Pergadaian Syariah Bahan Ajar Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagian 1 MATERI POKOK SUB MATERI POKOK Teori Rahn, Rahn Tasjily Pengertian Rahn dan Rahn Tasjily Sejarah Rahn Hikmah disyaratkannya Rahn Akad Transaksi Rahn Rukun dan Syarat Rahn Hak dan Kewajiban transaktor Akad perjanjian transaksi rahn Pemanfaatan marhun dan berakhirnya akad rahn Eksekusi marhun Perbedaan akad Rahn dan gadai konvensional Potensi sengketa Pergadaian Syariah

PENGERTIAN Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sumber KHES Pasal 20 Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin; Sumber Fatwa DSN MUI no. 68 Tahun 2008

Sejarah Gadai di Masa Rasulullah Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma : . ﺍﻟ ﻯ ﺍﻟ ﺍﻯ ﻭ ﺍﺍ ﻯ “ Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju perangnya. ” ü ilustrasi Harga komoditas gandum saat ini sekitar Rp 5. 986 per kg, jika disetarakan dengan nilai sekarang gandum yang dipinjam oleh Rasulullah setara dengan nilai Rp 32. 324. 400 Dalam ash shahiihain telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasaq gandum (setara dengan 5. 400 kg gandum). Rasulullah meminjam gandum untuk makan keluarganya. Sumber : Abu Ja’far Muhamad bin Jarir Ath Thabari, Tafsir Ath Thabari, 2009 Syaikh Shaffyurahman Al Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, 2006

Sejarah Pergadaian di Indonesia Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian 1811 1746 Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai Perubahan Badan hukum dari “PN” ke “PERJAN” Perubahan Badan Hukum menjadi “JAWATAN” 1928 1901 Pegadaian Negara pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901 berdiri Unit Layanan Gadai Pegadaian berprinsip Syariah 2003 1969 1961 Perubahan Badan Hukum dari “JAWATAN” ke “PN” 1990 Perubahan Badan hukum dari “PERJAN” ke “PERUM” 2012 Perubahan Badan hukum dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 5

Sejarah Gadai di Dunia CHINA Di China, toko gadai sudah ada sejak 2000 -3000 tahun yang lalu. Usaha ini sangat diawasi dengan ketat, sehingga sangat mustahil melakukan tipuan atau pembohongan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu tiga tahun untuk menebus properti mereka, dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun. YUNANI DAN ROMAWI Yunani dan Romawi dianggap sebagai pencetus sistem gadai modern. Di Romawi, mereka memiliki aturan/ sistem gadai sendiri (Roman's Law) seperti pegawai di toko pegadaian harus memakai seragam, furnitur khusus, dilarang melakukan perjanjian, dan sebagainya. Kaisar Augustus mengkonversi harta rampasan perang atau harta dari penjahat menjadi harta negara dengan sistem gadai Roman's Law. Harta negara ini kemudian boleh dipinjamkan kepada rakyat, tanpa bunga. EROPA ABAD PERTENGAHAN Di Italia, sistem perjanjian mulai diterapkan dan sudah umum di seantero Eropa. Hal ini dikarenakan tuntutan uskup-uskup Italia untuk meminjamkan uang kepada orang miskin. Pada suatu keadaan, keuntungan bisa diperolah dari nilai perjanjian yang ada. Tahun 1198, hal serupa juga diterapkan di Bavaria. Dari berbagai sumber 6

Hikmah Disyaratkannya Gadai memberi perlindungan baik terhadap orang yang diberi pinjaman dengan ada larangan menarik manfaat atas dasar pinjaman tersebut, juga perlindungan terhadap pemberi pinjaman dengan adanya perintah pembukuan dan penahanan jaminan. Gadai tidak sekedar jaminan hutang seseorang akan dikembalikan dengan adanya barang berharga yang ditahan penerima gadai, tetapi ada nilai sosial yang sangat luhur yaitu menolong orang yang sedang membutuhkan dana kontan. Gadai sebagai salah satu transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, ia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.

Hikmah Disyaratkannya Gadai Silaturahim terjaga Dipercaya orang lain • Berhutang sebaiknya dengan jaminan • “Banyak terjadi putus silaturahmi karena hutang piutang” • Gelar Nabi Muhammad “ AL-AMIN” • “Jadilah Orang yang dapat dipercaya Harga diri terjaga • 1. Terpuji dimata orang yang memberi pinjaman (karena memiliki HARTA) • 2. Memotifasi diri untuk membayar (menebus Barang Jaminan) Terhindar Dari Azab (Hutang dibayar dengan Jaminan) • 1. Ruh masih tergantung : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda : Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi • 2. Mati Syahid (tertunda masuk surga): Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al‘Ash Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya, kecuali utang[7] Transaksi Pilihan Allah • 1. Surat Al Baqarah Ayat 283 • 2. Dicontohkan Nabi • 3. Di Jelaskan oleh Ulama (Fatwa MUI)

Rukun Rahn menurut jumhur ulama 1. Sighat (lafadz ijab dan qabul) 2. Orang yang berakad (rahin dan murtahin) 3. Harta (marhun) 4. Utang (marhun Bih) Aktivitas saat akad Akad RAHN Rahin (nasabah) menyerahkan barang (marhun) Menerima & menyimpan barang jaminan (marhun) Menerima uang da pinjaman (marhun bih) Menyerahkan da Uang Pinjaman (Marhun Bih) Rukun Rahn menurut KHES Pasal 373 1. Murtahin 2. Rahin 3. Marhun 4. Marhun Bih (utang) 5. Akad

Hak dan Kewajiban “Transaksi” Rahn Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Sumber : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN

Contoh Surat Bukti Rahn di Pegadaian

Hak dan Kewajiban “Transaksi” Rahn Rahin dapat meminta penundaan lelang sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MURTAHIN. Rahin berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil lelang (apabila ada) selama 12 bulan, jika tidak diambil lebih dari 12 bulan, disepakati menjadi dana sedekah. Rahin berhak mendapat penggantian atas kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeur) yang ditetapkan pemerintah. . RAHIN berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari Marhun Bih, Mu’nah dan biaya proses lelang (jika ada). Membayar jasa penitipan, apabila marhun bih telah dilunasi, namun rahin belum mengambil marhun 10 hari setelah tanggal pelunasan Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban kepadda MURTAHIN , maka RAHIN wajib membayar kekurangan tersebut. Apabila RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN atapun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

Akad Perjanjian Transaksi Rahn akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain ) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (albai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah ) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai; Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: qardh, rahn, dan ijarah. KHEI tahun 2008 Pasal 373 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008

Pemanfaatan Marhun dan Berakhirnya Akad Rahn Pemanfaatan Marhun Berakhirnya Akad Rahn AKAD RAHN : Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun Akad Rahn berakhir jika dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn AKAD RAHN TASJILY Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily 1. Rahin membayar kewajibannya kepada murtahin 2. Murtahin menyerahkan marhun kepada rahin 3. Marhun dilelang/dijual 4. Keputusan Pengadilan

Eksekusi Marhun Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn Penjualan Marhun 1. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. 2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah; Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

Eksekusi Marhun KHEI tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 § Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. § Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. § Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah. § Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. § Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. § Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. § Jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi

Perbedaan Akad Rahn dengan Gadai Konvensional Aspek Gadai Syariah Gadai Konvensional Landasan Hukum Al Quran, Hadist, Ijtihad Ulama, POJK, KHEI KUH Perdata Motif transaksi Tujuan tolong menolong Tujuan bisnis Cara memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan barang jaminan, Dihitung dari uang pinjaman Bentuk Jaminan Barang tetap dan barang bergerak Barang bergerak

Potensi Sengketa Barang jaminan diperoleh dari hasil kejahatan Barang jaminan palsu Sengketa terkait status kepemilikan barang jaminan Sengketa antara lembaga dengan nasabah Hilangnya barang jaminan Eksekusi barang jaminan

Bagian 2 MATERI POKOK SUB MATERI POKOK Maksud dan Tujuan Pergadaian Syariah Dasar Hukum dari Al. Quran dan Hadist Fatwa DSN MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn Fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2008 tentang Rahn Emas Fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn Dasar Hukum Positif Indonesia untuk Pergadaian Syariah Fungsi dan Peran Pergadaian Syariah

Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Pasal 3 Ayat 3 Pasal 3 Ayat 2 Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa keuangan lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Kegiatan Usaha Utama Kegiatan Usaha Lainnya a. b. c. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu adi. a. Jasa Transfer uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman; b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan. 20

Dasar Hukum dari Al-Quran dan Hadist … ﻥ ﻧ ﻯ ﻭﺍ ﺍﺍ ﻭ Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. . . " Landasan Syariah – Quran Surat Al Baqarah : 283

Dasar Hukum dari Al-Quran dan Hadist Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ، ﻻ ﺍﻟ ﺍ ﺍ . "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. " Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa`i, ، ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍﻟ ﺓ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki. dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. " Pendapat Ulama Malikiyah Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya dengan syarat ü Hutang disebabkan karena jual beli. ü Pihak Murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhun adalah untuknya ü Jangka waktu untuk mengambil manfaat yang disyaratkan harus ditentukan

Dasar Hukum dari Al-Quran dan Hadist Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ، ﻻ ﺍﻟ ﺍ ﺍ . "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. " Pendapat Ulama Hanafiyah Apabila marhun tidak dimanfaatkan oleh murtahin, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya pemeliharaan Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua pihak Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa`i, ، ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍﻟ ﺓ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki. dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. " Menurut Sayyid Sabiq Memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun atas seizin rahin, memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti qiradh (akad antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan) Kecuali jika barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya

Dasar Hukum dari Al-Quran dan Hadist Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ، ﻻ ﺍﻟ ﺍ ﺍ . "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. " Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa`i, ، ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍﻟ ﺓ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki. dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. " Pendapat Ulama Syafi’iyah ü Yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. ü Marhun hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin, sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin ü Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai

Ringkasan Isi Fatwa DSN MUI No. 25 Jaminan • Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi Kepemilikan • Marhun & manfaatnya tetap menjadi milik rahin • Marhun tidak boleh dimanfaatkan murtahin kecuali seizin rahin Pemeliharaan & Penyimpanan • Menjadi kewajiban rahin (namun dapat dilakukan oleh murtahin) • Biaya pemeliharaan menjadi kewajiban rahin Biaya Pemeliharaan • Tidak boleh berdasarkan pinjaman Penjualan Marhun • murtahin wajib memperingatkan rahin Bila jatuh tempo, • marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syariah Jika rahin tidak dapat melunasi hutang, • Hasil penjualan marhun untuk menutupi : Hutang, biaya pemeliharaan & biaya penjualan • Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuranggannya menjadi kewajiban rahin

Ringkasan Isi Fatwa DSN MUI No. 26 Landasan • Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn • (lihat Fatwa DSN MUI no. 25) Ongkos & Biaya penyimpanan • Ditanggung oleh penggadai • Besarnya didasrkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan Akad pengenaan biaya penyimpanan • Berdasarkan akad ijarah

Ringkasan Isi Fatwa DSN MUI No. 68 Bukti kepemilikan • Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin Status kepemilikan & wanprestasi • Penyimpanan bukti kepemilikan tidak memindahkan kepemilikan barang • Marhun dapat dieksekusi melalui lelang atau dijual jika rahin wanprestasi Wewenang eksekusi • Rahin memberikan wewenang eksekusi barang kepada murtahin Pemanfaatan barang oleh rahin • Harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan Biaya pemeliharaan • Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (berupa bukti sah kepemilikan/sertifikat) yang ditanggung rahin • Besarnya biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman • Didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah • Biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung rahin

Ringkasan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 akad rahn dibolehkan atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah), akad amanah RAHN sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai peminjaman uang (akad qardh), jual-beli (al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai akad amanah ujrah mu’nah (jasa pemeliharaan/penjag aan) marhun keuntungan (al-ribh) jual-beli bagi hasil atas usaha Pendapatan yang diperoleh murtahin Fatwa DSN MUI no. 92 Tahun 2014

LANDASAN HUKUM POSITIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK. 05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, wajib: a. mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan usaha konvensional; dan b. menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

LANDASAN HUKUM POSITIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK. 05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN 1. Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS. 2. DPS wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 3. Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan DPS dapat pula dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. DPS dapat diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Pergadaian secara bersama-sama. 5. DPS mempunyai tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah. 6. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat paling sedikit dilakukan terhadap: a. kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian; b. pedoman operasional dan produk yang dipasarkan; dan c. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran.

Peran dan Fungsi Pegadaian 31

Bagian 3 MATERI POKOK SUB MATERI POKOK Istilah Di Pergadaian Syariah Petugas Pergadaian Syariah Rahin Proses Bisnis Rahn (Pergadaian Syariah) Proses penilaian marhun Proses menentukan nilai pinjaman Proses Pemberian Pinjaman Rahn Proses pemberian uang pinjaman Proses penyimpanan marhun Pelunasan Rahn Proses pelunasan Rahn (Pergadaian Syariah) dan Pengambilan Barang Jaminan Proses Perpanjangan Rahn Proses Lelang Rahn dan proses pembayaran uang kelebihan Tata cara Lelang Pegadaian Syariah Produk Pergadaian Syariah (jenis produk) Ragam Produk Pegadaian Syariah

Istilah, Petugas dan Rahin Di Pegadaian Syariah Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tetap dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Mu’nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun milik rahin yang disimpan oleh murtahin sebagai jaminan pinjaman; Rahin adalah nasabah, yang menerima uang pinjaman dari transaksi rahn dan menyerahkan barang sebagai jaminan Murtahin adalah PT PEGADAIAN (Persero) yang memberikan pinjaman dan menerima marhun Marhun adalah barang jaminan Marhun bih adalah uang pinjaman Kuasa Pemutus Taksiran adalah pejabat Pegadaian yang bertugas menetapkan nilai taksiran marhun dan menetapkan pinjaman Penaksir adalah karyawan Pegadaian yang bertugas menentukan nilai barang jaminan. Outlet adalah Kantor Cabang dan/atau Unit Pelayanan Cabang Pegadaian yang memberikan layanan Pegadaian Syariah SBR adalah Surat Bukti Rahn, formulir akad Rahn yang disepakati antara Rahin dan Murtahin RAHN adalah nama layanan pemberian pinjaman dengan akad Rahn yang diberikan Pegadaian kepada rahin

Proses Bisnis Rahn (Pegadaian Syariah) Rahin Datang ke loket Penaksir Marhun BPd Menaksir Marhun SBR asli Uang Pengelola Marhun SBR Isi FPP Marhun & bukti pendukung Kasir Siapkan pembayaran Cetak SBR Akad Distribusi marhun & SBR dwi Marhun BPd Arsipkan Pengelolaan Marhun

Alur Proses Pelunasan Pegadaian RAHN Rahin Datang ke loket Kasir Pengelola Marhun Cek & hitung Kitir SBR Struk Uang Proses & cetak struk Ambil Marhun Struk Distribusi Serahkan marhun Input di sistem SBR KTP Badan SBR Marhun Struk Arsipkan struk & kitir

Alur Proses Gadai Ulang Pegadaian RAHN Rahin Kasir Datang ke loket Pengelola Marhun Penaksir Marhun SBR/Struk KTP Cek & hitung Struk Ambil Marhun Uang Taksir Ulang Proses & cetak struk Serahkan marhun Struk Distribusi Akad Simpan Marhun

Alur Proses Lelang Pegadaian RAHN

Alur Proses Pengambilan Uang kelebihan Rahin Datang ke loket Kasir SBR KTP Cek & hitung Uang Proses & cetak struk Struk Distribusi Badan SBR

Struktur Produk ü Pinjaman mulai Rp 50. 000 ü Plafon Pinjaman 92% - 95% x taksiran ü Jangka waktu 4 (empat) bulan ü Biaya yang dikenakan kepada nasabah : § Biaya admin Rp 2. 000 – Rp 100. 000 § Biaya pemeliharaan marhun per 10 hari dihitung dari nilai (taksiran) marhun dengan tarif 0, 45%-0, 71% x taksiran Persyaratan üFotocopy KTP/SIM/Passport üMenyerahkan jaminan berupa barang bergerak üMenyerahkan BPKB & STNK asli (khusus kendaraan) üMenandatangani Surat Bukti Rahn Proses Pemberian Pinjaman Nasabah Mengisi formulir & menyerahkan agunan (marhun) Pegadaian (Penaksir) Menaksir Marhun & menghitung Pinjaman Nasabah Penaksir/KPT Akad & menandatangani Surat Bukti Rahn Nasabah Menerima Uang Pinjaman Tunai atau via bank Pegadaian Menyimpan & Memelihara Marhun

1 Fleksi Mu’nah Marhun sekitar 0, 1% dari nilai taksiran barang per hari Diskon ongkos titip untuk pinjaman di bawah plafon tertinggi 2 3 Target masyarakat yang membutuhkan pinjaman lebih tinggi dan waktu pengembalian pinjaman lebih cepat (kurang dari dua bulan) Fleksi plafon Plafon pinjaman 96%, 94% atau 93% dari taksiran barang Uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan Fleksi pembayaran Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman Fleksi biaya Bebas biaya administrasi Fleksi Pencairan Tema Program Pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian Fleksi jangka waktu Jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, minimal 5 hari 4 5 6

RAHN FLEKSI Gadai tanggal 1 Akad 30 hari Ditebus tanggal 8 Taksiran : 1, 000 Marhun Bih : 960, 000 1 5 6 7 8 Munah minimal : 5, 000 8, 000 (munah) + 960, 000 (marhun bih) = 968, 000 (jumlah bayar) Pilihan jangka waktu 10, 30 dan 60 hari tarif per hari : ± 0, 1% x taksiran Plafon pinjaman s. d. 96% x taksiran Bebas biaya administrasi Minimal masa penyimpanan : 5 hari

Pegawai Tetap Pengusaha Mikro Karyawan tetap Masa Kerja minimal 2 tahun Usia min. 21 tahun, √ √ - Usia saat jatuh tempo Maksimal 70 tahun √ √ Kendaraan digunakan di wilayah pemohon √ √ Memiliki usaha produktif yg sah & berjalan min. 1 tahun - √ Memiliki Tempat Tinggal tetap - √ Persyaratan Struktur Produk ü Jaminan berupa kendaraan, yang disimpan di Pegadaian BPKB asli ü Pinjaman mulai Rp 3 juta – Rp 450 juta ü Uang Muka motor 10%, Mobil 20 % ü Mu’nah : 0. 9% x harga kendaraan x jangka waktu ü Biaya proses • Biaya admin Motor : Rp 70. 000 • Biaya admin Mobil : Rp 200. 000 • Biaya notaris dan asuransi ü Jangka waktu • Motor : 12, 18, 24, 36 bulan • Mobil : 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan ü Untuk pembelian baru dan second • Mobil : usia mobil + akad = 10 tahun • Motor : usia motor + akad = 6 tahun ü Pembayaran angsuran bulanan Proses Pemberian Pinjaman Nasabah Mengisi formulir & menyerahkan Dokumen Analis Pegadaian Melakukan survey kelayakan pinjaman Nasabah & Pegadaian Menandatangani akad Nasabah Menerima Uang Pinjaman Pegadaian Menyimpan & Memelihara Marhun BPKB 42

Struktur Produk ü Pinjaman mulai Rp 1 juta – Rp 500 juta ü Plafon 95% x taksiran ü Jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan ü Biaya yang dikenakan kepada nasabah : § Biaya admin Rp 70. 000 § Biaya pemeliharaan marhun per bulan 0. 95% dari taksiran Persyaratan üFotocopy KTP/SIM/Passport üMenyerahkan jaminan berupa emas üMenandatangani Akad Proses Pemberian Pinjaman Nasabah Mengisi formulir & menyerahkan agunan (marhun) Pegadaian (Penaksir) Menaksir Marhun & menghitung Pinjaman Nasabah Penaksir/KPT Akad & menandatangani Surat Bukti Rahn Nasabah Menerima Uang Pinjaman Tunai atau via bank Pegadaian Menyimpan & Memelihara Marhun 43

Persyaratan Memiliki usaha produktif yg sah & berjalan min. 1 tahun Memiliki Tempat Tinggal tetap Memiliki kendaraan mobil plat kuning max 10 thn terakhir Memiliki kendaraan motor/mobil plat hitam max 15 thn Dokumen Copy KTP Copy Surat Keterangan Usaha Copy Rekening Tagihan Telepon/ listrik/ PBB terakhir Asli BPKB Struktur Produk ü Jaminan berupa kendaraan, yang disimpan di Pegadaian BPKB asli ü Pinjaman mulai Rp 1 juta – Rp 200 juta ü Mu’nah : 0. 7% x harga kendaraan x jangka waktu ü Biaya administrasi • Motor : Rp 70. 000 • Mobil : Rp 200. 000 • Biaya notaris + kafalah ü Jangka waktu : 12, 18, 24, 36 bulan ü Pembayaran angsuran bulanan Proses Pemberian Pinjaman Nasabah Mengisi formulir & menyerahkan Dokumen Analis Pegadaian Melakukan survey kelayakan usaha Peraturan Direksi No. 10/BISNIS I/2015 Nasabah & Pegadaian Menandatangani akad Nasabah Menerima Uang Pinjaman Pegadaian Menyimpan & Memelihara Marhun BPKB 44

Persyaratan ü Menyerahkan copy KTP/SIM/Passport; ü Menyerahkan jaminan berupa - Emas minimal setara nilai Rp 7 juta - bukti asli Setoran Awal BPIH , SPPH, Buku Tabungan Struktur Produk ü Uang Pinjaman sebesar biaya pendaftaran haji (Rp 25 juta) ü Jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan ü Pembayaran angsuran bulanan ü Biaya yang dikenakan kepada nasabah : § Biaya admin Rp 270. 000 + kafalah § Biaya pembukaan tabungan Rp 500 ribu § Biaya pemeliharaan marhun per bulan 0. 95% x nilai (taksiran) marhun Proses Pemberian Pinjaman Nasabah Mengisi formulir & menyerahkan agunan (marhun) Pegadaian (Penaksir) Menaksir Marhun & menghitung Pinjaman Nasabah Penaksir/KPT Menandatangani Akad * Nasabah Membuka tabungan haji & mendaftar Haji v Uang pinjaman diserahkan Pembukaan tabungan & pendaftaran haji dilakukan sendiri oleh nasabah ke BPSBPIH guna pembukaan tabungan haji Pegadaian Menyimpan & memelihara Emas & SA BPIH 45

Terima Kasih