PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

PENDAHULUAN (1) u u u UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan beberapa perubahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran APBN. Perubahan sistem perencanaan dan penganggaran APBN tersebut perlu dipahami secara baik oleh semua pihak. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satker mengenai sistem perencanaan dan penganggaran APBN

PENDAHULUAN (2) Topik sistem perencanaan dan penganggaran APBN disajikan dalam 4 sesi: u Sesi I : Dasar Hukum, Siklus APBN, & Format dan Struktur APBN u Sesi II : Format Baru Belanja Negara u Sesi III : Proses Penyusunan Anggaran u Sesi IV : RKA K/L

SESI I Dasar Hukum u Siklus APBN u Format dan Struktur APBN u

DASAR HUKUM u UUD 1945 u UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara u UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara u u UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

UUD 1945 AMANDEMEN KE 4 Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan

UU No. 17/2003 Pasal 8 Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, antara lain: a) Menyusun Kebijaksanaan Fiskal & Kerangka Ekonomi Makro b) Menyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBN c) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran d) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara e) Menyusun laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

UU No. 17/2003 Pasal 9: Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, antara lain : a) Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran c) Melaksanakan anggaran kementerian/lembaga d) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya e) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya

UU No. 17/2003 Pasal 14 1) 2) 3) 4) 5) Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

PP No. 20 dan No. 21 Tahun 2004 PP No. 20 Pasal 3 Ayat (2) Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu PP No. 21 u Pasal 4 • RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja u Pasal 7 ayat (4) • Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. u Pasal 10 ayat (5) • Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE MENKEU Tentang Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan.

BAPPENAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS+DEPKEU KEMENTERIAN/LEMBAGA BAPPENAS DEP. KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DEP. KEUANGAN PEMERINTAH+DPR DEP. KEUANGAN RPJM PP RENSTRA-KL PAGU INDIKATIF RENJA-KL SE B RKP PP PAGU SEMENTARA RKA-KL SEMK PENGANGGARA N HIMPUNAN RKA -KL NOTA KEU & RAPBN RINCIAN APBN KEMENTRIAN/L+DEPKEU DIPA PEMERINTAH+DPR LKPP PERENCANAAN UU Perpre s UU PENGESAHAN ANGGARAN PELAKSANAAN PERTNGGJWB

SIKLUS APBN (2) (1) RKP Pagu Indikatif (Maret) Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Pertengahan Mei) (3) Pagu Sementara (Pertengahan Juni) (7) DIPA K/L (6) Rincian Anggaran Belanja K/L (Akhir November) Perpres (4) (31 Desember) (5) APBN (Akhir Oktober) UU RAPBN (Agustus) RUU & NK

ALUR APBN Departemen Keuangan PLAFON RAPBN • • Depkeu Bappenas Bank Indonesia BPS Asumsi Makro • • • Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Nilai Tukar Harga Minyak Produksi Minyak Tk. Suku Bunga . Komisi-Komisi DPR . Depkeu. Kementerian/Lembaga Pembahasan RKA-KL

TINGKAT PEMBICARAAN RUU APBN Dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan: u TINGKAT I Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus u TINGKAT II Rapat Paripurna: pengambilan keputusan Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II diadakan Rapat Fraksi.

FORMAT DAN STRUKTUR APBN 1. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. 3. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 4. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

STRUKTUR APBN Pendapatan Negara dan Hibah § Pendapatan Negara § Hibah - Belanja Negara § Belanja Pemerintah Pusat § Transfer ke Daerah = Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan

Penyusunan Rancangan APBN 1. Proyeksi dasar (Baseline projection) Memperkirakan besaran APBN berdasarkan(i) perkiraan realisasi tahun berjalan, (ii) perkiraan indikator ekonomi makro, dan (iii) belum memperhitungkan langkah kebijakan 2. Langkah-langkah kebijakan (Policy Measures) Adalah koreksi terhadap perkiraan besaran APBN melalui rangkaian kebijakan yang akan ditempuh 3. Sasaran yang akan dicapai (Program) Merupakan target final APBN dari hasil koreksi dalam policy measures terhadap proyeksi dasar.

PENUTUP : SIKLUS APBN (2) (1) Pagu Sementara t+1 (Pertengahan Juni) Pagu Indikatif t+1 (Maret) (3) RAPBN t+1 (Agustus) (c) (b) APBN-P t (September) LKPP t-1 (a) RAPBN-P t (Juli) (4) APBN T+1 (Akhir Oktober)

TERIMA KASIH