PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K 3 ) OLEH : Drs. H. M. ZUNAIDI, M. Si Pembina Tk I NIP 160018884 PENGAWAS KETENAGA KERJAAN SPESIALIS K 3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

ATURAN YANG MENDASARI Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

BEBERAPA ATURAN YANG MENDASAR DENGAN K 3 1. UU No 12 Tahun 1948 diubah dg UU No 1 Tahun 1951 tentang Norma kerja atau aturan kerja a. Menyangkut dengan orang anak dan orang muda - Anak (≥ 6 th) tdk boleh bekerja dlm ruangan tertutup - Orang muda tdk boleh menjalankan pekerjaan kecuali untuk kepentingan dan kesejahteraan umum - Orang muda tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah, pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya b. Menyangkut Pekerjan wanita - Tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari (22. 00 -06. 00) - Tdk boleh bekerja dlm tambang, dlm tanah, pekerjaan yg berbahaya bagi kesehatannya menurut sifat tempat dan keadaanya. - Tidak diwajibkan bekerja pada H 1 dan H 2 jika merasa sakit - Tidak bekerja 1½ bln sebelum melahirlkan dan 1½ sesudah melahirkan atau gugur kandungan.

BERKAITAN WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT c. Waktu kerja dan waktu Istirahat ; - Pekerja tdk boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu - Setelah 4 jam bekerja ada istiraht minim 1/2 jam - Setelah 6 hari kerja harus ada 1 hari istiraht - Tidak boleh bekerja pada hari Libur resmi 2. UU No 3 Tahun 1992 tentang adanya Jaminan perlindungan kepada pekerja (JKK. JKM. JHT, JPK)

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Pasal 67 – 75 Perlindungan pekerja anak : n (1) perlindungan terhadap pekerja penyandang cacad sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal 68 – 69 Larangan mempekerjakan anak (1) Pengecualian anak antara umur 13 – 15 tahun pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perekembangan fisik, mental dan sosial (2) Harus memenuhi syarat seperti ada izin orang tua/wali dll Pasal 76 Perlindungan kepada Pekerja Perempuan (1) Larangan pekerja perempuan umur 18 th bekerja pukul 23. 00 – 07. 00 (2) Larangan pekerja perempuan hamil bekerja pukul 23. 00 – 07. 00 menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya (3) Pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan jam tersebut wajib memberika - makan dan minuman yang bergizi - menjaga kesusilaan dan kemananan (4) Wajib menyediakan angkutan antar jemput

Pasal 86 ; PERLINDUNGAN PEKERJA (1). Setiap pekerja/buruh memp hak perldngn a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlkuan yg sesuai dgn harkat dan martbt manusia serta niali 2 agama Pasal 87 ; (1) Setiap persh wajib menrpkn SMK 3 (2)Pasal 88 ; PENGUPAHAN (3)(1) Setiap pekerja/buruh berhak memplh penghasilan yg memenhi penghdpan yg layak bagi kemanusiaan

Kebijakan pengupahan utk melindungan , meliputi ; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Upah minimum Upah kerja lembur Upah tdk msk kerja krn berhalangan Upah tdk msk kerj krn melkukn kegtn lain Upah sedng menjlnkn waktu istirahat Bentuk dan cara pemabayrn upah Denda dan potongan upah Hal-hal yg dpt diperhtngkn dg upah Struktur dan skala pengupahan yg proporsional Upah utk pembayar pesangaon Upah utuk kompensasi kecelakaan kerja Upah utk perhtngn pajak penghasilan

HAL BERKAITAN PERLINDUNGAN Pasal 93 ; Pengupahan 1. Upah tdk dibyr bila pekerja/buruh tdk melakukan pekerjaan 2. Hal tsb diatas tdk berlaku, wajib bila ; a. pekerja sakit tdk dpt bekerja dg ket dr b. merasa sakit hari h 1 dan 2 c. nikah, menkhkn, khitanan, babtis, istri melhrkn, anak, istri, suami, org tua, mertua, menantu meninggal d. menjalankan kewajiban negara e. menjalankan ibadah sesuai dng agama f. bersedia dg yg dijanjikan tetapi persh tdk mempekerjakan g. melaksanakan hak istirahat h. melaks tugas SP perstjn persh i. Melaksnkn tugas pddkn dari persh

3. Upah dibayarkan bila pekerja sakit sbb ; 4. a. 4 bulan pertama upah ……… 100 % 5. b. 4 bulan kedua upah ………… 75 % 6. c. 4 bulan ketiga upah …………. 50 % 7. d. Selanjutnya upah ……………. 25 % sebelum PHK terjadi 4. Upah dibayarakan bila tidak masuk bekerja sbb 5. a. Pekerja menikah upah dibayar untuk 3 hari 6. b. Menikahkan anak upah dibayar untuk 2 hari 7. c. Menghitankan anak upah dibayar untuk 2 hari 8. d. Membabtiskan anak upah dibayarkan 2 hari 9. e. Isteri melahirkan/gugur kandungan 2 hari 10. f. Suami/isteri, org tua/mertua, anak, menantu meninggal 2 hari 11. g. Anggota keluarga dlm 1 rumah meninggal upah 1 hari 12. Pengatur pelaks ini diatur dlm PK, PP dan PKB 13. Pasal 94 ; 14. Komponen upah terdiri dri UP dan TTtp maka UP min 75% dari 15. UP + TTtp

Pasal 95 ; 1. Pelnggrn/kellai oleh pekj krn sengaja dpt dikena denda 2. Pengsha sengja/lalai lambat pemyrn upah dikena denda 3. Besar % Denda tsb diatur oleh Pemerintah 4. Hal persh pailit, likuidasi dgn UU, upah dan hak pekj lainya merpkn hutang yang didahulukan oleh persh 5. Pasal 96 ; 6. Tuntutan pembyrn upah dan sgl pembyrn yg timbul dari adanya hub kerja Kadaluarsa setelah jangka 2 tahun 7. Pasal 97 dan 98 ; 8. Berkaitan dengan upah merupakan kewenangan untuk merumuskan dalam PP 9.

POLICY AGENDA SYSTEMIC AGENDA POLICY AGENDA INSTITUTIONAL AGENDA SEMUA ISSUE YANG DIRASAKAN OLEH SELURUH RAKYAT ISSUE YANG BERADA DALAM YURIDIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DITANGANI OLEH PUBLIK

PERTANAHAN ENERGI KEBIJAKAN PUBLIK RANGKAIAN PILIHAN YANG SALING BERHUBUNGAN DIBUAT OLEH : -BADAN -PEJABAT PEMERINTAH DI FORMU LASIKAN KESEHATAN BIDANG² ISU PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN ?

SISTEM KEBIJAKAN STAKEHOLDERS PELAKU KEBIJAKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK Kriminalitas Analis kebijakan Penegakan hukum Inflasi Kelompok WN Ekonomi Pengangguran Partai Personil Diskriminasi Serikat Pekerja

FAKTOR-FAKTOR YANG ADA AGENDA SETTING -Sumber Daya Aparatur -Cuaca -Penduduk -Budaya Politik -Struktur Sosial -Sistem Ekonomi TINDAKAN KEBIJAKAN

TERFOKUS PADA : -VALUES -BELIEF -ATTITUDES 1. POLITICAL CULTURE DITERIMA OLEH MASYARAKAT LUAS = DITENTANG 2. FAKTOR LINGKUNGAN (Anderson) KAJIAN SCIENTIST 3. SOSIO ECONOMIC CONDITIONS -APA YANG DILAKUKAN -BAGAIMANA HARUS BEKERJA -BAGAIMANA HUBUNGAN DENGAN WAJAR OLEH PEMERINTAH DARI GENERASI KE GENERASI MELALUI PROSES SOSIALISASI SOCIAL FACTORS ECONOMIC FACTORS INTERDEPEN DENSI MEMPENGARUHI

3. JENIS POLITICAL SCIENTEST 2. MORALISTIC PC PRIVATE CONCERN 3. TRADITIONALISTIC PC POLITICAL CULTURE 3. PERBEDAAN POLITICAL SCIENCE (Almond & Verba) PATERNALISTIK ELITES PEMERINTAH 1. INDIVIDUALISTIC PC UNITARIAN DEVICE PELAYANAN PUBLIK KEKUASAAN POLITIK SEBAGAI BAGIAN KECIL MASYARAKAT 1. PARORCHIAL PC WN SEDIKIT MEMILIKI KESADARAN POLITIK PADA KERAJAAN² TRIBAL SOCIETY AFRIKA 2. SUBJECT PC WN MEMILIKI ORIENTASI TERHADAP POLITIK LIKE & DISLIKE Apa yang Dilakukan Pemerintah JERMAN 3. PARTICIPANT PC WN MEMILIKI KESADARAN DAN INFORMASI POLITIK YANG TINGGI MEMAHAMI BAGAIMANA MEMPENGARUHI Decision Making AS

MASALAH PUBLIK KEJADIAN MASALAH PUBLIK MASALAH STRATEGIS BIASA MASALAH PERORANGAN MASALAH TIDAK STRATEGIS

SISTEM KEBIJAKAN PEMBUAT KEBIJAKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN KELOMPOK SASARAN

FAKTOR EKSOSPOL YANG BERPENGARUH TERFOKUS PADA VALUES BELIEF ATTITUDES APA YANG DILAKUKAN BAGAIMANA HARUS BEKERJA BAGAIMANA HUBUNGAN DENGAN WAJAR POLITICAL CULTURE DITERIMA MASYARAKAT LUAS DITENTANG FAKTOR LINGKUNGAN SUB SYSTPOL CYCLE OLEH PEMERINTAH DARI GENERASI KE GENERASI MELALUI PROSES SOSIALISASI SOCIAL FACTORS SOCIO ECONOMIC CONDITIONS INTERPENDENSI ECONOMIC FACTORS MEMPENGARUHI

Political Culture (scientist / C. Kluckohn) Individualistic PC. Bertitik tolak dari kepentingan pribadi, memandang pemerintah melakukan apa yang diinginkan rakyat Moralistic PC Pemerintah sebagai suatu mekanisme memajukan kepentingan umum. Pelayanan publik. Traditionalistic PC. Pandangan paternalistic. Kekuasaan cenderung pada sedikit orang, sebagian besar tidak aktif.

POLITICAL CULTURE (Almond & Verba) Parochial PC. WN sedikit punya kesadaran terhadap sistem dan partisipasi politik secara keseluruhan Afrika. Subject PC. WN memiliki orientasi sispol dan output, tapi sedikit pada input process atau sebagai participant. Participant PC WN sadar politik dan informasi tinggi, memiliki kesadaran terhadap mempengaruhi pengambilan keputusan.

-BISNIS BESAR X UKM -NAKER X MANAJEMEN -DEBITOR X KREDITOR -PETANI X PEMBELI KOMODITAS FAKTOR SOSIAL SOSIO ECONOMIC CONDITIONS SALING KETERGAN TUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK PRODUK KONFLIK FAKTOR EKONOMI ANTAR LEMBAGA KELOMPOK MASYARAKAT KELOMPOK YANG TIDAK PUAS ACTION : KESEIMBANGAN BARU KEPADA PEMERINTAH AJUKAN DEMAND/ CLAIM

BERBAGAI MASALAH DALAM LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI NEGARA BERKEMBANG. 1. Pengambil keputusan dan pengelola kebijakan (elitis) 2. Kualitas SDM mempengaruhi ketepatan. 3. Semangat berkait dengan etika mementingkan diri sendiri. 4. Komunikasi sosial tidak lancar. 5. Kelembagaan dalam kebijakan yang besar efisien 6. Kecenderungan pemusatan kewenangan danm tanggung jawab 7. Keterbatasan informasi 8. Perkembangan IPTEK, variabel kebijakan menjadi rumit 22

SEMARANG, Kamis, 24 Agustus 2006