PERKEMBANGAN HPI 1 2 3 PADA AWAL PERTUMBUHAN

PERKEMBANGAN HPI 1. 2. 3. PADA AWAL PERTUMBUHAN Aturan 2 yg ada timbul dari kebiasaan. DICANTUMKAN DLM HUKUM NASIONAL Aturan 2 perdagangan internasional dicantumkan dlm peratuan per. UUan negara. HADIRNYA LEMBAGA INTERNASIONAL: GATT, WTO, PBB

UNIFIKASI & HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL � Hukum nasional yg mengatur HPI dapat berbeda satu sama lainnya. � Dalam unifikasi hukum: penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. � Tujuan utama harmonisasi: hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.

UNIFIKASI & HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL � Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi internasional adalah cara paling banyak digunakan dalam mencapai unifikasi hukum. � Pada saat suatu negara turut serta, aksesi atau meratifikasi suatu perjanjian maka negara tersebut terikat dengan aturan perjanjian tersebut

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM a. World Trade Organization (WTO) b. The International Institute for The Unification Of Private Law (UNIDROIT) c. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) d. The International Chamber Of Commerce (ICC)

WTO � Didirikan tahun 1995, sebagai pengganti GATT. � Berpusat � Tujuan di Jenewa , Swiss. dan struktur organisasi diatur dengan perjanjian pendirian organisasi perdagangan dunia.

WTO � Tujuan WTO adalah unifikasi hukum, selain itu juga berupaya mendorong harmonisasi, standar teknis bagi perdagangan internasional. � Bidang pengaturan WTO meliputi sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga kekayaan intelektual menjadi bidang cakupan pengaturan (perjanjian) WTO.

UNIDROIT Dibentuk th 1940, berpusat di Roma. � Tujuan utama adalah melakukan kajian untuk mengharmonisasi aturan-aturan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) diantara negara atau sekelompok negara. � � Masalahnya adalah harmonisasi tersebut banyak tergantung kepada keinginan dan kerelaan negara untuk mau menerimanya.

PRINSIP KONTRAK INTERNASIONAL UNIDROIT PRINCIPLES � � � Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip Iktikad baik dan Transaksi Jujur Prinsip pengakuan hukum kebiasaan Prinsip Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan Prinsip larangan negosiasi dgn iktikad buruk Prinsip Menjaga kerahasian Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat baku Prinsip syarat sahnya kontrak Prinsip pembatalan karena perbedaan besar Prinsip contraproferentem dalam penafsiran Prinsip menghormati kontrak dalam kesulitan Prinsip Pembebasan dalam force majeur

UNCITRAL � Tujuan utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan perdagangan internasional. � UNCITRAL berupaya untuk membuat produk dan instrumen hukum yang modern yang dapat memberi kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan internasional. � Produk UNCITRAL adalah dalam bentuk legislative texts, legislative guides dan nonlegislative guides.

THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) � Berdiri tahun 1919, pusat di Paris. � Organisasi pengusaha yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan negara-negara berkaitan dengan perdagangan internasional. � Kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan-aturan dan standar di bidang hukum perdagangan internasional.

ICC � Maksud utama adanya peraturan adalah untuk mempermudah perusahaan atau para pedagang di seluruh dunia untuk bertransaksi dagang. � Peran lain ICC adalah : 1. Sbgi forum penyelesaian sengketa (arbitrase); 2. Menyebarluaskan informasi kebijakan/ aturan negara kpd pengusaha 2 perdagangan int’l; 3. Pelatihan merancang kontrak.