PERATURAN PERUNDANGAN FISIOTERAPI Acuan Keputusan IFI nomor Kep73IV2001IFI

PERATURAN PERUNDANGAN FISIOTERAPI

Acuan Keputusan IFI nomor : Kep/73/IV/2001/IFI tentang Standar Kopetensi Fisioterapi Indonesia. Keputusan IFI nomor : Kep/100/VIII/2001/IFI tentang Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Keputusan IFI nomor : Kep/101/VIII/2001/IFI tentang Standar Praktek Fisioterapi Indonesia. KEPMENKES 1363, tentang Registrasi & Izin Praktek Fisioterapi. KEPMENKES 228, tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal RS Wajib di Daerah. KEPDIRJEN YANDIK : YM. 00. 03. 2. 4. 01, tentang Standar Profesi Fisioterapi di RS.

PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 23/92 PASAL 53 : 1. TENAGA KESEHATAN BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI PROFESINYA 2. TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI STANDAR PROFESI DAN MENGHORMATI HAK PASIEN

STANDAR PROFESI & PERLINDUNGAN HUKUM PP. 32/96 : TENAGA KESEHATAN @ PASAL 4 : TENAGA KESEHATAN HANYA DAPAT MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN SETELAH MEMILIKI IJIN DARI MENTERI @ PASAL 21 : SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA WAJIB MEMATUHI STANDAR PROFESI @ PASAL 24 : PERLINDUNGAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI @ PASAL 35, AYAT 3 -4 : BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI, DIANCAM PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 10 JUTA

Lingkup & Cakupan Pelayanan Lingkup Pelayanan : Prom-Prev-Kur-Rehab Cakupan: Praseminasi - Ajal Tata Laksana Pelayanan Fisioterapi : Deklarasi WCPT 1999 Upaya Promotif-preventif : Upaya Kuratif-rehabilitatif: - Pusat Kebugaran / Spa - Pusat Kesehatan Kerja - Pusat Dik / Sekolah - Panti Lanjut Usia/Jompo - Pusat Olahraga Tempat kerja Sentra Industri Pusat Pelayanan Umum Pusat Perbelanjaan Dll - Rumah sakit - Rumah Perawatan Panti Asuhan Pusat Rehabilitasi Tempat praktik Klinik Privat Puskesmas Rumah tempat tinggal Pusat Dik/Penelitian Dll - -

Sistem Rujukan Tindakan Fisioterapi ( Kepmenkes: 1363 – 2001 ) A. Langsung – Tanpa Rujukan: 1. Pelayanan bersifat promotif – preventif 2. Har Kebugaran, koreksi sikap/posture 3. Breathing exercise 4. Kasus aktualitas rendah utk Har 5. Kasus ulangan B. Atas Permintaan Tenaga Medis “ Selain kasus / kondisi tersebut di atas utk upaya pengobatan, penyembuhan & pemulihan/Rehabilitasi”

PP. 32/96 PASAL 2, AYAT 1 : TENAGA KESEHATAN TERDIRI DARI : A. TENAGA MEDIS B. TENAGA KEPERAWATAN C. TENAGA KEFARMASIAN D. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT E. TENAGA GIZI F. G. TENAGA KETERAPIAN FISIK, MELIPUTI FISIOTERAPIS, OKUPASI TERAPIS DAN TERAPIS WICARA TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PASAL 21 : SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA WAJIB MEMATUHI STANDAR PROFESI

v Tenaga kesehatan peran dan fungsi kadang tumpang tindih. v Fisioterapi diperlukan kewenangan KEPMENKES 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis. v Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteurapentis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

v Masyarakat mendambakan jasa PTs yang bermutu. v Upaya peningkatkan mutu pelayanan FT menjadi tanggung jawab PTs yang mandiri, kemandirian profesi adalah kewenangan dalam menjalankan asuhannya. v Asuhan fisioterapi telah disahkan secara legal dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1363 tentang Registrasi Izin Praktek Fisioterapi dalam Kepmenkse pada pasal 12 ayat 1 diterangkan fisioterapi dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan (a) asesmen fisioterapi meliputi pemeriksaan dan evaluasi, (b) diagnosa fisioterapi, (c) perencanaan fisioterapi, (d) intervensi fisioterapi, (e) evaluasi / re-assemen

INPUT - Pasien - PTs - Peralatan - Metode - Kode Etik - SOP - Dll PROSES - Assesment - Diagnosis - Planning - Intervensi - Evaluasi OUT PUT - Pasien sembuh - PTs Pinter - Modifikasi Peralatan - Metode Baru - Dll Standar Praktek Fisioterapi OUT COME - Kepuasan Pasien - PTs - Manajemen - Share hoden

PROSES FISIOTERAPI ASESSMENT DIAGNOSE PLANNING INTERVENTION EVALUATION COORDINATION, COMMUNICATION, DOCUMENTATION STANDAR PRAKTEK FISIOTERAPIS

STANDAR PROFESI (UU. 23/92; PP. 32/96; INDONESIA SEHAT 2010) 1. FALSAFAH & DEFINISI PROFESI 2. STANDAR KOMPETENSI 3. STANDAR PENDIDIKAN 4. STANDAR SERTIFIKASI 5. SUMPAH PROFESI 6. KODE ETIK PROFESI 7. REGISTRASI 8. LISENSI 9. STANDAR PRAKTEK PROFESI

SERTIFIKASI, REGISTRASI, LISENSI FISIOTERAPI PENDIDIKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI REGISTRASI SIF PRIVILEGE KEWENANGAN PEMERINTAH DEPKES DINKES PROFESI LISENSI SIPF (PRAKTEK) DINKES KAB/KOTA PERSELISIHAN/ PELANGGARAN/ LALAI MAJELIS ETIK PIDANA/PERDATA KOLEGIUM PROFESI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI (IFI)

SURAT IJIN PRAKTIK FISIOTERAPI (SIPF) PRAKTIK WAJIB MEMILIKI SIPF DITERBITKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA SATU SIPF UNTUK SATU TEMPAT SARANA KESEHATAN SYARAT : • • MEMILIKI SIF • • REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI MEMILIKI TEMPAT PRAKTIK SYARAT ADMINISTRASI LAINNYA

PENYELENGGARAAN PRAKTIK 1. SURAT IJIN PRAKTIK 2. PELAKSANAAN PRAKTIK 3. PEMBERIAN PELAYANAN : • • MENGHORMATI HAK PASIEN • • PERSETUJUAN TINDAKAN • • MENJAGA RAHASIA • • HAK DAN KEWAJIBAN FISIOTERAPI • PEMBINAAN, PENGAWASAN STANDAR PROFESI REKAM MEDIS KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

KEWAJIBAN FISIOTERAPIS MENGHORMATI HAK PASIEN BERI PELAYANAN SESUAI SP & SOP, SERTA KEBUTUHAN PASIEN MERAHASIAKAN IDENTITAS DAN DATA MEMBERI INFORMASI MEMINTA PERSETUJUAN TERHADAP TINDAKAN MEMBUAT & MEMELIHARA REKAM MEDIS MERUJUK BILA TAK MAMPU MENAMBAH IPTEK

HAK PASIEN q MEMPEROLEH INFORMASI q MENDAPATKAN RAHASIA MEDIK q PERSETUJUAN ATAS TINDAKAN MEDIK q MEMPEROLEH PENDAPAT KEDUA q MENOLAK PENGOBATAN q MENGHENTIKAN PENGOBATAN q MELIHAT/MEMILIKI REKAM MEDIS q MEMILIH SARANA KESEHATAN

Sekian TERIMA KASIH