PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH Setiawan Budi Utomo
PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH Setiawan Budi Utomo Peneliti Bank di Direktorat Perbankan Syariah BANK INDONESIA Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 Tlp. 021 -3817513 Fax. 021 -3501989 Email: dpbs@bi. go. id; http: //www. bi. go. id TOT Perbankan Syariah Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia Semarang, 23 -24 Agustus 2007
Daftar Isi • Latar Belakang • Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah • Perkembangan Perbankan Syariah Nasional • Akselerasi, Peluang dan Tantangan • Peran & Fungsi Strategis Guru Ekonomi
LATAR BELAKANG
Mengapa Perlu Pengembangan Bank Syariah di Indonesia • Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia sudah sewajarnya turut menjadi pelopor bahkan panutan dalam pengembangan Industri ini. • Dari data demografi terdapat sekitar 1, 3 miliar muslim di dunia yang merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% pada GNP Dunia. Pengembangan bank syariah merupakan salah satu alat bagi dunia Islam untuk mewujudkan kemandirian dalam perekonomian mereka. • Dan yang tak bisa dikesampingkan adalah potensi sumber daya alam (SDA) Negara muslim yang mendominasi potensi SDA dunia. Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan pasar keuangan Islam memiliki prospek yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dunia. • Perbankan syariah bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia tapi juga telah menjadi kecenderungan dunia internasional terutama negara-negara muslim. Bahkan kini banyak Negara yang notabene bukan Negara muslim juga telah mengembangkan industri perbankan syariah ini, seperti Inggris dan Singapura.
Latar Belakang q Inspirasi dan Desakan Masyarakat dan Ulama berupa Rekomendasi Lokakarya Ulama di Cisarua tahun 1990 yang mendukung lahirnya UU No. 7/1992 yang diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia. q Krisis ekonomi sejak akhir 1997 menunjukkan bank dengan prinsip syariah relatif bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. q Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah memiliki kinerja yang baik, tercermin dari NPFs (Non Performing Financings) yang rendah, tidak adanya negative spread, dan konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi (LDR rata-rata diatas 100%) terutama pembiayaan kepada UKM. q Bagian dari restrukturisasi perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Tujuan Pengembangan Perbankan Syariah (1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. (2) Menyediakan alternatif investasi, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. (3) Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. (4) Mendorong peran perbankan secara optimal dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau pembiayaan yang tidak produktif.
FILOSOFI PENGEMBANGAN
Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syariah Kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa FALAH Masyarakat Sejahtera Material & spiritual 1 Tujuan tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat (falah). Tiga Pilar Ekonomi Syariah: Keadilan Keseimbangan Kemaslahatan 3 Pilar - aktifitas ekonomi yang berkeadilan dg menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/ unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. - adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritualmaterial & azas manfaat-kelestarian linkungan - Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenarasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Fondasi Ekonomi Syariah: Ukhuwwah Syariah Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal (ukhuwah) untuk mencapai kesuksesan bersama. Kaidah 2 hukum muamalah (syariah) di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi shg selalu sesuai dgn syariah. Akhlak 4 Akidah Fondasi Budi pekerti (akhlak) yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sbg cara mencapai tujuan. Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah) yg menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yg sejalan dg prinsip GCG dan market discipline.
Arah Pengembangan dan Regulasi Perbankan Syariah q Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasi bank syariah (sharia compliance): fatwa DSN, international sharia standards, dan Pengawas Publik Ulama q Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential regulation): CAR, BMPK, risk management dan GCG. q Meningkatkan daya saing dan efisiensi : pengembangan SDM, pemanfaatan IT, service excellent. q Mewujudkan stabilitas lembaga keuangan dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Akibat karakteristik operasional yang tidak bisa lepas dengan sektor riil: Ø Tidak ada tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar Ø Relatif tidak terpengaruh kenaikan tingkat bunga Ø Lebih concern terhadap golongan ekonomi lemah melalui dana sosial
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
Tugas Bank Indonesia Amanah dari UU No 7/1992 yang diubah oleh UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 23/1999 yang diubah UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia. Mengatur & Mengawasi Bank Mencapai & Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Mengatur & Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter
Mekanisme Pengawasan & Operasional Perbankan Syariah BANK INDONESIA Mengatur & Mengawasi Dana Entrepreneur (pemilik skill & kurang dana) Dana Investor PERBANKAN Hasil SYARIAH Counterparty & Stakeholder Hasil (pemilik kelebihan dana)
Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia BANK INDONESIA Dewan Syariah Nasional (MUI) Bank Syariah Dewan Pengawas Syariah Produk Bank Syariah
Pengembangan Perbankan Syariah KESEJAHTERAAN INSTITUSI: PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL INSTITUSI 1. Bank Indonesia (regulasi & Pengawasan) 2. Pemerintah 3. MUI (DSN) 4. Lembaga Pendukung 5. Lembaga Internasional
PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL
JARINGAN KANTOR Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar’ 07 Jun’ 07 Bank Umum Syariah 2 2 3 3 3 Unit Usaha Syariah 3 3 6 8 15 19 20 21 23 79 81 83 84 88 92 105 108 146 182 229 337 443 550 636 657 675 Bank Umum Syariah 57 86 115 197 266 304 349 365 376 Unit Usaha Syariah 10 15 31 56 89 154 182 187 189 BPR Syariah 79 81 83 84 88 92 105 108 Jumlah Bank - - - 10 12 13 Jumlah Layanan - - - 456 467 984 BPR Syariah Jaringan Kantor Office Channeling
ASET Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 Jun-07 Total Aset 1, 79 2, 72 4, 04 7, 86 15, 32 20, 88 26, 72 28, 45 29, 21 51. 87% 48. 79% 94. 28% 95. 01% 36. 24% 27. 98% 38. 46% 28. 67% 0. 25% 0. 36% 0. 65% 1. 20% 1. 42% 1. 58% 1. 67% 1. 69% Growth (Yo. Y) Share 0. 17%
PYD Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 Jun-07 PYD 1, 27 2, 04 3, 28 5, 53 11, 49 15, 23 20, 44 20, 82 22, 97 61. 25% 59. 85% 68. 78% 107. 77% 32. 57% 34. 22% 23. 17% 20. 93% 144, 699 372, 109 419, 362 432, 562 Growth (Yo. Y) Jumlah Rekening
DPK Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 Jun-07 DPK 1, 03 1, 81 2, 92 5, 72 11, 86 15, 58 20, 67 21, 88 22, 71 75. 56% 61. 52% 96. 21% 107. 20% 31. 36% 32. 66% 46. 32% 38. 23% 1, 255, 889 1, 992, 452 2, 100, 905 2, 386, 003 Growth (Yo. Y) Jumlah Rekening
KONDISI KEUANGAN Keterangan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar’ 07 Jun’ 07 123. 54% 113. 48% 112. 30% 96. 60% 96. 86% 97. 75% 98. 90% 95. 14% 101. 12% FDR Perbankan 12. 96% 33. 01% 38. 24% 43. 52% 49. 95% 59. 66% 61. 56% 61. 98% NPF(Gross) 12. 96% 4. 01% 4. 12% 2. 34% 2. 35% 2. 82% 4. 75% 5. 73% 6. 20% 3. 30% 3. 84% 3. 99% FDR NPF (Net) NPL Perbankan 18. 76% 12. 10% 8. 09% 8. 20% 5. 80% 7. 60% 6. 07% 6. 04% ROA (yearly) 3. 7% 1. 6% 0. 7% 1. 41% 1. 35% 1. 55% 1. 75% 1. 86% ROE (yearly) 15. 9% 10. 3% 7. 0% 24. 8% 26. 71% 36. 94% 44. 47% 49. 99%
BPRS Keterangan Total Asset BPRS* Share dgn total BPR Total Pembiayaan BPRS* 2003 2004 2005 2006 Mar-07 Jun-07 292, 959 471, 454 604, 971 906, 325 945, 005 997, 260 2. 32% 2. 88% 3. 78% 3. 85% 192, 969 328, 102 435, 912 636, 287 679, 764 744, 645 47, 627 74, 698 85, 793 82, 942 353, 565 530, 150 567, 354 601, 664 221, 070 314, 584 301, 589 332, 403 123. 76% Jumlah Rekening Total DPK BPRS* 184, 925 267, 062 Jumlah Rekening LDR BPRS * LDR total BPR 104. 35% 122. 86% 123. 29% 120. 02% 119. 81% 89. 32% 94. 80% 96. 12% 107. 87% 109. 89% 10. 64% 8. 29% 8. 75% 9. 47% 7. 09% 7. 40% 7. 97% 9. 98% 9. 73% NPF BPRS (Gross) NPF BPRS (Net) NPL BPR Konvensional 7. 96% 7. 59% 9. 12%
OFFICE CHANNELING Keterangan DPK Office Channeling Share dari Total DPK Jumlah Bank Jumlah Layanan Jun-06 Sept-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 4, 251 32, 300 101, 851 134, 789 149, 763 193, 030 358, 361 445, 790 446, 597 0. 03% 0. 18% 0. 49% 0. 66% 0. 71% 0. 88% 1. 63% 1. 98% 1. 97% 5 8 10 10 12 12 12 13 13 250 419 456 440 446 467 720 815 984
Peta Perbankan Syariah
Peta Potensi Pengembangan Bank Syariah Sangat Potensial Cukup Potensial Kurang Potensial
AKSELERASI, PELUANG & TANTANGAN
Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (falah) Misi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Nasional 1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah 2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah 3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien 4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas 5. Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya SDM secara memadai untuk mendukung pertumbuhan 6. Optimalnya fungsi sosial BS melalui perannya dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (dhua’fa, usaha mikro dan kecil) Meletakan Fondasi Pertumbuhan Phase 1 (2002 – 2004) Memperkuat Struktur Industri Phase 2 (2005 – 2009) Mememenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional Phase 3 (2010 – 2012) Menuju integrasi dg lembaga keuangan syariah lainnya Phase 4 (2013 – 2015)
Tujuan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah (PAPBS) Mencapai share perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Proyeksi Aset, Pembiayaan Yg Diberikan & Dana. Pihak III 2007 – 2008 Outlook Perbankan Syariah 2007 Baseline: Tingkat pertumbuhan awal industri (fast growth) rata-rata sebesar 38, 8% dan implmentasi office channeling Akselerasi: Program akselerasi mampu mendorong pertumbuhan volume usaha lebih cepat, mencapai 52, 8% di atas skenario baseline. Rp Triliun Indikator Des-05 Des-06 Des-07* Des-08* Aset 20, 88 27, 14 34. 8 47, 94 48. 4 91, 57 PYD 15, 23 19, 79 27. 7 38, 39 38. 2 68, 95 DPK 15, 58 20, 25 27. 4 36, 10 39. 6 73, 33 1. 42% 1. 68% 1. 97% 2, 84 2. 51 5, 25 Share ü Diperlukan kebijakan & program akselerasi yang extraordinary untuk mencapai target directive share 5% tahun 2008… *) akselerasi
Kebijakan & Program Akselerasi • Kebijakan dan inisatif strategis untuk pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah secara sistematis telah dijabarkan dalam ‘Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia’ • Kebijakan dan Program Akselerasi 2007 -2008 lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) dalam jangka pendek. • Sasaran Kebijakan dan Program Akselerasi 2007 -2008 adalah: 1. mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang 2. Memperkuat permodalan, manajemen dan SDM bank syariah 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah (otoritas fiskal) dan BI (otoritas perbankan&moneter) sebagai penggerak pertumbuhan. 4. Melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
6 Pilar Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah BS = Bank Syariah
Tantangan • Kondisi permodalan – industri perbankan syariah memiliki keterbatasan modal dalam menghadapi periode pertumbuhan. • Kualitas sumber daya manusia – perbankan syariah didukung oleh sumber daya yang memiliki keterbatasan baik pada aspek pengetahuan terhadap syariah dan bidang keahlian lain yang secara umum dibutuhkan antara lain seperti kemampuan dalam penilaian risiko pembiayaan, service excellence. • Cakupan pelayanan – sebagai industri yang baru muncul, industri perbankan syariah masih memiliki cakupan operasi yang sangat terbatas apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional baik dalam bentuk cakupan ruang pelayanan maupun variasi produk untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah. • Tingkat pemahaman masyarakat yang rendah – pada saat ini, pengetahuan masyarakat terhadap nature operasi perbankan syariah masih sangat terbatas sehingga keinginan masyarakat yang tertarik terhadap perbankan syariah masih sebatas tingkat awareness.
Prospek • Gambaran ekonomi makro Indonesia menunjukkan harapan yang cukup baik dalam bentuk menurunnya tingkat suku bunga, menurunnya tingkat inflasi serta harapan kestabilan pada nilai tukar. Hal tersebut memberikan harapan membaiknya kinerja sektor riil, yang selanjutnya akan meningkatkan demand bagi pembiayaan. • Selain itu, dengan semakin baiknya kondisi makro, produktivitas dan tingkat profitabilitas sektor usaha juga akan meningkat yang akan berimplikasi pada menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. • Harapan akan terus tumbuhnya perbankan syariah ini juga ditunjang oleh adanya ekspektasi meningkatnya daya beli masyarakat yang didorong oleh rencana kebijakan fiskal seperti peningkatan gaji pegawai negeri dan penyesuaian UMR pada semester satu 2007, serta belanja pemerintah. Membaiknya daya beli masyarakat tersebut selanjutnya akan mendorong produsen untuk melakukan ekspansi usaha. • Arah pergerakan suku bunga yang diperkirakan semakin kondusif sebagai respon terhadap perkembangan yang positif pada sisi makro, juga akan berimplikasi pada meningkatnya competitiveness produk syariah dibandingkan dengan tingkat return sistem perbankan secara nasional.
Towards A Sound Islamic Banking System Bank Indonesia Stakeholders Government Policy & Regulation Control & Supervision National Sharia Board Islamic Bank Association IAI Islamic Banking Deposit Insurance BASYARNAS Real Sector People Capital Market R&D Others Economic Growth Prosperity Feedback
STRATEGI PERCEPATAN Penguatan Sisi Permintaan PENABUNG DEPOSAN Konversi BUS BUK (Bank Umum Konvensiona l) INVESTOR DN-LN Mendirikan UUS (Unit Usaha Syariah) PEMERINTAH BUK dg UUS DANA SOSIAL DN-LN Mendirikan BUS (Bank Umum Syariah) Ekspansi pembiayaan Korporasi Subsidiary BUS Retail Pengembangan jaringan & layanan BS Permodalan, manajemen, SDM BS yg kuat Penguatan Sisi Penawaran
ARAH SINERGI BI Perbanas/ Asbisindo Asosiasi Ekonom ISEI-IAEI Ahli Ekonomi & Keuangan Akselerasi Bank Syariah Ekonomi Syariah Publik Kesejahteraan Umum (Al-Falah)
KONTRIBUSI ASOSIASI GURU EKONOMI UNTUK PROGRAM AKSELERASI PERBANKAN SYARIAH Peran-peran Guru Ekonomi 1. Supervisor 2. Advisor 3. Marketer 4. Supporter 5. Totor 6. Mentor 7. Researcher 8. Inspirator 9. Motivator 10. Mediator 11. dll 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN BS 2. PENGEMBANGAN PRODUK BS 3. INTENSIFIKASI EDUKASI PUBLIK & ALIANSI MITRA STRATEGIS Dukungan Terhadap 6 Pilar Akselerasi 4. PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH & PENGUATAN KERANGKA HUKUM BS 5. PENGUATAN SDM BS 6. PENGUATAN PENGAWASAN BS
TANTANGAN & HARAPAN • UU Perseroan • RUU BS • Globalisasi & Global Competition Islamic Financial Market • Trend Good Corporate Governance (GCG) Ø Pengelolaan Optimal Pasar Public Loyalist VS Floating Mass Ø Ijtihad yang Intensif dan Produktif untuk Pengembangan Produk; Ø Kebutuhan thd minimal 40 ribu SDM untuk mencapai share 5% Ø Kebutuhan thd quality upgrading SDM Bank Syariah Ø BS harus komite dlm pengembangan SDM Ø BI tetap komit memfasilitasi, bagaimana Instansi Lainnya?
TERIMA KASIH
- Slides: 39