PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS H M MUJIB SHI
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS H. M. MUJIB, SHI, MA
Dasar Hukum �UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan �PP. No. 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan. �PP. No. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS �PP No 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian �SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS �SE Ka BKN 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS �PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).
Perkawinan yang sah Menurut UU No 1 Tahun 1974, pasal 2 �Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1) �Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2)
Penjelasan �Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu �Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya : kelahiran dan kematian
4 Pilar Perkawinan Musyawarah Zawaj Mu’asyarah bil Ma’ruf Mitsaqon Ghalidhan
KOMPONEN HUBUNGAN PERNIKAHAN Komitme n Kedekatan emosi § Komitmen, yaitu bagaimana suami-istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (mitsaaqan ghalizhan, QS. An-Nisa, 4: 21). § Kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, di antara pasangan suami istri (QS. Ar-Rum, 30: 21). Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya. Gairah § Gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Demikian pentingnya komponen ini, Al-Qur’an banyak menyebutkannya di dalam berbagai ayat, misalnya QS Al-Baqarah, 2: 187.
KEMUNGKINAN KOMBINASI 3 KOMPONEN � Kedekatan Emosi + Gairah + Komitmen (Samara) � Kedekatan Emosi + Gairah – Komitmen (Jatuh Cinta) � Gairah + Komitmen – Kedekatan Emosi (Tdk tentram) � Komitmen + Kedekatan Emosi – Gairah (Hampa) � Kedekatan Emosi – Gairah – Komitmen (Persahabatan) � Gairah – Komitmen – Kedekatan Emosi (Fisik) � Komitmen – Kedekatan Emosi – Gairah (Empty Love)
TAHAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN �Hubungan pernikahan merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari tahap-tahap yang memiliki tantangan yang berbeda-beda. �Kebanyakan pasangan tidak memahami tantangan ini, dan karenanya tidak siap mengelola tantangan, lalu menjadi mudah menyerah dan memilih untuk berpisah. �Bila dikelola dengan baik, setiap Tahap Perkembangan Hubungan akan memperkuat hubungan.
MENJAGA DAN MEMUPUK KEDEKATAN EMOSI • Menjaga keterbukaan • Sikap saling memahami • Banyak yang terjebak pada sikap menuntut: “kalau kamu bisa membahagiakan saya maka saya baru membahagiakan kamu” • Ada prinsip tabadul atau saling, yang berarti tidak menunggu pasangan melakukan terlebih dahulu
MENJAGA KOMITMEN TETAP KOKOH �Kejujuran, kesetiaan, dan diiringi dengan sikap tanggung jawab �Meneladani rasul, amanah �Mengingat Mitsaqan ghalidhan �Komitmen akan diuji dengan konflik (masalah, perbedaan) �Jika bisa menyelesaikan konflik maka akan mjd kuat �Jika dihindari?
MENJAGA API GAIRAH �Bukan hanya kebutuhan fisik �Hubungan fisik dan emosional yang paling dekat �Tantangan: kesibukan, kelelahan, bekerja, anak dan lingkungan �Solusi: bersentuhan sederhana, menyiapkan diri dengan wewangian dan pakaian yang baik �Menghabiskan waktu berdua saja
TAHAPAN PERKAWINAN TAHAPAN SITUASI PERSOALAN UMUM TANTANGAN 12 -18 Bulan; Mulai menyatu Ingin membahagiakan pasangan Mencari keseimbangan kebutuhan diri dan menyatu 2 -3 tahun Kehidupan yang lebih ajeg, memiliki anak, kebutuhan bersarang & finansial Pembagian peran, perbedaan pribadi, kebutuhan dekat dg keluarga Mengelola perbedaan. Ada pertengkaran, pertimbangan pribadi akan keluar. Brlajar mencari solusi 3 -4 tahun Kebutuhan pribadi semakin kuat. Cukup yakin dg kekuatan hub perkawinan. Yakin pasangan menjaga komitmen adil untuk keb pribadi & kel Menjaga keseimbangan tersebut, mis lebih mementingkan kepentingan pribadi; yg blm matang ajann curiga. BELAJAR KOMPROMI Tahap Menyatu Tahap Bersarang Tahap Kebutuhan Pribadi
TAHAPAN SITUASI PERSOALAN UMUM TANTANGAN 5 -14 TAHUN Karena yakin dg pasangan, mjd pribadi yang maju, mampu memberi dukungan kpd pasangan Ada yang lupa menghargai pengorbanan pasangan. Komunikasi memburuk. Jika tak sadar, pasangan akan menjauh Berbesar hati tidak saling mengukung, menjalin komunikasi yang baik agar jarak terjaga 15 -24 TAHUN Pasangan sibuk penyesuaian dg tantangan hidup yang baru, sudah menemukan cara menerima pasangan, & menemukan cara yang tdk disukai dr pasangan Pasangan sdh melewati banyak masalah. Namun bs muncul persoalan baru, mis. Menuntut, menggampangkan. Kdg putus asa pasangan tidak berubah Kesadaran bahwa kehidupan telah membawa banyak perubahan bg pasangan. Pasangan perlu menghindari sikap merasa benar sendiri. Perlu menjadi pendengar yg baik TAHAP KOLABORASI TAHAP PENYESUAIAN
PENGHANCUR HUBUNGAN Ø SIKAP MENYALAHKAN, KRITIK PEDAS. Tidak mau melihat keunggulan pasangan Ø SIKAP MEMBENCI DAN MERENDAHKAN. Aku menyesal menikah denganmu Ø SIKAP MEMBELA DIRI DAN MENCARI ALASAN “Aku sibuk di luar krn dia tidak membuatku kerasan” Ø SIKAP MENDIAMKAN DAN ABAI “tidak mau bertengkar, tapi acuh dan tak peduli”
MENGELOLA KONFLIK �Secara berkelompok (berbeda jenis kelamin) menganalisis kasus: apa yang terjadi, bagaimana respon pasangan, faktor internal dan eksternal kasus, antisipasi �Membangun kesadaran tentang perbedaan pasangan hal yang lumrah. Yang penting bagaimana merespon perbedaan tersebut, bukan mempermasalahkan, �Konflik positif jika dikelola dengan baik untuk dinamisasi hubungan dan pencarian pembelajaran dan sebaliknya. Konflik soal besar kecil, sering jarang, dan bagaimana mengelolanya. �Sumber-sumber konflik
SUMBER-SUMBER KONFLIK �Ketidak setaraan status, posisi, dan relasi �Kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi �Perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan dan keluarganya masing-masing �Perbedaan peran dan tanggung-jawab baik dalam ranah domestik maupun publik
LANGKAH-LANGKAH MENGELOLA KONFLIK �Pastikan selalu memandang perbedaan secara positif lalu berpikir untuk mencapai win-win solution. �HINDARI sikap-sikap yang menjadi penghancur hubungan, LAKUKAN sikap-sikap yang menjadi Pembangun hubungan �Mulailah dengan memahami terlebih dahulu, lalu bantu pasangan untuk memahami kita �Lakukanlah negosiasi, membangun kesepakatan, sinergi berdua, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Dari caraku-caramu, menjadi cara kita bersama. �Selalu ingat dengan 4 pilar perkawinan �Jangan ragu untuk mencari mediasi jika diperlukan.
Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tepat oleh lembaga pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN)
Perkawinan Bagi PNS Diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Tersendiri Perihal perkawinan bagi PNS diatur pelaksanaannya dalam PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang kemudian diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990.
KETENTUAN 1. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarkhi selambat -lambatnya 1 tahun sejak perkawinan itu dilangsungkan 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda / janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
Data Pernikahan di DKI Jakarta �Tahun 2017 = 56. 741 Peristiwa �Tahun 2018 = 58. 778 Peristiwa
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Perceraian �Menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 perceraian adalah putusnya perkawinan �Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut
KETENTUAN 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat 2. Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis; 3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya
Prosedur Izin Perceraian Bagi PNS 1. 2. 3. 4. 5. Mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian; Permintaan izin tersebut diajukan kepada pejabat; Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut; Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS bersangkutan;
Prosedur Izin Perceraian Bagi PNS 6. 7. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS bersangkutan atau dari pihak lain; Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-isteri yang bersangkutan.
Prosedur perceraian PNS
Alasan Sah Perceraian 1. Salah satu pihak berbuat zina 2. Salah Satu pihak menjadi pemabuk, pemadat/penjudi yang sulit disembuhkan 3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut 2 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah 4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain 6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Permintaan ijin bercerai TIDAK dapat diberikan apabila: ü Alasan bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit ü Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS tsb ü Tidak ada alasan yang sah untuk melakukan perceraian ü Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ü Alasan yang dikemukan bertentangan dengan Akal sehat
Persyaratan permintaan ijin 1. Harus tertulis 2. Memuat alasan 3. Disertai bukti
Tugas pejabat q Memanggil suami dan istri q Mendamaikan (khusus perceraian) q Memberikan nasehat (khusus pns pria yang akan beristri lagi)
Keputusan Pejabat 1. Penolakan Pemberian ijin 2. Pemberian ijin 3. Dengan surat keputusan
Kewajiban PNS Setelah Bercerai � Wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; � Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga; � Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan PNS kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; � Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Pelanggaran Disiplin Berat bagi PNS 1. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama atau duda/janda yang menikah lagi tidak memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan; 2. PNS yang akan melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang diberi wewenang untuk itu; 3. PNS pria berpoligami tanpa izin dari pejabat yang berwewenang itu; 4. PNS yang hidup bersama wanita/pria yang bukan isterinya atau suami;
Pelanggaran Disiplin Berat bagi PNS 5. 6. PNS yang tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian; PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.
Sanksi Pelanggaran � Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun; � Pembebasan dari jabatan; � Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan � Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS; � Bagi PNS wanita, sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat.
Terjadinya Poligami di Kalangan PNS �PNS laki-laki dapat berpoligami sepanjang hal tersebut dilakukan secara sah dan memenuhi syarat; �PNS wanita, tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
Izin untuk Beristeri Lebih dari Seorang Hanya Dapat Diberikan Apabila Memenuhi Minimal Salah Satu Syarat Sebagai Berikut (Syarat Altrnatif) �Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; dalam arti istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah �Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah �Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
Izin untuk Beristeri Lebih dari Seorang Hanya Dapat Diberikan Apabila Memenuhi 3 Syarat Sebagai Berikut (syarat kumulatif) • Ada persetujuan tertulis dari isteri; • PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; • Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
Ditolaknya Izin Berpoligami � Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan; � Tidak memenuhi syarat berpoligami; � Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; � Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; � Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Tata Cara Permohonan Izin Kawin dan Izin Cerai Diatur Agama : � � Menurut Agama Islam; Menurut Agama Kristen Protestan; Menurut Agama Kristen Katholik; Menurut Agama Hindu dan Budha.
�Perceraian Tahun 2012 = 8, 168 Peristiwa • Perceraian Tahun 2013 = 8, 887 Peristiwa 278 Tidak Tanggung Jawab 2. 216 Tidak Tanggung Jawab 2. 289 Tidak Harmonis 1. 993 Tidak Harmonis 1. 680 Ekonomi 1. 823 Ekonomi 1, 171 Orang Ketiga 1, 523 Orang Ketiga Jumlah Perceraian di DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir = 49. . 368 Peristiwa
- Slides: 46