Perawatan Mandiri Pada Perawatan Luka UU Dinkes PPNI

Perawatan Mandiri Pada Perawatan Luka UU, Dinkes, PPNI, Etika Keperawatan UNIVERSITAS ESA UNGGGUL 2017

Pendahuluan Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah tersedianya sumber daya dibidang kesehatan yang cukup dan berkualitas yang meliputi dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Adapun sasaran dalam pengaturan tenaga kesehatan menekankan pada aspek syarat keahlian dan syarat kewenangan. Dokter adalah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diperkenankan melakukan tindakan medik. “Salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan adalah perawat, yang mempunyai tugas sebatas memberikan asuhan keperawatan dan tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan medik kecuali dalam keadaan darurat dan ada pelimpahan dari dokter.

Secara yuridis perawat sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan medik, kecuali telah memperoleh pelimpahan kewenangan dari dokter secara tertulis untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dokter yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran : Pasal 73 ayat (3) Praktik Kedokteran tersebut telah memberikan peluang bagi perawat untuk melakukan tindakan medik jika memenuhi ketentuan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehtan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 : Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan “Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”.

Menurut UU No. 38 Tahun 2014 Pasal 19 (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIPP (2) SIPP diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya. (3) Persyaratan SIPP a. Salinan STR yang masih berlaku; b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Cont… (4) SIPP masih berlaku apabila: a. STR masih berlaku; dan b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.

Pasal 28 Praktik Keperawatan (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan Klien sasarannya. a. Praktik Keperawatan mandiri; dan b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Praktik Keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. (3) Praktik Keperawatan didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah diatur dengan Peraturan Menteri.

Tugas dan Wewenang Pasal 29 (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai: a. pemberi Asuhan Keperawatan; b. penyuluh dan konselor bagi Klien; c. pengelola Pelayanan Keperawatan; d. peneliti Keperawatan; e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. (2) Tugas secara bersama ataupun sendiri-sendiri. (3) Pelaksanaan tugas Perawat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 30 (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan. Perawat berwenang: a. Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik; b. Menetapkan diagnosis Keperawatan; c. merencanakan tindakan Keperawatan; d. melaksanakan tindakan Keperawatan; e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan; f. melakukan rujukan; g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi; h. memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter; i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Pasal 35 (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut. (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien. (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak Dan Kewajiban Perawat Pasal 36 Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak: a Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya. c Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan; d Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 37 Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban: a. Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;

Cont… d. Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah

Adapun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan Pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Sk/Xi/2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Ketetapan ini perlu dijabarkan lebih lanjut, maka Direktorat Pelayanan Keperawatan bekerjasama dengan Bagian Humas Departemen Kesehatan dan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyusun petunjuk pelaksanaan keputusan menteri kesehatan tersebut yang meliputi, hak, kewajiban dan wewenang, tindakan keperawatan, persyaratan praktik keperawatan, mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Undang–Undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat pada saat itu menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan ewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki. Akan tetapi saat ini perawat sudah boleh merasa berbahagia. Sebab undang-undang yang selama ini diharapkan tersebut telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 25 oktober tahun 2014 dengan nama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat Pasal 1 ayat (2, 3, 4 dan 5) adalah sebagai berikut : 1. Ayat (2) Surat Ijin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah Indonesia. 2. Ayat (3) Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktik keperawatan disarana pelayanan kesehatan. 3. Ayat (4) Surat Ijin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/bekelompok. 4. Ayat (5) Standar Profesi adalah pedoman

Sedangkan yang berkaitan dengan praktik perawat disebutkan dalam Pasal (21, 22, dan 23) sebagai berikut : 1. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIP diruang praktiknya. 2. Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik. Pasal 21 1. Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah. 2. Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan. Pasal 22

Cont… Pasal 23 1. Perawat dalam menjalankan praktik perorangan sekurang- kurangnya memenuhi persyaratan : a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan; b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah; c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku , catatan kunjungan, formulir atatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan; 2. persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi

Kode Etik Keperawatan Pedoman tindakan yang juga harus dipatuhi perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan adalah kode etik keperawatan. Karena berdasarkan tatanilai dan kebutuhan masyarakat setempat, kode etik ini menjadi tolok ukur baik buruknya seorang perawat dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Kode etik perawat Indonesia terdiri dari 5 (lima) prinsip tanggung jawab perawat yaitu :

Cont… 1. Tanggung jawab perawat terhadap klien. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa: a Berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat. b Memelihara suasana linkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat. c Dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan. d Menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan khususnya serta upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.

Cont… 2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas. a Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu keluarga dan masyarakat. b Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. c Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

Cont… d Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. e Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien/klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.

Cont… 3. Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lain (teman sejawat), perawat senantiasa: a Memelihara hubungan baik antar sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. b Menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.

Cont… 4. Tanggung jawab perawat terhadap profesi, perawat senantiasa: a Berupaya meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan. b Menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukan perilaku dan sifat-sifat pribadi yang luhur. c Berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. d Secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya.

Cont… 5. Tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (negara), perawat senantiasa: a Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan. b Berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.

Kesimpulan Perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawanan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya, terutama terkait dengan lingkup praktik perawat. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama (kolaborasi) dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Lingkup kewenangan perawat dalam praktik keperawatan profesional meliputi sistem klien (individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat) baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Berkaitan dengan penerapan praktik keperawatan tersebut perlu adanya perundang-undangan (legislasi) yang mengatur tentang hak dan kewajiban perawat terkait dengan tugas profesinya. Legislasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima layanan, dan perawat sebagai pemberi layanan. Dalam rangka perlindungan hukum tersebut, perawat perlu diregistrasi, disertifikasi dan memperoleh ijin praktik (lisensi).

Daftar Pustaka Sukindar, 2017. Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 1 Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis. Samarinda http //ejurnal. untag-smd. ac. id/index. php/LG/article/view/2836 http //ah-yusuf-fkp. web. unair. ac. id/artikel detail-169177 -Nursing 20 Board. Implikasi 20 UU 20 Keperawatan 20 terhadap 20 20 Praktik 20 mandiri 20 Keperawata ml