PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 86 TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DI JAWA TENGAH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ; 4. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 7. Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Permendagri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

BINWAS Produk Hukum Daerah 1. Evaluasi Raperda 2. Fasilitasi Raperda, Raperkada, PB Kdh, Per DPRD 3. Nomor Register Perda 4. Pemantauan Tinjut & Sosialisasi

1. Evaluasi PHD Evaluasi Pengkajian dan Penilaian - Kepentingan Umum; dan/atau - Peraturan per. UU yang lebih tinggi a. RPJPD/RPJMD b. APBD (Murni, Perubahan, Pertanggungjawaban) c. Tata Ruang Daerah d. Pajak Daerah & Retribusi Daerah e. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa f. Rencana Induk Pembangunan Industri

a. Evaluasi Raperda RPJPD/RPJMD 3 hari Raperda - Telah mendapat persetujuan bersama; - Dilengk dok pendukung sesuai per. UU Belum sesuai Gubernur 15 hari Bupati/Walikota menguji kesesuaian -RPJPN, RPJPD provinsi dan RTRW Kab/Kota; -kepentingan umum; dan/atau -Ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi Sesuai 7 hari Penyempurnaan DPRD NOREG & Ditetapkan Pasal 4 Pergub 86/2018

b. Evaluasi Raperda APBD dan Perubahan APBD 3 hari Raperda menguji kesesuaian Gubernur -Telah mendapat persetujuan bersama; -Dilampiri data dukung sesuai per. UU. Belum sesuai 15 hari Menyampaikan hasil evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD kpd Mendagri Bupati/Walikota Sesuai 7 hari Penyempurnaan a. ketent perat per. UU yg lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan RPJMD DPRD Ditetapkan menjadi Perda 3 hari stlh penetapan SK Gubernur NOREG & DITETAPKAN NOREG ditetapkan Dibatalkan sesuai kettn per. UU pagu APBD tahun sebelumnya Pasal 12 Pergub 86/2018

Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Perda Kab/Kota ttg APBD dan/atau ttg menguji perubahan APBD; 3 hari kesesuaian - Perat Bpti/Walkot ttg penjabaran Raperda Gubernur APBD dan/atau ttg penjabaran perubahan APBD; serta - Telah mendpt persetujuan bersama; 15 hari - temuan LHP BPK. - Belum ditetapkan Bupati/ Walikota Belum sesuai Penyempurnaan NOREG & ditetapkan 1 bulan tidak mengambil keputusan bersama DPRD Sesuai 15 hari Ditetapkan menjadi Perda pengesahan Tidak diberikan 7 hari menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

c. Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguji kesesuaian - Ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi; dan - kepentingan umum. 3 hari Raperda Gubernur Dilengkp Dokumen : A. Persetujuan Bersama B. Softcopy Raperda C. Matrik Raperda Sesuai Permendagri No 105 Th 2016 Belum sesuai konsultasi 15 hari Mendagri SK Gub Bupati/ Walikota koordinasi Sesuai 7 hari Penyempurnaan DPRD NOREG & DITETAPKAN Dibatalkan sesuai kettn perat per. UU Pasal 20 Pergub 86/2018 Menkeu

d. Evaluasi Raperda Tata Ruang Daerah PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN KEPALA DAERAH Pasal 29 Pergub 86/2018 Evaluasi oleh Gubernur (Tim Evaluasi): 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Pendukung 3. Kelengkapan administrasi (Persub) Tim Evaluasi berkonsultasi ke Mendagri (Dirjen Bina Pembangunan Daerah) NOREG & PENETAPAN PERDA Penyempurnaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Menteri berkoord dgn kementerian yg menangani urusan Tata Ruang Penyusunan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi dari hasil Berita Acaara Hasil Konsultasi

e. Evaluasi Raperda Rencana Pembangunan Industri Daerah 3 hari Raperda -Telah mendpt persetujuan bersama; -Belum ditetapkan Belum sesuai Pasal 38 Pergub 86/2018 menguji kesesuaian - Ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi; dan -kepentingan umum. Gubernur konsultasi 15 hari Mendagri Bupati/Walikota 7 hari Penyempurnaan DPRD Noreg dan ditetapkan Dibatalkan sesuai kettn per. UU seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud Menperindag koordinasi Sesuai

f. Evaluasi Raperda pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa Pasal 15 UU No. 6/2014 - kepentingan nasional; - kepentingan daerah; berdasarkan - kepentingan masyarakat Desa; Raperda Gubernur urgensi dan/atau - peraturan perundang-undangan -Telah mendpt persetujuan bersama; persetujuan -Belum ditetapkan 20 hari penolakan tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan Bupati/ walikota menetapkan Bupati/ Walikota 5 tahun tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali Sesuai 20 hari penyempurnaan ditetapkan

Persetujuan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah Persetujuan Gubernur (15 hr) Perda tentang Perangkat Daerah Biro yang membidangi Organisai dan Kepegawaian berdasarkan pemetaan Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Setuju seluruhnya / setuju dengan perintah perbaikan Pasal 53 Pergub 86/2018 Pengundangan Perda Penyempurnaan Perda & Pengundangan Perda Dalam hal Kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Gubernur, Gubernur mengajukan permohonan pembatalan Perda dimaksud

3. Fasilitasi PHD FASILITASI Produk hukum Gubernur 1. 2. 3. 4. Raperda WAJIB Raperkada PB KDH Rancangan Peraturan DPRD Pasal 57 ayat (4) Pergub 48/2018 Belum mendapat persetujuan bersama; 15 hari Surat SEKDA An. Gubernur penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sblm ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan Pemerintah Daerah Kab/Kota Tidak memberikan fasilitasi 1. RAPERDA dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD; dan 2. RAPERKADA, Rancangan PB KDH dan Rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perkada, PB KDH atau Peraturan DPRD

4. Nomor Register Perda Pasal 59 Pergub 86/2018 • Permohonan NOREG disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 hari sejak menerima Raperda dari pimpinan DPRD Kab/Kota dgn dilengkapi Dokumen pendukung • NOREG untuk Raperda yang dievaluasi : à Apabila hasil evaluasi sudah sesuai, NOREG sekaligus diberikan à Apabila hasil evaluasi belum sesuai, NOREG diberikan setelah Raperda disempurnakan. à Dok. Pendukung : SK Gub ttg Hsl Evaluasi, Berita Acara/Kepts Pimp DPRD ttg Tindak Lanjut Hsl Evaluasi Gub • Gubernur memberikan NOREG paling lama 7 hari sejak Raperda diterima • Raperda yang belum mendapatkan NOREG belum dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

SANKSI • Bupati/Walikota tidak menyampaikan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 hari dikenakan sanksi administatif berupa teguran tertulis.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT EVALUASI, FASILITASI DAN SOSIALISASI • Pasal 66 Gubernur melalui Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Perda serta penyebarluasan produk hukum daerah. • Pasal 67 Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian evaluasi, fasilitasi, persetujuan rancangan Perda dan pemberian nomor register Perda diselenggarakan sistem informasi pengawasan produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Pengawasan Produk Hukum Daerah http: //birohukum. jatengprov. go. id

http: //birohukum. jatengprov. go. id

REKAPITULASI PROGRES PROPEMPERDA KAB KOTA SEJAWA TENGAH TAHUN 2018 JUMLAH RAPERDA NO KABUPATEN/KOTA SISA 2017 DIUNDANGKAN BARU 2018 RAPERDA KUMULATIF SISA PROSES / BLM DIUNDANGKAN SISA 2017 2018 1 KOTA SEMARANG - 19 - - 11 - 8 2 KAB. SEMARANG 18 17 - 5 16 13 1 3 KOTA SALATIGA 18 12 - 5 32 13 9 4 KAB. DEMAK - 40 - - 19 - 21 5 KAB. GROBOGAN 6 14 - 5 13 1 1 6 KAB. PATI - 17 - - 16 - 1 7 KAB. KUDUS - 33 - - 9 - 24 8 KAB. JEPARA 6 13 - 1 13 5 - 9 KAB. REMBANG 1 13 - 1 12 1 1 10 KAB. BLORA 28 32 3 17 24 11 11 11 KOTA SURAKARTA - 24 - - 13 - - 12 KAB. BOYOLALI - 19 7 - 21 - 5

REKAPITULASI PROGRES PROPEMPERDA KAB KOTA SEJAWA TENGAH TAHUN 2018 JUMLAH RAPERDA NO KABUPATEN/KOTA SISA 2017 DIUNDANGKAN BARU 2018 RAPERDA KUMULATIF SISA PROSES / BLM DIUNDANGKAN SISA 2017 2018 13 KAB. KLATEN 4 30 - 1 30 3 1 14 KAB. SUKOHARJO 1 17 5 1 19 1 2 15 KAB. WONOGIRI 22 19 5 11 13 11 11 16 KAB. KARANGANYAR 2 10 2 - 19 - 6 17 KAB. SRAGEN 12 13 - 2 13 10 - 18 KAB. MAGELANG - 28 - - 13 - 15 19 KOTA MAGELANG 11 19 - 4 18 7 1 20 KAB. PURWOREJO - 22 - - 14 - - 21 KAB. KEBUMEN 3 13 - 2 11 1 2 22 KAB. TEMANGGUNG 1 24 - 1 12 - 12 23 KAB. WONOSOBO 6 20 5 6 17 - 8 24 KAB. KENDAL - 30 - - 21 - 9

REKAPITULASI PROGRES PROPEMPERDA KAB KOTA SEJAWA TENGAH TAHUN 2018 JUMLAH RAPERDA NO KABUPATEN/KOTA SISA 2017 DIUNDANGKAN BARU 2018 RAPERDA KUMULATIF SISA PROSES / BLM DIUNDANGKAN SISA 2017 2018 25 KAB. BATANG - 21 - - 9 - 12 26 KOTA PEKALONGAN - 24 - - 19 - 5 27 KAB. PEKALONGAN 9 22 3 9 15 - 10 28 KAB. PEMALANG - 19 - - 18 - 1 29 KAB. TEGAL 17 13 - 7 8 10 5 30 KOTA TEGAL - 25 - - 11 - 14 31 KAB. BREBES - 32 - - 11 - 21 32 KAB. CILACAP - 33 - - 20 - 13 33 KAB. BANYUMAS 10 14 - 4 14 6 - 34 KAB. PURBALINGGA 9 32 3 2 30 7 5 35 KAB. BANJARNEGARA 9 18 - 2 10 7 8 JUMLAH TOTAL 89 293 3 36 564 107 243

PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT DI KABUPATEN KOTA SEJAWA TENGAH Keadaan : 19 -02 -2019 NO KABUPATEN/KOTA PERATURAN TATIB DPRD PERDA RIPIK IZIN GANGGUAN 1 KOTA SEMARANG SUDAH Belum HENTI RETRIBUSI SUDAH CABUT PERDA SUDAH 2 KAB. SEMARANG Belum SUDAH 3 KOTA SALATIGA SUDAH Belum 4 KAB. DEMAK Belum SUDAH 5 KAB. GROBOGAN SUDAH Belum SUDAH 6 KAB. PATI SUDAH Belum 7 KAB. KUDUS SUDAH Belum 8 KAB. JEPARA SUDAH Belum 9 KAB. REMBANG SUDAH Belum 10 KAB. BLORA SUDAH Belum 11 KOTA SURAKARTA SUDAH Belum 12 KAB. BOYOLALI SUDAH Belum

PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT DI KABUPATEN KOTA SEJAWA TENGAH Keadaan : 19 -02 -2019 NO KABUPATEN/KOTA PERATURAN TATIB DPRD PERDA RIPIK IZIN GANGGUAN 13 KAB. KLATEN SUDAH Belum HENTI RETRIBUSI SUDAH CABUT PERDA Belum 14 KAB. SUKOHARJO SUDAH 15 KAB. WONOGIRI SUDAH Belum 16 KAB. KARANGANYAR SUDAH Belum SUDAH 17 KAB. SRAGEN SUDAH Belum 18 KAB. MAGELANG SUDAH Belum 19 KOTA MAGELANG SUDAH Belum 20 KAB. PURWOREJO SUDAH 21 KAB. KEBUMEN SUDAH 22 KAB. TEMANGGUNG SUDAH Belum SUDAH 23 KAB. WONOSOBO SUDAH Belum 24 KAB. KENDAL Belum SUDAH Belum

PRODUK HUKUM DAERAH TINDAK LANJUT DI KABUPATEN KOTA SEJAWA TENGAH Keadaan : 19 -02 -2019 NO KABUPATEN/KOTA PERATURAN TATIB DPRD PERDA RIPIK IZIN GANGGUAN 25 KAB. BATANG SUDAH Belum HENTI RETRIBUSI SUDAH CABUT PERDA SUDAH 26 KOTA PEKALONGAN SUDAH Belum SUDAH 27 KAB. PEKALONGAN SUDAH Belum 28 KAB. PEMALANG SUDAH 29 KAB. TEGAL Belum SUDAH Belum 30 KOTA TEGAL SUDAH Belum 31 KAB. BREBES Belum SUDAH 32 KAB. CILACAP SUDAH Belum 33 KAB. BANYUMAS Belum SUDAH Belum 34 KAB. PURBALINGGA SUDAH Belum SUDAH 35 KAB. BANJARNEGARA SUDAH Belum

PERMASALAHAN AKTUAL • Permenkumham No. 22 dan No. 23 Tahun 2018 • Keterlambatan Penetapan Propemperda • Raperda yang tidak sesuai kewenangan (Pendidikan keagamaan, pengairan, dll. ) • Perumusan Ketentuan Pidana dalam Raperda • Tata naskah : penandatanganan dokumen • Kelengkapan dokumen : matrik, Perda Induk dsb.

Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 9 Gedung A Lantai V Semarang bagian 4 birohukum@gmail. com