Perencanaan Partisipatif Konsep Partisipasi Pengantar Istilah partisipasi semakin

Perencanaan Partisipatif Konsep Partisipasi

Pengantar • Istilah ‘partisipasi’ semakin populer • Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sosial • Kata kunci dalam berbagai program/proyek pemerintah • Prasyarat untuk berbagai proposal loan proyek

Pengantar • Dalam perkembangannya, kata ‘partisipasi’ seringkali diucapkan ditulis berulang, namun kurang dipraktikkan sehingga cenderung kehilangan makna

Partisipasi • • • Partisipasi Peran serta Ikut serta Keterlibatan Proses belajar bersama, saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat

Partisipasi Mikkelsen→ enam tafsiran partisipasi: 1. kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2. usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3. proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan partisipasi; 4. pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial; 5. keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 6. keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Partisipasi Conyers → lima cara untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan : 1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan; 2. Memanfaatkan petugas lapangan, selain melaksanakan tugasnya sebagai agen pembaharuan juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan; 3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi kiranya memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi; 4. Perencanaan melalui pemerintah lokal 5. Menggunakan strategi pengembangan komunitas (community development).

Mengapa Partisipasi? 1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan; 2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; 3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap; 4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; 5. Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan

Mengapa Partisipasi? 6. Memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; 7. Partisipasi menopang pembangunan; 8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; 9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; 10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Tingkatan Partisipasi Hoofsteede membagi partisipasi kedalam tiga tingkatan, yaitu : 1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation), adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. 2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation), adalah partisipasi pada pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. 3. Partisipasi eksekusi (execution partisipation), adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Tingkatan Partisipasi • Arnstein (1989), (A Ladder of Citizen Participation): Tingkatan partisipasi dari yang terendah ke yang lebih tinggi: 1. manipulasi (manipulaion), 2. therapi (therapy), 3. informasi (information), 4. konsultasi (consultation), 5. penenteraman (placation), 6. kemitraan (partnership), 7. pelimpahan kekuasaan (delegated power), 8. kontrol masyarakat (citizen control)

Tingkatan Partisipasi • Selanjutnya ”delapan jenjang partisipasi” tersebut dikelompokan kedalam tiga tingkatan berdasarkan ”tingkat kehakikatanya”, yaitu : 1. Tidak ikut serta (non participation), adalah tingkat dimana tujuan dari ”peran serta masyarakat” adalah ”mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang ”berperan serta”. 2. Tingkat penghargaan atau formalitas (degrees of tokenism), yaitu tingkat menyampaikan informasi, konsultasi dan peredaman. Masyarakat didengar dan diperkenalkan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan (decision maker). 3. Tingkat kekuatan masyarakat/ degrees of citizen power, (kemitraan, pendelegasian kekuasaan, pengawasan masyarakat), masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan dengan kesetaraan kekuatan (equal bargaining power), atau pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat.

Tingkatan Partisipasi

Tingkatan Partisipasi No Derajat Partisipasi Tolok Ukur 1 Manipulasi 1. 2. Berstempel Sendiri-sendiri 2 Terapi 1. 2. Janji-janji Ketidakbenaran 3 Informasi 1. 2. Sekedar identifikasi pilih/peretujuan Keputusan di tangan pemerintah 4 Konsultasi 1. 2. Usul ditampung Usul /saran tidak dilaksanakan /tdk terpakai 5 Pendramaan 1. 2. Saran/usul ditampung Tidak selamanya diterima 6 Kemitraan 1. 2. Kerjasama (tenaga dan biaya) Bentukan lembaga untuk konsolidasi 7 Delegasi kekuasaan 1. 2. 3. 4. Penyerahan sebagian kewewenangan Pembagian tugas Pembagian tanggung jawab (dana) Adaya buku panduan 1. Kewenangan sepenuhnya di tangan masyarakat 8 Kontrol Masyarakat Ciri-Ciri Tipe Masyarakat sekedar diberitahu Bukan partisipasi Masyarakat diberitahu dan sekaligus mengusulkan namun usulannya tidak dihiraukan Derajat penghargaan Kewenangan di tangan masyarakat Derajat kekuasaan masyarakat

Motivasi Partisipasi 1. Takut/ Terpaksa. Motivasi partisipasi ini biasanya akibat adanya perintah dari atasan atau bersifat kaku, sehingga masyarakat terpaksa dan seakan-akan berpatisipasi melaksanakan rencana yang sudah ditentukan. 2. Ikut-ikutan. Motivasi partisipasi ini biasanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi (keseganan bila tidak ikut terlibat) di antara sesama anggota masyarakat desa. Keikutsertaan mereka merupakan perwujudan kebersamaan apalagi yang memulai adalah pimpinan mereka (dukuh atau tokoh masyarakat yang berpengaruh). 3. Kesadaran. Yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini terjadi karena kesadaran sudah ada

Hambatan Partisipasi • Penyebab ketidaksiapan masyarakat dalam berpartisipasi: 1. Kemiskinan, sehingga menciptakan keterbatasan waktu dan tenaga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan serta tidak memperhatikan lingkungan. 2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang efektif yang dapat menggerakan masyarakat di suatu lingkungan. 3. Lemahnya rasa kebersamaan (khususnya dilingkungan yang relatif baru dan elit). 4. Adanya perbedaan kepentingan dan keengganan untuk mengutarakan pendapat. 5. Tidak ada kesadaran bahwa masyarakat dan individu mempunyai hak untuk berpartisipasi

Hambatan Partisipasi 3 indikasi hambatan partisipasi 1. Belum dipahaminya konsep dan makna partisipasi yang sebenarnya baik oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan maupun oleh masyarakat itu sendiri. 2. Masih lemahnya keinginan rakyat dalam berpartisipasi, terutama bila tidak mendapat imbalan yang sesuai. 3. Hambatan perilaku. Biasanya prilaku yang terbiasa bekerja dalam sistem top-down yaitu menunggu perintah dari atasan apa yang harus dilakukannya. Sehingga sangatlah sulit merubah sikap mereka ke dalam sistem bottom-up.