PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO P

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. P- 42/BC/2008 TGL. 31 DES 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

Dasar Hukum Per. Dirjen No. P- 42/BC/2008 merupakan petunjuk pelaksanaan Per. Menkeu No. 144/PMK. 04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Kawasan Pabean/ tempat lain yang diperlakukan = TPS PIB Tempat lain dalam daerah pabean Kecuali: – barang pindahan; – barang impor melalui jasa titipan; – barang penumpang dan awak sarana pengangkut; – barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia; – barang impor pelintas batas.

PNBP atas PIB § Importir wajib bayar PNBP atas pelayanan PIB § Pembayaran PNBP melalui : - bank devisa persepsi - pos persepsi - kantor pabean § Pembayaran PNBP paling lambat pada saat penyampaian PIB

Pengurusan PIB • PIB dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dokumen pemesanan pita cukai. • Importir menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI yang seharusnya dibayar. • Jika pengurusan PIB tidak dilakukan sendiri, Importir menguasakannya kepada PPJK.

Larangan/Pembatasan Barang Impor Lartas wajib izin instansi teknis PIB PENELITIAN LARTAS INSW PEJABAT

Cara Penyampaian PIB • Penyampaian PIB : - setiap pengimporan - secara berkala • Dilakukan setelah BC. 1. 1, kecuali prenotification. • Bentuk PIB : - data elektronik - tulisan diatas formulir • Cara penyampaian data elektronik : - sistem PDE Kepabeanan - media penyimpan data elektronik Di Kantor Pabean yang menerapkan PDE PIB wajib melalui PDE

Cara Penyampaian PIB (lanjutan) • Lampiran PIB : - dokumen pelengkap pabean - bukti pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan PNBP • Lampiran PIB atas BKC impor yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai: - dokumen pelengkap pabean - bukti pembayaran bea masuk, PPn. BM, PPh, dan PNBP - dokumen pemesanan pita cukai

Penyampaian Hasil Cetak PIB melalui PDE SPJM/SPJK/SPPB 3 HARI 5 HARI, KECUALI YG DPT FASILITAS PAPERLESS PENYERAHAN HARDCOPY PIB & DOK PELENGKAP MELAMPAUI JANGKA WAKTU? DIBLOKIR S. D. DISERAHKAN HARDCOPY

Perubahan Data PIB • Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean. • Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan atas kesalahan data PIB diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pembayaran BM, Cukai & PDRI PEMBAYARAN BM & PDRI TUNAI BERKALA MITA PRIORITAS DILAKUKAN SEBELUM PIB DISAMPAIKAN KE KANTOR PABEAN IMPORTIR YANG DIBERIKAN KEMUDAHAN PIB BERKALA

Pembayaran BM, Cukai & PDRI (lanjutan) PEMBAYARAN BM, CUKAI & PDRI KPPBC YG MENERAPKAN PDE KPPBC YG BELUM MENERAPKAN PDE SSPCP BANK DEVISA POS PERSEPSI NTB/N KPPBC YG MENERAPKAN PDE NTP/ TPN NTPN YG TERHUBUNG DG PDE SSPCP + NTB/NTPN SSPCP BANK DEVISA PERSEPSI POS PERSEPSI NTB/N TPN SSPCP + NTB/NTPN NTP/ NTPN

Nilai Pabean – Dasar penghitungan nilai pabean : Nilai Transaksi – Jika tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaki barang tsb, maka ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten. – Nilai Pabean dihitung berdasarkan Cost Insurance Freight (CIF). – Ketentuan mengenai tata cara penghitungan Nilai Pabean diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Penetapan NDPBM PIB dengan pembayaran bea masuk PIB berkala PIB penyelesaian fasilitas pembebasan NDPBM saat pembayaran PIB dengan penyerahan jaminan NDPBM saat diserahkan jaminan PIB dengan pembebasan bea masuk PIB dengan pembayaran berkala NDPBM saat mendapat nomor pendaftaran PIB

Penetapan NDPBM (lanjutan) NDPBM KEP. MENKEU ADA? ya tidak NDPBM = nilai tukar spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.

Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor – Pedoman klasifikasi dan pembebanan : ØBuku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) ØKetentuan yang mengatur pembebanan – Klasifikasi dan pembebanan berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran

Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI Cara Penghitungan BM, Cukai, dan PDRI Tarif advalorum: BM = nilai pabean X NDPBM X pembebanan BM Tarif spesifik : BM = jumlah satuan barang X pembebanan BM Cara Penghitungan PPN, PPn. BM, dan PPh PPN = % PPN x (nilai pabean + BM + cukai) PPn. BM = % PPn. BM x (nilai pabean + BM + cukai) PPh = % PPh x (nilai pabean + BM + cukai) BM dibayar, ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah

Pembulatan BM, Cukai & PDRI BM, Cukai, & PDRI dihitung untuk setiap jenis barang BM, Cukai, & PDRI dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh untuk satu PIB

Pemeriksaan Pabean Secara Selektif • Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. • Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

Penetapan Jalur Pemeriksaan pabean secara selektif ØJalur Merah ( Periksa Fisik & Dok) ØJalur Kuning (Periksa Dok) ØJalur Hijau (Periksa Dok, pasca SPPB) ØJalur MITA Non-Prioritas(tidak diperiksa, kec) ØJalur MITA Prioritas (Tidak diperiksa) Penetapan jalur pengeluaran barang > Jika diperlukan pemeriksaan lab, Importir wajib menyiapkan barang untuk diambil contoh > Dapat dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat pemeriksa dokumen Ø barang ekspor yang diimpor kembali Ø barang yang terkena pemeriksaan acak Ø barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah SPPF Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) merupakan izin pengeluaran barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir

Pemeriksaan Fisik SPJM/SPPF 3 HARI + perpanjangan atas permintaan importir Importir: Ø menyerahkan hardcopy PIB, dokumen pelengkap pabean, dan SSPCP, dalam hal PIB disampaikan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan Ø menyiapkan barang untuk diperiksa Ø hadir dalam pemeriksaan fisik PERIKSA FISIK TIDAK DILAKUKAN ? Ø DIBLOKIR S. D. DISERAHKAN HARDCOPY Ø PEJABAT PABEAN DAPAT MEMERINTAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK; TPS WAJIB MEMBANTU

Pemeriksaan Fisik dg Pemindai • Pemeriksaan Fisik dg pemindai dapat dilakukan terhadap: Ø Barang yg ditetapkan jalur hijau “pemindai peti kemas“ Ø barang “satu jenis/ satu pos tarif” yg ditetapkan jalur merah Ø barang impor dalam refrigerated container Ø barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen Ø barang peka udara Ø barang lainnya atas pertimbangan Ka KPPBC/Ka KPU/Pejabat yang ditunjuk • Dikecualikan : Ø barang impor peka cahaya Ø barang impor yang mengandung zat radioaktif Ø barang impor lainnya yg menjadi rusak jika dipindai

PNBP untuk Uji Laboratorium Untuk identifikasi Barang Impor Pejabat pemeriksa dokumen “perintah uji lab” PNBP BPIB

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean – Penelitian tarif dan nilai pabean diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB – Ketentuan mengenai tata cara penelitian tarif dan nilai pabean diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Kekurangan BM, Cukai & PDRI • Jika hasil penelitian menemukan kekurangan BM, cukai & PDRI Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) • SPTNP atas jalur merah/jalur kuning SPPB terbit setelah: Ø Dilunasi kekurangan BM, cukai, PDRI, dan/atau SA Ø Diserahkan jaminan jika diajukan keberatan

Keberatan tertulis diajukan atas penetapan : Øtarif dan/atau nilai pabean yg mengakibatkan kurang BM, cukai & PDRI Øpengenaan SA berupa denda ØKekurangan BM, cukai & PDRI selain karena tarif dan/atau nilai pabean Øpenetapan pabean lainnya yg tidak menyebabkan kurang bayar

Keberatan (lanjutan) • Keberatan diajukan kepada : – Dirjen u. p. Ka KPU BC jika keberatan diajukan di KPU BC – Dirjen u. p. Dir PPKC melalui Ka KPPBC jika keberatan diajukan di KPPBC • Atas keberatan wajib diserahkan jaminan sebesar tagihan negara, kecuali: Ø Belum terbit SPPB & belum keluar dr kawasan pabean Ø tagihan telah dilunasi Ø penetapan Pejabat tidak menimbulkan kurang bayar

PENGELUARAN BARANG IMPOR Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan setelah mendapat persetujuan dari sistem komputer pelayanan atau Pejabat.

Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification) • Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB: Ø sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan; atau Ø paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perkiraan pembongkaran barang impor bagi Importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.

Barang Impor Eksep Jika saat pengeluaran dr kawasan pabean ada selisih kurang dari jumlah dalam PIB (eksep): Øpenyelesaiannya dengan PIB semula ØPenyelesaian paling lama 60 hr sejak tgl SPPB

Impor Barang Kena Cukai (BKC) – Impor BKC harus oleh Importir pemilik Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) – Cukai atas BKC impor wajib dilunasi sebelum SPPB, kec : ØBKC “dibebaskan cukainya” ØBKC berfasilitas “cukai tidak dipungut”

Barang Larangan dan/atau Pembatasan • Jika ada terdapat Barang Impor yang terkena lartas belum memenuhi persyaratan impor barang lainnya yang tidak terkena lartas diizinkan untuk dikeluarkan setelah dilakukan penelitian mendalam • Syarat: Barang diberitahukan dg benar dlm PIB

Pembatalan PIB • PIB melalui PDE dapat dibatalkan jika : a. Pabean lain dari Kantor Pabean tempat pengeluaran barang b. penyampaian data PIB dari importasi yang sama dilakukan lebih dari satu kali • Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Ka KPU BC/Ka KPPBC/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Importir

Ketentuan Khusus Ketentuan dalam Per. Dirjen No. P-42/BC/2008 tidak berlaku untuk pengeluaran Barang Impor untuk dipakai yang diatur khusus Seperti : a. impor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa b. pengeluaran Barang Impor untuk diekspor kembali

Pengaturan Lebih Lanjut Jika diperlukan, Kakanwil DJBC/Ka KPU BC dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Per. Dirjen No. 42/BC/2008.

Pencabutan Aturan Lama Ketentuan dalam Kep/Per. Dirjen : No. KEP-07/BC/2003 Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 No. KEP-97/BC/2003 Profil Importir dan Profil Komoditi untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor No. P-21/BC/2007 Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2007 yang telah diatur dalam Per. Dirjen No. 42/BC/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal No. 42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 mulai berlaku : Sejak 30 Januari 2009 kecuali jika pelayanan menggunakan SKP di Kantor Pabean belum siap

KETENTUAN PERALIHAN Pemberlakuan P-42/BC/2008 untuk PIB yang disampaikan : - melalui sistem PDE Kepabeanan - menggunakan media penyimpan data elektronik paling lambat tanggal 31 Maret 2009

HAL-HAL YANG BARU • Penelitian lartas impor oleh Portal INSW. • 5 Jalur Pelayanan impor: Jalur MITA Prioritas Jalur MITA Non Prioritas Jalur Hijau Jalur Kuning Jalur Merah • Peran Unit Pengawasan menjadi lebih aktif. • Pengaturan Impor BKC.

HAL-HAL YANG BARU (lanjutan) • Dokumen yang dicetak secara otomatis oleh sistem komputer tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas. • Respons uji lab + PNBP uji lab. • Perubahan formulir yang digunakan. • Perubahan istilah yang digunakan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. P- 42/BC/2008 TGL. 31 DES 2008 TENTANG Lampiran 1 -3 TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PIB

Subyek Yang Terlibat Dalam Proses Penyelesaian 1. Importir 2. Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi 3. Kantor Pabean 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sistem Komputer Pelayanan Pejabat penerima dokumen Pejabat yang meneliti barang Lartas Pejabat pemeriksa dokumen Pejabat yang menangani pelayanan pabean Pejabat pemeriksa barang Pejabat pengawasan pengeluaran barang Pejabat yang menangani penagihan Unit pengawasan 4. Laboratorium

Urutan Proses I. III. IV. PENDAFTARAN PIB PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR PENGELUARAN BARANG IMPOR PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

Pendaftaran PIB IMPORTIR Pertukaran Data Elektronik KANTOR PABEAN Portal INSW PIB SKP Modul PIB Penelitian Lartas R N Blokir? N OK? /TELITI LANJUT? PIB Penelitian mandatory Y N Y SSPCP N NPP Credit Advice Ok Y N R Lartas? Y NPBL Kecuali pembayaran berkala Bank Devisa persepsi / Pos Persepsi NPP Pejabat Peneliti Lartas N Y Lartas? N 3 hr OK? Y Y Nomor & Tanggal PIB

Pendaftaran PIB Media Penyimpan Data Elektronik KANTOR PABEAN IMPORTIR Dokap Pejabat penerima dokumen Penelitian Modul PIB N PIB Ok Y SSPCP SKP NPP Lartas? N Ok NPBL Kecuali pembayaran berkala Y Y N Pejabat Peneliti Lartas Y 3 hr OK? Nomor & Tanggal PIB N Bank Devisa persepsi / Pos Persepsi NPP N Ok Y

Pendaftaran PIB Tulisan di atas Formulir KANTOR PABEAN IMPORTIR Dokap Pejabat penerima dokumen Penelitian Modul PIB N PIB Ok SSPCP Y NPP Lartas? N Kecuali pembayaran berkala NPBL Pejabat Peneliti Lartas Y Y 3 hr OK? Nomor & Tanggal PIB N NPP N Bank Devisa persepsi / Pos Persepsi N Ok Y

Penetapan Jalur Pelayanan • • • Jalur MITA Prioritas Jalur MITA Non Prioritas Jalur Hijau Jalur Kuning Jalur Merah

Jalur MITA Prioritas KANTOR PABEAN Pejabat pemeriksa dokumen/SKP Importir MITA Prioritas Petugas Pintu Petugas manifest PIB SPPB Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran Importir MITA Prioritas yang mendapat fasilitas pembayaran berkala melakukan pembayaran BM dan PDRI pasca persetujuan pengeluaran barang SPPB Penutupan Pos BC 1. 1.

Jalur MITA Non Prioritas Pejabat pemeriksa dokumen/SKP Importir SPPB PIB Petugas Pemeriksa Brg SPPB Penutupan Pos BC 1. 1. N Y SPPF Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran Petugas Manifest SPPB Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran SPPB Periksa Fisik? Petugas Pintu SPPF Pemeriksaan fisik barang di gd Importir LHP

Jalur Hijau KANTOR PABEAN Pejabat pemeriksa dokumen/SKP Importir Petugas Pintu Petugas manifest PIB SPPB INP Penetapan Tarif dan Nilai Pabean DNP Penutupan Pos BC 1. 1. Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran Y Sesuai? N Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir (SSPCP) SPPB Arsip

Jalur Kuning Pejabat pemeriksa dokumen/SKP Importir Petugas Pintu Petugas Manifest SPJK PIB SPJK SPPB N Dugaan Pelanggaran ? Penutupan Pos BC 1. 1. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Y P 2 Mekanisme NHI Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran Y Sesuai? NHI 2 hr? SPPB N Y N NHI N Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir Pidana? Y SPPB Proses lebih lanjut

Jalur Merah Pejabat pemeriksa dokumen/SKP Importir Pejabat Pemeriksa Brg Petugas Pintu Petugas Manifest SPJM PIB SPJM Menyiapkan Brg untuk diperiksa IP IP SPPB Pemeriksaan fisik Penelitian dan penetapan Y Koordinasi, jika diperlukan LHP/ BAP LHP Y Sesuai? N Penerbitan SPTNP dan menerima bukti bayar kekurangan dari importir Penutupan Pos BC 1. 1. SPPB Unit pengawasan Penelitian Pencocokan & memberikan catatan pengeluaran

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. P- 42/BC/2008 TGL. 31 DES 2008 TENTANG Lampiran IV TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR EKSEP

PERMOHONAN PIB mendapat Nomor Importir ajukan permohonan pengeluaran barang impor eksep kpd Ka KPU/Ka KPPBC/ Pejabat yg ditunjuk SAAT PERMOHONAN jalur MITA prioritas jalur MITA non prioritas jalur hijau jalur kuning sebelum pengeluaran barang impor SAAT PERMOHONAN jalur Merah sebelum pemeriksaan fisik

PERMOHONAN (lanjutan) Permohonan dilengkapi dengan : – Fotokopi PIB – Dokumen pelengkap pabean – Dokumen yang menerangkan penyebab terjadinya pengeluaran barang impor eksep

BARANG YG DIKELUARKAN Ka KPU BC/Ka KPPBC Persetujuan Pejabat Pabean SPPB “Setuju Keluar Sebagian”

SISA BARANG (EKSEP) “sesuai” Pejabat Pabean SPPB LAMA IP melalui pemindai IP -jalur MITA prioritas -jalur MITA non prioritas -jalur hijau -jalur kuning Periksa Fisik melalui pemindai Pejabat pemindai : SPPB LAMA “SESUAI PEMBERITAHUAN” Jalur Merah atau tidak tersedia pemindai peti kemas Periksa Fisik Pejabat Pemeriksa Barang : SPPB LAMA “SESUAI PEMBERITAHUAN” “SETUJU KELUAR”

SISA BARANG (EKSEP) “tidak sesuai” PIB & SPPB Pejabat Pabean IP melalui pemindai -jalur MITA prioritas -jalur MITA non prioritas -jalur hijau -jalur kuning Periksa Fisik melalui pemindai Pejabat pemindai : SPPB “TIDAK SESUAI PEMBERITAHUAN” UNIT PENGAWASAN IP “PENELITIAN” Jalur Merah atau tidak tersedia pemindai peti kemas Dugaan pidana? Periksa Fisik Pejabat Pemeriksa Barang : SPPB “TIDAK SESUAI PEMBERITAHUAN” tidak ya Proses Lebih Lanjut SPPB “SETUJU KELUAR” + SPTNP + SSPCP

BATAS WAKTU PENYELESAIAN EKSEP Jika barang impor eksep tidak akan didatangkan atau tidak akan datang dalam 60 hari sejak tgl. SPPB Importir : • mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean • mengajukan permohonan pengembalian bea masuk kepada Kepala Kantor Pabean • mengajukan PIB baru dengan membayar bea masuk, cukai dan PDRI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. P- 42/BC/2008 TGL. 31 DES 2008 TENTANG Lampiran V FORMULIR –FORMULIR YANG DIGUNAKAN

TERIMA KASIH