Perkembangan Industri Keuangan Syariah 2 Industri Keuangan Syariah

Perkembangan Industri Keuangan Syariah

2 Industri Keuangan Syariah Global Sumber : IFSB Financial stability report 2016 Sumber : State of The Global Islamic Economy Report 2016 Komposisi keuangan syariah global sekitar US$ 2 trillion (2015) sbb : v Perbankan syariah ± 79% dan sukuk ± 15%, sisanya a. l. takaful dan Islamic Fund under management v Sebaran geografis di GCC ± 39%, MENA (ex GCC) ± 33% , Asia ± 21%, sisanya di wilayah lainnya Malaysia melalui IFSA Act 2013 a. l. mulai memperkenalkan account deposit & acc. Investment dan penguatan sharia governance. Bahrain mulai memperkenalkan centralized national sharia advisory council in CBB (2015). US$ 65, 5 billion (Dec’ 16) Bersama dengan UAE, Kuwait, Bahrain, dan Qatar, Indonesia dikelompokan menjadi emerging leaders. Sebagai negara yang memiliki potensi untuk memiliki pengaruh global (GIFR, 2016)

3 Industri Keuangan Syariah Global “di beberapa negara, perbankan syariah menjadi systematically important (share > 15%)” Sumber: Ernst & Young World Islamic banking Competitiveness Report 2016 Terjadi peningkatan share perbankan syariah di 17 jurisdiksi/negara tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, termasuk negara yang perbankan syariahnya systematically important juga meningkat jd 11 negara dari sebelumnya 10 negara (IFSB Financial Stability Report 2016) 5, 33% (Dec’ 16)

Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Total Aset Keuangan Syariah Indonesia Posisi Februari 2017 Landscape Keuangan Syariah Indonesia* (dalam satuan triliun rupiah) Jenis Industri 2013 2014 2015 2016 Feb 2017 Perbankan Syariah 248. 11 278. 92 304. 00 365. 03 355. 88 Asuransi Syariah 16. 66 22. 36 26. 52 33. 24 34, 28 Pembiayaan Syariah 24. 64 31. 67 22. 35 35. 74 37. 07 Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya 8. 25 12. 25 16. 03 19. 69 18. 66 Sukuk Korporasi 7. 55 7. 12 9. 90 11. 88 11. 75 Reksa Dana Syariah 9. 43 11. 16 11. 02 14. 91 16. 20 169. 29 208. 40 296. 07 411. 37 423. 29 2600. 85 3119. 42 3214. 26 Sukuk Negara 5 Kapitalisasi Saham Syariah 2557. 85 2946. 89 Total Aset Keuangan Syariah Saham Syariah 3041. 78 3516. 47 *) Tidak termasuk Saham Syariah 3288. 25 4011. 90 4111. 39 Per Februari 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 897, 1 Triliun atau USD 67, 21 M (Kurs Tengah BI per 28 Februari = Rp 13. 347, 00/USD) ü ü ü Proporsi industri Perbankan Syariah mencapai 40% (Rp 355. 9 T /USD 27, 39 M) Proporsi IKNB Syariah (Asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Non Bank Syariah lainnya) 10% (90, 08 T / USD 6, 6 4 M) Proporsi Pasar Modal Syariah mencapai 50% (Rp 451, 2 T/ USD 32, 82 M)

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia 7 Tiga Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia STABIL OJK menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk mengatur serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan Mendorong Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah berkontribusi lebih besar dalam mendukung percepatan ekonomi nasional khususnya dalam pembiayaan sektor prioritas pemerintah (infrastruktur, ketahanan pangan, maritim) KONTRIBUTIF Mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional INKLUSIF

8 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia STABIL Memperkuat pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah termasuk melalui pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko Manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan permodalan, juga akan diselaraskan dengan standar internasional OJK akan mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan (resiliensi) Mengembangkan standar daya saing dan komponen base financing/funding di perbankan syariah Kebijakan remunerasi bagi pelaku di SJK syariah dengan memperhatikan aspek risiko untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan aktivitas Lembaga Jasa Keuangan Syariah

9 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia KONTRIBUTIF Mendukung Program Prioritas Pemerintah antara lain Sektor Infrastruktur Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 sebesar Rp 4. 796 T, hingga saat ini masih terdapat financial gap sebesar Rp 626 T Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kelas Menengah Inovasi produk dan layanan keuangan syariah OJK mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi produk dan layangan keuangan syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat a. l. digital banking, financial technology (Fin. Tech), dan inovasi produk wakaf Membuka Akses Keuangan Syariah bagi Masyarakat Pra Sejahtera dan Pedesaan Inklusif : Penyediaan akses produk dan layanan keuangan syariah OJK mendorong perluasan akses produk dan layanan keuangan syariah bagi masyarakat pra sejahtera dan pedesaan dengan program-program a. l. Laku Pandai, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan pertanian organik SEGMENTASI PASAR Penguatan Peran Sektor Jasa Keuangan Syariah OJK mendorong peran serta lembaga keuangan syariah dalam pendanaan proyek infrastruktur, a. l. melalui sindikasi pembiayaan Bank Syariah, pembiayaan melalui pasar modal syariah, penguatan asuransi dan reasuransi syariah

Penguatan Ekonomi Ummat

11 Perluasan Akses Keuangan Syariah Bagi Seluruh Masyarakat INKLUSIF Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif Per September 2016: Telah terdapat 2 Bank Umum Syariah yang menyelenggarakan Laku Pandai Indeks Literasi Keuangan Syariah 2016 Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2016 11. 06% 8. 11% Laku Pandai bertujuan untuk menyediakan produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Jumlah Bank Penyelenggara Jumlah agen perorangan/outlet badan hukum Jumlah outstanding rekening Jumlah outstanding tabungan Jumlah kabupaten/kota Juni 2015 6 BUK 3. 734 agen Desember 2015 7 BUK 60. 805 agen Juni 2016 12 BUK + 1 BUS 104. 707 agen Desember 2016 18 BUK + 2 BUS 275. 916 agen 35. 984 nasabah Rp 2, 9 M 211 1. 216. 952 nasabah Rp 67 M 385 1. 626. 068 nasabah Rp 63 M 499 3. 700. 215 nasabah Rp 216, 5 M 507 *Data termasuk LAKU PANDAI untuk bank konvensional Sumber: Otoritas Jasa Keuangan BUK = Bank Umum Konvensional BUS = Bank Umum Syariah

12 Perluasan Akses Keuangan Syariah Bagi Seluruh Masyarakat INKLUSIF Per desember 2016: Telah terdapat 14 LKM Syariah yang terdaftar di OJK Didirikan untuk mengatasi UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Asuransi Mikro Perusahaan asuransi syariah (takaful) diharapkan dapat memiliki peran lebih besar dalam kegiatan ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Telah terdapat minimal 2 Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi penyalur KUR dengan struktur syariah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sim. Pel i. B adalah produk simpanan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

Mendorong Peran BPRS dan LKMS

14 Penyebaran BPRS di Indonesia No Kantor Regional Kantor OJK Posisi Desember 2016 Jumlah BPRS 1 KR 1 DKI jakarta dan Banten 9 2 KR 2 Jawa Barat Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi 29 3 KR 3 Jawa Tengah DIY, Solo, Purwokerto, Tegal dan DIY 38 4 KR 4 Jawa Timur Malang, Jember, Kediri, Sumenep 29 5 KR 5 Sumatera Bagian Utara Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Padang Sidempuan, Bagan Siapi-Api 28 6 KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat 11 Sebaran BPRS di Indonesia 2%2% 9% 5% 7% 17% 17% 23% KR 1 DKI jakarta dan Banten 7 KR 7 Sumatera Bagian Selatan Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung 15 8 KR 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 4 9 KR 9 Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara 3 KR 2 Jawa Barat KR 3 Jawa Tengah dan DIY KR 4 Jawa Timur

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 15 Penyaluran Dana: Berdasarkan Pembiayaan UMKM • Penyaluran dana BPRS untuk pembiayaan sektor produktif didominasi UMKM dengan persentase sebesar 92, 44%. Pembiayaan UMKM 3, 38 2015 3, 57 2016 Porsi: 92, 44% 0, 29 0, 35 UMKM Produktif Non UMKM • Pada posisi Desember 2016 total pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM tercatat sebesar Rp 3. 570, 61 Milyar, meningkat dibandingkan posisi Desember 2015 yang sebesar Rp 3. 377, 99 Milyar. • Dari total pembiayaan posisi Desember 2016 kepada UMKM tersebut, sejumlah Rp 429, 27 Milyar diantaranya (12, 02%) merupakan NPF.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip imbal hasil pembiayaan Wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah Merujuk pada fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah Menempatkan kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito hanya pada bank umum syariah, unit usaha Syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah 16

17 Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tabungan: -Wadiah -Mudharabah Penghimpunan Dana Deposito: -Wadiah - Mudharabah Prinsip Sewa: • Ijarah Muntahiya Bittamlik Jasa Pemberian Konsultasi dan Pengembangan Usaha Ju’alah Prinsip Bagi Hasil: • Mudharabah Muthlaqah Ijarah • Mudharabah Muqayyah • Musyarakah Penyaluran Dana Prinsip Jual-Beli: • Murabahah • Salam • Istishna 17

18 Transformasi LKM LKM Kriteria Wajib Transformasi BPR atau BPRS Kriteria: • Kegiatan Usaha melebihi Wilayah Kabupaten/Kota; atau • Ekuitas paling kurang 5 x modal disetor minimum BPR/BPRS; dan Simpanan paling kurang 25 x disetor minimum BPR/BPRS

19 Pembinaan dan Pengawasan LKM Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi & Kementerian Dalam Negeri Koordinasi pembinaan LKM OJK (Pembina, Pengatur & Pengawas LKM) Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kabupaten / Kota didelegasikan Pihak lain dalam hal Pemda belum siap 1) Penerimaan laporan keuangan dan input ke dalam aplikasi 2) Analisis laporan keuangan 3) Penerimaan dan analisis laporan lain 4) Rencana kerja pemeriksaan 5) Pengenaan sanksi administratif (selain cabut izin dan denda) 6) Pelaksanaan langkah penyehatan

TERIMA KASIH