PERENCANAAN PENGADAAN Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Perlem

PERENCANAAN PENGADAAN Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Perlem No 7 Tahun 2018 1

BIODATA NARASUMBER Nama Tempat/Tanggal lahir Unit Kerja Jabatan Nomor Telepon / HP E-mail No. Sertifikat Trainer PBJ Pendidikan formal : D. N. K. Widnyana Maya, ST. , MT. : Bangli, 24 Nopember 1971 : Setda Kabupaten Bangli. : Kasubag Pelaksanaan PBJ, Bagian PBJ Setda Kab. Bangli. : 081 338 785675 : widnyanamaya@gmail. com : INT. 349 - A 101 – 0611 : S 1 Jurusan Teknik Sipil/Universitas. Udayana : S 2 Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi/Universitas Udayana. : Keahlian dalam PBJ 1. Narasumber PBJ LKPP. 2. Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP. 3. Narasumber Jafung PBJ LKPP. 4. Narasumber Jasa Konstruksi. Lembaga Mengajar PBJ : 1. Badan Diklat Provinsi Bali. 2. Pusbin Pembinaan Konstruksi Kemen PU – Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah, Dinas PU Prov. Bali. 3. Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Kementerian Agama RI. 4. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 5. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN). 6. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P 3 i). 7. Lembaga Kajian Indonesia (LKI). 8. Lembaga Kajian dan Pelatihan Manajemen (LKPM). 9. Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas). 10. Lembaga Pelatihan Nasional (LPN). 11. PKN STAN 12. Fak. Teknik Unhi. 13. LMKIP 14. Pusdiklat PU Wil IV Papua. 15. LPMP 2

3. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L 4)/Perpanjangan No. 071005067569841 oleh LKPP, tertanggal 8 Juni 2015 4. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -A 101 -0611, tanggal 6 – 10 Juni 2011 5. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -B 105 -0911, tanggal 21 -22 September 2011 6. Sertifikat Simposium Nasional PBJ ke VI, tanggal 29 - 30 Nopember 2011 7. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -B 107 -1211, tanggal 7 – 8 Desember 2011 8. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 21 September 2012 9. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 30 Juni 2013 10. Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 4 Oktober 2013. 11. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Bagi instruktur Jabatan Fungsional Ahli PBJ LKPP, 25 Oktober 2013 12. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 6 Nopember 2013 13. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU, 12 Nopember 2013 14. Sertifikat Lokakarya Strategi Pengembangan dan Pembinaan Pelatihan PBJ LKPP, 9 Mei 2014 15. Lokakarya Penyamaan Persepsi Permasalahan Hukum PBJ LKPP, 14 Mei 2014 16. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU terkait pemberlakuan ketentuan Permen PU 14/PRT/2013 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan 3

Sertifikat Keahlian (lanjutan) : 18. Sertifikat Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) No. 04/050/229/P. II. I/31/2015, Badan Diklat Kemendagri, 2 April 2015. 19. Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Pembangunan Tingkat Muda, No. 324/Pusbindiklatren-P 3 KM-UH/SKP-Muda-XVII/VI/2016, Pusbindiklatren Bappenas RI – P 3 KMP Universitas Hasinuddin, 2 Mei – 4 Juni 2016. 20. Sertifikat Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan PBJ Pemerintah Sesuai Perpres 16 Tahun 2018, LKPP 8 – 9 Mei 2018. 21. Sertifikat Workshop dan Pelatihan Pemahaman Dasar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS di Sektor Konstruksi, No. 162/2018/Iarbi-LPJKN, Institut Arbitrase Indonesia – LPJKN, 5 – Maret 2018 22. Sertifikat Pelatihan Tingkat Lanjut Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS di Sektor Konstruksi, No. 162/2018/Iarbi-LPJKN, Institut Arbitrase Indonesia – LPJKN, 26 – 27 April 2018. 23. Sertifikat Workshop Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak, Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak PBJ Pemerintah Level 1, LKPP 4 – 6 Juni 2018. 24. Sertifikat Workshop Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak, Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak PBJ Pemerintah Level 2, LKPP 30 – 31 Agust 2018. 25. Sertifikat Workshop Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak, Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak PBJ Pemerintah. Level 3, LKPP 4 – 6 Juni 2018. 4

Tujuan Pelatihan Tujuan Umum: Perencanaan PBJP melalui Memahami swakelola dan melalui penyedia Tujuan Khusus: • • Memahami Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Memahami Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 5

Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 6

Definisi Perencanaan Pengadaan 7 Proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan b/j, cara pbj, jadwal pbj, dan anggaran pbj

BARANG JASA PEMERINTAH DIJALANKAN ATAS; PRINSIP ETIKA KEBIJAKAN UMUM

Garis Besar Proses PBJ Perencanaan Identifikasi Kebutuhan (Mulai) Persiapan Swakelola Pelaksanaan Swakelola Penetapan sasaran Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan 7 Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pengadaan Anggaran Pengadaan Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, III, IV) Pembayaran Swakelola Penyusunan RAB Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Persiapan PBJ Melalui Penyedia Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia Menetapkan HPS Perencanaan Pengadaan terdiri atas : Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia Pelaksanaan Pemilihan Menetapkan rancangan Kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga Pelaksanaan kontrak Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)

Perencanaan 10 Pengadaan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Jadwal Pengadaan Anggaran Pengadaan RUP Pasal 18 ayat 1, Perlem

Kapan Perencanaan Pengadaan ? 11 Identifikas i Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penetapan Jadwal Penyusunan Anggaran PBJ INPUT APBN PAGU INDIKA TIF Renja K/L APBD KUA/ PPAS RKA PD Pasal 18 ayat 2 & 3

Siklus APBN 12 Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional Penetapan RUU APBN di DPR Penetapan Perpres Rincian APBN Review Baseline Penyusunan dan Penetapan Pagu Indikatif Penyampaian RUU APBN dari Nota Keuangan Penetapa n DIPA Pelaksanaa n Anggaran Penyampaian kerangka eko makro/KEM & pokok 2 kebijakan fiskal/PPKF ke DPR Penetapan RKP Penetapan Pagu Anggaran

Perencanaan RPJMD Siklus APBD Pertanggung. Pelaksanaan Penatausahaan 13 Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan RKPD KUA/PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Verifikasi DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri APBD • Bendahara penerimaan wajib Perubahan APBD Disusun Sesuai SAP menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP 2 D oleh PPKD Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Laporan Realisasi Semester Pertama jawaban Pemeriksaan Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • Ca. LK Raperda Pertanggungjawaban APBD Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

14 TUGAS KEWENANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN (Perlem Pasal 5) PA/KPA • menetapkan Perencanaan Pengadaan • menetapkan & mengumumkan RUP • Konsolidasi PBJ PPK menyusun Perencanaan Pengadaan utk TA berikutnya ( Dapat dibantu oleh Pengelola PBJ)

1. Identifikasi Kebutuhan 15 • Tujuan Organisasi • Rencana Kebutuhan Organisasi • Penyusunan Kebutuhan (Analysis, Survey dan Riset)

Identifikasi Kebutuhan (perlem pasal 7) 16 Berdasarkan : Renja K/L/PD Pelaksanaannya : TA berjalan untuk TA berikutnya. Untuk pengadaan strategis (dalam Renstra) boleh sebelum penetapan pagu indikatif. Memperhatikan : prinsip efektif & efesien, pengadaan berkelanjutan, e-Katalog, konsolidasi, ketersediaan b/j Mempertimbangkan : besaran organisasi, beban b/j tersedia B/j tersedia/dimiliki/dikuasai : database BMN/BMD , riwayat kebutuhan K/L/PD

Identifikasi kebutuhan Pasokan/Supply • Kemudahan barang di pasaran • TKDN • Jml Produsen/Pe Barang laku usaha • Produk DN/impor/p abrikan/Ker ajinan tangan 17 Kebutuhan (perlem pasal 9) • Jenis, fungsi, kapasitas, jumlah • Layak secara ekonomi dan keamanan. • Riwayat kebutuhan • Pihak yg perlu • syarat lain ( cara angkut, penyimpan an, pengoprasian penelitian dll)

Identifikasi kebutuhan 18 Jamak Pek. Kontruksi • • • (perlem pasal 10) • Selesai >1 TA • Manfaat 1 TA s/d 3 TA • Dimulai setelah persetujuan Pejabat berwenang Jenis, fungsi, target Usaha kecil Waktu penyelesaian • Material dlm/luar negeri • Kelayakan sblm tahun desain Desain sblm th pelaksanaan Lahan Sebelum Pembebasan, ganti rugi, administrasi sebelum SPPBJ terbit • Ijin pemanfaatan lahan, termasuk u penunjang dan akses. sebelum SPPBJ terbit

Identifikasi kebutuhan Konsultansi Jasa Lainnya (perlem 7 pasal 11, 12) • Jenis, fungsi, 19 manfaat, target, pengguna, waktu, pelaku usaha. • 1) Tahun Desain=PK, hanya untuk PK: standar, resiko kecil, waktu singkat dan tidak perlu uji lab. 2) Desain sederhana, dana sdh dialokasikan. • Konsultan pengawasan: perlu diketahui waktu pelaksanaan dan penyelesain, TA • Jenis , fungsi/manfaat, target & waktu • Kebutuhan prioritas (rutin) • Berpatokan dengan kebutuhan tahun sebelumnya.

Identifikasi kebutuhan (13) 20 Pekerjaan Terintegrasi • Jenis pengadaan • jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai • waktu penyelesaian • barang/material d/l negeri • persentase bagian/komponen dalam negeri.

2. Penetapan Barang/Jasa Identifikasi (Dok. Penetapan B/J) Penetapan Jenis Pengadaan (B/PK/J/L) atau Terintegrasi Penetapan B/J -> Kodefikasi Pedoman kategorisasi : KBKI oleh BPS / Permen teknis terkait

3. Cara Pengadaan (perlem 7 pasal 16) 22 Swakelola Tipe swakelola Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/ RAB Penyedia Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya Pendukung Pasal 18 ayat 4, 5, 6, 7

4. Jadwal Pengadaan 23 Swakelola Sasaran, penyelenggara, Rencana kegiatan, RAB Perencana an Pengadaan Persiapan Pengadaan Pelaksanaa n Pengadaan HPS, rancangan Kontrak, Spek, uang muka, jaminan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak Penyedia Pelaksanaan swakelola Pasal 18, 23, 25, 47, 50

5. Anggaran Pengadaan 24 Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material/ bahan dan alat Menghitung perkiraan biaya setiap aktifitas Mengumpulka n biaya seluruh aktifitas

Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 25

Perencanaan Pengadaan 26 Melalui Swakelola Penetapan tipe swakelola Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Pasal 18 ayat 5 & 8

Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola (perlem 7 pasal 18) Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan Organisasi Kemasyarakatan Direncanakan sendir oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat P 1618 PASAL 18

Tidak diminati penyedia. KRITERIA SWAKELOLA Diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan. Usaha Ekonomi Kreatif, dan budaya Sensus, survey, olah data, uji lab, pengembangan sistem aplikasi, tata kelola, tandar mutu. b/j dalam pengembangan. b/j hasil ormas, pokmas, masyarakat Partisipasi masyarakat perlem pasal 17 28

Perencanaan Swakelola TIPE SWAKELOLA PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN I K/L/PD II K/L/PD LAIN K/L/PD III K/L/PD ORMAS K/L/PD IV K/L/PD / USULAN POKMAS Perlem 7 Pasal 18 29

Langkah Pelaksanaan Swakelola TYPE III TYPE IV NOTA KESEPAHAMAN PA/KPA NOTA KESEPAHAMAN PELAKS ANA SWAKEL OLA Perlem 7 pasal 19 30

SWAKELOLA TYPE II PA/KPA K/L/PD PERMOHONAN K/L/PD PELAKS ANA NOTA KESEP AHAM AN Proposal (Renc. Kerja & RAB) K/L/PD Pelaksana Perencanaan Pengadaan pada (RKA – K/L atau RKA PD) Perlem 7 pasal 19, 20 31

SWAKELOLA TYPE III K/L/PD survey PENANGUNGJAWAB ORMAS satu Ormas > Satu Ormas Undangan Sayembara NOTA KESEPAHAMAN • Proposal • RAB PPK K/L/PD • Perencanaan Pengadaan (RKA –K/L atau RKA PD) dibalas dgn surat minat perlem 7 pasal 19, 20 32

1 2 SWAKELOLA TYPE IV PA / KPA K/L/PD Undangan PJWB. POKMAS Kesediaan NOTA KESEPAHAMAN POKMAS Usulan PA/KPA K/L/PD Menerima Usulan TINDAK LANJUT POKMAS • Proposal • RAB Perlem 7 pasal 19, 20 PPK K/L/PD • Perencanaan Pengadan (RKA –K/L atau RKA PD) 33

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK SWAKELOLA (PERLEM 7 PASAL 21) Jika perlu b/j, KAK penyedia Gambar kerja, Spesifikasi Teknis u PK KAK Konsultansi 34

Penyusunan KAK Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program, antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan 35

Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 36

Perencanaan Pengadaan Melalui 37 Penyedia Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Biaya Pendukung Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Pasal 18 ayat 7, 8

Penyusunan spesifikasi 1. Menggunakan Produk teknis/KAK Kebutuhan 38 Dalam Negeri 2. Menggunakan Produk bersertifikat SNI 3. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau K/L/PD 4. Aspek berkelanjutan 5. Tidak mengarah pada merek/produk ttt ; Pengecu alian no 5 Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari Barang/Jasa sistem yang dalam esudah ada katalog Barang/Jasa melalui tender cepat Perlem 7 pasal 23

SPESIFIKASI 39 TEKNIS Perlem 7 pasal 23 UNTUk JENIS PENGADAAN Barang Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi teknis Mutu / Kualitas Jumlah Waktu Jasa lainnya Pelayanan

Perlem 7 pasal 23 KA K UNTUK JENIS PENGADAAN 40 ISI • JASA KONSULTANSI • Uraian Pekerjaan (latar belakang, maksud tujuan, lokasi, output • Waktu Pelaksanaan. • Spesifikasi teknis/TA • Sumber pendanaan, perkiraan biaya.

2. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana 41 Anggaran Biaya (RAB) Membuat spesifikasi teknis /KAK Membuat spesifikasi bahan dan peralatan Membuat daftar rincian pekerjaan (aktifitas) Menghitung volume tiap-tiap pekerjaan Mendapatkan harga barang atau biaya upah Menghitung harga satuan dan volume Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan

3. Pemaketan Pengadaan 42 Pemaketan pengadaan berorientasi pada : keluaran / hasil ketersediaan barang/jasa kemampuan pelaku usaha Ketersediaan Anggaran volume barang/jasa Pasal 20 ayat 1

Pemaketan Pengadaan (2) 43 Larangan Pemaketan Pengadaan • Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing • Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan • Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil • Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 2

4. Konsolidasi Pengadaan 44 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis Konsolidasi dilakukan pada tahap: Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan melalui penyedia Persiapan Pemilihan penyedia Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ Pasal 1 angka 51 & pasal 21

Konsolidasi Pengadaan 45 PA • KPA • PPK KPA PPK • PPK • Area Kerja Perlem 7 asal 25

Konsolidasi Pengadaan Manfaat Konsolidasi? 46 penurunan biaya pengadaan efisiensi proses pengadaan mengurangi biaya transaksi

Jadwal Pengadaan PBJ 47 Jadwal Persiapan, Swakelola (perlem 7 pasal 26) Jadwal Persiapan, Melalui Penyedia a. Penetapan sasaran b. Penetapan penyelengaraan Jadwal Persiapan Pengadaan oleh PPK c. Penetapan rencana kegiatan d. Penetapan spesifikasi teknis/KAK e. Penetapan RAB Jadwal Persiapan Pemilihan oleh Pokja f. Finalisasi dan penandatangan kontrak Pasal 26

Jadwal pelaksanaan (perlem 7 pasal 26) 48 Swakelola Tipe I - pelaksanaan kegiatan. -Penyusunan laporan -Penyerahan hasil swakelola kepada PPK Tipe II, IV. - Pelaksanaan kontrak. - Penyusunan laporan - Penyerahan hasil swakelola kepada PPK Penyedia - Pelaksanaan pemilihan Penyedia - pelaksanaan kontrak - Serah terima hasil pekerjaan Pasal 26

Jadwal pelaksanaan (perlem 7 pasal 26) 49 Mempertimbangkan; a. Jenis/karakteristik b/j b. Metode dan waktu pengiriman c. Waktu pemanfaatan d. Metode pemilihan e. Waktu proses pemilihan. f. Ketersediaan b/j di pasar Pasal 26

Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penganggaran Pengadaan Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 50

Anggaran Pengadaan (perlem 7 pasal 27) Harga barang Biaya b/j, diantaranya; pengiriman suku cadang dan purna jual personil non personil material/bahan peralatan Pemasangan dan/atau Sewa 51 Pasal 27

Anggaran Pengadaan (lanjutan) Biaya Pendukung, misalnya; Biaya Pelatihan, Instalasi dan testing, Administrasi, biaya lainnya 52

BIAYA PENDUKUNG BIAYA ADMINISTRASI Biaya Pengumuman, survei lapangan, survei pasar, honorarium, penggandaan dokumen (lanjutan) BIAYA LAINNYA Biaya pendapat ahli hukum kontrak, uji coba, sewa, rapat, komunikasi 53

Rencana Umum Pengadaan 54 • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K/L/Perangkat Daerah • RUP ditetapkan diumumkan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing K/L/Perangkat Daerah RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran 2. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan 3. Lokasi Pekerjaan; dan 4. Jumlah Paket penyedia dan paket swakelola 5. Perkiraan besaran biaya Pasal 1 angka 19

Rencana Umum Pengadaan (RUP) 55 KRITERIA RUP SWAKELO LA PENYEDIA Nama&Alamat PA/KPA √ √ Nama paket √ √ Tipe √ Nama Penyelenggara √ √ Uraian Pekerjaan √ √ Volume pekerjaan √ √ Lokasi Pekerjaan √ √ Sumber dana √ √ Besaran total perkiraan biaya √ √ Perkiraan Jadwal √ √ Spesifikasi Teknis/KAK √ Metode Pemilihan √ Kebutuhan penggunaan Produksi √

56 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan K/L dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. PD dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA. Pasal 29 ayat 1 dan 2

57 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Web SIRUP , Website K/L/D/I Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat Surat kabar dan media lainnya Pasal 29

Pengumuman RUP 58 • diumumkan diaplikasi SIRUP • dapat ditambahkan melalui: o Situs web K/L/Pemda o Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat o Surat kabar dan/atau media lainnya Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pasal 22 ayat 3 & 4

Aplikasi Si. RUP 59

63 Terimakasih 63