PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ASN Kementerian
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bogor, 12 Maret 2015
KELEMBAGAAN PEMERINTAH LEMBAGA NEGARA 7 PRESIDEN WAPRES LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LEMBAGA NONSTRUKTURAL 2 SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 7 1 91 SEKRETARIAT LNS KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3 TNI KEMENTERIAN (cluster 3) KEMENTERIAN (cluster 1&2) KEMENTERIAN KOORDINATOR 10 20 POLRI SETKAB LPNK 28 KEJAGUNG RI APARATUR NEGARA 2
JUMLAH INSTANSI DAERAH 542 (34 PROPINSI – 415 KAB – 93 KOTA) Desember 2014 jumlah PNS 4. 375. 009 orang, sedangkan periode yang sama 2013 tercatat jumlahnya masih 4. 467. 982 orang atau menyusut 92. 973 orang atau sekitar 2, 08%. Januari 2013 jumlah PNS 4. 467. 982 orang, sedangkan periode yang sama 2011 tercatat jumlahnya masih 4. 708. 330 orang atau menyusut 240. 348 orang atau sekitar 5, 1%.
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru HONORER: • 2005 -2009 = 935. 907 • 2013 -2014 = 242. 235 TOTAL HONORER: 1. 178. 142 (27% PNS NASIONAL) 1. 765. 410 40, 35 % 31. 754 0, 73 % Paramedis 303. 754 6, 94 % JF Lainya 222. 093 5, 08 % JF Umum 2. 003. 151 45, 79 % 48. 847 1, 12 % 4. 375. 009 100, % Medis J Struktural TOTAL
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru 1. 765. 410 40, 35 % 31. 754 0, 73 % Paramedis 303. 754 6, 94 % JF Profesional 222. 093 5, 08 % 2. 003. 151 45, 79 % 48. 847 1, 12 % Medis JF Umum J Struktural TOTAL HONORER 2005 -2014: 1. 102. 368 (25% PNS NASIONAL) TH K-1 = 889. 886 ORANG TH K-2 = 209. 119 DOKTER PTT = 3. 363 ORANG
6 PROFIL BELANJA PEGAWAI TERHADAP APBN (juta) SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
7 SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
8 PROVINSI SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014 KOTA KABUPATEN
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013 9 OPSI 2: Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) 20% 17% 21% 11% 35% 32% 1 Kab. Puncak 10. 55% 2 Kab. Tambrauw 11. 67% 3 Kab. Mamberamo Raya 11. 77% 4 Kab. Tana Tidung 12. 88% 5 Kab. Malinau 14. 20% : 82 Kab/Kota 6 Kab. Teluk Bintuni 14. 80% : 158 Kab/Kota 7 Kab. Natuna 16. 56% 8 Kab. Kutai Barat 17. 50% : 154 Kab/Kota 9 Kab. Kaimana 17. 52% : 97 Kab/Kota 10 Kab. Mamberamo Tengah 17. 72% Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014) 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 Kab. Wonogiri Kab. Ngawi Kab. Kuningan Kab. Purworejo Kab. Sragen Kab. Minahasa Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab. Simalungun Kota Ambon 64. 75% 64. 79% 64. 91% 65. 07% 66. 92% 67. 97% 68. 10% 68. 51% 70. 34% 71. 51%
Keterkaitan Grand Design RB (Perpres 81/2010) Dengan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur 8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB 1. Organisasi 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja 1. Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (egovernment) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri AUDIT/ EVALUAS I ORGANISA SI K/L ANALISIS BEBAN KERJA
PENATAAN ORGANISASI 2014 Seluruh K/L Pusat telah diaudit. Rekomendasi • Gabung TUPOKSI yg terfragmentasi. • Perampingan • penghapusan STRUKTUR ORGANISASI RIGHT SIZING AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN U U 8 TAHUN 1974 U U 43 TAHUN 1999 COMFORT ZONE TO COMPETITIVE ZONE U U 5 TAHUN 2014
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
REFORMASI MANAJEMEN ASN SEBELUM UU ASN § Rumit dan membutuhkan waktu lama § Tidak transparan § Membutuhkan waktu dan biaya besar § Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi § Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi § Tidak obyektif § Penilain 900 § Sanksi tidak tegas dan absensi dominan UU ASN 1 PENETAPAN KEBUTUHAN § ANJAB dan ABK dengan e-formation 2 § Sistem registrasi On-line § Seleksi menggunakan CAT 3 § Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi § open recruitment § Diklat merupakan hak PENGADAAN PENGEMBANGAN 4 PENILAIAN KINERJA 5 DISIPLIN § Berdasarkan SKP § Penilaian 3600 Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
SEBELUM UU ASN § Masih berbentuk pengabdian periode tahunan § Tidak berdasarkan capaian kinerja § Berdasarkan pangkat & golongan UU ASN 6 PENGHARGAAN 7 PEMBERHENTIAN 8 PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 9 § Pay as you go Berdasarkan kinerja JAMINAN PENSIUN DAN Tidak mencapai kinerja § Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan § Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun § Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah § Semagatnya fully funded JAMINAN HARI TUA § Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil) 10 PERLINDUNGAN § Sistem Jaminan Sosial Nasional § Bantuan HK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SDM APARATUR Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 16 16
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PKKK 17 Penyusunan kebutuhan PPPK dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN A. B. C. D. E. F. G. H. ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA FORMASI EKSISTING BELANJA PEGAWAI TENAGA HONOR BELANJA PEGAWAI (APBD). JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH 18
ANALISIS JABATAN 19 PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YG DIOLAH MENJADI INFORMASI JABATAN DISAJIKAN UNTUK KEPENTINGAN PROGRAM KEPEGAWAIAN SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS
ASPEK YANG DIANALISIS 20 Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Aspek pokok yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi idealnya harus tercermin pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut.
Proses ANALISIS JABATAN Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan 21 Spesifikasi Jabatan = Harmonis 1 x x Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Tidak Efektif 2 Mandat x Struktur Organisasi Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Salah Langkah 3 Mandat Disain Organisasi x x Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Frustasi 4 Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi x x Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = 5 Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis x x Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Bingung 6 Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Analisis Jabatan xx Spesifikasi Jabatan = “Chaos” 7 Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Analis Jabatan Uraian Jabatan xx = Tidak Terarah Tidak Efisien
PRAKTEK ANALISIS JABATAN YANG TIDAK BAIK Praktek Terbaik Mandat Disain Struktur Organisa si si Proses Bisnis Analisa Jabatan Uraian Jabatan Spesifika si Jabatan 22 = Harmonis Kesenjangan “lompatan proses” Kondisi Saat Ini Mandat ? Struktur Organisas i ? ? Uraian Jabatan Spesifikas i Jabatan =? “lompatan proses” 1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;
APA HASIL ANALISIS JABATAN 23 • • • NOMEN KLATUR JABATAN JENIS JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN RISIKO JABATAN HARGA JABATAN JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN BEBAN KERJA
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN ANALISIS JABATAN 24 PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 PETA JABATAN Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja ya ANALISIS BEBAN KERJA PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011 KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN 5 Tahun FORMASI PNS PPPK
SISTEM INFORMASI 25
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL …………. . KAB/KOTA Luas Wilayah Jumlah Penduduk % Belenja Aparatur - APBD NO 1 I : Kota …… : ……………. : ……. % NAMA SATUAN ORGANISASI 2 Sekretariat Daerah Kota. . Eselon II/ Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Kota. . Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan A Asisten Pemerintahan Eselon III/Administrator Kabag Administrasi Pemerintahan 1 Umum Eselon IV/ Pengawas Kasubbag Otonomi Daerah a dan Kerjasama Antar Daerah Fungsional 1) Umum/Pelaksna pengadministrasian a) umum b) operator komputer Kasubbag Pemerintahan b Umum Fungsional 1) “lompatan proses” Umum/Pelaksna pengadministrasian Penyusunan formasi selama ini a) umum b) operator komputer 26 26 RIIL PEGAWAI ASN REAL PNS ISASI RIIL PNS BUP, PINDAH, DLL USUL KEKURANGAN KELEB FORM KUALIFIKASI FORM (ABK) TH CPNS KET. IHAN ASI PENDIDIKAN TH TH TH 2013 TH (TH ASI 2013 2014) 2014 2015 2016 2017 2018 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 0 0 0 0 1 1 1 -1 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 1 1 -1 2 3 0 0 0 -1 -1 -1 1 1 2 0 0 2 2 2 -2 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 2 2 -2 3 1 1 2 belum PNS posisinya 1 0 ada 0 peta 0 jabatan 0 0+ belum 0 0 ada 0 ABK 1 + Penempatan 1 1 -1 belum 1 jelas 2 1 0 0 0 1 1 1 -1 1
KESEPAKATAN MANGGALA WANA BHAKTI PADA RAPAT KOORDINASI FORMASI CPNS 27 PEBRUARI 2014 SURAT MENPAN NOMOR B-2156/M. PAN. RB/5/2014 A. Untuk menjamin efesiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN: 1. diperlukan sistem informasi ASN kebijakan perencanaan pegawai ASN. 2. K/L dan Pemerintah Daerah menyampaikan profil data masing instansi melalui e-formasi. Profil Data yang perlu disampaikan meliputi: a. Peta jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan) melalui analisis jabatan; b. Jumlah kebutuhan Pegawai dalam 5 tahun pada setiap unit organisasi melalui analisis beban kerja ; c. Jumlah riil pegawai pada setiap organisasi; d. Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun 20142018. Perkiraan kekurangan /kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.
B. Untuk perencanaan SDM Aparatur penyusunan alokasi formasi ASN terlebih dahulu harus diajukan melalui e-formasi, dan harus mendapat koreksi dari TIM Kementerian PANRB. C. Pelaksanaan Seleksi dengan CAT. D. Pengangkatan Pegawai ASN harus sesuai alokasi formasi. E. Jabatan yang dapat ditetapkan sebagai alokasi formasi CPNS.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI Pemerintah Daerah: a. Rasio belanja pegawai; b. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; c. terlaksana; d. Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; e. Perbandingan jumlah pegawai ASN dengan jumlah penduduk. f. Daerah baru pemekaran; g. Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; h. Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; i. Ruang lingkup instansi.
Pemerintah Pusat: a. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; b. Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; c. Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; d. Jumlah lulusan Ikatan Dinas e. Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; f. Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; g. Ruang lingkup instansi.
HASIL RAKORNAS SOSIALISASI E-FORMASI ASN 17 NOPEMBER 2014 (SURAT PANRB NOMOR B/5548/M. PAN-RB/12/2014 17 DESEMBER 2014)
Alur Proses e-Formasi KEMENPANRB 32 K/L dan PEMDA BKN Surat Pemberitahuan usul formasi ASN Tembusan Surat Pemberitahuan Usulan Formasi ASN MULAI Usulan melalui e-formasi Sesuai dengan data (ter sistem) tidak usul sudah benar Koreksi usulan ya Dokumen Usulan Cetak usulan dari Aplikasi e-formasi dan kirim Ke Kem. PANRB, tembusan BKN Revisi atau koreksi Tembusan Usulan Formasi ASN sudah benar ya Terbitkan surat Pertimbangan Teknis Dokumen Usulan & Pertek BKN Rapat Penetapan formasi (Kem. PANRB, BKN dan Instansi Validasi Formasi oleh TIM Dokumen Penetapan formasi ASN dan Informasi secara Online selesai
RENCANA KEBUTUHAN PNS TAHUN 2015 A. FORMASI UMUM • INSTANSI PUSAT = 30. 000 • INSTANSI DAERAH = 70. 000
34 B. FORMASI KHUSUS 1. 2. 3. 4. 5. PUTRA/PUTRI TERBAIK DARI PTN PUTRA/PUTRI DAERAH PAPUA PENYANDANG DISABILITAS PELATIH/ATLIT BERPRESTASI TENAGA GURU DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERPENCIL
C. FORMASI SISWA IKATAN DINAS IPDN STAN STTD 35
PERMASALAHAN 36 DALAM PENGUSULAN KEBUTUAAN SDM APARATUR 2014 1. Terdapat Instansi yang belum menyampaikan ANJAB dan ABK. 2. Belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. 3. Jabatan yang di usulkan belum tercantum dalam e Formasi. 4. Penyusunan formasi berdasarkan unit organisasi (seharusnya disusun per Jabatan) 5. Jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip. 6. Permohonan perubahan jabatan setelah pengumuman lamaran. 7. Usulan belum di tandatangan oleh PPK. 8. Usulan mundur dari jadwal yang ditentukan. 9. Permohonan perubahan syarat pendidikan 10. Jumlah yang diusulkan tidak selalu terpenuhi. 11. Permohonan perbedaan passing grade.
37 PERUBAHAN KEBIJAKAN FORMASI PADA PENDIDIKAN KEDINASAN PP 97 Tahun 2000 tentang Formasi jo PP 54 Tahun 2003. Ø Formasi Pusat untuk masing-masing satuan organisasi P emerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh MENTERI PAN RB. Ø Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. Keputusan Presien 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Ø Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang disahkan, dengan memberi prioritas antara lain kepada siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikan.
PENERIMAAN SISWA/SISWI IKATAN DINAS Ø Bagi 38 siswa ikatan dinas alokasi formasinya akan ditetapkan/disetujui setelah para siswa dinyatakan lulus dari pendidikan. Ø Pemerintah mulai tahun 2012 dalam pengadaan CPNS menetapkan kebijakan setiap peserta seleksi ikatan dinas wajib mengikuti TKD (TKP, Tiu, dan TWK) dengan CAT. Ø Penetapan kelulusan berdasarkan passing grade yang telah ditentukan.
KEBIJAKAN KEBUTUHAN SDM APARATUR q PENATAAN ORGANISASI q PENATAAN SDM APARATUR PROFILING - K 1 -K 2 -K 3 q KEKURANGAN - DISTRIBUSI – REALOKASI – REKRUT BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN EFETIF EFISIEN KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI 1 Distribusi pegawai tidak merata 2 Belanja aparatur terus meningkat 3 Proporsi Jabatan Fungsional Umum yg tinggi KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI MORATORIUM ASN 2015 -2019 Zero Growth secara Nasional Secara Instansional menggunakan 3 pola: Growth, Zero Growth, Minus Growth Penurunan jumlah pegawai sejak 2012 4 Batas Usia Pensiun (BUP) 2014 -2018 5 Peningkatan kebutuhan pelayanan publik 6
PEMBUBARAN LEMBAGA NONSTRUKTURAL PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014 1. DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL RI. 2. LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT. 3. DEWAN BUKU NASIONAL. 4. KOMISI HUKUM NASIONAL. 5. BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN NASIONAL. 6. KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN. 7. BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. 8. KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK. 9. DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. 10. DEWAN GULA INDONESIA.
Terima Kasih
- Slides: 41