PERENCANAAN AIR SISTIM AIR BAKU DAIR SUNGAI SISTIM
PERENCANAAN AIR SISTIM AIR BAKU DAIR SUNGAI SISTIM PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT JIAT BALAI DIKALAT PUPR WILAYAH VIII MAKASAR DIKLAT PERENCANAAN AIR BAKU PUSAT PENDIDIKAN DAN PEALTIHAN SUMBER DAYA AFIR DAN KONSTRUKSI 2017 AMRIZAL, ST, MM JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN MADYA
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH ( JIAT )
LATAR BELAKANG Pengelolaan Irigasi air tanah merupakan salah satu aspek dari pengelolaan SDA secara umum sehingga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kebijakan dalam Pengelolaan Irigasi Air tanah perlu dirumuskan. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi aparat pelaksana baik dipusat maupun didaerah
SPOKOK BAHASAN PERATURAN PERUNDANGAN USULAN KEBIJAKAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang no 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Peraturan Pemerintah N 0. 121 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2015 Tentang EP Sumber Air dan Bangunan Pengairan 6. Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana. Teknis 7. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang EP Jaringan Irigasi 8. Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2015 tentang Iuran EP Jaringan Irigasi 9. Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi 10. Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi
q UU 11/1974 tentang Pengairan § Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi sosial maupun budaya. § Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata. § Pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
q Permen PUPR 9/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 7 : (1) Ketepatan dalam penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media diwujudkan oleh : a. pengelola sumber daya air dengan : 1. pemberian rekomendasi teknis sesuai dengan zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan; dan 2. pengawasan pelaksanaan penggunaan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air. b. pengguna dengan : 1. pemanfaatan sesuai dengan zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan; dan 2. penggunaan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air. Pasal 17 : (1) Penggunaan air dan daya air sebagai materi dilakukan dengan cara mengambil sejumlah air dari sumber air guna memenuhi kebutuhan air baku. (2) Kebutuhan air baku diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga dan kebutuhan air lainnya untuk rumah tangga, irigasi, penggelontoran rutin, usaha penyediaan air minum, usaha industri, usaha akomodasi, atau kegiatan usaha lain. (3) Penggunaan air dan daya air sebagai materi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan, serta penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
q Permen PUPR 37/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Pasal 3 : (1) Izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air. (2) Izin penggunaan sumber daya air juga harus dimiliki oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air bagi kegiatan usaha. (3) Izin penggunaan sumber daya air dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk : a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. (4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan. Pasal 4 : (1) bersangkutan. (2) Izin diberikan berdasarkan urutan prioritas : a. pemenuhan keperluan pokok kehidupan sehari-hari yang penggunaannya dalam jumlah besar pada satu titik pengambilan; b. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; c. penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari melalui kegiatan usaha sistem penyediaan air minum; d. kegiatan bukan usaha; dan e. penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha lainnya.
KEBIJAKAN PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015 -2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN 1. 000 km Konstruksi jalan bebas hambatan 47. 017 km Pemeliharaan jalan nasional 500 km Dukungan jalan daerah 2. 650 km Pembangunan jalan nasional 28. 059 m • • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 15 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas terhadap pembangunan 15 Bandara baru terhadap intermoda dengan jalur KA Pembangunan Jembatan pembangunan 65 65 waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR 67, 16 m 3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung] SEKTOR PERUMAHAN • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250. 000 unit dan Peningkatan Kualitas 1. 5 jt 1 juta Ha DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA Irigasi Baru 3 juta Ha INDIKATOR Pengendalian Banjir 3 ribu Km TARGET AKHIR THN 2019 70 % 100 % 38. 431 Ha 0 ha 62 % 100 % Rehabilitasi Irigasi Akses Air Minum Layak [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll] KONDISI AKHIR THN 2014 Pengamanan abrasi pantai 500 Km Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak 11
KONDISI UMUM • Potensi air tanah 2, 6 milyar m 3 / tahun tersebar di 421 cekungan air tanah diseluruh Indonesia (Bappenas, 2010) • Tahun 1970, Ditjen SDA telah memulai Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan irigasi di daerah cekungan. Wilis-Lawu Kab. Kediri-Nganjuk Prov. Jatim. • Saat ini Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan irigasi dan air baku telah dikembangkan hampir di seluruh Indonesia. • Mendukung pencapaian target MDGs Goal ke-1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan), Goal ke-7 target ke-10 (Mengurangi hingga setengah proporsi masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar), dan target surplus 10 juta ton beras 12
Arah Kebijakan Terkait Dengan Pendayagunaan SDA Sumber. Perpres 7/2005 ttg RPJM 1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diutamakan untuk mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi. Untuk itu pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada : • upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, • rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, • serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. 2. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar pulau Jawa, sedangkan untuk rehabilitasi diutamakan pada daerah-daerah andalan penghasil padi. 3. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. 4. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. 13
CAT lintas negara CAT lintas provinsi CAT lintas kabupaten/kota CAT dalam kabupaten/kota Jumlah : : : 4 36 176 205 421 (1%) (9%) (42%) (48%)
POTENSI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI INDONESIA (TOTAL) TP : 16. 339. 834 lt/dt (515. 293 Juta m 3/tahun) PT : 127. 195 lt/dt (0. 77%) KALIMANTAN TP : 2. 190. 037 PT : - (0%) SUMATERA TP : 4. 066. 749 PT 3. 134 (0. 07%) JAWA & MADURA TP : 1. 296. 899 PT : 76. 013 (5. 8%) TP = Total Potensi (lt/dt) PT = Pemanfaatan Total(lt/dt) SULAWESI TP : 641. 933 PT : 19. 548 (3. 04%) PAPUA TP : 7. 344. 685 PT : 345 (0. 0046%) MALUKU TP : 417. 745 PT : 50. (0. 01%) Java BALI TP : 50. 672 PT : 3000 (5. 9%) NTB TP : 63. 895 PT : 8. 183 (12, 8%) NTT TP : 267. 282 PT : 13. 923 (5. 2%) 15
Total Pemanfaatan: 127. 195 Ha, NAD POTENSI: 159. 595 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 1. 860 Ha Air Baku 1400 KK(4. 86 lt/dt) Air Baku 2. 419 lt/dt SUMUT POTENSI: 485. 410 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 1, 139 Ha AIR BAKU 7. 065 KK (24. 52 lt/dt) POTENSI: 325. 374 lt/dt RIAU JAMBI POTENSI: 216. 673 lt/dt KALTIM POTENSI: 2. 920. 155 lt/dt KALTENG POTENSI: 1. 027. 175 lt/dt KALBAR POTENSI: 359. 938 lt/dt KALSEL POTENSI: 71. 728 lt/dt SUMBAR POTENSI: 649. 639 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 994 Ha AIR BAKU 1. 416 KK (4. 91 lt/dt) BABEL POTENSI: 51. 180 lt/dt LAMPUNG POTENSI: 444. 540 lt/dt Pemanfaatan JIAT 2. 140 Ha AIR BAKU 677 KK (2. 35 lt/dt) JABAR POTENSI: 375. 127 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 5. 804 Ha AIR BAKU 1. 395 KK(4. 84 lt/dt) BANTEN POTENSI: 107. 116 lt/dt DKI POTENSI: 37. 513 lt/dt GORONTALO POTENSI: 20. 548 lt/dt JIAT 3. 361 Ha AIR BAKU 100 KK(0. 35 lt/dt) Maluku Utara POTENSI: 180. 524 lt/dt SULAWESI UTARA POTENSI: 122. 210 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 5. 425 Ha AIR BAKU 1. 005 KK(3. 49 lt/dt) Papua Barat POTENSI: 1. 388. 096 lt/dt SULAWESI TENGGARA POTENSI: 120. 117 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 3. 048 Ha AIR BAKU 45. 536 KK(158 lt/dt) BENGKULU POTENSI: 159. 215 lt/dt SUMSEL POTENSI: 928. 209 lt/dt SULAWESI TENGAH POTENSI: 149. 046 lt/dt Pemanfaatan. JIAT: 1. 934 Ha AIR BAKU 351. 475 KK(1. 220 lt/dt) SULBAR POTENSI: 634 lt/dt JATENG POTENSI: 306. 507 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 16. 940 Ha AIR BAKU 39. 487 KK(137. 02 lt/dt) DIY POTENSI: 17. 472 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 7. 876 Ha AIR BAKU 41. 743 KK (144. 85 lt/dt) MALUKU POTENSI: 237. 221 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 50 Ha AIR BAKU 114 KK (0. 40 lt/dt) SULAWESI SELATAN POTENSI: 267. 187 lt/dt Pemanfaatan: 5. 780 Ha AIR BAKU 2. 166 KK(7. 52 lt/dt) BALI POTENSI: 50. 672 lt/dt Pemanfaatan: 3000 Ha AIR BAKU 8. 240 KK(28. 59 lt/dt) JATIM POTENSI: 448. 589 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 45. 393 Ha AIR BAKU 56. 057 KK (194. 52 lt/dt) NTB POTENSI: 63. 895 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 8. 183 Ha AIR BAKU 6. 014 KK (20. 87 lt/dt) PAPUA POTENSI: 5. 956. 589 lt/dt Pemanfaatan JIAT: 345 Ha AIR BAKU 3. 260 KK(11. 31 lt/dt) NTT POTENSI: 267. 282 lt/dt Pemanfaatan. JIAT: 13. 923 Ha AIR BAKU 63. 200 KK (219 lt/dt)
PETA SEBARAN KONDISI INFRASTRUKTUR AIR TANAH PER TAHUN 2014 TOTAL = 7. 405 Zona Sumatra Baik = 5. 196 smr RB = 1. 424 smr RR = 785 smr Baik = 235 smr RB = 43 smr RR = 11 smr Zona Sulawesi Baik = RB = RR = 857 smr 324 smr 211 smr Zona Papua Zona Jawa- Madura Baik RB RR = = = 2. 043 smr 822 smr 371 smr Zona Bali Nusa Tenggara Baik RB RR = = = 2010 smr 235 smr 135 smr Baik RB RR = = = 51 smr 0 smr 37 smr
KONDISI INFRASTRUKTUR AIR TANAH YANG TELAH TERBANGUN (status 2014) Total 7. 405 sumur Irigasi 127. 195 Lt/dt Rusak Berat 1. 424 sumur 24. 460 Lt/dt Air Baku 2. 419 lt/dt Rusak Ringan 785 sumur 19% 13. 483 Lt/dt 11% Baik 5. 196 sumur 89. 253 Lt/dt 70%
KONDISI INFRASTRUKTUR AIR TANAH YANG TELAH TERBANGUN
Belum adanya Norma dan Standar tentang Air Tanah Keterbatasan SDM dengan basic bidang air tanah Peralatan Penunjang pada umumnya sudah tua /Tidak Fungsi Tingginya Biaya OP Kurangnya minat P 3 A mendiversifikasi tanaman padi ke tanaman nilai ekonomi tinggi (Jawa) Kurangnya perhatian dari Pemerintah daerah setempat terhadap Pembinaan P 3 A Air Tanah Status ASET (Tanah Rumah Pompa )
PROGRAM PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU KEDEPAN Pengembangan - Pembangunan - Peningkatan Norma Standar - SDM - Data Base - SID - NSPK Rescue - Redevelopment - Rehabilitasi - Peralatan - Kelembagaan Konservasi - OP - Ground Water Monitoring
PROGRAM PRIORITAS Kekeringan 2015 SDM STUDI & DED REVITALISASI FISIK • Rehabilitasi Prasarana Air Tanah 18 sumur • Penambahan ( Geologi) • Peningkatan • Potensi Airtanah • Konservasi Air Tanah • Kajian Potensi Air Baku pulau terpencil/ terluar th 2016 • Pemanfaatan air tanah untuk irigasi dan airbaku • • Rehab Infrastruktur Airtanah Pengembangan Air. Baku pulau terpencil/terluar 2017 -2019 Pemanfaatan Teknologi Produk LITBANG
TARGET KONDISI dan OUTCOME 2014 total sumur 7. 405 • Baik 5. 196 (70 %) • Rusak Berat: 1. 724 ( 19 %) • Rusak Ringan 785 (11 %) 2014 • Irigasi : 127. 195 Ha • Air Baku : 2. 419 lt/dt RESCUE = 2. 209 sumur • Redril , rehab JIAT Redevelopment • Peningkatan Kelembagaan • SDM Rescue & Pengembangan 2019 Pengembangan Air Tanah 1. 481 sumur • Irigasi = 20. 300 Ha • Air baku = 2, 360 m 3 Rehab Pembangunan SDM SID NSPK • Total sumur = 8. 886 • baik 7. 997 (90 %) • Rusak berat = 355 sumur (4%) • Rusak ringan= 534 sumur (6 %) 2019 • Irigasi : 164. 179 Ha • Air Baku : 4. 779 lt/dt
KONSEPSI PENGELOLAAN AIR TANAH PENGERTIAN CEKUNGAN AIR TANAH (CAT) : Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung (Pasal 1 angka 12 UU No. 7 Tahun 2004). Penetapan CAT oleh Presiden (Pasal 13 ayat (1) UU No. 7 / 2004) atas usul Menteri yang tertuang dalam Kepres. 26/2011 ttg Penetapan Cekungan Air Tanah 24
Dasar Pengelolaan Air Tanah 1. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah (Pasal 12 ayat (2) UU No. 7 / 2004). 2. Cekungan air tanah di Indonesia menurut Pasal 14 ayat (3) PP No. 43/2008 meliputi: • • cekungan air tanah lintas negara cekungan air tanah lintas provinsi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota Pemerintah Pusat Provinsi Kab / Kota 25
Status Cekungan Air Tanah Kepres. 26/2011 ttg Penetapan Cekungan Air Tanah : 1. 2. 3. 4. Dalam kabupaten/kota Lintas provinsi Lintas negara : 205 CAT (48 %) : 176 CAT (42 %) : 36 CAT (9 %) : 4 CAT (1 %) 26
Arahan Pengelolaan Air Tanah 1. Pengelolaan air tanah wajib mengacu kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. 2. Kebijakan pengelolaan air tanah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 3. Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan bagian dari kebijakan sumber daya air (SDA). 4. Kebijakan SDA disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan SDA (Dewan SDA) (Pasal 86 ayat (2) UU No. 7 / 2004) ditetapkan oleh Presiden. 27
Landasan Kebijakan 1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, mengingat fungsinya dalam mendukung penyediaan air baku sebagai salah satu kebutuhan pokok. 2. Air tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 3. Pengelolaan air tanah secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan, dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya. 28
4. Pengelolaan air tanah perlu diarahkan pada keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalam kebijakan dan pola pengelolaan sumber daya air. 5. Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup konservasi dan pendayagunaan air tanah diselenggarakan untuk mewujudkan: a. Kelestarian dan kesinambungan ketersediaan air tanah b. kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 29
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah Disusun Berdasarkan: 1. Potensi air tanah dalam CAT, mencakup kuantitas dan kualitas. 2. Kebutuhan air bagi penduduk dan berbagai sektor. 3. Rencana pengembangan wilayah. 30
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah Memperhatikan Prinsip: 1. Kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; 2. Prioritas kebutuhan air pokok hidup sehari-hari dan pertanian rakyat; 3. Kesejahteraan masyarakat provinsi atau kabupaten/kota pada CAT; 4. Keadilan dalam memenuhi kebutuhan air; 5. Penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; 6. Keseimbangan antara konservasi dan penggunaan air tanah. 31
STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH Strategi Pengelolaan Air Tanah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyiapkan pengaturan dan perencanaan pengelolaan air tanah (NSPM). Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah. Menyediakan data dan informasi air tanah. Melakukan pengendalian penggunaan air tanah. Menerapkan perizinan penggunaan air tanah. Melaksanakan kegiatan konservasi air tanah. Menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan air tanah. Pemberdayaan masyarakat. One Basin One Management 32
Program , Implementasi, Teknologi Pemanfaatan, dan Konservasi Air Tanah 33
Kriteria Umum Ada Potensi. Air Tanah, dan dimanfaatkan max 30 % dari potensi yang ada Sawah tadah hujan Lahan Kering, pekarangan Petani mau berpartisipasi dalam masalah OP sumur pompa Adanya Usahatani berorientasi Agribisnis dengan HVC Irigasi Air Tanah Ada permintaan dari Pem. Prov / Pemkab Lahan Non Irigasi ------------Langka Air Baku Plus prasarana Air Baku
RENCANA PENGEMBANGAN AIR TANAH 2015 -2019 Air Tanah yg Dibangun (sumur) SDM Kelembagaan (lembaga) 226 547 271 657 644 564 773 677 Air Tanah Yg Di rehab (sumur) Konservasi (Titik) 451 1. 095 1288 1128 Rencana Anggaran : Rp 5, 42 Trilyun (Pembangunan JIAT 19. 806 lt/dt, Air Baku 1. 264 lt/dt) (Rehabilitasi JIAT 13. 717 lt/dt, Air Baku 875 lt/dt)) Pengembangan Air Tanah : 1. 505 Sumur : 3. 648 Sumur Rehabilitasi 526 1. 276 1. 503 1316 31 73 86 75
Skenario Program Kegiatan dan Penganggaran 2015 -2019
PEMANFAATAN AIR TANAH oleh DJSDA NAD Pot. AT: 265. 882 lt/dt Irigasi: 1. 860 ha Air Baku: 3, 5 lt/dt SULUT Pot. AT: 17. 800 lt/dt Irigasi: 5. 425 ha Air Baku: 5, 025 lt/dt SUMUT Pot. AT: 325. 620 lt/dt Irigasi: 824 ha Air Baku: 12, 44 lt/dt GORONTALO Pot. AT: 20. 250 lt/dt Irigasi: 3. 361 ha LAMPUNG Pot. AT: 59. 953 lt/dt Irigasi: 1. 554 ha Air Baku: 4, 47 lt/dt SUMBAR Pot. AT: 119. 467 lt/dt Irigasi: 1. 133 ha Air Baku: 6, 105 lt/dt SULTRA Pot. AT: 33. 223 lt/dt Irigasi: 3. 048 ha Air Baku: 30. 23 lt/dt MALUKU Pot. AT: 186. 263 lt/dt Irigasi: 50 ha Air Baku: 0, 57 lt/dt SULTENG Pot. AT: 202. 205 lt/dt Irigasi: 1. 146 ha Air Baku: 123, 75 lt/dt JABAR Pot. AT: 361. 140 lt/dt Irigasi: 2. 143 ha Air Baku: 7 lt/dt JATENG Pot. AT: 264. 089 lt/dt Irigasi: 26. 802 ha Air Baku: 50, 375 lt/dt DIY Pot. AT: 12. 676 lt/dt Irigasi: 7. 876 ha Air Baku: 208, 72 lt/dt SULSEL Pot. AT: 254. 734 lt/dt Irigasi: 2. 650 ha Air Baku: 6 lt/dt BALI Pot. AT: 6. 673 lt/dt Irigasi: 1. 660 ha Air Baku: 16, 885 lt/dt JATIM Pot. AT: 172. 771 lt/dt Irigasi: 33. 150 ha Air Baku: 280, 3 lt/dt NTB Pot. AT: 20. 177 lt/dt Irigasi: 8. 183 ha Air Baku: 161, 68 lt/dt NTT Pot. AT: 19. 150 lt/dt Irigasi: 12. 360 ha Air Baku: 8, 8 lt/dt PAPUA Pot. AT: 245. 319 lt/dt Irigasi: 345 ha Air Baku: 16, 3 lt/dt
KEBUTUHAN DAN EXISTING JIAT 38
Kriteria Irigasi Air Tanah v v Irigasi air Tanah dikembangkan pada Cekungan Air Tanah yang potensial dan aman untuk dimanfaatkan dengan volume pengambilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan air baku (untuk kebutuhan domestik). Untuk keperluan Irigasi air tanah dikembangkan pada lahan tadah hujan, tegalan dan lahan sawah beririgasi namun setiap musim kemarau mengalami kekurangan air atau kekeringan yang dicirikan intensitas tanam maximal 150 persen. Berdasarkan PP 20/2006 tentang Irigasi, PP 42/2008 tentang Pengelolaan SDA, dan PP 43/2008 tentang Air Tanah, tersirat bahwa pengembangan dan pengelolaan air tanah dititik beratkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten (skala luas areal irigasi rata-rata 30 Ha) 39
Kriteria Irigasi Air Tanah v v v Irigasi air tanah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani penerima manfaat irigasi air tanah. Irigasi air tanah lebih difokuskan untuk tanaman non padi dan untuk menjamin keberlangsungan OP sumur pompa irigasi air tanah di titik beratkan untuk tanaman yang bernilai ekonomis tinggi (high value crops), yaitu tanaman holtikultura atau tanaman palawija lainnya. Adanya dukungan riel Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, dalam pengembangan dan penanganan masalah-masalah irigasi air tanah sesuai kewenangan masing-masing. Adanya keinginan dan kemampuan P 3 A dalam menangani OP sumur pompa secara mandiri. Ikut berpartisipasi dalam menjaga kelangsungan ketersediaan dan konservasi air tanah. 40
41
Permasalahan Pengelolaan Air Tanah 42
Permasalahan Pengelolaan Air Tanah • Pengelolaan yg meliputi konservasi dan pendayagunaan air tanah tidak didasarkan pd konsep pengelolaan cekungan air tanah, tetapi lebih mendasarkan pada pengelolaan sumur. • Keterbatasan sumber daya (manusia, peralatan, biaya) baik di pusat maupun daerah. • Pengawasan dan penegakan hukum yg lemah atas setiap pelanggaran yg terjadi terhadap peraturan pengelolaan air tanah yang ada. • Belum terbentuk jaringan data dan informasi air tanah yang baik antar lembaga pengumpul atau pengelola data air tanah. • Apabila pemanfaatan air tanah tidak dilaksanakan terkendali akan mempunyai pengaruh terhadap kondisi lingkungan (intrusi air laut pada daerah pengembangan dekat pantai; kemungkinan terjadinya penurunan tanah) • Operasi dan pemeliharaan membutuhkan penanganan yang khusus serta konsekwensi mahalnya biaya operasi dan pemeliharaan. 43
Kebijakan Umum Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan irigasi Direktorat Irigasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, bahwa pembangunan sub sektor irigasi adalah merupakan pendukung bagi pencapaian ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani. Pada awal pengembangan irigasi air tanah, yaitu pada era Repelita bahwa penggunaan irigasi air tanah adalah ditujukan untuk mendukung usaha swasembada pangan dalam hal ni adalah swasembada beras. Saat ini kiranya pengembangan irigasi air tanah adalah difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yakni melalui peningkatan usaha tani nya.
Prinsip Dasar • Bahwa bangunan sumur berikut pompa adalah identik dengan jaringan irigasi primer dan sekunder pada sistim irigasi air permukaan, dengan demikian segala ketentuan pada jaringan irigasi primer dan sekunder berlaku pada sumur, pompa berikut mesin penggerak pada sistim irigasi air tanah. • Hak dan tanggung jawab masyarakat petani adalah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi tersier, berpartisipasi dalam pembangunan , pemanfaatan, pengubahan atau pembongkaran bangunan atau saluran irigasi tersier.
Prinsip Dasar • Operasi dan pemeliharaan jaringan rigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot, dan guna menjaga kelangsungan pengoperasian pompa, sewajarnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan subsidi untuk beaya operasional sumur pompa, meliputi beaya BBM, oli, gemuk (grease), dan gaji operator. • Petani cq P 3 AT diharapkan ikut berpartisipasi dalam keikutsertaan membeayai operasi dan pemeliharaan sumur pompa dan diharapkan dapat mandiri.
Pokok-Pokok Kebijakan • Kebijakan Terhadap Prasarana Yang Sudah Di Bangun Pengembangan irigasi air tanah yang telah dilaksanakan Ditjen SDA sejak lebih dari 40 tahun yang lalu hingga saat ini telah dibangun lebih dari 7500 sumur tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Ditjen SDA lebih dititikberatkan sebagai regulator dan pembina teknis. Norma, Standart, Pedoman dan Manual (NSPM) yang menyangkut pengembangan, pembangunan dan pengelolaan parasarana pemanfaatan air tanah perlu dibuat dan disebarluaskan disosialisaikan ke Pemerintah Daerah.
Pokok-Pokok Kebijakan • Rehabilitasi Prasarana Sejak tahun 2000 telah dicanangkan program penyelamatan yaitu merehabilitasi kembali prasarana yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali seperti sediakala. Rehabilitasi tersebut meliputi pembersihan atau pencucian sumur, perbaikan rumah pompa, perbaikan dan penggantian sistim saluran distribusi, perbaikan dan pengantian mesin dan pompa. Kiranya kebijakan dan program rehabilitasi ini dilanjutkan, dan selanjutnya dilakukan penyerahan sebagian asset kepada Pemerintah Kabupaten bila prasarana telah selesai direhabilitasi dan dapat dioperasikan dengan baik.
Pokok-Pokok Kebijakan • Penyerahan sebagian aset Prasarana Aset Pemerintah Pusat Diserahkan menjadi aset Daerah
POKOK BAHASAN Pokok-Pokok Kebijakan • Pemantapan Operasi dan Pemeliharaan melalui Program Pr. OM Kebijakan yang pernah dijalankan Ditjen SDA adalah dengan memberikan subsidi atau bantuan BBM dan gaji operator selama 2 (dua tahun) sejak dioperasikan sedang untuk spare part sepenuhnya ditanggung Ditjen SDA. Selanjutnya setelah dua tahun seluruh biaya operasi dibebankan kepada petani pengguna.
Pokok-Pokok Kebijakan • Pemantapan Operasi dan Pemeliharaan melalui Program Pr. OM Berikut ini merupakan saran-saran sebagai bahan pertimbangan kebijakan, diantaranya : • Mendorong Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk ikut membiayai operasi pompa berupa bantuan BBM • Untuk daerah dengan tingkat kemampuan Pemkab maupun Pemprov yang rendah, biaya BBM agar dibantu dengan APBN melalui dana OP BBWS/BWS. • Agar bengkel pemeliharaan milik BBWS/BWS lebih diberdayakan untuk menangani kerusakan mesin dan pompa yang membutuhkan penanganan segera, guna menghindari kegagalan panen. Pemberdayaan bengkel antara lain dengan melengkapi peralatan, tesedianya pare part serta mobile service unit. • Meningkatkan kemampuan SDA Air Tanah dengan melakukan penerimaan baru dan pelatihan-pelatihan meliputi pelatihan pemboran, perencanaan, pelatihan OP, pelatihan operator dan mekanik
Pokok-Pokok Kebijakan • Memperkenalkan tanaman bernilai ekonomis tinggi (HVC) Untuk bisa menanggung besarnya beaya operasi sumur pompa dituntut kejelian memilih jenis tanaman yang diusahakan dan kerja keras petani. Disini muncullah apa yang kita kenal dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi (High Value Crops = HVC). Pada prasarana pemanfaatan air tanah untuk air baku kiranya dapat dikombinasikan untuk usahatani sayuran dipekarangan deng sistem irigasi tetes.
Kebijakan Pembangunan Prasarana Baru Prosedur Usulan Pembangunan Prasarana Baru Usulan Masyarakat Dilaksanakan Pemkab sendiri bila mampu PEMKAB Usulan ke Pemprov bila Pemkab tidak mampu Diusulkan ke BBWS/BWS Bila Pempov tidak mampu Dilaksanakan Pemprov bila mampu BBWS/BWS mengusulkan Program & Anggaran
Teknologi Hemat Air • Mengairi tanaman secara terputus-putus pada tanaman padi (intermitten irrigation) salah satunya dengan menggunakan teknik SRI (System of Rice Intensification). • Perbaikan cara bercocok tanam pada tanaman palawija dengan sistem irigasi alur (furrow irrigation) • Penggunaan sistem irigasi sprinkle (sprinkle irrigation) dan Irigasi Tetes (Drip Irrigation)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Air Tanah • Peningkatan kuantitas dan kualitas personil di bidang air tanah di lingkungan Ditjen SDA dan BBWS/BWS dengan pengangkatan personil baru terutama berlatar belakang pendidikan Geologi/Geohidrologi, serta mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang air tanah • Bersama-sama dengan Departemen ESDM meningkatkan kemampuan teknis personil ditingkat Provinsi, Kabupaten dan BBWS/BWS antara lain dengan mengadakan pelatihan/kursus juru bor, mekanik mesin dan pengetahuan yang relevan lainnya. • Peningkatan hubungan dan koordinasi antara Ditjen SDA , BBWS/BWS, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan air tanah. • Peningkatan partisipasi masyarakat pengguna dalam pengembangan dan pengelolaan air tanah.
Konservasi Air Tanah Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Partisipasi Ditjen SDA dalam konservasi air tanah melalui kegiatan dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut: • Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah • Pelestarian Daerah Tangkapan Hujan • Pemulihan Air Tanah • Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air tanah • Monitoring/Pemantauan Air Tanah
Konservasi Air Tanah Tiga hal yang perlu dipantau secara terus menerus adalah: • Fluktuasi muka air tanah • Penurunan muka tanah • Mutu/kualitas air tanah
Konservasi Air Tanah • Konservasi air tanah adalah satu usaha untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. • Dengan mengingat usaha pelestariannya, kesinambungan ketersediaannya, daya dukung, fungsi air tanah serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah untuk mahluk hidup waktu sekarang dan yang akan datang. 58
Konservasi Air Tanah • • Pelestarian air tanah merupakan upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan. Perlindungan air tanah merupakan upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pemeliharaan air tanah merupakan upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai fungsinya. Pengawetan air tanah merupakan upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai dimana laju pengambilan dan pengisian sama (Danaryanto et al 2009, Johnson 1972). 59
Kegiatan Konservasi Air Tanah v Penentuan zona & rekomendasi teknis konservasi air tanah v Perlindungan dan pelestarian air tanah v Pengendalian pemanfaatan air tanah v Pengendalian kerusakan serta pengawetan air tanah v Pemulihan air tanah. Perlindungan & pelestarian air tanah daerah hulu : menjaga daya dukung & fungsi daerah imbuhan, daya dukung akifer, memulihkan kondisi & lingkungan air tanah pada zona rusak/kritis v Pelestarian daerah tangkapan hujan v Pelestarian kawasan hutan v Bebas areal penambangan bahan galian C v Tertutup dari kegiatan pembangunan daerah hulu v Pemulihan air tanah membuat areal imbuhan buatan, menetralisir pencemaran air tanah, merehabilitasi daerah imbuhan v Pengelolaan kualitas v Pengendalian pencemaran air tanah 60
PENYUSUNAN RENCANA KONSERVASIr
- Slides: 62