Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P 3 B Perjanjian

  • Slides: 39
Download presentation
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Tujuan P 3 B adalah sebagai berikut: a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan

Tujuan P 3 B adalah sebagai berikut: a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha; b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri; c. Peningkatan sumber daya manusia; d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak; e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.

DIMENSI PERPAJAKAN INTERNASIONAL • Hak kedaulatan negara untuk mengenakan pajak. • Terdapat “connecting factors”

DIMENSI PERPAJAKAN INTERNASIONAL • Hak kedaulatan negara untuk mengenakan pajak. • Terdapat “connecting factors” antara Negara dengan suatu transaksi/peristiwa ekonomi yang menimbulkan penghasilan. • UU pajak menerapkan dua prinsip berdasarkan “connecting factors” tersebut: 1. Residence Principle (Azas Residensi): • Hak Negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “personal attachment”, seperti: residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen. • Worldwide Income 2. Source Principle (Azas Sumber): Hak Negara mengenakan pajak kepada seseorang (individu atau badan) karena terdapat “economic attachment” yaitu penghasilan yang bersumber di Negara tersebut. 4

Pemajakan Pada Transaksi Internasional Negara S Negara sumber Diskusikan: Bagaimana cara Negara S mengenakan

Pemajakan Pada Transaksi Internasional Negara S Negara sumber Diskusikan: Bagaimana cara Negara S mengenakan pajak atas penghasilan dividen? X Co. Penyetoran Modal Negara S Dividen Ali Negara D Negara domisili Diskusikan: Bagaimana cara Negara D mengenakan pajak atas penghasilan dividen? 5

KONFLIK PENYEBAB DOUBLE TAXATION Penerapan undang-undang perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi internasional

KONFLIK PENYEBAB DOUBLE TAXATION Penerapan undang-undang perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi internasional menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda. 1. Konflik penerapan azas pemajakan: - Azas Residensi vs. Azas Sumber - Azas Residensi vs. Azas Residensi - Azas Sumber vs. Azas Sumber 2. Perbedaan karakterisasi penghasilan menurut undang-undang. 6

AZAS RESIDENSI VS. AZAS SUMBER Pajak berganda terjadi karena UU suatu negara mengenakan pajak

AZAS RESIDENSI VS. AZAS SUMBER Pajak berganda terjadi karena UU suatu negara mengenakan pajak berdasarkan azas sumber dan UU negara yang lain menerapkan azas residensi. X Corp. Loan Negara X Negara Y Interest PT ABC 7

AZAS RESIDENSI VS. AZAS RESIDENSI Pajak berganda terjadi karena dua UU mengenakan pajak kepada

AZAS RESIDENSI VS. AZAS RESIDENSI Pajak berganda terjadi karena dua UU mengenakan pajak kepada residen yang diklaim oleh kedua negara sebagai subjek pajak dalam negeri. UU kedua negara menerapkan Azas Residensi. Mr. John SP DN Negara X Indonesia Melakukan usaha di Indonesia selama > 183 hari SP DN Indonesia 8

AZAS SUMBER VS. AZAS SUMBER Pajak berganda terjadi akibat dua UU mengenakan pajak atas

AZAS SUMBER VS. AZAS SUMBER Pajak berganda terjadi akibat dua UU mengenakan pajak atas penghasilan yang diklaim oleh kedua negara bersumber di negaranya. Kedua jurisdiksi menerapkan source principle. Negara P Mencatat biaya copyright dan hutang-kantor pusat Cabang ABC P Corp. Negara X Tagihan Copyright fee Negara Y ABC Mencatat piutang cabang dan pengeluaran kas 9

PERBEDAAN KARAKTERISASI INCOME Setelah berhasil menghilangkan pajak berganda akibat Azas Residen vs. Azas Sumber,

PERBEDAAN KARAKTERISASI INCOME Setelah berhasil menghilangkan pajak berganda akibat Azas Residen vs. Azas Sumber, pajak berganda tetap terjadi bila dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang dikategorikan berbeda. Di negara X: P Corp. Bunga tidak dikenakan pajak Dividen dikenakan pajak dan Perpetual Loan: Ekuitas, Perpetual Loan Di negara Y: Bunga dikenakan pajak, Dividen tidak dikenakan pajak dan ABC Perpetual Loan: Loan, Dividen Negara X Negara Y Interest 10

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA 1. Ketentuan pajak domestik (Unilateral), 2. Tax Treaty (Bilateral) 3. Prosedur

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA 1. Ketentuan pajak domestik (Unilateral), 2. Tax Treaty (Bilateral) 3. Prosedur Perjanjian Bersama (Mutual Agreement Procedures/MAP) 4. Arbitrase

Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan berganda, antara lain: 1. Metode

Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan berganda, antara lain: 1. Metode Pemajakan Unilateral Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur negara kita lain karena ha itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita.

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA: KETENTUAN DOMESTIK Dengan cara: 1. Mengecualikan orang/badan sebagai Subjek Pajak 2.

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA: KETENTUAN DOMESTIK Dengan cara: 1. Mengecualikan orang/badan sebagai Subjek Pajak 2. Mengecualikan penghasilan sebagai Objek Pajak 3. Menerapkan tarif preferensial untuk subjek/objek pajak tertentu 4. Menerapkan metode penghilangan pajak berganda (deduction, exemption, credit), dll. Tidak Sempurna, karena: 1. Metode penghilangan pajak berganda hanya tersedia bagi WP dalam negeri 2. UU tidak dapat menyelesaikan kasus dual residence 13

2. Metode Pemajakan Bilateral Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua

2. Metode Pemajakan Bilateral Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty.

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA: TAX TREATY Dengan cara: 1. Penyelesaian kasus Dual Residence dengan menyediakan

MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA: TAX TREATY Dengan cara: 1. Penyelesaian kasus Dual Residence dengan menyediakan Tie Breaker Rule, 2. Membagi hak pemajakan (Distributive Rules) 3. Penyelesaian pajak berganda akibat koreksi karena transfer pricing dengan melakukan Corresponding Adjustment, 4. Penentuan metode penghilangan pajak berganda, 5. Mewajibkan Competent Authority menyelesaikan penerapan P 3 B yang tidak sebagaimana mestinya melalui konsultasi (Mutual Agreement Procedures), bila diminta oleh WP. 15

3. Metode Pemajakan Multilateral Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan

3. Metode Pemajakan Multilateral Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.

METODE PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA • Deduction Method: pajak yang dikenakan di luar negeri mengurangi

METODE PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA • Deduction Method: pajak yang dikenakan di luar negeri mengurangi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri sebelum digabung dengan penghasilan dari dalam negeri. • Exemption Method: penghasilan dari luar negeri tidak diperhitungkan saat menghitung pajak terutang di dalam negeri. • Credit Method: pajak yang dikenakan di luar negeri diperhitungkan dengan pajak atas seluruh penghasilan.

KASUS: MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA Ali memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri Rp 50 miliar

KASUS: MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA Ali memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri Rp 50 miliar dan dari luar negeri Rp 30 miliar (dikenakan pajak di luar negeri 40%, yaitu Rp 12 miliar) Hitunglah: 1. Total beban pajak Ali secara keseluruhan 2. Tarif pajak efektif yang ditanggung Ali Apabila: Di dalam negeri pengenaan pajak menerapkan prinsip worldwide income dan tarif tunggal 30% dan (i) tidak ada penghilangan pajak berganda, (ii) deduction method, (iii) exemption method, dan (iv) full credit method.

KASUS: MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA No Relief Deduction Method Exemption Method Full Credit Method Penghasilan

KASUS: MENGHILANGKAN PAJAK BERGANDA No Relief Deduction Method Exemption Method Full Credit Method Penghasilan Neto DN 50 M Penghasilan Neto LN 30 M 18 M -- 30 M Total Penghasilan Neto PPh (30%) 80 M 68 M 50 M 80 M 24 M 20. 4 M 15 M 24 M (-) Kredit Pajak LN --- --- (12 M) Pajak di dalam negeri 24 M 20. 4 M 15 M 12 M Total Pajak (dn & 36 M 32. 4 M 27 M 24 M

TAX SPARING CREDIT �Adalah ketentuan dalam tax treaty yang membolehkan Wajib Pajak dari negara

TAX SPARING CREDIT �Adalah ketentuan dalam tax treaty yang membolehkan Wajib Pajak dari negara domisili mengkreditkan pajak yang seolah dikenakan di negara sumber. �Kredit pajak tersebut fiktif, karena sebenarnya tidak dikenakan berkaitan dengan kebijakan pemberian insentif. Kasus: Beni, SPDN negara B, berinvestasi di negara A dan menerima dividen $1000. Negara A memberi insentif perpajakan sehingga dividen yang diperoleh investor asing tidak dikenakan pajak. UU PPh di negara B: tarif 30%, worldwide income, dan metode kredit. Tarif pajak dividen ke luar negeri di negara A sebelum ada insentif: 20%. Hitunglah pajak yang ditanggung Beni apabila di dalam P 3 B: (i) tidak terdapat klausul tax sparing credit, (ii) terdapat klausul tax sparing credit. [Asumsi: Beni tidak mempunyai penghasilan dari dalam negeri]

KASUS TAX SPARING CREDIT Sebelum ada kebijakan insentif perpajakan Setelah ada kebijakan insentif perpajakan

KASUS TAX SPARING CREDIT Sebelum ada kebijakan insentif perpajakan Setelah ada kebijakan insentif perpajakan Tidak ada tax sparing credit Ada tax sparing credit Negara A Negara B Penghasilan Dividen 1000 1000 Pajak Dividen 200 -- -- Pajak terutang 300 300 (-) KPLN 200 -- 200 Pajak di A 100 300 100 Total Pajak 300 100

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM UU PPh 1. Pasal 24 UU PPh 2. Pasal 32

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM UU PPh 1. Pasal 24 UU PPh 2. Pasal 32 A

P 3 B DALAM UU PPh (2) Kedudukan hukum P 3 B di hadapan

P 3 B DALAM UU PPh (2) Kedudukan hukum P 3 B di hadapan UU PPh � Kedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh. (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) � Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan (”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”). 23

Model dan Struktur P 3 B 24

Model dan Struktur P 3 B 24

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (1) Terdapat dua model P 3 B, yaitu

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (1) Terdapat dua model P 3 B, yaitu OECD Model dan UN Model, yang dapat digunakan sebagai: 1. Referensi bagi para negara dalam membuat P 3 B, 2. Untuk menyamakan bentuk P 3 B yang hendak dirundingkan, 3. Bagi Indonesia (DJP), kedua model digunakan sesuai dengan kondisi dalam perundingan, dengan landasan dasar adalah kepentingan nasional. 25

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (2) �OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (2) �OECD Model mempunyai karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili dalam wujud: �Pencantuman definisi istilah ke dalam P 3 B untuk mencegah penggunaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik negara sumber, �Pembatasan hak pemajakan negara sumber dalam bentuk seperti: syarat-syarat, time test yang lebih panjang, dan pembatasan tarif pajak. �UN Model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber dibandingkan OECD Model. 26

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (3) Pasal-pasal dalam P 3 B dapat dikelompokkan

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (3) Pasal-pasal dalam P 3 B dapat dikelompokkan menjadi: 1. Ruang Lingkup (Scope) 2. Definisi 3. Substansi (pembagian hak pemajakan atas penghasilan) 4. Anti Penghindaran Pajak, 5. Metode menghilangkan pajak berganda, dan 6. Lain-lain. 27

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (4) Pasal Judul Jenis 1 Personal Scope 2

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (4) Pasal Judul Jenis 1 Personal Scope 2 Taxes Covered Scope 3 General Definitions Definisi 4 Resident Definisi 5 Permanent Establishment Definisi 6 Immovable Property Substansi 7 Business Profits Substansi 8 Shipping Substansi 9 Associated Enterprise Anti-avoidance 10 Dividend Substansi 11 Interest Substansi 12 Royalties Substansi 13 Capital Gain Substansi 14 [Independent Personal Services] Substansi 15 Dependent Personal Services Substansi 16 Directors Substansi Profits Passive Income Personal Income 28

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (5) Pasal Judul Jenis 17 Artistes & Sportsmen

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (5) Pasal Judul Jenis 17 Artistes & Sportsmen Substansi 18 Pensions Substansi 19 Government Services Substansi 20 Students Substansi 21 Other Income Substansi 22 Capital Substansi 23 Elimination of Double Taxation Metode menghilangkan pajak berganda 24 Non Discrimination Lain-Lain 25 Mutual Agreement Procedure Metode menghilangkan pajak berganda 26 Exchange of Information Anti-avoidance 27 Diplomats Lain-Lain 28 Territorial Extension Lain-Lain 29 Entry into Force Scope 30 Termination Scope 29

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (6) RUANG LINGKUP: Pasal 1 (Persons Covered) dan

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (6) RUANG LINGKUP: Pasal 1 (Persons Covered) dan Pasal 4 (Fiscal Residence): 1. mengatur siapa yang dicakup oleh P 3 B, yaitu orang/badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri (spdn) di negara 2 yang membuat P 3 B. 2. Spdn mengikuti ketentuan domestik masing 2 negara. 3. Indonesia: dibuktikan dengan SKD. 4. Bila terjadi dual residence, tie-breaker rule diterapkan. Pasal 2 (Taxes Covered): 1. Mengatur pajak-pajak yang dicakup oleh P 3 B (pajak atas penghasilan dan pajak atas modal). 2. Dapat memasukkan pajak daerah. 3. Untuk mengantisipasi perubahan UU pajak di masa depan. 30

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (7) DEFINISI a. Terdapat dalam Pasal 3. b.

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (7) DEFINISI a. Terdapat dalam Pasal 3. b. Selain itu, beberapa istilah dibuat definisinya dalam pasal–pasal terkait, seperti: bentuk usaha tetap (Pasal 5), harta tidak bergerak (Pasal 6), dividen (Pasal 10), bunga (Pasal 11), royalti (Pasal 12). c. Bila tidak terdapat definisi: o Carilah makna lazim untuk istilah dimaksud (ordinary meaning) sesuai dengan konteks dan tujuan perjanjian, o Bila tidak tersedia, Pasal 3 ayat (2) memberi petunjuk: § Mengacu kepada pengertian yang terdapat dalam ketentuan domestik, atau § Perlunya kesepakatan kedua negara (common meaning). 31

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (8) SUBSTANSI Pembagian hak pemajakan untuk tiap-tiap jenis

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (8) SUBSTANSI Pembagian hak pemajakan untuk tiap-tiap jenis penghasilan: - Penghasilan Laba Usaha: Pasal 6 (immovable property), Pasal 7 (business profit), Pasal 8 (shipping/aircraft) - Penghasilan Modal: Pasal 10 (dividend), Pasal 11 (interest), Pasal 12 (royalties) - Keuntungan pengalihan harta: Pasal 13 (Capital Gain) - Penghasilan individu: Pasal 14 (independent personal services), Pasal 15 (dependent personal services), Pasal 16 (directors), Pasal 17 (artistes & sportsmen), Pasal 18 (pensions), pasal 19 (government services), pasal 20 (students). - Penghasilan Lain-Lain: Pasal 21 32

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (9) ANTI PENGHINDARAN PAJAK: • Pasal 9 (associated

MODEL DAN STRUKTUR P 3 B (9) ANTI PENGHINDARAN PAJAK: • Pasal 9 (associated enterprise): Suatu negara dapat menghitung besarnya pajak yang seharusnya dikenakan pada transaksi terkendali yang berbeda dengan transaksi yang tidak terkendali. • Pasal 26 (exchange of information): Suatu negara dapat meminta informasi kepada negara mitra untuk tujuan mencegah terjadinya pajak berganda atau pengelakan pajak. Bentuknya dapat berupa melakukan audit simultan atau visiting audit. Pasal-Pasal penutup mengenai pemberlakuan (enter into force) dan saat pengakhiran P 3 B (termination) 33

Penghilangan Pajak Berganda dalam P 3 B 34

Penghilangan Pajak Berganda dalam P 3 B 34

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (1) • P 3 B Menyediakan Tie

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (1) • P 3 B Menyediakan Tie Breaker Rule Untuk mencegah pajak berganda akibat dual residence (keadaan dimana seseorang atau badan dianggap oleh dua negara sebagai subjek pajak dalam negeri). • • Pembagian hak pemajakan dalam Pasal 2 substantif. Penentuan sumber penghasilan Untuk mencegah pajak berganda akibat konflik sumber (keadaan dimana suatu penghasilan dianggap bersumber di dua negara). • Penentuan definisi penghasilan. Untuk mencegah pajak berganda akibat penerapan definisi yang tidak sama berdasarkan ketentuan domestik. • Penentuan metode penghilangan pajak berganda Metode kredit atau metode pembebasan. 35

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (2) Pembagian hak pemajakan (distributive rule): 1.

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (2) Pembagian hak pemajakan (distributive rule): 1. Negara sumber tidak diperkenankan mengenakan pajak. Contoh: Article 8 Ships and Aircraft P 3 B RI-Australia 1. Profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State. • Hak negara sumber dibatasi. • Hak negara domisili tidak dibatasi. • Penghasilan dikenakan pajak secara eksklusi di negara domisili. 36

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (3) 2. Negara sumber dapat mengenakan pajak

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (3) 2. Negara sumber dapat mengenakan pajak tanpa dibatasi Contoh: Article 6 Income From Immovable Property P 3 B RI-Kanada 1. Income from immovable property including income from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. • Negara sumber dan domisili dapat mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. • Double tax? Ya, namun dapat dihilangkan karena P 3 B menyediakan metode penghilangan pajak berganda (metode kredit atau pembebasan) 37

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (4) 3. Negara sumber dapat mengenakan pajak

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (4) 3. Negara sumber dapat mengenakan pajak dengan syarat tertentu. Contoh: Article 7 Business Profits P 3 B RI-Malaysia 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only on so much thereof as is attributable to that permanent establishment. Bila syarat terpenuhi, negara sumber dan domisili dapat mengenakan pajak. Bila tidak, penghasilan dikenakan pajak secara eksklusif di negara domisili. 38

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (5) 4. Negara sumber dapat mengenakan pajak

PENGHILANGAN PAJAK BERGANDA DALAM P 3 B (5) 4. Negara sumber dapat mengenakan pajak dengan pembatasan. Contoh: Article 11 Interest P 3 B RI-Mauritius 2. However, subject to the provisions of paragraph 3, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. • Negara sumber dan domisili dapat mengenakan pajak. • Ketentuan domestik negara sumber dibatasi oleh P 3 B. Bila tarif pajak domestik lebih tinggi, P 3 B berkonflik dengan ketentuan domestik, namun P 3 B yang akan berlaku. 39