PERIZINAN BERUSAHA BIMBINGAN TEKNIS PENANAMAN MODAL The worlds

PERIZINAN BERUSAHA BIMBINGAN TEKNIS PENANAMAN MODAL

The world's top 10 economies Berdasarkan data PDB 2017, yang dirilis Oktober 2018 dari Bank Dunia

EODB Perkembangan pergerakan perbaikan ease doing bussiness di beberapa negara secara bersamaan, menunjukan peningkatan terus meurus

“Contoh Ilustrasi”

Negara Pringkat 1 Singapura 7 2 Malaysia 48 3 Brunei Darussalam 59 4 Thailand 73 5 Philippines 75 6 Vietnam 88 7 Indonesia 107 Perkembangan Peringkat E-Government Indonesia 85 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Sumber : PBBE - GDI (E-Government Development Index) berdasarkan survei tahun 2018) dari 193 Negara.

E-GOVERNMENT SERVICE – PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK September 2017 Reformasi peraturan Perizinan Berusaha September 2017 Kebijakan Pengawalan Penyelensaian Perizinan Maret 2018 Penerapan Kebijakan Data Sharing Desember 2017 Penerapan Checklist di Kawasan Khusus Januari 2019 Layanan OSS di BKPM Juni 2018 Penerapan Online Single Submission

“Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih <a href="https: //www. freepik. com/freeefisien, melayani, dan modern. Salah satunya yangphoto/paper-pencil-work-touch-businesspaling usb_1236222. htm">Designed by Freepik</a> signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). ” Penjelasan PP No. 24/2018, I. Umum

DASAR HUKUM PTSP HIRARKI Pemerintahan Daerah Penanaman Modal UU No. 23/2014 Ps. 350 UU No. 25/2007 Pasal 25 Pelayanan Publik UU UU No. 25/2009 Pasal 9 PP No. 18/2016 Pasal 17 dan 39 PP No. 96/2012 Pasal 15 Ayat (2) PP Perpres 97/2014 Perpres BKPM Kemendagri Kementrian Teknis Peraturan Daerah Dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Perda

Penanaman Modal UU No. 25/2007 Pasal 25 (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Publik UU No. 25/2009 Pasal 9 (2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam PP PP No. 96/2012 Pasal 15 Ayat (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan & nonperizinan bidang penanaman modal Pemerintahan Daerah UU No. 23/2014 Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH PP Nomor 18 Tahun 2016 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang melekat pada dinas Daerah provinsi/ kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal Pasal 17 Ayat (1) dan 39 Ayat (1)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS UU 25 Tahun 2007 PENGO LAHAN EKSPOR Pasal 31 EKONOM I LAIN LOGIS TIK UU No. 39/2009 KEK tentang Kawasan Ekonomi Khusus INDUS TRI ENERGI ZONA adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. PARI WISATA PENGEM BANGAN TEKNO LOGI

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang KPBPB BATAM UU 36 Tahun 2000 tentang KPBPB SABANG KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. KARIMUN BINTAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UU 25/2007 Ketentuan Umum Pasal 1 No. 10 Kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan Mandat atau Delegasi dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

PELIMPAHAN KEWENANGAN Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian PTSP PUSAT Perizinan dan Nonperizinan Gubernur/Bupati/ Walikota DPMPTSP Perizinan dan Nonperizinan Menteri Teknis/ Kepala LPNK/Gubernur dan Bupati/Walikota PTSP KEK Perizinan dan Nonperizinan Menteri Teknis/ Kepala LPNK/Gubernur dan Bupati/Walikota PTSP KPBPB Perizinan dan Nonperizinan

TUJUAN PTSP 2 1 Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat 3 Mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau Memperpendek proses pelayanan 4 Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas ke masyarakat.

PRINSIP PENYELENGGARAAN PTSP KETERPADUAN EKONOMIS KOORDINASI PELIMPAHAN AKUNTABILITAS AKSESIBILITAS

RUANG LINGKUP PTSP Seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

PEMBINAAN PTSP PUSAT Mendagri DAERAH Menteri/ Kepala Lembaga Pembinaan Penyelenggaraan (Kelembagaan, SDM, dan Anggaran) Pembinaan Teknis DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepala BKPM Pembinaan Pelayanan PM dan penyelenggaraan fungsi koordinasi PM BP KPBPB atau Administrator KEK

“perizinan berusaha” Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen (PP 24/2018)

DEFINISI DALAM PERIZINAN BERUSAHA NIB Pendaftaran Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Adalah Pendaftaran Usaha dan / atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha*) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. *) Perusahaan yang telah existing juga diharuskan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB

REFORMASI PERATURAN PERIZINAN Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi dilakukan melalui : • Pengklasifikasian • Penghapusan • Penggabungan • perubahan nomenklatur • penyesuaian persyaratan. 1 Penahapan untuk memperoleh perizinan terdiri atas • Pendaftaran; • Pemberian Izin Usaha • Pemberian Izin Komersial atau Operasional. 2 Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan , dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan 3

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA • Dalam rangka pelaksanaannya, Menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing sesuai dengan PP • Standar perizinan berusaha mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha. • Dalam pelaksanaan standar Perizinan Berusaha Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan / keputusan yang mengatur tentang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan PP no 24 tahun 2018.

SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA ü Ketenagalistrikan; ü Pertanian; ü Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ü Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ü Kelautan dan Perikanan; ü Kesehatan; ü Obat dan Makanan; ü Perindustrian; ü Perdagangan; ü Perhubungan; ü Komunikasi dan Informatika; ü Keuangan; ü Pariwisata; ü Pendidikan dan Kebudayaan; ü Pendidikan Tinggi; ü Agama dan ü ü ü Keagamaan; Ketenagakerjaan; Kepolisian; Perkoperasian dan UMKM; Ketenaganukliran

OSS RI Online Single Submission Perizinan Berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi , perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS

ü Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam sektor yang direformasi, dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor yang bersangkutan. ü Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor yang telah ada sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP no 24 tahun 2018. • Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. “menyesuaikan ketentuan baru”

WEWENANG LEMBAGA OSS ü menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; ü menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; ü menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; ü mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan ü bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan : OSS RI Online Single Submission LEMBAGA OSS Difasilitasi melalui Menko Perekonomian KOORDINASI • • Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/ Walikota

Online Single Submission PP 24/2018, Pasal 90 Ayat (2) Menteri/ Pimpinan Lembaga Delegasi/Mandat OSS RI Online Single Submission LEMBAGA OSS Permohonan Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional Ditjen/Deputi Direktorat DPMPTSP Gubernur Dinas. Teknis Delegasi/Mandat DPMPTSP Pelaku Usaha -Perseorangan -Non Perseorangan Bupati Delegasi/Mandat Dinas. Teknis DPMPTSP Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Walikota Delegasi/Mandat Dinas. Teknis

Single Reference PP 24/2018, Pasal 90 Ayat (3) OSS RI Online Single Submission “Sistem OSS menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha “

Integrasi PP 24/2018, Pasal 90 Ayat (4) Sistem A Sistem B Sistem C Sistem D Kementarian/Lembaga Sistem A Sistem B Sistem C Sistem D OSS RI Online Single Submission Pemeraintah Provinsi Apabila kementerian, lembaga, Pemda memiliki lebih dari 1 sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan Sistem A Sistem B Sistem C Sistem D Pemerintah Kabupaten/Kota

Standar Integrasi Sistem OSS DAR STAN IKASI T OTEN DAN TURAN A PENG KSES A HAK ST EL AN PE EM DA AN RIZ EN R PE TA INA DA BE RIZ R S N TA RU IN IST SA AN EM HA SISO STANDAR MODEL INTEGRASI ANTAR SISTEM PERIZINAN BERUSAHA STAN D SERV AR IC LEVEL E AGRE E ANTA MENT R SISTE M PERIZ INAN PP 24/2018, Pasal 91 Ayat (3) AR N D AN ANA A T S M M A A A KE ERS AND B T N GAN L A D AN TA T IGI D

Produk Perizinan berusaha PP 24/2018, Pasal 19 Ayat (3) & (4) OSS RI Online Single Submission Produk Perizinan Berusaha - Izin Usaha - Izin Komersial atau Operasional Dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik

Masa Berlaku Perizinan Berusaha • Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang. • Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ( sesuai dengan peraturan yang mengatur masing-masing izin)

Pelaku Usaha Perseorangan Non Perseorangan ü ü ü perseroan terbatas; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; badan layanan umum; lembaga penyiaran; badan usaha yang didirikan oleh yayasan; koperasi; persekutuan komanditer; persekutuan firma; dan persekutuan perdata.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Bentuk Dasar Pembentukan Pengesahan/pendaftaran/Pencatat an/persetujuan/ Pembina Perseroan Terbatas Badan Hukum Akta Pendirian Disahkan Kemenhum dan HAM Yayasan Badan Hukum Akta Pendirian Disahkan Kemenhum dan HAM Koperasi Badan Hukum Akta Pendirian Disahkan Kemenhum dan HAM Persekutuan Komanditer (CV) Bukan Badan Hukum Akta Pendirian Didaftarkan ke Kemenhum dan HAM Persekutuan Firma Bukan Badan Hukum Akta Pendirian Didaftarkan ke Kemenhum dan HAM Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum Akta Pendirian Didaftarkan ke Kemenhum dan HAM BUMN/BUMD Badan Usaha Perseroan/ Badan Persero Umum PP (BUMN) / Perda (BUMD) Penerbitan Lembaran Negara oleh Kemenhum dan HAM Badan Layanan Umum Unit kerja kementerian /lembaga/pemda Keputusan Menkeu Menpan & Menkeu/Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai Kewenangan Akta Pendirian KPI Pusat / KPI Daerah Lembaga Penyiaran Lih. Badan hukum

Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; Pendaftaran 2 3 Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional 4 1 5 6 7 Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pembayaran biaya Fasilitasi Masa berlaku Pengawasan

Persyaratan Penggunaan OSS PP 24/2018, Pasal 20 Ayat (2) Sudah memiliki : • Memiliki Nomor Identitas yang sah OSS RI Online Single Submission (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA) • Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan) Pelaku Usaha -Perseorangan -Non Perseorangan • Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP)

Tahapan sebelum mengakses OSS RI Online Single Submission PELAKU USAHA NON PERSEORANGAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN NOTARIS KUMHAM – AHU Hal yang harus diketahui pelaku usaha non perseorangan : • Pelaku usaha dan Notaris sudah harus memahami ketentuan DNI dan KBLI dalam pembuatan akte pendirian perusahaan

Tahapan dalam proses pendaftaran kegiatan berusaha SELF DECLARATION * user-id ******* password * * * * Pelaku Usaha -Perseorangan -Non Perseorangan Pembuatan Dan Aktivasi Akun OSS Nomor Induk Berusaha Pelaku usaha mengisi: (NIB) • Data perusahaan • Data modal • Data Akta • Data Pengurus dan Pemegang Saham • Maksud dan Tujuan Kegiatan • Data Usaha

AKUN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN Bapak DAVID DIREKSI PT A AKUN a. n Bpk DAVID PT B AKUN a. n Bpk DAVID PT. . dst AKUN a. n Bpk DAVID 1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan “ Direktur dan/atau pemegang saham yang memiliki jabatan di beberapa perusahaan, KTP/Paspornya dapat digunakan untuk pembuatan akun OSS atas semua perusahaan tersebut” Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS 1 Registrasi di Situs www. oss. go. id 2 3 Aktivasi akun * * www. ******* user-id * Input NIK/Paspor Direksi dan data lainnya Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 Aktivasi melalui email perusahaan untuk mendapatkan user id dan password catatan : untuk pertama kali biasanya masuk ke folder spam Pengiriman User Id dan Password ******* password * * * * Pelaku usaha menerima User. ID dan Password melalui email yang telah didaftarkan/ diaktivasi

Pendaftaran Kegiatan Usaha Masuk ke Sistem OSS Login ke www. oss. go. id Akta Pengesahan/Pendirian DATA PERUSAHAAN • • • Nama Alamat Kantor/Kedudukan Email NPWP Telepon DATA AKTA • Daftar Akta yang dimiliki DATA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM DATA KEGIATAN: MAKSUD DAN TUJUAN Kelengkapan Data DATA PROYEK: • • • JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI; LOKASI USAHA; INVESTASI; KUESIONER LOKASI; DAN LAINNYA DATA AKTIVITAS KEPABEANAN: • • EKSPOR; IMPOR. NIB

Data Lokasi Usaha Alamat Usaha (Nama Jalan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi) Titik Lokasi (titik koordinat , Latitude, Longitude) Penentuan Komitmen perusahaan terhadap Izin Lokasi Apakah lokasi usaha dan/atau kegiatan Anda memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi di bawah ini (hanya pilih ‘Ya’ bila memenuhi): - Terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. - Telah mendapatkan Izin Lokasi. - Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan. - Diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. - Diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari: 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian; atau 2) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian. - Akan dipergunakan untuk Proyek Strategis Nasional.

Contoh Lembar NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundangan NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor*) dan Hak Akses Kepabeanan*) *) Bersifat optional, hanya bagi yang memerlukan NIB sebagaimana berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman disertai dengan Tanda Tangan Elektronik

NIB PP 24/2018, Pasal 26 NIB sebagaimana berlaku juga sebagai: NIB 1. TDP, Permendag 76/2018 2. API, Permendag 75/2018 3. AKSES KEPABEANAN, PMK. 71/2018 TDP API NIK

Ketentuan Usaha Mikro Jaminan Sosial Tidak wajib terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Izin Lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL. “Namun demikian” Apabila usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro diwajibkan memiliki UKLUPL, maka harus diatur dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan NIB • Perubahan Anggaran Dasar: – Perubahan NIB Karena Ada Perubahan Akta Pengesahan – Perubahannya dapat perubahan Profile Perusahaan, Permodalan, Pengurus dan Maksud/ Tujuan – Setiap Perubahan Akta akan di validasi ulang baik permodalannya maupun DNInya. • Perubahan Non Anggaran Dasar : – Perubahan NIB yang tidak ada kaitannya dengan Perubahan Akta Pengesahan – Biasanya karena memang ada kesalahan maupun Perluasan Usaha – Terdiri dari Perubahan Profile Perusahan, Nilai Investasi, Produk, Lokasi Usaha, Komitmen IO/ IOK, Akses Kepabeanan dan Perluasan Usaha baik industry maupun non industry. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

Pengembangan Usaha “disebut Perluasan” + + Sektor Industri 10 Ton 5 Ton 1 Ton Penambahan Kapasitas produksi dengan kode 5 digit KBLI dan lokasi proyek yang sama + hotel + Selain Sektor Industri Penambahan : 1. bidang usaha, 2. lokasi, dan/atau 3. kegiatan usaha

Data tambahan kegiatan (perluasan usaha) akan ditampilkan sebagai tambahan data di lampiran Izin Usaha yang telah diterbitkan sebelumnya. Untuk pengembangan usaha di bidang usaha yang berbeda dengan bidang usaha yang sebelumnya maka diterbitkan Izin Usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang barunya. SELAIN SEKTOR INDUSTRI Perlu diperhatikan “Apabila bidang dan/atau kegiatan usaha belum tercantum dalam Akta, maka terlebih dahulu dilakukan penambahan maksud dan tujuan dalam Akta perusahaan oleh notaris melalui sistem AHU Online”

IZIN USAHA Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk mulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/komitmen

KOMITMEN Adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional

Izin Usaha • Data Akta Pendirian/ Pengesahan • Kelengkapan Data NIB “Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha” Izin Usaha (belum Efektif) • Membuat pernyataa komitmen • Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB • Komitmen disetujui • Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB • termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan) Izin Usaha (Efektif) Sistem Online Single Submission Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan Amdal dan/atau rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung

2 PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA KANTOR PERTANAHAN JIKA PELAKU USAHA INGIN MENGGUNAKAN DAN MEMANFAATKAN LAHAN TERSEBUT BPN/ATR PUSAT MENGIRIMKAN IZIN LOKASI KEPADA BPN DAERAH SESUAI LOKASI OSS MENGIRIMKA N IZIN LOKASI YANG TELAH DITERBITKAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA BPN/ATR OSS MENGIRIMKA N IZIN LOKASI YANG TELAH DITERBITKAN 1 KANTOR PERTANAHAN DAERAH PEMDA PELAKU USAHA 3 KANTOR PERTANAHAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS (PALING LAMBAT 10 HARI) PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA: I Z I N LOKASI (Tanpa Komitmen) Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan

10 DALAM WAKTU PALING LAMA HARI, PELAKU USAHA MENYERAHKAN PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI KE BPN DAERAH 2 BPN/ATR PUSAT MENGIRIMKAN IZIN LOKASI KEPADA BPN DAERAH SESUAI LOKASI OSS MENGIRIMKA N IZIN LOKASI YANG TELAH DITERBITKAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA BPN/ATR DALAM WAKTU OSS MENGIRIMKA N IZIN LOKASI YANG TELAH DITERBITKAN 1 PELAKU USAHA 4 KANTOR PERTANAHAN DAERAH 3 PALING LAMA 10 HARI, BPN DAERAH MENGIRIMKAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEPADA PEMDA DALAM WAKTU PALING LAMA 2 HARI, PEMDA MENGIRIMKAN PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PEMDA PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA: I Z I N LOKASI (dengan komitmen) Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan

Tanah lokasi usaha / kegiatan : I Z I N LOKASI tanpa Komitmen 1. Terletak di lokasi yang sesuai dengan RDTR 2. Terletak di lokasi khusus seperti : kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas 3. Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang sudah memiliki izin lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha 4. Berasal dari otoritas/ badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut 5. Yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan 6. Yang diperlukan tidak lebih dari a. 25 ha untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian; b. 5 ha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau c. 1 ha untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian 7. Yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LINGKUNGAN Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 15 • Pengajuan Izin Lingkungan melalui OSS • Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 • Penyelsaian UKL-UPL: 15 hari kerja + 5 hari kerja jika ada revisi • Penyelesaian AMDAL adalah 115 hari

UKL-UPL KOMITMEN IZIN USAHA Izin Lingkungan 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL. 2) Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan. 3) Pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha. 4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS. 5) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan. 6) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS. 7) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

Dokumen Amdal 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal. 2) Penyusunan dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan. 3) Dokumen Amdal dilakukan melalui kegiatan: a) penyusunan Andal dan RKL-RPL; b)penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan c) keputusan kelayakan 4) Penyusunan Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan. 5) Jangka waktu, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KOMITMEN IZIN USAHA Izin Lingkungan Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

Pemenuhan Komitmen Izin (5) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan Andal Lalin Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 58 KETENTENTUAN IZIN LINGKUNGAN Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan Pelaku Usaha dalam memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan: a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun, penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. pembuangan air limbah ke laut; c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

KETENTENTUAN IZIN LINGKUNGAN Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam • kawasan ekonomi khusus • kawasan industry • kawasan perdagangan bebas • pelabuhan bebas. Menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan RKL-RPL rinci DISETUJUI PENGELOLA KAWASAN (Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri ) 5 9

Sumber: Permen PUPR No 19, 2018 Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung ( Permen PUPR no 19 Tahun 2018) SIMBG diatur dalam Permen PUPR no 19 tahun 2018, dengan tujuan : 1. sebagai pedoman bagi penyelenggara Bangunan Gedung dalam perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS 2. mewujudkan kemudahan perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS bagi pelaku usaha dalam rangka tertib administrasi dan teknis bangunan gedung Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi mengoperasikan SIMBG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) 6 0

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung Menyampaikan kelengkapan paling lama 5 Hari di SIMBG setelah IMB Terbit • • • Pengajuan IMB melalui OSS Sistem OSS menerbitkan IMB Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan IMB melalui SIMBG dlm waktu 30 hari Pemenuhan Komitmen IMB melalui SIMBG dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi kelengkapan berupa: 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Data pemilik bangunan gedung 3. Rencana teknis bangunan gedung Seluruh proses pengajuan pemenuhan IMB dlm SIMBG waktu 30 hari ) *Catatan Dalam hal IMB perlu Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018

KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 4. Pem. Da kabupaten/kota -> menyampaikan Surat Ket Rencana Kab/Kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS -> Surat keterangan itu menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha. Pelaku usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) melalui SIMBG

5. PEMBUATAN SLF Proses pembuatan SLF 1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG 2. Pelaku usaha memenuhi persyaratan a. gambar teknis bangunan gedung b. pernyataan pengawas/manager konstruksi bahwa gedung telah dibangun sesuai IMB dan laik fungsi c. Lampiran pendukung yang diperlukan 3. Pemeriksaan fungsi kelaikan gedung oleh profesi ahli gedung bersertifikat 4. Dibuat pernyataan keliakan gedung setelah pemeriksaan 5. Pemda melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan SLF melalui SIMBG 6. Jika lengkap Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan melalui SIMBG 7. OSS menerbitkan SLF paling lama tiga hari Sumber: Permen PUPR No 19, 2018

IMB sebagaimana tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung : Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional. Berada dalam : a. kawasan ekonomi khusus b. kawasan industry c. kawasan perdagangan bebas d. pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation). IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( I M B ) tanpa Komitmen

Sumber : Petunjuk teknis SIMBG PUPR

Sumber: Petunjuk teknis SIMBG PUPR

2. Pelaku Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki. 3. Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS. Pelaku usaha membayar kepada instansi yang telah di tentukan. Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 PEMBAYARAN Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS , pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan pembayaran ke OSS melakukan konfirmasi

CONTOH PRODUK PERIZINAN BERUSAHA IZIN USAHA

IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen

IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL Bentuk izin Operasional/Komersial: Standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisendi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin). Pelaku usaha harus menyelesaikan pemenuhan komitmen masing-masing izin/non-izin tersebut di masing-masing instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah (K/L/D) yang menerbitkannya

PROSEDUR: IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional • Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial; Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL Sistem OSS mengaktivasi Izin komersial/Operasional Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial

CONTOH PRODUK PERIZINAN BERUSAHA IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pengawasan wajib dilakukan Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah atas ü Pemenuhan komitmen ü Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran ü Usaha dan/ atau kegiatan “Pengawasan dan Sanksi(Tindakan) ” Dalam pengawasan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dapat mengambil tindakan berupa : 1. Peringatan 2. Penghentian sementara kegiatan berusaha 3. Pengenaan denda administrative 4. Pencabutan Perizinan Berusaha

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PP 24 Tahun 2018, Pasal 82 OSS RI Online Single Submission LEMBAGA OSS Tindakan hasil pengawasan disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

STANDAR KUALIFIKASI PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL ASPEK KELEMBAGAAN • Kinerja, Kewenangan, Integritas, Soliditas, • Kesinambungan (Sustainability), • Tanggung Gugat (Akuntabilitas), • Tanggung Jawab (Responsibility), ASPEK SARANA DAN PRASARANA Perka BKPM 6/2011 ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA • Otomasi Layanan, • Komposisi Ruangan, • Sarana Kerja, • Media Informasi • Kompetensi Penanaman Modal, • Kompetensi, Pengelolaan • Pengalaman, Pengelolaan Layanan

Tim Penilai Kualifikasi Dibentuk oleh Kepala BKPM Ketua Pejabat Eselon I BKPM yang membidangi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Anggota Wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya Tim Teknis Penilai Dibentuk oleh Ketua Tim Penilai: Diketuai oleh Pejabat Eselon II BKPM Anggota perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BKPM dan instansi terkait lainnya. Tim Teknis Penilai PTSP di bidang penanaman modal dalam melaksanakan sebagian tugas dapat dibantu pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber : Perka BKPM 6 /2011

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Kompetensi Penanaman Modal Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal Dasar Penilaian : Jumlah Sertifikat dikeluarkan oleh BKPM dan dinyatakan lulus. Objek penilaian : Kepala PTSP, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Kompetensi Pengelolaan Pengalaman SDM Spesialisasi SDM Komposisi SDM Penguasaan Bahasa Asing Dasar penilaian : Ijasah atau Sertifikat atau bukti kelulusan pendidikan formal/ nonformal di luar negeri Objek penilaian : Kepala PTSP, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Pengalaman Pengelolaan Layanan Pengalaman Penanaman Modal Pengalaman Layanan Penanaman Modal Periode penilaian : Dihitung paling lama sejak tahun 2009 Daftar perizinan dan nonperizinan, contoh : Izin Prinsip, Izin Usaha, TDP, IMB, SIUP, SITU, Izin reklame, HO/Izin Gangguan, Izin lokasi dan izin-izin lainnya terkait dengan penanaman modal

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Otomasi Layanan Otomasi Proses Layanan SPIPISE -> OSS Dasar penilaian : Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang terbitkan dengan sistem otomasi Catatan: SPIPISE harus sudah diimplementasi oleh PTSP pada tahun 2014

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Komposisi Ruangan Ruang Tunggu Ruang Help Desk Ruang Layanan (Front Office) Ruang Pemrosesan (Back Office) Ruang/Tempat Arsip “Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan”

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Ruang tunggu: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (Kursi, lampu ruangan, AC) 10 cukup memadai (Kursi, lampu ruangan, kipas angin) 5 kurang memadai (Kursi, lampu ruangan) 0 tidak ada Ruang Help Desk: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (kursi, meja, lampu, catatan konsultasi/pengaduan, AC) 10 cukup memadai (kursi, meja, lampu , catatan konsultasi/pengaduan, kipas angin) 5 kurang memadai (kursi, meja, lampu, catatan konsultasi/ pengaduan) 0 tidak ada ASPEK KELEMBAGAAN Ruang Layanan Front Office dan Back Office: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (kursi, meja, lampu ruangan, komputer, AC) 10 cukup memadai (kursi, meja, lampu ruangan, komputer, kipas angin) 5 kurang memadai (kursi, meja, lampu ruangan, buku pendaftaran) 0 tidak ada Ruang tunggu: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (ruangan, lemari arsip, lampu ruangan, AC/kipas angin) 10 cukup memadai (ruangan, lemari arsip, lampu ruangan) 5 kurang memadai (ruangan, lemari arsip) 0 tidak ada

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Sarana Kerja Komputer Jaringan Internet Telepon / Faksimil Mesin Pengganda Dokumen Printer “Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan”

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Komputer: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (min ada 1 Komputer di FO, 2 Komputer di BO) 10 cukup memadai (ada 1 Komputer di FO, 1 Komputer di BO) 5 kurang memadai (ada 1 Komputer di BO) 0 tidak ada Komputer bisa berupa Desktop atau Laptop Jaringan Internet: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (kecepatan >1, 5 Mbps ) 10 cukup memadai (kecepatan 1 s/d 1, 5 Mbps ) 5 kurang memadai (kecepatan <1 Mbps) 0 tidak ada Jaringan Internet bisa berupa Jaringan LAN atau berdiri sendiri ASPEK KELEMBAGAAN Telepon / Faksimil: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai ( >1 Telep yang juga berfungsi sebagai fax) 10 cukup memadai (1 Telep yang juga berfungsi sebagai fax) 5 kurang memadai (> 1 Telep tanpa fungsi sebagai fax) 0 tidak ada Telepon/Fax terhubung dengan jaringan telepon Mesin Pengadaan Dokumen: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (>=1 mesin foto copy dan/atau >=1 scanner menyatu dengan printer) 10 cukup memadai (1 mesin foto copy) 5 kurang memadai (1 scanner yang menyatu dengan printer) 0 tidak ada Printer: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (minimal ada 1 Printer di FO, 2 Printer di BO) 10 cukup memadai (ada 1 Printer di FO, 1 Printer di BO) 5 kurang memadai (ada 1 Printer di BO) 0 tidak ada

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Media Informasi Tanda Arah Lokasi Kantor Papan Nama Kantor Petunjuk (Panduan) Layanan Leaflet/Brosur Jenis Layanan Tanda Arah Lokasi, Papan Nama Kantor, Petunjuk Layanan : “permanen diartikan tidak dapat dipindah-pindah” Leafet/Brosure Jenis Layanan : “Dibuktikan dengan dokumen fisik “

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Tanda Arah Lokasi kantor: Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat tanda arah lokasi permanen di public area dan jalan protokol) 15 cukup tersedia (terdapat tanda arah lokasi permanen di public area atau jalan protokol) 10 kurang tersedia (terdapat tanda arah lokasi tidak permanen di public area atau jalan protokol) 0 tidak ada Papan Nama Kantor: Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat papan nama permanen dan jelas (nama kantor dan alamat)) 15 cukup tersedia (terdapat papan nama permanen) 10 kurang tersedia (terdapat papan nama tidak permanen) 0 tidak ada ASPEK KELEMBAGAAN Pentunjuk (Panduan) Layanan: Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan dan alur proses pelayanan bersifat permanen) 15 cukup tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan atau alur proses pelayanan bersifat permanen) 10 kurang tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan dan/atau alur proses pelayanan bersifat tidak permanen) 0 tidak ada Leaflet/Brosur Jenis Layanan: Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur untuk semua jenis layanan) 15 cukup tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur untuk sebagian jenis layanan) 10 kurang tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (tanpa SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur) 0 tidak ada

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Kinerja Metode Antrian Kemampuan Pelayanan Pembiayaan Layanan Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Metode Antrian: Diberikan skala penilaian sbb: 20 memiliki (seluruh jenis pelayanan secara elektronik) 10 cukup (sebagian jenis pelayanan secara elektronik) 5 kurang (secara manual) 0 tidak ada sarana berfungsi/dapat berjalan Pembiayaan Layanan : Retribusi (biaya) dilihat berdasarkan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ditetapkan melalui peraturan daerah Contoh: berdasarkan Perda dari 20 izin yang dilimpahkan hanya 10 yang bebas biaya. Sehingga didapat 10/20 atau 50% dengan nilai 24 Informasi jumlah izin didapat dari hasil wawancara dengan pejabat bagian hukum sekda

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Perhitungan Indikator (lanjutan) : Kemampuan Pelayanan : Standar Waktu Layanan perizinan dan nonperizinan dilihat berdasarkan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan ditetapkan kepada PTSP yang bersangkutan Perhitungan berdasarkan kesesuaiaan antara standar waktu layanan (sesuai SOP) dengan jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dalam 2 (dua) bulan terakhir. Contoh : Jumlah 2 jenis perizinan yang diterbitkan dalam dua bulan terakhir 100 dan 80. Yang memenuhi standar waktu layanan 80 dan 60. sehingga mendapat hasil rata-rata per bulan : (80/100 + 60/80)/2 = 77% sehingga didapatkan nilai 32

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Kewenangan Kapasitas PTSP Legalitas PTSP Kapabilitas PTSP Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Kapasitas PTSP: Seluruh jenis izin yang dilayani terkait dengan Penanaman Modal Catatan : Informasi awal pendataan jumlah izin dapat dilakukan berdasarkan wawancara dengan pejabat bagian hukum Sekda

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Legalitas PTSP: Dasar Pelimpahan Kewenangan dapat berupa Perda, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan kebijakan daerah Legalitas PTSP diartikan Legalitas Layanan terhadap Seluruh jenis izin yang terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU Kapabilitas PTSP: Jumlah perhitungan persentase jenis perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala PTSP dihitung berdasarkan Seluruh jenis izin yang ditandatangani oleh Kepala PTSP terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Integritas Standard Operating Procedures Komunikasi Birokrasi Kesesuaian dengan SOP Pusat Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Standar Operational Procedures: Definisi SOP adalah minimal diatur tata urutan proses perizinan dan lama proses Komunikasi Birokrasi: berupa media cetak atau elektronik Kesesuaian dengan SOP Pusat: Seluruh jenis izin yang ditandatangani oleh Kepala PTSP terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Kesinambungan (Sustainability) Pengakuan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penjaringan Umpan Balik Eksternal Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Pengakuan Kualitas kepuasan masyarakat: Penjaringan Umpan Balik Eksternal: Berdasarkan hasil survey minimal 1 tahun terakhir (Ketentuan mengikuti kebijakan dari Kemen. PAN & RB) Dibuktikan dengan dokumen fisik dengan mempehatikan akumulasi masa berlaku yang telah ditetapkan Contoh : Sertifikat ISO 9001: 2008

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Tanggung Jawab (Responsibility) Help Desk Mekanisme Penanganan Pengaduan Formulir Pengaduan Kotak Saran Deadline Jawaban Pengaduan Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Help Desk: Diberikan skala penilaian sbb: 20 cepat tanggap (ada petugas yang stand by) 10 kurang tanggap (petugas tidak stand by) 0 tidak ada Formulir Pengaduan: Dibuktikan dengan dokumen fisik Kotak Saran: Mekanisme Penanganan Pengaduan: Diberikan skala penilaian sbb: 20 tersedia (ada tata cara proses pengaduan dan ada petugas stand by ) 10 kurang tersedia (ada tata cara proses pengaduan namun petugas tidak stand by) 0 tidak ada Dibuktikan dengan foto Deadline Jawaban Pengaduan: Dibuktikan dengan terdapat ketentuan tertulis

ASPEK SDM ASPEK SARPRAS ASPEK KELEMBAGAAN Indikator Penilaian Tanggung Gugat (Akuntabilitas) Fungsi PTSP Dasar Hukum Lembaga PTSP Perhitungan Indikator mengikuti sbb : Fungsi PTSP: Diberikan skala penilaian : 70 menjalankan (fungsi pelayanan dengan >3 fungsi penanaman modal lainnya) 50 menjalankan (fungsi pelayanan dengan 2 fungsi penanaman modal lainnya) 30 menjalankan (fungsi pelayanan dengan 1 fungsi penanaman modal lainnya) 10 belum menyatu (fungsi pelayanan) Fungsi utama penanaman modal lainnya (pengendalian, perancanaan, promosi) Dasar Hukum lembaga PTSP: Dibuktikan dengan dokumen fisik

+ INDIKATOR PENILAIAN TAMBAHAN Inovasi Kuantitas Inovasi Kualitas Inovasi Kuantitas Inovasi: Dihitung berdasarkan jumlah jenis inovasi pelayanan dalam bidang/lingkup yang berbeda satu sama lain, terkait dengan penanaman modal Contoh : SMS Gate Way, Pelayanan Izin Keliling, Sistem Tracking, Pengurangan biaya retribusi bila izin terlambat dikeluarkan Kualitas Inovasi: Kualitas Inovasi diartikan sebagai tingkat daya dukung inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang prima Prinsip pelayanan prima : kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum

Diagram Penilaian Nilai 0 - 59 (belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar) Self Assesment*) oleh DPMPTSP Provinsi dan Kab/Kota Pedoman dan Lembar Penilaian Nilai 60 – 100 (sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar) Verifikasi hasil self assesment Bintang 2 (Nilai 70 – 79) Bintang 1 (Nilai 60 – 69) Lembar Verifikasi Penilaian Mandiri Penetapan Peringkat Kualifikasi Sumber : Perka BKPM 6 /2011 Cat: *) Bintang 4 (Nilai 90 - 100) Bintang 3 (Nilai 80 – 89) Tim Penilai Bintang 1 Belum Terkualifikasi Bintang 2 Belum Terkualifikasi (Nilai 0 – 59) Bintang 3 Bintang 4 Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM atau PDKPM dapat melakukan kembali penilaian mandiri (self assesment) dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM. 96

Investment Award Kepala BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Pasal 16 ayat 3) Penetapan Kualifikasi Perpres 97 / 2014 Penilaian Hasil kualifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM (Pasal 7 ayat 11) Self Assessment Perka BKPM 6 /2011 PTSP KPBPB DPMPTS P Provinsi DPMPTS P Kabupat en/ Kota PTSP KEK

THANK YOU TERIMA KASIH Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t. +62 21 525 2008 f. +62 21 525 4945 e. info@bkpm. go. id www. bkpm. go. id