PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH BAPPEDA

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH BAPPEDA BANTUL 2018

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI REPUBLIK INDONESIA (UU NOMOR 25 TAHUN 2004 KEPALA DAERAH HARUS MEMBUAT: RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SERTA RKA YANG SELANJUTNYA HARUS DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN DENGAN ANGGARAN YANG DITUANGKAN DALAM DPA KEPALA PERANGKAT DAERAH : RENSTRA OPD, RENJA OPD DAN RKA

ANATOMI SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN Penganggaran Pelaksanaan 2 1 3 Manajemen Pembangunan Perencanaan 4 Pengendalian (Evaluasi dan Pengawasan) 5 Pelaporan/ Pertanggungjawaban 3

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan & Kesepakatan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 7 6 Penetapan RKPD (Mei) Penyusunan RKA – SKPD & RAPBD (Juli September) 8 Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD dengan DPR (Oktober November) 5 9 Musrenbang Kab/Kota (Maret) 4 10 Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Evsaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 3 Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (januari) 11 2 12 1 13 Penetapan Perda APBD (Desember) Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari Tahun Berikunya

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kini, Masalah Gap Harapan, Visi Standard/SPM Kebutuhan & Kemampuan RPJM/RKPD Indikator & Target Sasaran Terukur Indikator & Target Kinerja Standard Belanja Standar Satuan Harga PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

ALUR PERENCANAAN

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU. NO. 25 Th 2004) MUSREN BANG RPJPN NASIONAL PEMBUKAAN UUD 45 PROPINSI KABUPATEN VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN MUSREN BANG RPJMN RPJP NASIONAL MUSREN BANG RPJPD (RPJP PROV/RPJM PROV SEBAGAI PEDOMAN RPJP&RPJM KAB/KOTA) MUSREN BANG RPJMD VISI, MISI PROGRAM PRESIDEN RPJM NASIONAL (Per. Pres. ) Dengan menggunakan rancangan Renstra-KL VISI, MISI PROGRAM K. DAERAH RPJP DAERAH RPJM DAERAH (Per. Kep. Daerah) Dengan menggunakan rancangan Renstra. SKPD RENSTRA KL (disesuaikan RPJM) (per. pim. K/L) RENJA K/L RKP (Per. Pres. ) Pedoman RAPBN RENSTRA SKPD (disesuai kan RPJMD (per. pim. SKPD RKPD (Per. Kep. Daerah) Pedoman RAPBD RENJA SKPD

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA RPJMD Jaringasmara MUSRENBANGDA KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU RENSTRA SKPD RKSKPD PEMDA SATKER SKPD KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PERKDH ttg pedoman penyusunan RKA-SKPD (Plafon Anggaran, Standar Satuan Harga, capaian kinerja, SPM, Formulir RKASKPD) DPRD PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF RKA-SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Klarifikasi RAPBD Sosialisasi kpd Masy Pengajuan Raperda RAPBD Penetapan Perda APBD Evaluasi Raperda APBD oleh Propinsi Persetujuan Raperda APBD

PENGANGGARAN

Prinsip Anggaran Komprehensif Keutuhan anggaran Nondiscretionary Appropriation Periodik. Akurat. Jelas. Diketahui Publik • menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran • Semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum • Jumlah yang disetujui harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif • suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan • Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran. • hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. • Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

SIKLUS ANGGARAN PENETAPAN KEGIATAN/ SUB KEG. PENETAPAN JENIS & BESARAN INPUT PENETAPAN PROGRAM MENGHITUNG ANGGARAN DNG STANDAR BIAYA PENGUKURAN KINERJA 1 s/d 5 dimuat didalam dokumen anggaran PENETAPAN SASARAN: OUTPUT & OUTCOME PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN & PEMBELANJAAN 11 11

5 KOMPONEN POKOK DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI 12 12

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN PENGELOLA & PENGGUNA MEMBAHAS (1) RENCANA KEG DAN ANGG. (2) STANDAR BARANG, S. KEBUTUHAN, S. HARGA, (3) SK: PENGELOLA SETELAH KOORDINASI DGN INSTANSI ATAU DINAS TERKAIT KETERSEDIAAN BMN/D YANG ADA PROSES PERENCANAAN (1) PENGGUNA MENGHIMPUN (2) USUL RENKEB DARI KUASA PENGGUNA RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (RKBMN/D)

PERENCANAAN PENGADAAN

Garis Besar Proses PBJP Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PELAKSANAAN PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA KETENTUAN UMUM TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ PELAKU PENGADAAN KHUSUS DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN PERENCANAAN PENGADAAN PERSIAPAN PENGADAAN USAHA KECIL, PDN, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN E-GOVERMENT PROCUREMENT PELAKSANAAN PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA SDM DAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Definisi Perencanaan Pengadaan perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa 16

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan Anggaran PBJ Swakelola Pemilihan Penyedia Pengumuman RUP Ref: Pasal 18 17

Penetapan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan Penentuan Jadwal Penyusunan Anggaran INPUT APBNPAGU INDIKATIF APBDKUA/PP AS Renja K/L RKA PD Pasal 18 18

Identifikasi Kebutuhan Rencana Kebutuhan Organisasi Tujuan Organisasi 2 1 4 3 Penyusunan Kebutuhan Analysis, Survey dan Riset Pasal 18 19

ALUR PERENC KEBUTUHAN & PENGANGGARAN UNTUK BARANG MILIK DAERAH (Permendagri 17 -2007) D& M B RK BMD P RK an tat a c Pen Sekda Pengelola Pembahasan Usulan 2 RKBMD & RKPBMD Unit Pengelola BMD Pembantu Pengelola SKPD Pengguna Unit Pelaksana Teknis Daerah Kuasa Pengguna BMD Usulan 2 RKBMD & RKPBMD Usulan RKBMD & RKPBMD

Penetapan Barang/Jasa Langkah 1 Paket A Paket C Paket B Menyusun Paket Langkah 2 Paket A (Prioritas 1) Langkah 3 Paket C Prioritas 2) ? Konsolidasi Prioritas Paket Pasal 18 21

Penentuan Cara Pengadaan Swakelola Melalui Penyedia Tipe swakelola (tipe I, III, dan IV) Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/ RAB Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya Pendukung Pasal 18 22

Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan Organisasi Kemasyarakatan Direncanakan sendir oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Ref : Pasal 47 ayat 1 sd 4 Pasal 47 ayat 1 - 4 23

Penetapan Penyelenggara Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Tipe II Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD Tipe III Tipe IV Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat 24

Penentuan Jadwal PBJ Swakelola Perencanaan Pengadaan Penyedia Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak Pasal 18 25

Penyusunan Anggaran PBJ Mengumpulkan biaya seluruh aktifitas Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material/bahan dan alat Menghitung perkiraan biaya setiap aktifitas Pasal 18 26

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 27

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola 1. Penetapan tipe swakelola 2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 3. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) 28

Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan , dilaksanakan dan Diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan Organisasi Kemasyarakatan Direncanakan sendir oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat Ref : Pasal 47 ayat 1 sd 4 Pasal 47 ayat 1 - 4 29

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 30

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia 1. 2. 3. 4. Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK Penyusunan perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 31

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau PPDN dan SNI, dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi Pasal 19 ayat 1 32

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan Merk Dimungkingkan Pada Kondisi : Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari sistem yang sudah ada Barang/Jasa dalam e-katalog Barang/Jasa melalui tender cepat Pasal 19 ayat 2 33

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK • Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan 34

Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Membuat spesifikasi teknis /KAK Membuat spesifikasi bahan dan peralatan Membuat daftar rincian daftar pekerjaan (aktifitas) Menghitung harga satuan dan volume Mendapatkan harga barang atau biaya upah Menghitung volume tiap-tiap pekerjaan Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan 35

Pemaketan Pengadaan (1) Pemaketan Pengadaan Beorientasi Pada keluaran / hasil ketersediaan barang/jasa Ketersediaan Anggaran kemampuan pelaku usaha volume barang/jasa Pasal 20 36

Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan/ memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing Pasal 20 ayat 2 37

Pemaketan Pengadaan (3) Larangan Pemaketan Pengadaan Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil Pasal 20 ayat 2 38

Pemaketan Pengadaan (4) Larangan Pemaketan Pengadaan Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 2 39

Konsolidasi Pengadaan (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis • Perencanaan Pengadaan PA/KPA PPK • Persiapan Pengadaan • Persiapan Pemilihan UKPBJ Pasal 21 ayat 1 40

Konsolidasi Pengadaan (2) Manfaat Konsolidasi? penurunan biaya produksi efisiensi proses pengadaan mengurangi biaya transaksi 41

Definisi & Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan & Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 42

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing K/L/PD. RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain: 1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran 2. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan 3. Lokasi Pekerjaan; dan 4. Jumlah Paket penyedia dan paket swakelola 5. Perkiraan besaran biaya 43

44

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan K/L Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran (APBN) PD Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA. Pasal 22 ayat 1 & 2 45

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Web SIRUP , Website K/L/D/I Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat Surat kabar dan media lainnya Pasal 20 ayat 4 46

CATATAN TINDAK LANJUT 1. Revisi anggaran untuk penyesuain pelaksanaan pengadaan setelah 1 Juli 2018 2. Perencanaan dan pengadaan Sebelum 1 Juli 2018 masih dapat menggunakan Perpres 54/2010 3. Perlu nya Perda/Perbup turunan dari Perpres 19/2018, termasuk mengatur lelang konsolidasi pasca 1 Juli 2018. 4. Pengumuman RUP kembali.

Maturnuwun