Laporan Keuangan Tersendiri Investasi Asosiasi (revisi 2009) Revisi 2013 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi (revisi 2010) Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama (revisi 2009) Instrumen Keuangan Penyajian (revisi 2010) Laba per Saham (revisi 2009) Laporan Keuangan Interim (revisi 2010) Penurunan Nilai (revisi 2009) PSAK 12 PSAK 50 PSAK 56 PSAK 3 PSAK 48 27

PSAK & ISAK No 25 IAS 37 IFRS PSAK Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (revisi 2009) 26 IAS 38 Intangible Assets PSAK 19 Aset Tidak Berwujud (revisi 2010) 27 IAS 39 PSAK 55 28 IAS 40 Financial Instruments: Recognition and Measurement Investment Property PSAK 13 Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2010) Properti Investasi (revisi 2007) 29 IAS 41 Agriculture 30 SIC 12 31 SIC 13 Consolidation – Special Purpose Entities Jointly Controlled Interest – non Monetary Contribution by Ventures Operating Leases – Incentives Income Taxes – Recovery of Revalued non Depreciable Assets Evaluating the Substance Transaction in the Legal Form of Lease Intangible Assets – Website Costs ISAK 7 ISAK 11 ISAK 19 Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (revisi 2009) Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer Sewa Operasi – Insentif ISAK 8 Transaksi Mengandung Sewa ISAK 14 ISAK 21 Biaya Situs Web Perjanjian Konstruksi Real Estate 32 SIC 15 33 SIC 21 34 SIC 27 35 SIC 32 36 28

IFRS – ED Conceptual Framework CHAPTER 1—THE OBJECTIVE OF GENERAL PURPOSE FINANCIAL REPORTING CHAPTER 2—QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF USEFUL FINANCIAL INFORMATION • Fundamental: relevance & representation faithfulness • Enhancing: comparability, verifiability, timelines, understandability CHAPTER 3—FINANCIAL STATEMENTS AND THE REPORTING ENTITY CHAPTER 4—THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS • Asset, liability, equity, income and expense CHAPTER 6—MEASUREMENT • Historical, current value, fair value, value in used & fulfilment value CHAPTER 7—PRESENTATION AND DISCLOSURE CHAPTER 8—CONCEPTS OF CAPITAL AND CAPITAL MAINTENANCE 29

PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan Latar Belakang Perubahan 2013 Perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat Pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009 Mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010 : pemisahaan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. Efektif berlaku 1 Januari 2015, tidak ada penerapan dini. 30

Komponen Laporan Keuangan a. b. c. d. e. ea f. laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan arus kas selama periode; catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38 A laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos -pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40 A-40 D. 45

Informasi Komparatif Minimum 38, 38 A, 38 B • • Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. 47

Informasi Komparatif - Tambahan • • • Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan PSAK/ISAK, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK/ISAK. Informasi komparatif ini dapat berisi terdiri satu atau lebih laporan keuangan, namun tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya, entitas dapat menyajikan tiga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan). Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan tiga laporan posisi keuangan, tiga laporan arus kas, atau tiga laporan perubahan ekuitas (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas disyaratkan menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 48

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi • Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika: a. entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan b. penerapan retrospektif, penyajian kembali retropsektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. • Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada: – (a) akhir periode berjalan; – (b) akhir periode sebelumnya; dan – (c) awal periode 49

Referensi : Laporan Interim Indo Tambang Raya Tbk. 30 Juni 2015 35

Penghasilan Komprehensif Lain • Penghasilan komprehensif lain: berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yan tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK • Komponen penghasilan komprehensif: – – – Selisih revaluasi aset tetap Pengukuran kembali program imbalan pasti Laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan Perubahan nilai investasi available for sales Bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas 50

Informasi dalam Penghasilan Komprehensif Lain • Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan, sesuai dengan PSAK/ISAK lainnya: a) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan b) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. • Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. • Entitas tidak diperkenankan untuk meyajikan pos-pos penghasilan dan beban seperti pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan 51

Penghasilan Komprehensif Lain – Tidak Direklasifikasi • Entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehan 600. 000 akumulasi depresiasi 200. 000. Aset direvaluasi menjadi 500. 000 dan masa manfaat tersisa 10 tahun. • Jurnal saat revaluasi – Akumulasi Depresiasi – Aset tetap – 200. 000 100. 000 Surplus revaluasi 100. 000 • Jurnal saat depresiasi – Beban Depresiasi – Akumulasi Depresiasi – Surplus Revaluasi – Ref: PSAK 1 50. 000 Saldo Laba 50. 000 10. 000 55

Penghasilan Komprehensif Lain – Direklasifikasi • Entitas membeli investasi tersedia dijual seharga 100. 000 pada 1 Desember 2015. Pada 31 Desember nilainya naik menjadi 115. 000. Inbvestasi ini dijual dengan harga 110. 000 pada 1 Maret 2016. • Jurnal saat pembelian – Aset keuangan – tersedia untuk dijual – Kas • Jurnal saat penilaian 31 Desember 2015 – Aset keuangan – tersedia untuk dijual – Penghasilan komprehensif lain • Jurnal saat penjualan 1 Maret 2016 – Kas – Penghasilan komprehensif lain – Aset keuangan – tersedia untuk dijual – Penghasilan penjualan AFS 100. 000 15. 000 110. 000 15. 000 100. 000 15. 000 115. 000 10. 000 56

Ilustrasi Penerapan PSAK 1 R 2013 Referensi : Laporan Interim Indo Tambangraya Tbk. 30 Juni 2015 40

Ilustrasi Penerapan PSAK 1 R 2013 Referensi : Laporan Tahunan BP 2014 41

Ilustrasi Penerapan PSAK 1 R 2013 Referensi : Laporan Tahunan BP 2014 42

PSAK 2: LAPORAN ARUS KAS • Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entias dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. • Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode 43

PSAK 3 : Laporan Interim • Laporan keuangan interim: laporan keuangan, baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. • LK Interim dapat disajikan secara lengkap atau ringkas • Komponen Minimal Laporan Interim – Laporan posisi keuangan ringkas – Laporan laba rugi komprehensif ringkas. • Kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan tahunan diterapkan dalam laporan keuangan interim, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan terkini. • Untuk laporan posisi keuangan, komparasi dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, bukan interim tahun sebelumnya 44

PSAK 3 : Laporan Interim 45

Ketentuan LK Tersendiri Ketentuan Hanya untuk entitas terkonsolidasi Penyajian • Investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya • Dividen diakui saat ditetapkan Pengungkapan Sebagai bagian dari informasi tambahan 46

PSAK 5 Segmen • Segmen operasi adalah komponen dari entitas: – Terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, – Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan – Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan • Kriteria suatu unit dianggap sebagai segmen: 10% dari pendapatan, laba rugi atau aset. • Pengungkapan: – Jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan (10% pendapatan, laba rugi atau aset) jika manjemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. – Yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. – Jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas tambahan segmen diidentifikasi (walau tidak memenuhi kriteria). – Segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan diungkapkan dalam kategori “semua segmen lain”. 47

Ilustrasi Segmen Pelaporan segmen ad. Segment reporting Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis. 48

PSAK 7 Pengungkapan Pihak Berelasi § Mengapa perlu ? ? Laporan Posisi Keuangan Dan Laba Rugi Transaksi dan Saldo Dipengaruhi • Keberadaan pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Komitment dengan pihak tersebut 49

PSAK 7 Pengungkapan Pihak Berelasi • Identifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi • Identifikasi saldo, komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. • Menentukan pengungkapan yang diperlukan baik untuk LK konsolidasian, tersendiri, yang disajikan individual. – Pengungkapan atas sifat hubungan – Nilai transaksi, saldo terkait pihak berelasi 50

PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan • Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit • Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yg memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan • Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan • Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan keuangan sudah final – Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor – Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan selesai disusun manajemen 51

PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan 52

PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing • Entitas menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. – Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana suatu entitas beroperasi – Mata uang asing : mata uang selain mata uanng fungsional • Akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif (PSAK 55) disajikan dengan mata uang fungsional. Selisih kurs diakui dalam laba rugi: – Suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional – Dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi • Menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. – Translasi dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan yang berbeda. Selisih akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. – Remeasurement dari non mata uang fungsional ke mata uang fungsional 53

Properti Investasi – PSAK 13 • Properti (tanah atau bangunan—atau bagian dari bangunan—atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya. • Pengakuan – Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. – Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi – Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. – Jika menggunakan model biaya PSAK 16 54

Pengukuran setelah Pengakuan Awal Fair value model (PSAK 13) Revaluation model (PSAK 16) • Menggunakan nilai wajar • Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. • Perubahan nilai wajar diakui dalam ekuitas atau laporan laba rugi jika rugi (loss) impairment • Tidak ada penyusutan. • Penyusutan. • Mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. • Tidak spesifik, hanya mengharuskan secara reguler (terjadi perbedaan signifikan ) 55

Persediaan – PSAK 14 • Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan. • Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak ketiga contoh pajak. • Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan beban bunga. • Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih kerugian yang timbul atau recovery kerugian diklastifikasikan dalam pendapatan lain-lain • Metode LIFO tidak diperkenankan lagi 56

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama PSAK 15 § Entitas Asosiasi entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan § Ventura Bersama pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan § Metode Ekuitas metode akuntansi di mana investasi awalnya dicatat sebesar harga perolehan selanjutnya disesuaikan atas perubahan pascaperolehan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain. § Harga perolehan awal + bagian laba – bagian rugi – bagian distribusi dari investee +/- penghasilan komprehensif § Ketika investasi rugi sehingga investasi menjadi negatif, maka investasi akan disajikan sebesar nol, liabilitas diakui jika memiliki kewajiban hukum dan konstruktif. Jika laba, pengakuan laba baru setelah bagian laba sama dengan bagian rugi yang telah diakui. 57

Pengaturan Aset Tetap dalam PSAK Bunga Pinjaman Penurunan Nilai Aset PSAK 48 PSAK 26 Aset Tetap PSAK 16 Sewa PSAK 30 ISAK 8 PSAK – Terkait Aset tetap PSAK 58 PSAK 13 & 19 ISAK 25 Aset Tidak Lancar Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan Investasi Properti Aset tidak berwujud Tanah 58

Pengertian Aset Tetap • Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang: (par 6) 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 2. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. § Ciri ► “Used in operations” and not for resale. ► Long-term in nature and usually depreciated. ► Possess physical substance. § Tidak berlaku untuk Hak penambangan Reservasi tambang 59

Pengakuan Aset Tetap Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika : (par 7) a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. § Kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. 60

Pengukuran setelah Pengakuan Awal Entitas harus memilih antara: Cost Model Revaluation Model Sebagai kebijakan akuntansinya, dan Menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. 61

Pengukuran setelah Pengakuan Awal Cost Model Revaluation Model Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar : – Biaya perolehan – dikurangi Akumulasi penyusutan dan Akumulasi rugi penurunan nilai aset Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar : – Jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, – dikurangi Akumulasi penyusutan dan Akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 62

Revaluation Model Peralatan senilai 4. 000 diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. tanggal 31 Desember 2010 nilai wajar aset adalah 4. 800. 000. Metode Eliminasi 1/1/ 2012 Example Aset tetap 4. 000, 000 Kas 31/12/ 2012 Beban Penyusutan 4. 000, 000 800. 000 Akumulasi Penyusutan 31/12/ 2012 Akumulasi Penyusutan 800. 000 Aset Tetap Surplus Revaluasi 800. 000 1. 600, 000 1. 600. 000 63

Revaluation Model • • Contoh 1. 1. 2010 Dr Aset tetap 100, 000 PT. Kenanga membeli Cr Kas 100, 000 mesin dengan harga 100. 000 pada 1 Jan 2010 31. 12. 2010 dan menggunakan metode Dr Beban Penyusutan 20, 000 revaluasi Cr Akumulasi Penyusutan 20, 000 Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus Dr Akumulasi Penyusutan 20, 000 5 thn. Cr Aset tetap 4, 000 Pada 31 Desember 2010 Cr Surplus Revaluasi 16, 000 direvaluasi sebesar 96. 000 31. 12. 2011 Buat jurnal untuk tahun Dr Beban Penyusutan ($48 K/4) 24, 000 2010 dan 2011. Cr Akumulasi Penyusutan 24, 000 Dr Surplus Revaluasi Cr Saldo Laba 4, 000 64

Penyusutan Cost Model Penyusutan Revaluation Model • Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset selama umur manfaatnya (useful life). • Nilai residu dan umur manfaat suatu aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku – Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. 65

Penyusutan • Metode penyusutan yang digunakan: Metode Penyusutan – Harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. – Harus di-review minimum setiap akhir tahun buku, dan – Perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi. 66

Aset tak berwujud – PSAK 19 • Aset tak berwujud memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dapat diukur dengan andal • Masa manfaat – – terbatas dan tidak terbatas – Direview setiap tanggal laporan keuangan • • • Ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas Model Biaya dan Model Revaluasi Akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis Akuisisi melalui hibah pemerintah Biaya situs web bukan aset tak berwujud kecuali memenuhi konsep pengembangan 67

PSAK – 22 dan IFRS 3 R Business Combination PSAK 22 1994 PSAK 22 2010 • • Kecuali • Under common control • Ventura bersama Purchase dan Polling of interest Komponen harga perolehan Panduan tersendiri untuk nilai wajar Diukur dengan nilai wajar saat perolehan tidak ada penilaian kembali Berdasarkan nilai tercatat netto Goodwill parent • Diamortisasi • Neg goodwiil diakui Ruang Lingkup Metode Pencatatan • Biaya akuisisi • Pengukuran aset dan liab • Akuisisi bertahap Non Pengendali • • • Goodwill 68 Kecuali • UCC • Ventura bersama • Akuisisi aset Metode Akuisisi Dibebankan periode berjalan Mengikuti SAK lain Diukur kembali, selisih diakui laba/rugi Berdasarkan nilai wajar / porsi aset identifikasi Goodwill entity • impairment • Neg goodwiil – laba/rugi

Pendapatan - PSAK 23 (2010) • Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. • Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima • Diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon atau rabat. • Jenis pendapatan: – Penjualan barang – Penjualan jasa – Penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen 69

Ruang Lingkup PSAK 24 Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan. Jangka Pendek Absen Imbalan Paska Kerja Pesangon Bagi hasil atau Bonus Kontribusi Pasti Diterapkan oleh pemberi kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang diatur dalam PSAK 53: Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Manfaat Pasti Past service cost Current Service Cost 70

Perubahan Signifikan PSAK 24 R 2010 PSAK 24 R 2013 Melalui OCI Melalui Laba Rugi Koridor Pengakuan keuntungan dan kerugian Aktuaria 71

Pengakuan dan Pengukuran Imbalan Jangka Pendek Diakui saat pekerja telah memberi jasa Liabilitas jangka pendek sebagai: Liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar dimuka jika terjadi kelebihan pembayaran Beban atau pernyataan lain membolehkan sbg biaya perolehan Cuti berimbalan jangka pendek Boleh diakumulasi diakui pada saat pekerja memberikan jasa cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi diakui saat cuti terjadi 72

Program Bagi Laba dan Bonus Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus 1 2 Ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu Dapat diestimasi secara andal Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. 73

Imbalan Paska Kerja EMPLOYER Defined Contribution Plans CONTRIBUTIONS PENSION FUND DEFINED BENEFIT EMPLOYEE VOLATILE RISK LIMIT Defined Benefit Plans VOLATILE DEFINED RISK LIMIT 74

Program Iuran Pasti Pengakuan dan Pengukuran Diakui sebagai beban Diakui liabilitas (beban terakru) setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset (pembayaran dimuka jika terdapat kelebihan). Pengungkapan • jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. • Informasi program iuran pasti untuk personel manajemen kunci Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan -> didiskonto 75

Program Manfaat Pasti Faktor-faktor: Biaya Jasa: • Biaya Jasa Kini • Biaya Jasa Lalu • Keuntungan (kerugian) atas Penyelesaiaan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP) • Biaya Bunga • Remeasurement (Keuntungan dan kerugian aktuarial) • Pendapatan Bunga • Iuran atau Penarikan • Remeasurement (Keuntungan dan kerugian aktuarial) Nilai Wajar Aset Program (NWAP) 76

Laporan Posisi Keuangan Liabilitas Imbalan Pasti (di Neraca) +/+ Nilai kini kewajiban imbalan pasti -/- Nilai wajar aset program yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung Ekuitas (di Neraca) +/- Penghasilan komprehensif lain pendapatan atau kerugian 77

Ilustrasi 1 – PSAK 24 (Revisi 2013) • Imbalan kerja perusahaan: Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20 X 0 200. 000 Nilai Wajar Aset Program - Awal 20 X 0 200. 000 Biaya Jasa Kini Tingkat Diskonto 30. 000 10% Iuran 24. 000 Imbalan 16. 000 Nilai Kini Kewajinan imbalan akhir 20 X 0 250. 000 Nilai wajar aset akhir 20 X 0 222. 000 78

Ilustrasi 1 – PSAK 24 (Revisi 2013) JURNAL UMUM Beban Saldo awal Biaya jasa kini Biaya bunga Pendapatan bunga Iuran Imbalan Rugi Aktuaria Liabiilitas Rugi Aktuaria – Aset Program Amortisasi biaya jasa lalu Kerugian (keuntung) akturial Jml tahun berjalan Saldo Akhir Kas 30. 000 20. 000 (20. 000) MEMO Pend Komprehen Liabilita Nilai Kini sif s Kewajiban (200. 000) (30. 000) (24. 000) 16. 000 30. 000 (24. 000) 22. 000 Kerugian 22. 000 16. 000 (16. 000) (28. 000) (250. 000) Aset 200. 000 24. 000 (16. 000) (6. 000) 222. 000 *Hitung dulu penjumlahan dari 200. 000 + 30. 000+20. 000 – 16. 000 = 234. 000. Menurut aktuaris 250. 000 sehingga kerugian aktuaria = 250. 000 – 234. 000 = 16. 000 **Hitung dulu penjumlahan dari 200. 000 + 24. 000+24. 000 – 16. 000 = 228. 000. Menurut Dapen aset program pada akhir periode 220. 000 sehingga kerugian aktuaria = 250. 000 – 234. 000 = 6. 000 79

Jurnal Beban pensiun Penghasilan Komprehensif Lain Kas Liabilitas Kewajiban manfaat Pensiun Ekuitas Penghasilan komprehensif lain - kerugian Notes Nilai kini Kewajiban Aset Program Net Liabilitas manfaat pensiun 30. 000 22. 000 24. 000 28. 000 22. 000 250. 000 222. 000 28. 000 80

Ilustrasi 2 – PSAK 24 (Revisi 2013) • Imbalan kerja perusahaan: KETERANGAN Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20 X 1 Nilai Wajar Aset Program - Awal 20 X 1 Rugi Aktuaria OCI – Awal 20 X 1 Biaya Jasa Kini Tingkat Diskonto Iuran Imbalan Nilai Kini Kewajinan imbalan – Akhir 20 X 1 Nilai wajar aset – Akhir 20 X 1 250. 000 222. 000 34. 000 10% 26. 000 20. 000 279. 500 276. 600 81

Ilustrasi 2 – PSAK 24 (Revisi 2013) Saldo awal Biaya jasa kini Biaya bunga Pendapatan bunga Iuran Imbalan Penurunan (kenaikan) kewajiban Selisih aktuaria Aset Program Amortisasi biaya jasa lalu Kerugian (keuntungan) JURNAL UMUM MEMO Pendapatan Komprehen Liabilita Keweajiban Aset Beban Kas sif s Program (28. 000 22. 000 ) (250. 000) 222. 000 34. 00 0 (34. 000) 25. 000 (25. 000) (22. 200) (26. 00 0) 20. 000 (9. 500) 22. 0 26. 0 (20. 000 ) 9. 500 26. 0 (26. 400) 82

Jurnal Beban pensiun 36. 800 Liabilitas manfaat pensiun 25. 100 Kas Penghasilan Komprehensif Lain Liabilitas manfaat pensiun Ekuitas Penghasilan komprehensif lain Notes Nilai kini Kewajiban Aset Program Net Liabilitas manfaat pensiun 26. 000 35. 900 2. 900 13. 900 (279. 500) 276. 600 (2. 900) 83

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan - PSAK 25 • Kebijakan akuntansi harus menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian. • Ketika SAK spesifik berlaku, kebijakan akuntansi harus tunduk pada PSAK dan mempertimbangkan panduan aplikasi, jika tidak ada, menggunakan pertimbangan manajemen. • Perubahan kebijakan akuntansi tidak diperkenankan kecuali dipersyaratkan PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. Jika ada tidak ada ketentuan transisi perubahan kebijakan diterapkan secara retrospektif, kecuali tidak praktis • Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijkan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. • Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan fakta dan iformasi relevan atas dampak penerapan PSAK tersebut. 84

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan - PSAK 25 • Estimasi akuntansi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. • Perubahan estimasi akuntansi adalah: Penyesuaian jumlah tercatat yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas. • Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada: a) Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau b) Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. • Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. • Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan: a) Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu atau b) Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali untuk periode lalu sajian paling awal 85

Bunga Pijaman PSAK 26 • Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. – biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan dikurangi – penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut. • Menggunakan dana secara umum tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. • Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi. • Biaya pinjaman yang dikapitalisasi menambah aset 86

PSAK 30 & ISAK 8 SEWA • Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. • Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan (par. 8) • ISAK 8 : Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa, perlu diperhatikan substansi perjanjian dilakukan evaluasi apakah – Pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset – Perjanjian memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu Jika perjanjian mengandung sewa, maka pihak dalam perjanjian harus menerapkan ketentuan PSAK 30 87

PSAK 45 : Organisasi Nirlaba • • • Mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pemisahan perolehan dana untuk tujuan pertanggungjawaban Laporan keuangan Organisasi Nirlaba Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. § Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan § Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan § Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan § Catatan atas laporan keuangan. 88

Akuntansi Pajak Penghasilan – PSAK 46 • Beban pajak adalah jumlah dari : – Pajak kini – Pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan • Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan netto, kecuali secara hukum tidak mungkin saling hapus (anak dan induk) • Pajak tangguhan disajikan terpisah dari pajak kini. • Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas 89

Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAK Undang-Undang AKUNTANSI PAJAK PERBEDAAN Permanen BOOK TAX GAP/ DFFERENCE – Tax Planning atau Tax Avoidance Temporer Pajak Tangguhan: § Aset / Liabilitas § Beban/Pendapatan 90

Definisi • Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: Laba Pajak > a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; Laba Akuntansi b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. • Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Laba Akuntansi > Laba pajak 91

Pengakuan pajak kini • Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. • Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai aset. • Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. • Beban Pajak Kini • Pajak dibayar dimuka = pajak kini < jumlah yang dibayarkan (PPh 28) • Utang pajak = pajak kini >jumlah yang dibayarkan (PPh 29) • Kompensasi kerugian yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak = aset 92

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1 Ilustrasi: PT. Mitra melaporkan penghasilan sebesar 260. 000 dan beban sebesar 120. 000 untuk tiga tahun periode usahanya. Untuk tujuan pajak, penghasilan yang diterima sebesar 200. 000, 300. 000 dan 280. 000. Bagaimana hal ini dilaporkan dalam laporan keuangan? 93

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1 Laporan Keuangan 2011 2012 2013 Total Pendapatan 260. 000 780. 000 Beban 120. 000 360. 000 Laba sebelum pajak 140. 000 420. 000 35. 000 105. 000 Pajak Penghasilan (25%) Laporan Pajak 2011 2012 2013 Total Penghasilan 200. 000 300. 000 280. 000 780. 000 Beban yang boleh dikurangkan 120. 000 360. 000 Penghasilan kena pajak 80. 000 160. 000 420. 000 Pajak terutang (25%) 20. 000 45. 000 40. 000 105. 000 94

Ilustrasi Perbedaan Temporer – Liabilitas 1 Perbandingan 2011 2012 2013 Total Laporan Keuangan (PSAK) 35. 000 105. 000 Pajak Terutang (Fiskal) 20. 000 45. 000 40. 000 105. 000 Difference 15. 000 (10. 000) (5. 000) 0 Perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan Tahun Laporan yang diperlkan 2011 Liabilitas pajak tangguhan, bertambah 15. 000 Beban pajak kini 20. 000; beban pajak tangguhan 15. 000 2012 Liabilitas pajak tangguhan, berkurang 10. 000 Beban pajak kini 45. 000; manfaat pajak tangguhan 10. 000 2013 Liabilitas pajak tangguhan, berkurang 5. 000 Beban pajak kini 40. 000; manfaat pajak tangguhan 5. 000 95

Ilustrasi Perbedaan Permanen dan Temporer Ilustrasi: PT. Merbabu melaporakan laba sebelum pajak sebesar 3. 000 pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut: 1. Depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi sebesar 800. 000 2. Pendapatan sewa mesin menurut pajak 1. 000 lebih besar dibandingkan menurut akuntansi. 3. Beban sumbangan sebesar 400. 000 tidak diperkenankan menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%, perbedaan tersebut akan dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum memiliki saldo aset/liabilitas pajak tangguhan. 96

Ilustrasi Perbedaan Permanen dan Temporer 2013 Laba sebelum pajak (PSAK) 3. 000 Perbedaan depresiasi (800. 000) Perbedaan pendapatan sewa 1. 000 Perbedaan sumbangan Total penghasilan kena pajak Pajak terutang (fiskal) Aset Pajak Tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan 800. 000 1. 000 400. 000 3. 600. 000 900. 000 Pajak tangguhan 250. 000 200. 000 Jurnal Beban Pajak penghasilan 850. 000 Aset pajak tangguhan 250. 000 900. 000 – 50. 000 Liabilitas pajak tangguhan 200. 000 Utang pajak penghasilan 900. 000 97

ILUSTRASI – kerugian fiskal • Entitas A pada tahun 20 x 1 mengalami kerugian fiskal 8. 000 (diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama). • Pada 20 x 2 entitas laba 2. 000, 20 x 3 laba 3. 000 dan 20 x 4 laba sebesar 5. 000. • Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak Laba akuntansi Beban pajak kini Beban (manfaat) pajak tangguhan Total beban (manfaat) pajak Laba setelah pajak 20 X 1 (8. 000) - (2. 000) 20 X 2 2. 000 - 500 20 X 3 3. 000 - 750 20 X 4 5. 000 500 750 (2. 000) (6. 000) 500 1. 500 750 2. 250 1. 250 3. 750 98

ILUSTRASI – kerugian fiskal Tahun 20 X 1 Jurnal Aset pajak tangguhan 2. 000 Manfaat pajak tangguhan 20 X 2 2. 000 Beban pajak tangguhan 500 Aset pajak tangguhan 20 X 3 500 Beban pajak tangguhan 750 Aset pajak tangguhan 20 X 4 750 Beban pajak tangguhan 750 Aset pajak tangguhan 750 Beban pajak kini 500 Utang pajak kini 500 99

Penurunan Nilai – PSAK 48 • Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva. • Pertimbangan dalam menentukan penurunan nilai : – Informasi dari luar perusahaan – Informasi dari dalam perusahaan • Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. • Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. • Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aset dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. • Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai sisa. 100

Instrumen Keuangan 50, 55, 60 Instrumen Keuangan IAS 32 IAS 39 IFRS 7 PSAK 50 PSAK 55 PSAK 60 • Definisi, klasifikasi dan reklasifikasi • Pengakuan dan penghapusan • Pengukuran setelah pengakuan awal • Akuntansi untuk derivarif untuk diperdagangkan dan hedging. § Pengungkapan instrumen keuangan dan risiko • Definisi dan klasifikasi • Pemisahan liabilitas keuangan dan ekuitas • Akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk. • Akuntansi untuk penarikan saham dan saham treasury • Saling hapus atas aset dan liablitas 101

Klasifikasi Instrumen Keuangan Definisi Instrumen Keuangan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain Aset Keuangan Kas Instrumen ekuitas entitas lain Hak kontraktual Kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas Liabilitas keuangan Kewajiban kontraktual kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas Ekuitas Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah ikurangi dengan seluruh kewajibannya 102

Instrumen Keuangan • setiap kontrak yang menambah nilai: ► aset keuangan entitas , dan (disisi lain) ► kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. ►Aset Keuangan § Kas § Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain § Hak kontraktual: • untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain; atau • untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung; atau § Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas • nonderivatif • derivatif ►Kewajiban Keuangan § Kewajiban kontraktual: • untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau • untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas; § kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu: • non derivatif; atau • derivatif 103

Jenis Instrumen Keuangan Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Investas dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman diberikan dan Piutang Aset keuangan tersedia untuk dijual Liabilitas Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Kewajiban Lainnya Instrumen Ekuitas Instrumen Derivatif Instrumen Lindung Nilai Instrumen Ekuitas Biasa Derivatif Biasa Atas Nilai Wajar Instrumen Ekuitas Majemuk Derivatif Melekat Atas Arus Kas Instrumen Ekuitas Sinstesis Atas Investasi Neto pada Operasi Luar Negeri 104

PSAK 55 • Pada pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung: § • Pengukuran aset keuangan • • Dibebankan untuk aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menambah nilai perolehan untuk lainnya Nilai wajar Biaya diamortisasi Biaya (penggunaan terbatas hanya jika nilai wajar tidak dapat ditentukan) Penyisihan piutang mengikuti aturan penurunan nilai instrumen keuangan, berdasarkan bukti obyektif pada tanggal neraca. Reklasifikasi antar instrumen mengikuti aturan tainting rule. Derecognition kombinasi pendekatan risk & reward dan control. Evaluasi atas risk and reward dilakukan terlebih dahulu setelah itu baru transfer of control. Harga pasar atas aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran(bid price) dan untuk aset yang akan dibeli atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan (asking price). Alokasi nilai buku atas utang dan ekuitas untuk gabungan instrumen keuangan, utang ditentukan lebih dahulu. 105

PSAK 55 R – Instrumen keungan pengakuan dan Pengukuran § Bukti obyektif atas penurunan nilai aset keuangan dan penilaiannya dilakukan setiap tanggal laporan keuangan. § Penilaian penurunan nilai dilakukan secara individu dan kolektif § Pengujian penurunan nilai secara individu untuk yang signifikan § Jika tidak ada penurunan nilai akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. § Pembalikan atas penurunan atas piutang, investasi HTM dan AFS instrumen utang dapat dilakukan jika memenuhi kriteria. Untuk AFS instrument ekuitas tidak diperkenankan § Reklasifikasi menjadi atau keluar dari FVPL dilarang yang didesain untuk tujuan hedging 106

Pengukuran Selanjutnya Klasifikasi FVTPL HTM Pinjaman Diberikan dan Piutang Neraca Nilai wajar Biaya Transaksi Dibebankan Laba atau rugi Biaya Dikapitalisasi Diamortisasi Biaya diamortisasi Keuntung Bunga Penuruna Pembalika an atau dan n Nilai n Kerugian Dividen Penuruna Nilai n Nilai Wajar Dikapitalisasi Laba rugi By default Laba rugi 107

Pengukuran Selanjutnya Klasifikasi AFS Laporan Keuntungan Bunga Jenis / Biaya Posisi atau dan Transaksi Keuangan Kerugian Dividen Nilai Wajar Penurunan Pemulihan Nilai Penurunan Nilai Utang/ Dikapitalisasi Nilai wajar Pendapatan Laba Rugi komprehensif lain* Laba Rugi Ekuitas/ Dikapitalisasi Nilai wajar Pendapatan Laba Rugi komprehensif lain* Laba Rugi Pendapatan komprehensif lain Ekuitas: Tidak dapat diukur secara andal/ Dikapitalisasi Harga perolehan Laba Rugi * Dibebankan ke laba rugi saat pelepasan atau terjadi penurunan nilai 108

Impairment of Financial Assets Measured at Amortized Cost Test for impairment for Financial Assets Individually Significant Not Individually Significant Individually Fail Pass Fail Collectively Pass Collectively tested with similar credit risk 109

PSAK 56 : Laba Per Lembar Saham • Menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS. • Meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. LPS Dasar = Laba Bersih Residual Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa EPS = Laba Bersih Residual Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa +/+ atau -/- Penyesuaian atas Efek berpotensi saham biasa yang dilutif LPS Dasar LPS Dilusian 110

Provisi dan Kontijensi – PSAK 57 • Provisi liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti, diakui jika (a) (b) (c) Memiliki kewajiban kini Penyelesaian mengakibatkan arus keluar sumber daya Estimasi yang andal • Kewajiban kontinjensi adalah: (a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau (b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena: (c) tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengan dung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (d) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 111

PSAK 58 • Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan • Kriteria : • aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera • penjualan tersebut dapat dikatakan sangat mungkin terjadi, manajemen pada hirarki yang memadai harus mempunyai komitmen terhadap rencana penjualan aset. – Diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan – Aset yang Dimiliki untuk Dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. 112

PSAK 60 – Instrumen Keuangan Pengungkapan • Secara lebih tegas mensyaratkan Entitas harus untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. – Pengungkapan hirarki nilai wajar § Tingkat 1 harga kuotasi pasar § Tingkat 2 Input selain harga kuotasian (dapat diobservasi) § Tingkat 3 Input yang bukan berdasar harga pasar – Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan – Pengungkapan kualitatif (ekposure timbulnya risiko, tujuan, kebijak dan proses pengelolaan risiko) – Pengungkapan kuantatif (risiko kredit, risiko likuiditas, analisa sensitivitas) 113

Laporan Keuangan Konsolidasian PSAK 65 § Entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain menyajikan laporan keuangan konsolidasian § Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee melalui kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan investee; jika dan hanya jika memiliki § § § Kekuasaan atas invesste Eksposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee Kemampuan untuk menggunakaan kekuasaaanya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil investor. § Entitas menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa 114

Kehilangan pengendalian - entitas induk (31) • Mereklasifikasi ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, sejumlah yang diidentifikasi dalam paragraf 32; dan • Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada entitas induk. Nilai investasi tercatat Reklasifikasi ke Saldo Laba SELISIH Saham / Aset diterima (pembayaran) Nilai wajar investasi tersisa Keuntungan/ Kerugian dlm LR 115

Pengaturan Bersama PSAK 66 § Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. § Karakteristik pengaturan bersama: § § Para pihak terikat suatu pengaturan kontraktual Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut § Pengendalian bersama persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian § Jenis pengaturan : § § operasi bersama mencatat bagian atas aset. Liabilitas, pendapatan, beban Ventura bersama investasi, metode ekuitas 116

Perubahan Standar 117

Jenis dan Klasifikasi Pengaturan Bersama 118

Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain PSAK 67 § Entitas mengungkapkan pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat dalam menentukan bahwa entitas memiliki pengendalian, pengendalian bersama, pengaruh signifikan dan jenis pengaturan. § Entitas mengungkapkan informasi pengguna LK konsolidasian § § Memahami komposisi kelompok usaha dan kepentingan yang dimiliki dalam aktivitas & arus kas Mengevaluasi sifat dan luas pembatasan; sifat dan perubahan risiko; konsekuensi perubahan kepemilikan; konsekuensi hilangnya pengendalian § Entitas asosiasi dan pnengaturan bersama sifat, luas dan dampak keuangan dari kepentingannya; sifat dan perubahan risiko signifikan § Entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi sifat dan luas kepentingan; sifat dan perubahan risiko 119

Konsep Nilai Wajar PSAK 68 • Tujuan : a. mendefinisikan nilai wajar (fair value); b. menetapkan kerangka pengukuran nilai wajar; dan c. mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. • Konvergensi US GAAP dengan IFRS menggunakan konsep yang sama • nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. • “. . . the price that would be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. ” IFRS 13 para 9 120

Assets CM or RM VM F or r e lu a v C st Co Lo we r so of m C e or FV N M RV © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC 4 M 6 XH | UK. www. ifrs. org i Fa M Financial Defined Benefit FV Inv Property Biological assets FV pl an as value r sets l i PUC p a F ess lan sts to o c & arb obligation s s e l itrary rules sell FV pl an as sets l PUC p value r i a F ess lan ob sts to o l c i g s arbitr t le ary ru ion & sell les us or Assets CM rio Intangible st Inventory Etc Va rio us PP&E Nil Co Va Cost Nil Am M R CM or 121

Hirarki Fair Value Yes Apakah ada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1) * Maksimumkan input yang dapat diobservasi, termasuk informasi pasar dan informasi publik lainnya ‡ Input yang tidak dapat diobservasi diantaranya data entitas (anggaran, proyeksi), harus disesuaikan jika pelaku pasar menggunakan asumsi berbeda No Apakah ada input selain harga kuotasioan yang dapat diobservasi* Gunakan nilai wajar pengukuran dengan Level 1 Harus digunakan tanpa penyesuaian 122 No Yes Gunakan input selain Harga kuotasian yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung, pengukuan ‡ Level 2 122 Gunakan input yang bukan berdasarkan harga pasar yang dapat diobservasi. Level 3

SAK ETAP 123

SAK ETAP • SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik • PSAK yang disederhanakan: – Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana – Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran – Mengurangi pengungkapan – Penyederhanaan • Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone) 124

Manfaat SAK ETAP • Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk – menyusun laporan keuangannya sendiri, – dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. • Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya • Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. 125

SAK ETAP • Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. • SAK ETAP masih memerlukan professional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK – IFRS. • Dalam beberapa hal tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama: contoh PSAK 16 (1994). Namun ada beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS/IAS. 126

IFRS for SMEs • IFRS for SMEs, merupakan “mini” Full IFRS – Terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan – Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda dengan Full IFRS, kecuali – “borrowing cost” dibebankan langsung dan tidak dikapitalisasi, dan – terdapat pengaturan mengenai “ekuitas” • Target dari IFRS for SMEs adalah perusahaan menengah ke bawah. 127

ISI SAK ETAP BAB ISI 1 Ruang Lingkup 16 Aset Tidak Berwujud 2 Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewa 3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi 4 Neraca 19 Ekuitas 5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan 6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman 7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset 8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja 9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan 24 Pajak Penghasilan 10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporam 11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak 27 Peristiwa setalah Akhir Periode Pelaporan 13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 14 Properti Investasi 29 Ketentuan Transisi 15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif Daftar Istilah 128

Perbedaan Pokok PSAK dan SAK ETAP • SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan • SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas. • SAK ETAP menggunakan metode biaya untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan. • SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55. • SAK ETAP hanya menggunakan model biaya untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih model biaya atau model reavaluasi. • SAK ETAP menggunakan rulw based (US GAAP) untuk sewa • Beberapa pengaturan yang tidak dalam PSAK ETAP : penggabungan usaha, derivatif, hedging PPL - IAPI 129

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010 Pengantar

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2014 PEMERINTAH DAERAH LKPD OPINI % TW WTP % WDP 2006 3 1% 327 28% 2007 4 1% 283 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13 15 34 67 113 156 251 3% 3% 7% 13% 27% 30% 50% 323 330 341 349 267 311 230 TMP % 28 6% 105 23% 463 59% 59 13% 123 26% 469 67% 65% 67% 64% 59% 46% 31 48 26 8 4 11 4 6% 10% 5% 1% 1% 2% 1% 118 111 121 100 31 46 19 24% 22% 23% 19% 8% 9% 3% 485 522 524 415 524 504 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Sumber: IHPS BPK JML %

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2014 PEMERINTAH PUSAT OPINI LKPD JML WTP % WDP % TW % TMP % 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83 2009 44 58% 26 33% 0 0% 8 10% 78 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83 2011 66 76% 18 21% 0 0% 3 3% 87 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92 2013 65 74% 19 22% 0 0% 3 3% 87 2014 62 71% 18 20% 0 0% 7 8% 87 Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK

DASAR HUKUM Psl 1 • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih UU 17/2003 • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP 71 2010 Menjadi PP 71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP 24/2005 • SAP Berbasis Akrual Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I & II) PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 - Laporan Operasional PSAP 13 Standar Akuntansi BLU

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi • Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. • • Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan secara lengkap hanya Kas

KONSEPSI ANGGARAN DALAM BASIS AKRUAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan BASIS KAS KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI ANGGARAN LRA BASIS AKRUAL SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL AKUNTANSI LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca

MANFAAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset

LAPORAN OPERASIONAL Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Outcome (Hasil) Output keluaran Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. efektivitas efisien Input (cost dari program/ kegiatan) Laporan Operasional ekonomi Laporan Kinerja

KOMPONEN LK – PP 71/2010 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. 4. 5. 6. 7. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 20 X 1 20 X 0 XXX (XXX) XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si. LPA/Si. KPA) XXX 5 Subtotal (3 + 4) XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX 7 Lain-lain XXX 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 3 Subtotal (1 - 2) 142

LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam • • • Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO

STRUKTUR DAN ISI LO – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • surplus/defisit-LO, – Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20 X 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (%) xxx xxx xxx xxx Kenaikan/ Penurunan 20 X 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 145

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 -48) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA ( 62 -63) SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 146

SKPD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) 147

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (Dalam rupiah) NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX 6 LAIN-LAIN XXX XXX 7 EKUITAS AKHIR 148

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN § Laporan Finansial: LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca § Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL

KETERKAITAN LAPORAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Perubahan Ekuitas Awal 1. 000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1. 360 Neraca Aset 2. 000 Kewajiban 640 Ekuitas 1. 360 LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1. 000 SILPA 1. 450 Laporan Perubahan SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1. 450 SAL Akhir 1. 520

Komparasi Laporan Keuangan 2015 No Laporan Keuangan Komparasi Keterangan 1 Laporan Realisasi Anggaran Ya, , 2015 dan 2014 Basis CTA ada 2 Laporan Perubahan SAL Tidak Basis CTA tidak ada 3 Laporan Operasional Tidak Basis CTA tidak ada 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tidak Basis CTA tidak ada 5 Neraca Ya, 2015 dan 2014 Basis CTA ada 6 Laporan Arus Kas Ya, 2015 dan 2014 Basis CTA ada 7 Catatan Atas Laporan Keuangan Menyesuaikan Basis CTA ada

APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • • • Tujuan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA Ketentuan Umum Tujuan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar Ketentuan Lain-lain

LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LRA Belanja Transfer 1 4 LRA SAL 7 Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO Beban LPE Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013 Kebijakan Akt & SAPD Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan 3 Neraca 6 LAK Aset Lainnya *) ***) Kewajiban Koreksi Kesalahan Transaksi Transitoris Konsolidasi Re. Statement Laporan Keuangan C A L K ** )

LAPORAN KEUANGAN SKPD Pendapatan-LRA 1 5 LRA Belanja Pendapatan-LO 2 LO Beban PP 71/2010 Permendagri 64/2013 4 LPE C A L K Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan 3 Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda

LANGKAH PELAKSANAAN Rumuskan Kebijakan Akuntansi Susun Sistem Akuntansi Aplikasikan Sistem Akuntansi • Ketentuan pencatatan transaksi akrual • Setu up BAS Pengukuran kembali aset per 1 Januari dengan basis akrual dan hitung dampaknya pada LPE Penerapan basis Akrual

• TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan

PENYESUAIAN KAS - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO LO LRA Belanja dan Beban Belanja Sekalig us Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan. LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya LO LRA Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

ANGGARAN - SKPD • Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat penetapan anggaran. • Jurnal ini tidak harus secara formaal dibuat. Tanggal 1 Januari 20 X 5 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD A untuk tahun 20 X 5 adalah Rp 500. 000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp 650. 000. Tanggal 2 Jan 20 x 5 Finansial Anggaran Estimasi Pendapatan Estimasi SAL Aproriasi Belanja 500. 000 150. 000 650. 000

PENDAPATAN • Pendapatan yang diterima akan diakui sebagai pendapatan ketika kas sudah diterima – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain. • Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar akan diakui sebagai piutang. Pada tanggal 1 Juni 20 X 2 diterima pendapatan pajak sebesar 300. 000. Pada 31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Kas Pendapatan pajak – LO 300. 000 Perubahan SAL 300. 000 Pendapatan – LRA 31 Des Piutang Pajak Pendapatan pajak – LO 50. 000 Tidak dicatat 50. 000 300. 000

PENDAPATAN - SKPD • Tanggal 28 Mei 20 X 5 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Aman memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Bulan sebesar Rp 50. 000 • Tanggal 10 Juni 20 X 5 Hotel Bulan membayar pajak hotel ke SKPD Tentram Rp 50. 000. • Tanggal 11 Juni 20 X 5 Bendahara Penerimaan SKPD Aman menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. Tanggal Finansial Anggaran 28 Mei 20 X 5 Piutang pajak hotel Pendapatan LO 50. 000 - 10 Juni 20 X 5 Kas di Bendahara Penerimaan Piutang pajak hotel 50. 000 Perubahan SAL 50. 000 Pendapatan pajak hotel - LRA 50. 000 11 Juni 20 X 5 RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan 50. 000

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Des. 20 X 3 Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Juli 20 X 2 Rp. 100 Jt. Berakhir 30 Jun 20 X 4 50 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20 X 4 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” 18 bulan sebagai : - Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); - Pengurang Pendapatan Akrual 16 1 12 bulan pendapatan 20 X 3, 6 bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20 x 4

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO 100. 000 Perubahan SAL 100. 000 Pendapatan – LRA 31 Des Pendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO 25. 000 Tidak dicatat 25. 000 100. 000

PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 diterima uang jaminan sebesar 20. 000. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Utang jaminan 20. 000 tidak dicatat 20. 000 31 Des Utang jaminan Pendapatan – LO 20. 000 Perubahan SAL 20. 000 Pendapatan – LRA 20. 000

PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20 X 2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai 420. 000 beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar 10. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Jan 20 X 2 Kendaraan Pendapatan hibah 420. 000 Tidak dicatat 420. 000 3 Jan 20 X 2 Beban Pemeliharaan Pendapatan hibah 10. 000

BEBAN • Beban akan diakui pada saat terdapat bukti transaksi beban telah terjadi. Biasanya terkait dengan bukti pembayaran. • Belanja yang dibayarkan dapat seluruhnya menjadi beban namun ada juga belanja yang pada akhir tahun masih belum dimanfaatkan sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian • Pada 2 Juni 20 X 2 dibayar beban barang (pembelian ATK) 30. 000. Pada 31 Desember masih ada persediaan 2. 000 • Pada 30 Juni 20 X 2 dibayar gaji sebesar 300. 000 • Pada 1 Juli 20 X 2 diayar sewa ruang sebesar 200. 000 untuk masa sewa dua tahun. Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Persediaan Kas 30. 000 Belanja Barang 30. 000 Perubahan SAL 30. 000 31 Des Beban Barang Persediaan 28. 000 Tidak dicatat 28. 000 30 Juni Beban Gaji Pegawai Kas 300. 000 Belanja Gaji Pegawai 300. 000 Perubahan SAL 300. 000 1 Juli Sewa dibayar dimuka Kas 200. 000 Belanja Sewa 200. 000 Perubahan SAL 200. 000 31 Des Beban sewa Sewa dibayar dimuka 50. 000 Tidak dicatat 50. 000

BEBAN - SKPD § Tanggal 15 Februari 20 X 5 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp 25. 000 kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama PPK SKPD menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Februari 2015 BUD menerbitkan SP 2 D UP. § Tanggal 20 Februari 20 X 5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp 500. 000. § Tanggal 25 April 20 X 5 Bendahara pengeluaran SKPD Aman melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp 2. 500. 000 § Tanggal 28 Februari 20 X 5 BUD menerbitkan SP 2 D LS Gaji Pokok sebesar Rp 215. 000. Tanggal Finansial Anggaran 16 Feb 20 X 5 Kas di Bend. Pengeluaran RK PPKD 25. 000 - - 20 Feb 20 X 5 Beban makan dan minum rapat Kas di Bendahara Pengeluaran 500. 000 Belanja makan minum rapat Perubahan SAL 500. 000 25 Feb 20 X 5 Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran 2. 500. 000 Belanja barang Perubahan SAL 2. 500. 000 28 Feb 20 X 5 Beban Gaji Pokok RK PPKD 215. 000 Belanja Gaji Pokok Perubahan SAL 215. 000 500. 000 2. 500. 000

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Februari 20 X 3 Rp. 150 Jt. Beban tahun 20 X 2 Diakui sebagai beban pada tahun 20 X 2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20 X 2 16 7

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20 X 2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar 20. 000 yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20 X 3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Beban barang/jasa 20. 000 Tidak dicatat Beban yang masih harus 20. 000 dibayar 1 Mar 20 X 3 Beban yang masih harus dibayar Kas 20. 000 Belanja barang/jasa Perubahan SAL 20. 000

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Januari 20 X 2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. Berakhir 31 Des 20 X 5 10 Jt. 30 Jt. Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20 X 5 1 tahun sebagai Beban sewa 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20 X 3 -20 X 5 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka) 16 9

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20 X 2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4 tahun. Tanggal Finansial Anggaran BEBAN DIBAYAR DIMUKA 40. 000 Belanja barang/jasa 1 Januari 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka Kas 31 Des 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 31 Des 20 X 3 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 40. 000 Perubahan SAL 40. 000

PEMBELIAN ASET TETAP • Aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. • Atas peralatan akan dibuat jurnal penyusutan Pada tanggal 2 Juni 20 X 2 dibeli peralatan sebesar 50. 000. Pada 31 Desember beban depresiasi 5. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Peralatan Kas 50. 000 Belanja Modal 50. 000 Perubahan SAL 31 Des Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 5. 000 Tidak dicatat 5. 000 50. 000

ASET TETAP - SKPD • • Tanggal 9 Juni 20 X 5 BUD menerbitkan SP 2 D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai Rp 400. 000 Tanggal 15 Juni 20 X 5 menerima hibah peralatan dari aktivitas CSR BUMN senilai 200. 000. Tanggal 29 Juni melakukan pelelangan aset tetap. Peralatan dijual seharga Rp 20. 000, peralatan tersebut harga perolehannya 80. 000 dan telah disusutkan semuanya. Kendaraan dijual dengan harga Rp 50. 000, harga perolehan 200. 000, akumulasi penyusutan 125. 000 Tanggal 30 Juni 20 X 5 mengakui beban depresiasi peralatan sebesar 50. 000 Tanggal Finansial Anggaran 9 Juni 20 X 5 Kendaraan RK PPKD 400. 000 Belanja Modal Perubahan SAL 400. 000 15 Juni 20 X 5 Peralatan Pendapatan hibah 200. 000 - - 29 Juni 20 X 5 Kas Akumulasi Penyusutan Surplus penjualan aset Peralatan 20. 000 80. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain-lain 20. 000 29 Juni 20 X 5 Kas Bend Penerimaan Akumulasi Penyusutan Defisit penjualan aset Kendaraan 50. 000 125. 000 200. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain-lain 50. 000 30 Juni 20 X 5 Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan 50. 000 - - 20. 000 50. 000

PENJUALAN ASET TETAP • Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20 X 2 dijual peralatan sebesar 10. 000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50. 000, akumulasi penyusutan sebesar 30. 000 Tgl 2 Juni 20 x 2 Finansial Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan Anggaran 10. 000 Perubahan SAL 30. 000 Pendapatan lain-lain 10. 000 50. 000 10. 000

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 70. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 400. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 350. 000 Tanggal 2 Januari 20 X 2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Peralatan Surplus penjualan aset - LO Anggaran 70. 000 Perubahan SAL 350. 000 Pendapatan lain 400. 000 20. 000 70. 000

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 40. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 300. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 240. 000 Tanggal 2 Januari 20 X 2 Finansial Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Peralatan Anggaran 40. 000 240. 000 20. 000 300. 000 Perubahan SAL Pendapatan lain 40. 000

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20 X 0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700 juta. Pada 30 Desember 20 X 1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500 juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. Tanggal 30/12/20 X 0 Finansial KDP Kas 30/12/20 X 1 KDP Kas 30/6/20 X 2 Aset Tetap KDP 31/12/20 X 2 Beban dep. Ak. Dep Anggaran 700. 000 500. 000 300. 000 1. 500. 000 Belanja Modal Perubahan SAL Tidak ada jurnal 1. 500. 000 75. 000 Tidak ada jurnal 700. 000 500. 000 300. 000

BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. • Beban penyusutan identik dengan beban pemakaian aset tetap • Beban penyusutan beban LO tidak ada dalam LRA

BIAYA PENYISIHAN PIUTANG • Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. • Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. • Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. • Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. • Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku.

PERSEDIAAN • Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. • Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. • Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. • Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir

PERSEDIAAN • Pada 31 Desember 20 X 1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar 45. 000. Selama peride 20 X 2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar 150. 000. Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar 50. 000. Persediaan yang terpakai = 45. 000+150. 000 -50. 000=145. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Juli 20 X 2 Persediaan Kas 150. 000 Belanja barang 150. 000 Perubahan SAL 31 Des Beban persediaan Persediaan 145. 000 Tidak ada jurnal 145. 000 150. 000

INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200. 000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20 X 2 diterima bunga deposito 5. 000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200. 000 Tidak ada jurnal 20 X 2 Kas 30 Sep Kas 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 31 Des Piutang Bunga 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 30 Mar Ksd 20 X 3 Pendapatan bunga – LO 2. 500. 000 Pendapatan bunga – LRA Piutang bunga 2. 500. 000 200. 000 5. 000 Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan bunga – LRA 5. 000 2. 500. 000 5. 000 Perubahan SAL 5. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8. 000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20 X 2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800. 000, hak Pemda 480. 000 dan membagikan dividen pada 25 Mart 20 X 3 sebesar 500. 000 juta, yang menjadi hak Pemda 300. 000 Tanggal 1 Juli Finansial Invesasi jangka panjang Kas 31 Des Investasi jangka panjang Pendapatan investasi – LO 25 Des Kas Investasi jangka panjang Anggaran 8. 000 480. 000 Pengeluaran Pembiayaan Perubahan SAL 8. 000 Tidak ada jurnal 480. 000 300. 000 Perubahan SAL Pendapatan dividen -LRA 300. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20 X 5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5. 000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1. 750. 000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal 1 Juli Finansial Kas Investasi jangka panjang Surplus penjualan investasi Anggaran 1. 750. 000 Perubahan SAL 1. 000 Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 750. 000 1. 750. 000

TRANSAKSI UTANG JANGKA PENDEK Pada 30 Desember 20 X 2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC 10. 000. Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Tanggal 30 Juni Finansial Beban pemeliharaan Utang 30 Juni Utang Kas Anggaran 200. 000 Tidak ada jurnal 200. 000 10. 000 Belanja pemeliharaan 10. 000 Perubahan SAL 10. 000

TRANSAKSI UTANG Pada 1 April 20 X 2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri 5. 000 untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal 1 April 20 X 2 Finansial Kas Utang 31 Des 20 X 3 Beban bunga Utang bunga 1 Des 20 X 3 Anggaran 5. 000 Perubahan SAL 5. 000 Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 150. 000 5. 000 Tidak ada jurnal 150. 000 Utang bunga 150. 000 Belanja bunga Beban bunga 50. 000 Perubahan SAL Kas 5. 000 200. 000

ILUSTRASI - PENYESUAIAN § § § Entitas membeli peralatan awal 2013 sebesar 200 juta, masa manfaat 5 tahun. 1 Jan 2015 akumulasi penyusutan = 80 koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 80 Akumulasi penyusutan 80 Beban penyusutan 40 Akumulasi penyusutan 40 Beban penyusutan 40 LO Koreksi kesalahan 80 LPE Akumulasi penyusutan 120 Neraca Entitas 3 Jan 2014 membayar sewa sebesar 500 juta untuk masa sewa 5 tahun. 1 Jan 2015 sewa dibayar dimuka = 400 koreksi Sewa dibayar dimuka 400 Koreksi kesalahan/kebijakan 400 Beban sewa 100 Sewa dibayar dimuka 300 Neraca Beban sewa 100 LO Koreksi kesalahan 400 LPE Persediaan awal sebesar 200 juta, belanja barang sebesar 1. 500 juta, stock opname 500 juta. Persediaan 1. 500 Belanja barang 1. 500 Kas 1. 500 Perubahan SAL 1. 500 Beban barang 1. 200 Persediaan 1. 200

ILUSTRASI § Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Aset Nilai Masa manfaat Tahun Terlewat Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi 1/1/2015 A 40. 000 40 2005 10 1. 000 10. 000 B 10. 000 20 2008 7 500 3. 500 C 2. 000 10 2012 3 200 600 D 1. 500 5 2010 5 300 1. 500 E 1. 600 4 2013 2 400 800 2. 400 16. 400 TOT § Entitas memiliki peralatan dan tahun perolehan berikut ini: Beban Penyusutan 2. 400 Koreksi kesalahan/kebijakan 16. 400 Akumulasi penyusutan 18. 800

ILUSTRASI § Entitas pada 4 Januari 2012 menerima pendapatan sewa untuk masa sewa 5 tahun sebesar 250 juta. 1 Jan 2015 pendapatan sewa diterima dimuka = 100 koreksi Koreksi kesalahan//kebijakan 100 Pendapatan diterima dimuka 50 Pendapatan sewa 100 50 Koreksi kesalahan 100 LPE Pendapatan sewa 50 LO Pendapatan diterima dimuka 50 Neraca § Entitas 31 Desember 2015 memiliki piutang pajak 400. Piutang awal tahun 300 juta. Selama satu tahun terdapat penerimaan pajak kas 5. 000 Kas 5. 000 Pendapatan pajak LO Piutang pajak 100 Pendapatan pajak LO 5. 000 100 Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan LRA 5. 000

Akuntan TERIMA KASIH Profesi untuk Mengabdi pada Negeri Dwi Martani 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/