PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN

PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

LAPORAN KEUANGAN Pengertian Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • • • UU No 17 Tahun 2003 UU No 1 Tahun 2004 PP No 8 Tahun 2006 PP No 71 Tahun 2010 Per. Dirjen Perbendaharaan No 65 Tahun 2010

UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center ) Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode lain atau unit lainnya Prinsip Akuntabilitas Prinsip Manfaat

LAPORAN KINERJA Pengertian Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA • • INPRES No. 7 Tahun 1999 SK LAN No. 589 Tahun 1999 SK LAN No. 239 Tahun 2003 KMA No. 489 Tahun 2000 KMA No. 507 Tahun 2003 PMA No. 21 Tahun 2006 Intruksi MA No. 1 Tahun 2003 Intruksi MA No. 2 Tahun 2006

PRINSIP PENYUSUNAN AKIP Pertanggung jawaban Prioritas Manfaat

UNSUR LAPORAN KINERJA Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatan Hasil yang dicapai dari masing program (menurut PP no 8 Tahun 2006)

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN WTP (Unqualified Opinion) WDP (Qualified Opinion) Tidak Wajar (Adversed Opinion) Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 1 AA Memuaskan 2 A Sangat Baik 3 B Baik 4 CC Cukup Baik Cukup 5 C Agak Kurang 6 D Kurang Sangat Kurang

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 38 CC Cukup Baik Cukup

BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011 No Daftar Isi BAB I Pendahuluan Ada A. Latar Belakang Ada - B. Kedudukan, Tupoksi Ada C. Aspek Strategis Ada - D. Struktur Organisasi Ada E. Sistematika Penyajian Ada - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ada A. RPJMN 2010 -2014 Ada - B. Renstra Tahun 2010 -2014 Ada C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Ada * Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 Ada A. Pengukuran Capaian Kinerja Th 2011 Ada B. Analisis Capaian Kinerja Ada C. Akuntabilitas Keuangan Ada Penutup Ada A. Simpulan Ada - B. Saran Ada - BAB III BAB IV *= penjelasan atas sasaran strategis dg pendekatan per progam Kemenpan Kemenag

KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VS LAPORAN KINERJA Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas keuangan (audited) digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja (evaluated) disampaikan kepada Presiden

KENDALA Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Belum seragamnya format yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

SOLUSI Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai peraturan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan Akuntabiltas Kinerja