PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 22 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 22 TAHUN 2018 Tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DASAR HUKUM 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016;

KETENTUAN UMUM Ø Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban. Ø Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Ø Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Ø Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum. Ø Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Ø Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Ø Litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur peradilan. Ø Non litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur diluar peradilan. Ø Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun dalam APBD oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

ASAS DAN TUJUAN Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: Ø keadilan; Ø persamaan kedudukan dalam hukum; Ø perlindungan terhadap hak asasi manusia; Ø nondiskriminasi; Ø keterbukaan; Ø efisiensi; Ø efektifitas; dan Ø akuntabilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: ü mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. ü menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; ü menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat Miskin di Daerah; dan ü menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan diakses oleh masyarakat miskin.

RUANG LINGKUP Ø Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara. ü Meliputi Perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. ü Sebagaimana dimaksud meliputi : menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 2) Pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 3) Yang menjadi tugas dan wewenang organisasi perangkat daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 4) Organisasi perangkat daerah bertugas: ˗ menyusun dan menetapkan standar teknis penyelenggaraan Bantuan Hukum; ˗ menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; ˗ mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan ˗ menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

5) Untuk melaksanakan tugas, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi hukum berwenang: ˗ mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan ˗ melakukan verifikasi data penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. 6) Untuk melakukan verifikasi : Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi hukum dapat membentuk panitia yang unsurnya terdiri dari akademisi hukum, praktisi hukum dan tokoh masyarakat. 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

SYARAT – SYARAT PEMBERI BANTUAN 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemberi Bantuan Hukum harus telah memenuhi persyaratan : a. Telah berbadan hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; b. terakreditasi oleh kementerian yang membidangi hukum ; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah; d. memiliki program Bantuan Hukum; dan e. memiliki pengurus yang bekerja secara profesional.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya; b. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Bantuan Hukum bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan d. mendapatkan perlindungan dan penjaminan terhadap keselamatan diri dan keluarganya selama dalam melaksanakan tugas.

Dalam memberikan Bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. menandatangani surat kuasa khusus Penerima Bantuan Hukum; b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan; d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik; e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di bidang hukum setiap akhir tahun anggaran; dan f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menandatangani Surat Kuasa Khusus; Penerima Bantuan Hukum b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, masyarakat miskin yang sedang menghadapi perkara harus mengajukan permohonan secara terlulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. 2) Permohonan Bantuan Hukum harus disertai data-data sebagai berikut: a. identitas pemohon Bantuan Hukum; b. uraian singkat atau kronolgi perkara; c. bukti-bukti pendukung; dan d. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum. 3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan dihadapan Pemberi Bantuan Hukum. 4) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. 2) Permohonan harus dilampiri dengan: a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum harus segera menyampaikan kesediaan dan/atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI v. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. v. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, persidangan dan penuntutan dalam perkara pidana; b. pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara Perdata; c. pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara Tata Usaha Negara.

v Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pada Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat kasasi dan/atau Peninjauan Kembali. v Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum. v Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi Kegiatan: §penyuluhan hukum; §konsultasi hukum §investigasi perkara; §penelitian hukum; §mediasi; §pemberdayaan masyarakat; §pendampingan diluar pengadilan; dan/atau §pembuatan dokumen hukum. v Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara. v Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

PENDANAAN Sumber pendanaan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. § Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan berdasarkan Penyelesaian perkara pada tiap tingkatan pengadilan. § Penyaluran dana Bantuan Hukum secara litigasi disertai dengan bukti pendukung. § Apabila Penerima Bantuan Hukum mencabut surat Kuasa sebelum perkara selesai, pemberi kuasa diberikan dana sesuai dengan hasil yang telah dicapai. § Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1(satu) kegiatan Bantuan Hukum.

§ Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati; § Pengajuan permohonan dituangkan dalam bentuk proposal; § Ketentuan mengenai mekanisme pemberian pendanaan Bantuan Hukum dan besaran dana bantuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

LARANGAN v Pemberi Bantuan Hukum dilarang: Ø menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan Ø melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum. v Dikecualikan terhadap Pemberi Bantuan Hukum pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila terdapat kesepakatan para pihak. v Kesepakatan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tidak boleh merugikan Penerima Bantuan Hukum.

SANKSI ADMINISTRASI v Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diberikan sanksi administrasi. v Sanksi administrasi berupa: ü teguran tertulis; ü diberhentikan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan ü Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima. v Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

KETENTUAN PIDANA Ø Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ø Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah kejahatan.