Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan Berkelanjutan

Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan Berkelanjutan Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 27 April 2016

Kebutuhan Dasar Dalam Amanat Konstitusi Uud 1945 PENDIDIKAN KESEHATAN AMANAH KONSTITUSI Pasal 31 Ayat 1 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Pasal 28 H Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pelayanan kesehatan Pasal 34 Ayat 3 Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. . ” Memperoleh sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan Diupayakan memperoleh alokasi sebesar 5% dari total APBN 2016 atau kurang lebih Rp 100 Triliun REALITA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 28 H Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. . . Perumahan hanya mendapatkan kurang dari 1% APBN maupun APBD 2

Menuju Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2005 2015 2020 2025 2030 SDGs RPJPN 2005 -2025 RPJMN 2015 -2019 100% Akses Air Minum 0% Kumuh Perkotaan 100% Akses Sanitasi § KOTA TANPA KUMUH 2025 Penyelenggaraan pembangunan § perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan § berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan § efisien; Perumahan dan pelayanan dasar layak, aman, dan terjangkau untuk semua, termausuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Manajemen perencanaan permukiman yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan partsipasi masyarakat; Akses universal dan pemerataan terhadap air minum yang terjangkau. Akses universal dan pemerataan terhadap sanitasi layak, bebas BABS, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Jalan Menuju 100 -0 -100 (2019) 70, 97% 62, 14% 38. 431 Ha 3, 4 Juta Target yang Perlu ditangani menuju 100 -0 -100 (2019) AKSES AIR MINUM LAYAK Air Minum: 95, 6 Juta Jiwa AKSES SANITASI LAYAK Sanitasi: 117 Juta Jiwa KUMUH PERKOTAAN Kumuh: 38. 431 Ha RUMAH TANGGA TINGGAL DI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Sumber Data: BPS 2014, MDGs 2015, dan berbagai publikasi RTLH: 3, 4 Juta Jiwa

Potret Kekumuhan Jakarta Sumber: http: //www. antaranews. com/berita/394765/kementerian-pu-tangani 171 -kawasan-kumuh-2013 Banjarmasin Sumber: https: //hasanzainuddin. wordpress. com/2012/09/07/banjarbakulasolusi-atasi-keruwetan-kota-banjarmasin/ Permukiman kumuh merupakan gejala dari: a. Ketimpangan desa dan kota, mengakibatkan terjadinya urbanisasi dari Unskilled Labor b. Kurangnya akses MBR terhadap ruang/lahan/rumah yang layak & terjangkau (sewa/milik) c. Ketidakmampuan penyediaan infrastruktur dasar d. Ketidakpahaman/ketidakpatuhan pada standar e. Lemahnya Perilaku Hidup Bersih & Sehat f. Lemahnya penegakan hukum g. Pembiaran dalam jangka waktu lama Kekumuhan adalah akumulasi faktor-faktor di atas, bukan hanya persoalan fisik Aceh Sumber: http: //rri. co. id/post/berita/225092/daerah/tahun_2019_provin si_aceh_ditargetkan_bebas_dari_kawasan_kumuh. html Palembang Sumber: http: //p 2 kp-sumsel. blogspot. co. id/2015/10/kelurahan-kemang-agungmenjadi-icon. html

Contoh Penataan Pekumuhan Kelurahan Sukun, kota Malang Kampung Deret, Jakarta Karangwaru, Kota Yogyakarta Kelurahan Lapulu, Kendari Intervensi Fisik Perbaikan visual yang langsung terlihat hasilnya Intervensi Non-Fisik Keberlanjutan kondisi bebas kumuh

LESSON LEARNED Kunci Keberhasilan Penanganan Kumuh (UN-HABITAT) Memberdayakan partisipasi multi-stakeholder dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1 Mengatasi kondisi eksisting seperti penanganan permukiman kumuh eksisting dan penguatan perencanaan yang dapat merespon kebutuhan pembangunan 2 Mencegah permukiman kumuh dengan memperkuat integrasi pembangunan spasial dan sosial-ekonomi 3 Mengidentifikasi dan menangani persoalan lahan yang menjadi penghambat dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan 4 Menguatkan institusi terkait penanganan permukiman kumuh untuk menjamin keberlanjutan penanganan 5

Tantangan Pengentasan Kumuh 1 Komitmen politik jangka panjang terhadap penanganan kumuh 2 Reformasi kebijakan terhadap lahan dan pembangunan perumahan yang pro-poor 3 4 Integrasi housing markets, housing production, dan land supply Penguatan Kemitraan dengan berbagai stakeholders 5 Penguatan kapasitas stakeholders dalam perencanaan, implementasi dan manajemen 6 Penguatan mekanisme koordinasi, perencanaan, dan manajemen. 7 Penyediaan dan pembiayaan layanan dasar secara bertahap namun berkelanjutan 8 Penguatan mekanisme tabungan perumahan dan tabungan komunitas untuk perumahan

Prinsip Dasar Pengentasan Permukiman Kumuh Pemerintah Daerah sebagai “Nakhoda” § Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh § Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif Partisipasi Masyarakat Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan Terintegrasi dengan Sistem Kota • • Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota Keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman Kolaborasi dan Komprehensif Menjamin Keamanan Bermukim Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu. (Tidak bisa diselesaikan sendirian oleh satu pihak) Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang FOKUS PADA KESEHATAN PUBLIK (LAHIR DAN BATIN) BERHIMPITAN TAPI SEHAT, AMAN DAN NYAMAN

Kebijakan Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh Strategi Pokok Arah Kebijakan • Menciptakan lingkungan yang memampukan (enabling environment) • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh • Mencegah pembentukan kumuh baru atau kembali kumuh • Mengalokasikan ruang dan lahan perumahan untuk MBR • Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah • Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya • Menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan Rencana Kota • Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR

Target 0% Permukiman Kumuh 2015 2016 38. 431 Ha 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 Ha RPJMN Transisi menuju 0 Ha 2019 2020 -2024 Daerah Tipologi 1 Sudah melaksanakan seluruh program penanganan kumuh Daerah Tipologi 2 Sedang melaksanakan seluruh program penanganan kumuh Penyelesaian Pelaksanaan Daerah Tipologi 3 Selesai menyusun perencanaan Pelaksanaan 2025 Pemeliharaan dan Penguatan CITIES WITHOUT SLUM 2025

PLATFORM PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENDEKATAN Implementasi Pilot Menyeluruh Dana Desa APBD Masyarakat APBN DAK CSR Program Nasional Perncanaan 0% Cakupan (Area)/Coverage 100%

BUSINESS PROCESS PROGRAM NASIONAL PENANGANAN KUMUH (Kerja Sama Program Pusat-Daerah) Pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan daerah sebagai wujud Pemda sebagai “Nakhoda” Provinsi Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Sosialisasi Enabling Skema Program Prov dan Nasional Kab/Kota Agency. Pusat Mainstreaming target nasional ke dalam RPJMD Penyusunan Program 5 Tahun dan Tahunan Kab/Kota Mainstreaming Penyusunan Rencana target nasional Penanganan ke dalam Kumuh Skala RPJMD Kab/Kota Channelling Pelaksanaan Fund (APBD, DAK, CSR, dll) Persiapan Sosialisasi K/L dan pihak terkait di lingkup pusat Channelling Fund (APBN, DAK, CSR, DLL)

Ilustrasi Penanganan Multi Sektor, Multi Aktor (Pemda sebagai Nakhoda) APBD Capacity Building PHLN Komitmen Pimpinan Daerah • Visi Misi • Mandat • Political Supports • Tupoksi • Dukungan Dana • RPJMD Pokja PKP Daerah Housing Strategi Pengentasan Kumuh Kab/Kota Minimum requirements: 1. Dari, oleh, dan untuk kota ybs. 2. Berdasarkan strategi pembangunan kota 3. Skala kota dengan kejelasan prioritas penanganan 4. Demand responsive approach (top-down meets bottom-up) 5. Multi sektor, multi stakeholder CSR Bank/ LKNB Dana Desa Land Consolidation Water & Sanitation Urban Renewal DAK APBN Swadaya

Strategi Pengentasan Kumuh Kab/Kota Visi Misi Permukiman dan Perumahan Permukiman dan perumahan harus menjadi bagian dari visi misi kota, tertuang dalam dokumen resmi perencanaan daerah. Visi Misi Pengentasan Kumuh Permasalahan Mendesak Tujuan Sasaran Strategi Indikasi Program Indikasi Kegiatan harus mampu menyelesaikan permasalahan, terutama menangani halhal yang menyebabkan tumbuhnya kekumuhan, bukan hanya sebatas upgrading.

Organisasi Pengendali Pelaksana Program (Kolaborasi Vertikal-Horizontal) • Menetapkan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan • Sikronisasi anggaran di masing-masing level Pokja PKP Nasional/Tim Pengendali Nasional Central Collaboration Management Unit (CCMU) Pokja PKP Provinsi/Tim Pengendali Provinsi Sekretariat Pokja PKP Provinsi sbg Provincial Collaboration Management Unit (PCMU) Pokja PKP Kota/Kab/Tim Pengendali Kota/Kab Sekretariat Pokja PKP Kota/Kab sbg Local Collaboration Management Unit (LCMU) Melaksanakan perencanaan, pendataan, hingga Lembaga Masyarakat/Dewan penanganan yang bersifat konvensional dengan pendampingan fasiilitaor/tenaga ahli dari pem Amanah/BKM/LKM kab/kota • Mengelola dan melaksanakan program • Mengkolaborasikan pelaku di tingkat nasional • Membentuk dan menguatkan kelembagaan • Konsolidasi perencanaan, dan • pendanaan, Pelaksanaan program pendataan di tingka kab/kota • Konsolidasi perencanaan, hingga penanganan

TERIMA KASIH