PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA EROPA MASA VOC DAN PASCA

PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA EROPA MASA VOC DAN PASCA VOC

SK/KD �MEMAHAMI PROSES KEBANGKITAN NASIONAL �MENJELASKAN PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA DI BERBAGAI DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN �MENDESKRIPSIKAN PERKEMBANGAN PEMERINTAH KOLONIAL PADA MASA VOC �MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PADA MASA VOC �MENDESKRIPSIKAN PERKEMBANGAN PEMERINTAH KOLONIAL PASCA VOC �MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PASCA VOC DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

KONSEP DASAR �Verplichte Leverantien => penyerahan wajib �Hongi Tochten/pelayaran hongi => pelayaran patroli yang dilakukan pasukan VOC/Belanda menggunakan perahu kora – kora utk mencegah perdagangan gelap empah – rempah �Poenale Sanctie => sanksi/hukuman yang diberikan tuan tanah kepada budak/kuli yang melarikan diri dari perkebunan berupa hukum cambuk, biasanya meminta aparat atau polisi utk mencari budak/kuli tersebut

KONSEP DASAR �Landrent system => sistem sewa tanah yang diterapkan pada masa pemerintahan raffles sebagai wujud pelaksanaan sistem ekonomi liberal dan berhasil diterapkan di India dan Singapura. �Preanger stelsel => sistem tanam paksa kopi bagi penduduk Jawa Barat/Priangan �Hak Ekstirpasi => hak pemerintah utk menghancurkan sebagian hasil panen rempah – rempah dgn tujuan menjaga harga rempah – rempah tetap tinggi

KONSEP DASAR �EIC => East Indian Company, perusahaan dagang milik Inggris di wilayah Timur/ India �VOC => Verenigde Oost-Indische Compagnie persekutuan dagang milik Belanda di wilayah Timur/ Hindia Timur � Staten General => Parlemen Belanda �Hak Octrooi => Hak istimewa/khusus yang dimiliki oleh VOC �Heren Zeventien => 17 orang direktur yang memimpin VOC

KONSEP DASAR �Perjanjian Giyanti => kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I) dan kasunan Surakarta/Solo diberikan kepada Pakubuwono III �Perjanjian Salatiga => wilayah kasunanan Surakarta dibagi dua, Mangkunegaran diberikan kepada Raden Mas Said (Mangkunegoro I) dan Pakualaman

KONSEP DASAR �Perjanjian Bongaya => perjanjian antara Belanda dgn Makassar �Kerja Rodi => kerja paksa pada masa VOC – Belanda �Cultuur stelsel => tanam paksa yang diterapkan oleh van den Bosch dengan tujuan memperoleh keuntungan yg banyak dalam waktu yg singkat karena kas negara Belanda menipis. �Agrarische Wet => UU Agraria/pertanian yg bertujuan melindungi tanah petani dari pemilik modal/pengusaha yg menyewa tanahnya dan membuka lapangan kerja baru menjadi buruh perkebunan

KONSEP DASAR �SISTEM FEODAL => Sistem pemerintahan/pola fikir yang dibangun pada masa kerajaan Hindu Budha, Islam berdasarkan keturunan, kebangsawanan dan Jabatan �Verplichte Diensten => Kerja Wajib �Cultuurprocenten => hadiah/bonus tanaman bagi daerah yang panennya melebihi target yg ditetapkan oleh pemerintah Belanda �Contigenten => pajak wajib yang dibayarkan dengan menggunakan hasil bumi/panen

PERKEMBANGAN KEKUASAAN BARAT DI INDONESIA �PEMBENTUKAN VOC �PEMBUBARAN VOC �REPUBLIK BATAAF �MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA �MASA TRANSISI PEMERINTAHAN INGGRIS �MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA �UNDANG – UNDANG AGRARIA 1878

PEMBENTUKAN VOC � 20 MARET 16 O 2 �JOHAN VAN OLDEBARNEVELT �HEREN ZEVENTIEN/17 DIREKTUR �MENCEGAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT ANTARA PEDAGANG BELANDA

GUBERNUR JENDERAL VOC �PIETER BOTH �MENGUASAI PERDAGANGAN REMPAH – REMPAH DI MALUKU �AMBON �MONOPOLI PERDAGANGAN �VERPLICHTE LEVERANTIEN/ PENYERAHAN WAJIB �PREANGERSTELSEL/

GUBERNUR JENDERAL VOC �JAN PIETERZOON COEN �JAYAKARTA/BATAVIA �BENTENG HOLLANDIA �MONOPOLI PERDAGANGAN (ATURAN DAN STRATEGI)

PEMBUBARAN VOC � KORUPSI � BANYAK HUTANG � PEGAWAI YANG TIDAK TRAMPIL � ATURAN/KEBIJAKAN YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN BAIK � 31 DESEMBER 1799 � DISERAHKAN KEPADA REPUBLIK BATAAF/PEMERINTAH BELANDA � HINDIA BELANDA Van der Parra

REPUBLIK BATAAF � 1789 �REVOLUSI PERANCIS �ANTI – MONARKI/PERANCIS �PRO – MONARKI/INGGRIS � 1795 �RAJA WILLEM V �BATAAFSCHE REPUBLIEK �BELANDA – PERANCIS X INGGRIS Willem V

PEMERINTAHAN KOLONIAL �NAPOLEON BONAPARTE �LODEWIJK NAPOLEON �PERANG INGGRIS X PERANCIS , BELANDA �PERSIA, INDIA, SRILANKA, MALAKA, SUMATERA, JAWA Napoleon bonaparte

Pemerintahan kolonial �Pemerintahan kolonial dipimpin oleh gubernur jenderal �Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda Lodewijk/Louis Napoleon

GUBERNUR JENDERAL � SISTEM FEODAL => SISTEM MODERN � PENGUASA PRIBUMI DIJADIKAN PEGAWAI PEMERINTAH � PULAU JAWA DIBAGI MENJADI 9 PERFEKTUR � SISTEM PENGADILAN � BATAVIA PUSAT PEMERINTAHAN � PEMBERANTASAN KORUPSI � PENYEDERHANAAN UPACARA DI KERATON/ISTANA

GUBERNUR JENDERAL �TUGAS UTAMA : MEMPERTAHANKAN PULAU JAWA DARI SERANGAN INGGRIS

TINDAKAN � JUMLAH PRAJURIT DITAMBAH � MEMBANGUN JALAN RAYA POS/GROTE POSTWEG ANYER – PANARUKAN � MEMBANGUN PANGKALAN KAPAL, PABRIK SENJATA

Jalan raya pos daendels/PANTURA

De Grote Postweg

GUBERNUR JENDERAL � 11 AGUSTUS 1811 �LORD MINTO X JAN WILLEM JANSSEN �PERJANJIAN TUNTANG/KAPITULASI TUNTANG

GUBERNUR JENDERAL �SISTEM SEWA TANAH/LANDRENT SYSTEM �TANAH MEMJADI MILIK PEMERINTAH �MEMPERKENALKAN SISTEM EKONOMI UANG �SEWA BERDASARKAN KONTRAK DAN BATAS WAKTU

GUBERNUR JENDERAL �MENEMUKAN BUNGA BANGKAI TERBESAR �MENULIS BUKU HISTORY OF JAVA �MEMBANGUN PUSAT PENELITIAN BOTANI/KEBUN RAYA BOGOR

GUBERNUR JENDERAL � 19 AGUSTUS 1816 �JOHN FENDALL X VAN DER CAPELLEN �PERJANJIAN LONDON �JOHANNES VAN BOSCH

CULTUUR STELSEL

CULTUUR STELSEL

PENENTANG CULTUURSTELSEL

PENENTANG CULTUURSTELSEL �BARON VAN HOOVELL �MELALUI PARLEMEN

PENENTANG CULTUUR STELSEL Van der Putte

DAMPAK �Dihapuskan Tanam Paksa �Diterapkan UU Agraria 1870 �Diberlakukan Politik Etis berdasarkan trilogi/tiga usulan van deventer edukasi, irigasi, dan transmigrasi

Penghapusan Tanam Paksa �Pieter Brooschoff �Tanaman Tebu (1870) �Tanaman Kelapa Sawit (1870) �Tanaman Lada (1860) �Tanaman Teh (1865) �Tanaman Nila (1865)

UNDANG – UNDANG AGRARIA/AGRARISCHE WET � 1870 �DE WAAL �TUJUAN �ISI

DAMPAK �Berkembangnya �Pembangunan sarana perkebunan – perkebunan besar milik swasta �Berkembangnya sistem ekonomi mata uang �Ekspor meningkat �Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan transportasi dan irigasi �Sistem tanam paksa dihapuskan �Uang digunakan sebagai alat pembayaran �Profesi petani berubah menjadi buruh perkebunan/kuli kontrak/mandor perkebunan