Perizinan Usaha LKM Direktorat Lembaga Keuangan Mikro Otoritas

“Perizinan Usaha LKM” Direktorat Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan

MATERI 1 2 Ketentuan Umum LKM Prosedur perizinan dan pengukuhan LKM • • 3 4 Perbedaan Perizinan Baru dan Pengukuhan Tata Cara Perizinan Usaha LKM Proses Perizinan Usaha LKM Dokumen Permohonan Izin Usaha LKM Penjelasan Rinci Dokumen Permohonan Perizinan dan Pengukuhan LKM Perhitungan Perolehan Nilai Ekuitas Bersih dan Penyesuaian Laporan Keuangan

Ketentuan Umum LKM

Perizinan dan Pengukuhan LKM Setiap orang yang akan menjalankan usaha LKM wajib memperoleh izin dari OJK PERIZINAN LKM BARU Lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud yang telah berdiri dan beroperasi sebelum UU LKM berlaku (8 Januari 2015) wajib memperoleh izin usaha dari OJK melalui pengukuhan. PENGUKUHAN (8 Januari 2015 s. d. 8 Januari 2016) OJK Proses perizinan dapat dilakukan mulai tanggal 8 Januari 2015 44

Bentuk Badan Hukum & Kepemilikan BENTUK BADAN HUKUM LKM Perseroan Terbatas atau Koperasi (Jasa) Kepemilikan Saham * Paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi Kepemilikan setiap WNI maksimal 20% * Penyesuaian kepemilikan saham LKM hasil pengukuhan paling lama 5 tahun sejak tanggal pengukuhan. 55

Cakupan Wilayah Usaha ü Luas wilayah cakupan usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM ü Skala usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan : Desa atau Kelurahan pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 1 desa/kelurahan Kecamatan pembiayaan/pinjaman kepada penduduk 2 desa/kelurahan atau lebih dalam wilayah kecamatan yang sama Kabupaten atau Kota pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama ü LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha ü LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru 66

Permodalan § § Modal disetor LKM berdasarkan cakupan wilayah usaha Modal disetor minimum : Desa/Kelurahan Rp 50. 000, Kecamatan Rp 100. 000, - Kabupaten/Kota Rp 500. 000, § Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PT dan UU Perkoperasian beserta Peraturan Pelaksanaannya) 77

Sumber Permodalan Koperasi LKM Milik Orang Perorangan Modal Koperasi LKM DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Masyarakat Desa (Bukan Perorangan) Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Hibah ü Untuk menghindari kepemilikan individu anggota pendiri ü Dan apabila Koperasi LKM dibubarkan/dilikuidasi dana DAPM tidak hilang 88

Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi LKM Koperasi Simpan Pinjam Koperasi LKM Badan hukum Koperasi Pengesahan badan hukum Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi Jenis koperasi Simpan pinjam Jasa Izin usaha Simpan pinjam Lembaga Keuangan Mikro Pemberian izin usaha Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi OJK Nasabah Anggota & calon anggota Masyarakat umum Wilayah usaha Sesuai AD Desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota 99

Prosedur Perizinan dan Pengukuhan LKM

Perbedaan Perizinan Baru dan Pengukuhan Izin Usaha Baru Pengukuhan Batas waktu Tidak ada 8 Jan 2015 s. d. 8 Jan 2016 Setoran modal Dalam bentuk deposito a. n. LKM pada Bank di Indonesia atau Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk LKM syariah Diperhitungkan dari ekuitas/modal bersih LKM yang telah beroperasi (setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan) Dokumen permohonan perizinan Lihat tabel pada slide persyaratan dokumen permohonan izin usaha LKM Kepemilikan Wajib sesuai dengan UU LKM dan POJK No 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM Pemenuhan kewajiban kepemilikan diberi kelonggaran hingga 5 tahun sejak tanggal surat keputusan pengukuhan sebagai LKM 11

Tata Cara Perizinan Usaha LKM Permohonan Maksimal 40 hari kerja Maksimal 20 hari kerja 1 Cek Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen 2 Analisis Surat Keputusan Keterangan: Dokumen permohonan izin usaha atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan ke Kantor OJK sesuai tempat kedudukan calon LKM 12

Proses Perizinan Usaha LKM 1 Cek Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Ya 2 Lengkap & Benar Tidak ? Analisis Layak ? Ya Izin Usaha Surat Permintaan Kekurangan Dokumen Tidak Surat Penolakan 13

Dokumen Permohonan Izin Usaha LKM (1) No Dokumen Izin Usaha Baru Pengukuhan 1. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar V V 2. Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS V V 3. Dokumen pemegang saham atau anggota, antara lain: a. Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang b. Perda atau keputusan Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM. c. Laporan keuangan yang telah diaudit, atau laporan keuangan atau pembukuan terakhir. V V* 4. Surat rekomendasi DPS dari DSN-MUI (Bagi LKM dengan prinsip syariah) V V 5. Struktur organisasi dan kepengurusan V V 6. Sistem dan prosedur kerja V V 7. Rencana kerja 2 tahun pertama V - Ket * Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau tindak pidana pencucian uang, tidak dipersyaratkan untuk pengukuhan 14

Dokumen Permohonan Izin Usaha LKM (2) No Dokumen Izin Usaha Baru Pengukuhan 8. Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah V - 9. Bukti kesiapan operasional V - 10. Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama - V 11. Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir - V 12. Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan - V 13. Laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir - V Ket 15

Penjelasan Rinci Dokumen Permohonan Perizinan dan Pengukuhan LKM

Akta Pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar (1) Anggaran Dasar harus telah disahkan/disetujui atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang Anggaran Dasar memuat minimal: 1) Nama dan tempat kedudukan Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti dengan frasa: Lembaga Keuangan Mikro/Syariah atau disingkat LKM/S dan nama LKM. Contoh: • Koperasi/PT LKM/LKMS [nama LKM] • Koperasi/PT LKM/LKMS [BKK] [nama LKM] contoh untuk pengukuhan 2) Kegiatan usaha LKM • • Melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang bagi LKM (asuransi, penjaminan, valas, dan lain) 3) Permodalan • • LKM harus memenuhi jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah minimum sesuai cakupan wilayah usaha. Dalam hal bentuk badan hukum LKM adalah Perseroan Terbatas, LKM harus memenuhi ketentuan prosentase kepemilikan saham 17

Akta Pendirian Badan Hukum dan Anggaran Dasar (2) 4) Kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia; b. Badan usaha milik desa/kelurahan; c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. Koperasi. 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS 18

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (1) 1) Nama Sesuai POJK 12 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM Pasal 8 : Frasa Lembaga Keuangan Mikro Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum diikuti dengan frasa: Lembaga Keuangan Mikro/Syariah dan nama LKM. Contoh: • Koperasi LKM Maju Sejahtera / PT Lembaga Keuangan Mikro Maju Sejahtera • Koperasi LKM BKD Maju Sejahtera / PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Maju Sejahtera 19

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (1) 2) Jenis Koperasi Jasa Sesuai UU LKM Pasal 5 ayat (1) huruf a di Penjelasan: Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa 20

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (2) 3) Maksud dan Tujuan 21

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (2) 3) Maksud dan Tujuan (1) Maksud pendirian Koperasi LKM untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. (2) Koperasi LKM bertujuan: a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi anggota dan masyarakat, b. membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 22

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (3) 4) Kegiatan Usaha 23

Contoh Kesalahan yang Sering Terjadi (3) (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (2) Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. 24

Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (1) No Dokumen Direksi Dewan Komisaris DPS 1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm V V V 2. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; V V V 3. Daftar riwayat hidup V V V 4. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan V V V 5. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap V V V 25

Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (2) No Dokumen Direksi Dewan Komisaris DPS 6. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir V V V 7. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir V V V 26

Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (3) No Dokumen Direksi Dewan Komisaris DPS 8. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain V - - 9. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain V - - 10. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain - V - Ket: Pembentukan DPS dapat dilakukan oleh 1 atau beberapa LKM secara bersama-sama. 27

Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS (4) No Dokumen 11. Surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi ATAU Surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Direksi Dewan Komisaris DPS V - - Ket: Pengalaman operasional adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan dan/atau akuntansi/pembukuan. 28

Dokumen Pemegang Saham atau Anggota (1) Pemilik LKM dapat berupa perorangan, BUMDES/BUMKEL, Koperasi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Persyaratan dokumen permohonan untuk masing-masing jenis pemilik tersebut berbeda sebagaimana dijelaskan tabel berikut ini: No Pemegang Saham Dokumen 1. Perorangan 1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm; 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 3. daftar riwayat hidup; 4. surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman; *) 5. surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang*) *) Untuk LKM Pengukuhan tidak diperlukan 29

Dokumen Pemegang Saham atau Anggota (2) No Pemegang Saham Dokumen 2 BUMDES/KEL Koperasi 1. akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir: 3. dokumen Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi (pas photo, KTP, dan Daftar Riwayat Hidup) 4. surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman*) 5. surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang*) 3 Pemda Kabupaten/Kota Keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM *) Untuk LKM Pengukuhan tidak diperlukan 30

Surat rekomendasi DPS dari DSN-MUI (Bagi LKM dengan prinsip syariah) Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Ket: • Jumlah DPS minimal 1 (satu) orang • DPS dibentuk oleh satu atau beberapa LKM • DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 31

Perhitungan Perolehan Nilai Ekuitas Bersih dan Penyesuaian Laporan Keuangan

Pemenuhan Modal Pemenuhan ketentuan ”modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah” bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM diperhitungkan dari ekuitas atau yang dipersamakan dengan itu pada laporan posisi keuangan pembukaan setelah dikurangi penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan: • 50% (lima puluh per seratus) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan • 100% (seratus per seratus) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet. 33

KEGIATAN USAHA LKM (5) Kriteria Kolektibilitas Tenor Jenis Kolektibilitas Lancar saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga tetapi sebelum melewati tanggal jatuh tempo Diragukan saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga sbb: • Untuk pinjaman harian, mingguan, sampai dengan 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo, dan • Untuk pinjaman bulanan/lapanan/musiman/tani, sampai dengan 6 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. Macet saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga sbb: • Untuk pinjaman mingguan, lebih dari 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo, dan • Untuk pinjaman bulanan/lapanan/musiman/tani, lebih dari 6 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. ≤ 1 Tahun Lancar > 1 Tahun Kriteria Diragukan Macet saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga sampai dengan 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga lebih dari 3 bulan dan sampai dengan 9 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/angsuran bunga lebih dari 9 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. 34 34

Terima Kasih 35