PERKEMBANGAN HUKUM KEBANKSENTRALAN DAN PERBANKAN DIREKTORAT HUKUM BANK

PERKEMBANGAN HUKUM KEBANKSENTRALAN DAN PERBANKAN DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA

SISTEM KEUANGAN INDONESIA SISTEM KEUANGAN LK DAN PASAR MODAL BPR/BPRS BPUG SISTEM PERBANKAN BPUG = Bank Pencipta Uang Giral BANK SENTRAL OTORITAS MONETER SISTEM MONETER

Pengelompokan Bank BANK Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah BPR Konvensional BPR Syariah

Evolusi Bank Indonesia STAGE I DJB-1953 STAGE II 1953 -1968 STAGE III 1968 -1999 STAGE IV 1999 - skg NEXT? ? ? Kebutuhan bank sentral di awal kemerdekaan BI dlm sistem ekonomi terpimpin Commercial bank Badan Usaha Bank Komersil dg tambahan Fungsi Bank Sirkulasi Bank Komersial dg fungsi bank sirkulasi & Pengawasan bank Pengedaran Multi Uang, Perbankan Setingkat BI sbg Agent Of &Perkreditan, Kasir Kementerian Objective Development, bag Pemerintah, Negara dari Pemerintah Pengerahan dana Lembaga Kebutuhan Bank Negara Single Moneter, Sentral yg Kredibel Independen Objective Perbankan, ses Int. best practice Sistem Pembayaran Integrasi ASEAN 2015, Less cash society, scriftless doc, Islamic Economic developmnet, etc

PERUBAHAN POKOK DALAM UUBI UU No. 13/1968 1. Multiple objectives 2. Bagian dari Pemerintah 3. Bertanggung jawab kepada Pemerintah 4. Kurang transparan kepada publik UU No. 23/1999 sbgm tlh diubah dg UU No. 3/2004 1. Single objectives 2. Lembaga Negara yang independen 3. Bertanggung jawab kepada publik 4. Lebih transparan kepada publik

HUBUNGAN BI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DAN MASYARAKAT a. d UU BI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Hasil telaah BSBI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Laporan triwulanan/sewaktu, Tahunan Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa Memeriksa laporan keuangan BI PRESIDEN/ PEMERINTAH Informasi tertulis triwulanan/sewaktu BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen Koordinasi: Ps 10, 11, 43, 52, 53, 54, 55 - Penetapan sasaran laju inflasi - FPD - BI sbg Pemegang Kas Pem - Penatausahaan Pinjaman LN - Penerbitan SUN - Sidang kabinet ttg ekonomi - Menteri dpt hadir dlm RDG BI - APBN Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur PUBLIK ( Informasi Tahunan ) MAHKAMAH AGUNG

INDEPENDENSI BANK INDONESIA BUDGET • Policy • Operasional (BPK & BSBI) LEGAL INSTITUSIONAL • BI sbg Lembaga Negara • Hub ketatanegaraan INDEPENDEN PERSONAL • • Pemilihan oleh DPR Persyaratan kompetensi profesional Periodisasi masa jabatan yang tidak terkait dengan kabinet Dijaminnya hak untuk menolak intervensi (Ps 9) • Pasal 23 D UUD 1945 • Ada UU tersendiri sbg landasan hk, yi : UU No. 23 tahun 1999 sbgm tlh diubah dg UU No. 3 Tahun 2004 • Adanya jaminan bhw : • Pihak lain dilarang melakukan campur tangan • BI wajib menolak & mengabaikan campur tangan INSTRUMEN Piranti moneter : • Operasi Pasar Terbuka • Tingkat diskonto • Cadangan wajib minimum

TUJUAN DAN TUGAS BI (single objective) Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & mengawasi Bank Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Pengaturan dan Pengawasan Bank Pengaturan dan Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai : • Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana • Pelaksana kebijakan moneter • Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan agar tercipta perbankan yang sehat

Pengawasan Bank • Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia • Cakupan kewenangan BI di bidang pembinaan dan pengawasan Bank : – – right to license right to regulate right to supervise right to impose sanction.

PERIZINAN 1 Perizinan Bank diberikan oleh BI 1 Hal-hal yang memerlukan izin : = pendirian Bank Umum dan BPR = pembukaan KC Bank Umum dan KC BPR = pembukaan KC, KCP dan KPw dari Bank Asing = Kepemilikan dan kepengurusan bank = Kegiatan usaha tertentu = merger, konsolidasi dan akuisisi

MAKSUD & TUJUAN PENGATURAN q Memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat; q Mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga kepercayaan dan lembaga intermediasi; q Mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai pelaksana kebijakan moneter; q Mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga yang ikut berperan serta dalam membantu pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

KETENTUAN POKOK PERBANKAN 1. Ketentuan Kelembagaan; 2. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Produk Bank; 3. Ketentuan Kehati-hatian; 4. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank; 5. Ketentuan Self Regulatory Banking; 6. Ketentuan Lainnya.

KETENTUAN KEHATI-HATIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Modal Inti Bank Umum; Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); KPMM Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk); Posisi Devisa Neto (PDN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Kualitas Aktiva; Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA); 8. 9. 10. 11. 12. 13. Giro Wajib Minimum (GWM); Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer); Transparansi Kondisi Keuangan Bank; Transparansi Informasi Produk & Penggunaan Data Pribadi Nasabah; Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum; Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bank

LINGKUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN Cyber Law Commercial Law UU BI UU LPS PERBANKAN UU PT International Best Practice RUU JPSK RUU PERBANKAN SY UU PERBANKAN Islamic Commercial Law

Pengawasan Bank Pengawasan langsung (On site supervision) Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus Pengawasan tdk langsung (off site supervision) Melalui Lap. Berkala, Lap. Hasil Pemeriksaan, informasi lainnya Dilakukan secara simultan dan saling melengkapi BI dapat meminta bank melakukan perbaikan-perbaikan dan atau mengenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

FUNGSI SEBAGAI LENDER OF THE LAST RESORT (FPJP) p BI dpt memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (FPJP) utk menjaga sistem perbankan dan keuangan p Syarat FPJP : jangka waktu paling lama 90 hari; utk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (mismatch : arus dana masuk < arus dana keluar); dan wajib dijamin dg surat berharga atau tagihan yg berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Penyehatan Bank Terhadap Bank yang mengalami melakukan tindakan agar : q q q q kesulitan, pemegang saham menambah modal pemegang saham mengganti pengurus bank menghapusbukukan kredit macet bank melakukan merger atau konsolidasi bank dijual (dilakukan akuisisi oleh pihak lain) pengelolaan bank diserahkan kepada pihak lain bank menjual sebagian atau seluruh harta. BI

HUBUNGAN BI DENGAN PEMERINTAH 1. Pemegang kas Pemerintah 2. Pinjaman luar negeri Pemerintah 3. Pendapat BI dalam sidang kabinet RAPBN 4. Pendapat BI dalam rangka penerbitan SUN 5. Larangan pemberian kredit kepada Pemerintah

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI Kepada masyarakat : BI wajib menyampaikan laporan kpd masyarakat melalui media massa, berupa : tahunan & triwulanan; evaluasi pelaks kebijakan moneter th sebelumnya; rencana kebijakan moneter & penetapan sasaran moneter; laporan tahunan keuangan singkat BI; neraca singkat mingguan yg diumumkan dlm Berita Negara RI. Kepada BPK : BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kpd BPK untuk dimulai pemeriksaan Kepada DPR dan Pemerintah : BI wajib menyampaikan Laporan Tahunan kpd DPR (akuntabilitas) & Pemerintah (informasi) pd setiap awal th anggaran, yg mencakup : pelaks tugas & wewenang th sebelumnya; rencana kebijakan, penetapan sasaran, & langkah pelaks tugas & wewenang th yad (Ps. 58 ayat (1)) BI wajib menyampaikan Laporan Triwulanan pelaks tugas & wewenangnya kpd DPR & Pemerintah. (Ps. 58 ayat (2))

Pimpinan Bank Indonesia Dewan Gubernur Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur Pemimpin Bank Indonesia Gubernur 1 orang selaku Pemimpin Dewan Gubernur Deputi Gubernur Senior 1 orang Sebagai wakil dari Gubernur Deputi Gubernur 4 s/d 7 orang Pasal 37 • DG terdiri atas seorg Gub, seorg DGS, & sekurang 2 nya 4 atau sebanyak 2 nya 7 org Dp. G. Jlh angt DG akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd LPJK dg mempertimbangkan prinsip efisiensi. • DG dipimpin oleh Gub dan DGS sbg wakil • Jika Gub & DGS berhalangan, ditunjuk seorang Dp. G utk memimpin DG. • Jika penunjukan tdk dpt dilaksanakan, seorg Dp. G yg paling lama masa jabatannya bertindak sbg pemimpin DG

PERLINDUNGAN HUKUM O Gubernur, DGS, Dp. G, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sbgmn dimaksud dlm UUBI sepanjang dilakukan dengan itikad baik. O Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

RAHASIA JABATAN O Gubernur, DGS, Dp. G, pegawai BI, atau pihak lain yg ditunjuk atau disetujui oleh BI utk melakukan tugas tertentu yg memberikan keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia yg diperoleh krn jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun & paling lama 3 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 1 milyar & paling banyak Rp 3 milyar. O Apabila pelanggaran dilakukan oleh badan, diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 3 milyar & paling banyak Rp 6 milyar.