Perekonomian Indonesia Materi 2 Sistem Perekonomian Indonesia Indikator

Perekonomian Indonesia Materi 2 Ø Sistem Perekonomian Indonesia Ø Indikator Pertumbuhan Ekonomi Ø Struktur Ekonomi Elistia, SE, MM 1

Pengertian Sistem Ekonomi Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian. Unsur-unsur yang terlibat dalam perekonomian antara lain manusia sebagai subjek, barang dan jasa sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian, termasuk lembaga ekonomi, cara kerja, peraturan, kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat. Sistem ekonomi lahir sekitar tahun 1960 -an yang saat itu terdiri dari dua sistem ekonomi yang berlaku, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dasar yang membedakan antara kedua sistem tersebut adalah peranan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Keadaan ini sangat tergantung pada sistem sosial lainnya, terutama politik yang berlangsung di masyarakat. Di dunia ini terdapat kecenderungan umum bahwa jika berbicara sistem ekonomi, maka tidak terlepas dari sistem politik. Elistia, SE, MM 2

Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Sistem ekonomi ideologi kapitalis dan sosialis yang membedakan adalah peranan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. 1. Sistem Ekonomi Kapitalis: pengelolaan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, dan berideologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis 2. Sistem Ekonomi Sosialis: menganut ideologi politik komunisme dengan rezim pemerintahan yang otoriter biasanya cenderung menganut ideologi ekonomi sosialis di mana pengelolaan ekonominya berdasarkan perencanaan terpusat. Elistia, SE, MM 3

Keputusan Ekonomi Keputusan yang harus diambil setiap waktu. Keputusan tersebut sangat berkaitan dengan apa, berapa banyak, bagaimana, dan untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Bagaimana keputusan tersebut akan diambil sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara bersangkutan. Dalam hal ini, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab jenis keputusan tersebut. Pendekatan pertama berasal dari kalangan ekonom konservatif dan pendekatan kedua berasal dari kalangan ekonom progresif. Elistia, SE, MM 4

Pendekatan Ekonomi Konservatif dan Progresif Menurut kalangan Ekonom Konservatif, untuk memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan apa, berapa banyak, bagaimana, dan untuk siapa kegiatan ekonomi dilakukan sangat tergantung pada mekanisme pasar. kalangan ekonom konservatif menggolongkan sistem perekonomian ke dalam dua jenis sistem ekonomi, yaitu sistem perekonomian pasar bebas dan sistem perekonomian komando. Sistem perekonomian pasar bebas adalah sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan apa, berapa banyak, untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut dilaksanakan diserahkan kepada kehendak pasar. Sistem perekonomian komando adalah sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada lembaga perencanaan negara yang berwenang. Elistia, SE, MM 5

Pendekatan Ekonomi Konservatif dan Progresif Dengan demikian, dilihat dari peranan negara terhadap perekonomian, sistem perekonomian pasar bebas ditandai oleh terbatasnya intervensi pemerintah dalam perekonomian, sedangkan pada sistem ekonomi komando ditandai oleh besarnya intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kalangan Ekonom Progresif berpendapat bahwa untuk menjawab pertanyaan apa, berapa banyak, dan untuk siapa kegiatan ekonomi suatu negara dilaksanakan diserahkan sepenuhnya kepada mode produksi (mode of production) orde ekonomi. Elistia, SE, MM 6

Kriteria Perekonomian Bertitik tolak dari uraian tersebut, untuk mengetahui kekhasan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara sebenarnya tergantung pada tiga kriteria penting. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sampai seberapa besar Intervensi pemerintah dalam perekonomian, yaitu apakah kadar pemerintah terhadap perekonomian besar atau tidak. 2. Sampai seberapa besar Keleleluasaan masyarakat untuk saling bersaing satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. 3. Sampai seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Elistia, SE, MM 7

Sistem Perekonomian Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Elistia, SE, MM 8

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Dikenal dengan sistem ekonomi pasar bebas, merupakan sistem ekonomi di mana peranan pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sistem ini dikembangkan oleh kaum klasik yaitu Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1896) mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan suatu perekonomian, maka faktor-faktor produksi harus diserahkan kepada masing-masing individu; sementara untuk kemakmuran maka perdagangan bebas dan persaingan yang sangat tinggi haruslah diterapkan dalam perekonomian tanpa ada pihak yang mengatur. Sistem ekonomi kapitalis tidak menghendaki campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi ini menitikberatkan pada kebebasan pemilikan modal secara individual oleh warga masyarakat. Karena, dalam kenyatannya, tidak semua warga masyarakat mampu ikut serta dalam pemilikan modal, maka sistem perekonomian kapitalis ditandai oleh adanya pembagian masyarakat ke dalam dua golongan yakni pemilik modal (majikan) dan pemilik tenaga (buruh). Elistia, SE, MM 9

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Bila majikan hidup dari akumulasi modal, maka golongan buruh hidup dari menjual tenaganya. Dalam hal ini tampak bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Pemerintah hanya berfungsi sebagai pelindung warganya dari peperangan, ketidakadilan, dan penyedia sarana infrastruktur. Dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme harga dan pasar sangat dijunjung tinggi demi menjalankan perekonomiannya. Mekanisme ini sangat berkaitan dengan keempat permasalahan ekonomi sebelumnya, yaitu mengapa barang itu diproduksi dan berapa barang yang harus diproduksi. Kedua permasalahan inilah yang akan menentukan mekanisme harga di pasar. Semboyan yang dipakai oleh ekonomi kapitalis yaitu Live is alone, menunjukkan sifat yang individualis. Sistem ekonomi kapitalis ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Barat. Elistia, SE, MM 10

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Azas pokok sistem ekonomi kapitalis adalah bekerjanya tangan-tangan yang tidak terlihat yang digerakkan oleh rasa cinta diri yang dikemukakan oleh Adam Smith. Inti pemikiran yang dicetuskan oleh Adam Smith adalah sebagai berikut: 1. Invisible hand "(tangan yang tidak terlihat)" akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu keinginan seseorang atau sekelompok orang memberikan barang dan jasa demi mendapatkan yang Iainnya. Konsep ini dijelaskan dengan contoh berikut: Pembuat baju menghasilkan baju bukan karena rasa cinta pada sesama tetapi demi keuntungan pribadi, dan si pembuat baju tidak boleh mencari keuntungan terlalu tinggi yang akan mengakibatkan pembeli membeli baju di tempat Iain yang lebih murah. Jadi, si pembuat baju harus mempertimbangkan harga dengan tepat agar dapat bersaing dengan yang Iainnya. Elistia, SE, MM 11

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) 2. Harga pasar dapat goyah karena hukum penawaran dan permintaan serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. 3. Pemerintah suatu negara mempunyai tiga tugas yang sangat penting, yaitu melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara bebas Iainnya, melindungi masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan oleh masyarakat Iainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan, serta mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan. Prinsip ekonomi yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya (keadilan distributif). Contoh negara yang menganut sistem ini adalah: Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Elistia, SE, MM 12

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Buku Adam Smith yang berjudul 'The Theory of Sentiments' menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya ( 1159 ). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut pahan 'Laissez faire', yang mengendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah. Kaum klasik berpendapat seperti itu, karena mereka menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya. Mekanisme pasarlah yang akan mengatumya, kekuatan permintaan penawaran-lah yang akan mewujudkannya. Jika demikian pemikirannya, selanjutnya apa tugas pemerintah ? Menurut kaum klasik, tugas pemerintah adalah : 1. Mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani oleh pihak swasta, sebagai misal mengelola pamong praja dan sejenisnya. 2. Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. , Sebagai contoh membangun prasarana jalan agar transportasi menjadi lancar, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung, dan sejenisnya. Elistia, SE, MM 13

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tugas yang sangat penting (Suroso, 1993) yakni : 1. Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya; 2. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hokum yang dapat diandalkan. 3. Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya. Elistia, SE, MM 14

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Dengan perkataan lain di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Dengan terjadinya resesi dunia pada sekitar tahun 1930 -an, kejayaan sistem ini seakan-akan berakhir. Dari kejadian itulah kemudian muncul pandangan-pandangan untuk memperbaiki sistem ini. Diantara para ahli yang cukup terkenal dan hingga sampai saat ini pandangannya masih relefan adalah J. . M. Keynes, yang antara lain berpendapat bahwa negara, yang merupakan suatu kekuatan di luar sistem liberalis ini haruslah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi agar pekerjaan selalu tersedia bagai semua warganya. Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberal kapitalisme adalah : 1. Faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahawan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta; 2. Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme·pasar yang berlaku; 3. Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi; Elistia, SE, MM 15

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Sistem ekonomi sosialis merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini lahir sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalis, yang diilhami oleh pemikiran Karl Mark berpendapat bahwa pada sistem kapitalis banyak ketidakadilan yang terjadi karena adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Ketidakadilan tersebut terlihat pada perilaku kaum kapital atau pemodal yang senantiasa bersenang-senang, sementara kaum buruh yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan bagi para kaum pemodal (karena adanya upah minimum) hidup sengsara dan sangat menderita. Lahir dari kondisi tersebut, Karl Mark berpendapat bahwa perekonomian hendaknya dikuasai oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sistem perencanaan. Dari keadaan tersebut terlihat bahwa pemerintah memainkan peran yang sangat besar terhadap perekonomian. Elistia, SE, MM 16

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Sistem sosialis sendiri terdiri dari : 1. 2. 3. Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara; Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana; Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan modal, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian intemasional, tampaknya sistem sosialis terencana ini mulai ditinggalkan oleh penganutnya. Salah satu contoh adalah yang diawali oleh presiden Rusia, Gorbachev dengan tindakan pembaharuannya. Dan akhir-akhir ini dengan mulai pecahnya negara-negara berpaham komunis, yang di dalam perekonomianyil cenderung bersistem sosialis. Elistia, SE, MM 17

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Semboyan yang dianut oleh sistem ini adalah Bersatulah Kaum Buruh. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis antara Iain Rusia dan Tiongkok. Dalam prakteknya, sistem ekonomi sosialis terbagi ke dalam dua golongan besar yaitu sistem perekonomian sosialis otoriter yang menjadikan negara sebagai ukuran kolektivitasnya. Model kedua biasa disebut sebagai sistem perekonomian sosialis demokratik yang membatasi kolektivitasnya dalam ukuran perusahaan seperti koperasi. Masyarakat komunis adalah yang dicita-citakan oleh Karl Marx yang dianggap sebagai masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Manusia dibebaskan dari keterikatannya pada milik pribadi dan di masyarakat tidak ada eksploitasi, penindasan, dan paksaan. Ia juga berpendapat bahwa negara tidak lain hanyalah mesin yang dipakai suatu kelas untuk menindas kelas lain. Karena itu, negara hanya merupakan lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawannya dengan kekerasan. Elistia, SE, MM 18

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Dalam tahap awal komunisme, prinsipnya adalah "setiap orang memberi (pada masyarakat) menurut kemampuannya, setiap orang menerima sesuai dengan karyanya". Sedangkan dalam tahap komunisme penuh, prinsipnya telah berkembang menjadi "setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya (distribusi menurut kebutuhannya)". Dari kenyataan yang ada, terlihat bahwa pada saat ini sosialis mengalami kehancuran sebelum mencapai tujuannya, yang semata-mata disebabkan oleh tidak adanya kebebasan individu sehingga mematikan ide-ide yang ada di dalam benak individu. Padahal kebebasan ini biasanya melahirkan pemikiran yang sekaligus melahirkan ide-ide baru yang inovatif. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, Tiongkok, dan negara komunis lainnya. Elistia, SE, MM 19

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Ø Ciri-ciri : Hak milik individu tidak diakui. Seluruh sumber daya dikuasai negara. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Ø Kelebihan : Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Ø Kekurangan : Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Elistia, SE, MM 20

3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan kombinasi 'logis' dari ketidak sempumaan kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Selain resesi dunia tahun 1930 -an telah menjadi bukti ketidak sanggupan sistem liberalis, langah Gorbachev dan bubarnya kerompok negara-negara komunis, menjadi bukti pula kerapuhan sistem etatisme. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Dengan keinginan seperti ini, banyak negara kemudian memilih sistem ekonomi campuran ini. Contoh negara yang menggunakan sistem ini di antaranya Filipina, yang memiliki kadar kapitalisme yang lebih besar dibandingkan kadar sosialisnya, India yang kadar sosialisnya lebih besar dibandingkan kadar kapitalisnya. Namun demikian, banyak juga negara yang menggunakan sistem ini, yang kadar kapitalis atau sosialisnya berubah sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Elistia, SE, MM 21

3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ini muncul dan berkembang sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930 -an, sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi sosialis yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi kadar dominasinya serta dengan berbagai variasi nama istilah. Elistia, SE, MM 22

3. Sistem Ekonomi Campuran Ø Ciri-ciri : Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah Ø Kelebihan : Kestabilan ekonomi terjamin Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu Ø Kekurangan : Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta Elistia, SE, MM 23

4. Sistem Ekonomi Islami Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Assunah. Berdasarkan Al-quran dan hadist tersebut, pada dasarnya sistem ekonomi Islam ini menitikberatkan pada persaudaraan dan kekuatan. Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, terutama kapitalis dan sosialis. Perbedaan yang tampak dari sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terlihat dari premis yang dianut. Seperti diketahui bahwa premis yang dijadikan landasan dalam ekonomi barat adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, prinsip kelangkaan, dan setiap individu mencari keuntungan secara sendiri-sendiri. Premis tersebut sangat bertentangan dengan yang dijadikan landasan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pengendalian hawa nafsu atau yang berlandaskan pada needs bukan wants. Elistia, SE, MM 24

4. Sistem Ekonomi Islami Selain premis yang mendasari landasan sistem ekonomi Islam, ada juga beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan operasi sistem ekonomi Islam. Hal tersebut antara lain: 1. Ekonomi Islam senantiasa berlandaskan pada tercapainya kemerataan distribusi pendapatan maupun kesempatan kerja. 2. Berkaitan dengan pemaksimumam keuntungan, dalam sistem ekonomi Islam manusia sebagai pelaku ekonomi senantiasa dituntut untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini seiring dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Perdagangkanlah harta anak yatim itu, sehingga tidak habis termakan zakat”. Seperti diketahui bahwa besarnya zakat adalah 2, 596, sehingga keuntungan harus diupayakan di atas 2, 596 sampai daya dukung lingkungan masih terpelihara. Elistia, SE, MM 25

4. Sistem Ekonomi Islami 3. Dalam beroperasi perusahaan senantiasa berpegang teguh pada azas efisien dan lugas formal. Penerimaan perusahaan tetap mengandalkan pada kebutuhan riil dan tetap menguntungkan. Dalam perusahaan tidak dibenarkan adanya pegawai yang nebeng tetapi semua staf harus mandiri. Persaudaraan yang merupakan pagar ekonomi Islam bukan berarti bahwa kita boleh nebeng tetapi setiap orang harus memberikan kontribusi untuk tumbuh dan menguatnya masyarakat. Selain itu, perlu juga dijaga agar pertumbuhan modal dari masyarakat tetap dilestarikan. Dengan demikian, perusahaan menurut konsep İslam tidak bersaing tetapi berkolaborasi sehingga timbullah saling berbagi keuntungan. Elistia, SE, MM 26

4. Sistem Ekonomi Islami Selain hal-hal tersebut, konsep penting lainnya yang berkaitan dengan ekonomi İslam menyangkut landasan sistem ekonomi İslam yang terdiri atas hal-hal berikut ini: a) Nilai Dasar 1. Hakikat Kepemimpinan bukanlah penguasa mutlak atau sumber ekonomi tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. 2. Keseimbangan. Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian. Jadi adanya keseimbangan yang ditandai oleh kesederhanaan, hemat, dan menjauhi keborosan (efisiensi). 3. Keadilan di sini diartikan sebagai kebijakan dalam mengalokasikan sejumlah kegiatan ekonomi tertentu, sehingga keadilan harus tercermin dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Elistia, SE, MM 27

4. Sistem Ekonomi Islami b) Nilai Instrumental Dalam sistem ekonomi İslam ada lima instrumental yang dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi seoramg muslim dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilainilai tersebut adalah kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan anggota. c) Azas Filsafat Asas filsafat ekonomi (A. M. Syaefudin) adalah tauhid, kepemilikan, dan pertanggungjawaban. d) Nilai Normatif Hal yang dijadikan nilai normatif dalam sistem Islam adalah landasan aqidah, landasan akhlak, dan landasan syariah. Elistia, SE, MM 28

4. Sistem Ekonomi Islami b) Nilai Instrumental Dalam sistem ekonomi İslam ada lima instrumental yang dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi seoramg muslim dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilainilai tersebut adalah kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan anggota. c) Azas Filsafat Asas filsafat ekonomi (A. M. Syaefudin) adalah tauhid, kepemilikan, dan pertanggungjawaban. d) Nilai Normatif Hal yang dijadikan nilai normatif dalam sistem Islam adalah landasan aqidah, landasan akhlak, dan landasan syariah. Elistia, SE, MM 29

4. Sistem Ekonomi Pancasila mulai hangat dibicarakan sekitar tahun 1980— 1981 yang gagasannya Iahir dari Mubyarto. Sebutan sistem Ekonomi Pancasila ini sebenarnya lebih dulu dilontarkan oleh Emil Salim pada tahun 1966. Terdapat dua sudut pandang terhadap Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Pertama, jalur yuridis formal yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi dengan pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945 (Sri Edi Swasono dan Potan Arif Harahap). Kedua, jalur orientasi yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila (Emil Salim, Mubyarto, dan Soemitro Djojohadikusumo). Elistia, SE, MM 30

4. Sistem Ekonomi Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 1) Sistem ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Segala kegiatan perekonomian senantiasa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila ini dikendalikan oleh kaidah-kaidah pembangunan yang berakhlak. 2) Ekonomi Pancasila yang didasarkan pada sila kedua mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomiannya senantiasa berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat Indonesia. Elistia, SE, MM 31

4. Sistem Ekonomi Pancasila 2) Ini berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus menempatkan manusia sebagai subjek atau pelaku ekonomi bukan objek ekonomi. Dengan demikian, jelas bahwa sistem ekonomi yang didasarkan pada sila kedua Pancasila menitikberatkan pada nuansa manusiawi ketika menggalang hubungan ekonomi demi perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa ada kehendak yang kuat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai dengan azas kemanusiaan, sehingga usaha untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan serta pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat sangat diperlukan. Elistia, SE, MM 32

4. Sistem Ekonomi Pancasila 3) Ekonomi Pancasila yang didasarkan pada sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa didasarkan pada rasa persatuan dan kesatuan di antara pelaku ekonomi. Persatuan dan kesatuan yang dimanifestasikan melalui kegiatan gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Jauh dari itu, sistem ekonomi yang didasarkan pada sila ketiga juga mengandung arti bahwa pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan negara. Dengan demikian, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi yang pada akhirnya dapat membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi seluruh masyarakat indonesia, terlepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah. Elistia, SE, MM 33

4. Sistem Ekonomi Pancasila 4) Sistem ekonomi yang didasarkan pada sila keempat Pancasila mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi bermuara pada demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Secara konkret, koperasi merupakan bentuk usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi. Jika dikaitkan dengan ciri negatif demokrasi ekonomi yaitu free fight liberalism, etatism, dan monopoly terlihat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia senantiasa menghindari ciri negatif tersebut. Elistia, SE, MM 34

4. 5) Sistem Ekonomi Pancasila Sistem ekonomi yang didasarkan pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa diwarnai dengan keadilan sosial (social equity) dan egalitarian sehingga pola pembagian hasil produksi lebih merata antargolongan, daerah, dan desa-kota. Dengan demikian, perimbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi senantiasa diperhatikan serta dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Elistia, SE, MM 35

Sistem Perekonomian di Indonesia Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat, dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang. Elistia, SE, MM 36

Sistem Perekonomian di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Demokrasi Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Elistia, SE, MM 37

Sistem Perekonomian di Indonesia Ø Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Elistia, SE, MM 38

Sistem Perekonomian di Indonesia Ø Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi : Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Elistia, SE, MM 39

Sistem Perekonomian di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Demokrasi Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Elistia, SE, MM 40

Sistem Perekonomian di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Demokrasi Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD'45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Demokrasi Ekonomi dipilih, karena diantaranya adalah (Suroso, 1993) : memiliki ciri-ciri positif yang 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikua ai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Elistia, SE, MM 41

Sistem Perekonomian di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Demokrasi 4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak 5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat 6. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga· negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum) 7. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Elistia, SE, MM 42

Sistem Perekonomian di Indonesia 2. Sistem Ekonomi Kerakyatan Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Elistia, SE, MM 43

Sistem Perekonomian di Indonesia Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan ini adalah : 1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. 2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. 3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. 5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Elistia, SE, MM 44

Para Pelaku Perekonomian Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu : 1. perusahaan negara (pemerintah), 2. perusahaan swasta, dan 3. koperasi. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi juga sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Pembahasan lebih lanjut disampaikan pada pertemuan berikutnya dalam materi APBN Elistia, SE, MM 45

Sistem Perekonomian Na. Sa. Kom http: //www. dw. com/id/soekarno-yakin-pancasila-dannasakom-adalah-masa-depan-indonesia/a-19345349 http: //www. kompasiana. com/yogaswarafb/salahkahkonsep-nasakom_54 f 8 fd 86 a 3331100448 b 4899 Elistia, SE, MM 46

Tugas Diskusi Kelompok di Kelas Deskripsikan melalui analisa dan pendapat Anda, tentang kondisi perekonomian masa orde lama, orde baru, dan reformasi dengan sistem perekonomian yang diterapkan pada masing-masing masa perekonomian tersebut. Apakah sistem ekonomi yang diterapkan mampu mengatasi kondisi persoalan ekonomi yang terjadi, jika sudah sesuai sebutkan faktor penyebabnya, jika belum sesuai harapan berikan alasannya. Diskusikan dengan 3 – 4 orang mahasiswa (kelompok) Tulis nama dan nim - ketua kelompok, sekretaris, anggota Dikumpulkan dipresentasikan di depan kelas Elistia, SE, MM 47