PERANAN PROFESI DALAM PENGUPAHAN DAN TBR BAGI RADIOGRAFER

PERANAN PROFESI DALAM PENGUPAHAN DAN TBR BAGI RADIOGRAFER PARI

Tenaga Kesehatan (UU NO. 36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN) ü ü ü ü Medis(dr, drg, sp) Psikologi Klinis Keperawatan Kebidanan Kefarmasian Kes. Masyarakat Kes Lingkungan ü ü ü TENAGA PROFESIONAL Gizi Keterapian fisik Keteknisian medis Teknik biomedika Nakes tradisional Tenaga Kes. lainnya 2

Seorang Profesional • Berketrampilan yang diperoleh dari pendidikan ataupun pelatihan / pengalaman. • Punya rasa tanggung jawab atas pekerjaannya • Orang dengan profesi yang sama biasanya berkumpul dalam organisasi profesi dan memiliki kode etik serta mengembangkan mutu profesi pada berbagai aspek.

PENGUPAHAN LATAR BELAKANG Radiografer merupakan salah satu tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, klinik maupun pelayanan kesehatan lain.

Latar belakang • Pendidikan Radiografer berlatar belakang DIII, DIV, S 2 • Radiografer sebagai nakes harus memiliki STR, perpanjangan setiap 5 tahun • Masih ada radiografer yang digaji / mendapat pengupahan di bawah UMR.

UPAH MINIMUM RADIOGRAFER • Berdasarkan SKPP PARI NO 090/PP PARI/IV/2017 tentang upah minimum radiografer, upah minimum radiografer terdiri dari : • Besaran gaji pokok ditambah tunjangan tetap diluar tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan lainnya. 02 December 2020 6

UPAH MINIMUM RADIOGRAFER • Upah minimum radiografer dibayarkan berdasarkan: 1. 2. 02 December 2020 Tingkat Pendidikan Upah minimum wilayah bekerja 7

UPAH MINIMUM RADIOGRAFER • 1. 2. 3. Upah minimum radiografer : Pendidikan D 3 sebesar : 1. 6 Pendidikan S 1 sebesar : 1. 7 Pendidikan S 2 sebesar : 1. 9 02 December 2020 Dikali Upah minimum wilayah kerja 8

Berikut perincian UMK 2018 di Jateng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kota Semarang Rp 2. 310. 087 Kabupaten Demak Rp 2. 065. 490 Kabupaten Kendal Rp 1. 929. 458 Kabupaten Semarang Rp 1. 900. 000 Kota Salatiga Rp 1. 735. 930 Kabupaten Grobogan Rp 1. 560. 000 Kabupaten Boyolali Rp 1. 650 Kota Surakarta Rp 1. 668. 700 Kabupaten Sukoharjo Rp 1. 648. 000 Kabupaten Sragen Rp 1. 546. 492 Kabupaten Karanganyar Rp 1. 696. 000 Kabupaten Wonogiri Rp 1. 524. 000 Kabupaten Klaten Rp 1. 661. 632 Kabupaten Batang Rp 1. 749. 900 Kota Pekalongan Rp 1. 765. 178 Kabupaten Pekalongan Rp 1. 721. 637 Kabupaten Pemalang Rp 1. 588. 000 Kota Tegal Rp 1. 630. 500 Kabupaten Tegal Rp 1. 617. 000 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Kabupaten Brebes Rp 1. 542. 000 Kabupaten Blora Rp 1. 564. 000 Kabupaten Kudus Rp 1. 892. 500 Kabupaten Jepara Rp 1. 738. 360 Kabupaten Pati Rp 1. 585. 000 Kabupaten Rembang Rp 1. 535. 000 Kota Magelang Rp 1. 580. 000 Kabupaten Magelang Rp 1. 742. 000 Kabupaten Purworejo Rp 1. 573. 000 Kabupaten Temanggung Rp 1. 557. 000 Kabupaten Wonosobo Rp 1. 585. 000 Kabupaten Kebumen Rp 1. 560. 000 Kabupaten Banyumas Rp 1. 589. 000 Kabupaten Cilacap Rp 1 841. 209 Kabupaten Banjarnegara Rp 1. 490. 000 Kabupaten Purbalingga Rp 1. 655. 200

Contoh perhitungan upah minimum radiografer • Kabupaten Wonosobo : UMR Rp. 1. 585. 000: • Upah Minimum radiografer pendidikan D 3 1. adalah: • 1. 6 x Rp. 1. 585. 000 : Rp. 2. 536. 000 2. • Upah Minimum radiografer pendidikan D 4/S 1 adalah: 3. • 1. 7 x Rp. 1. 585. 000 : Rp. 2. 694. 500 • Upah Minimum radiografer pendidikan S 2 adalah: • 1. 9 x Rp. 1. 585. 000 : Rp. 3. 011. 500 02 December 2020 10

HARAPAN SK PP PARI tentang Upah Minimum Radiografer • Disosialisasikan; • Ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan/Keputusan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), atau minimal disisipkan dalam Surat Keputusan Kadisnaker setempat.

PERAN PERSI DALAM MENDUKUNG KEBERADAAN RADIOGRAFER DI RUMAH SAKIT HARAPAN Mengharapkan kepada seluruh Direktur RS termasuk RS swasta untuk dapat mengimplementasikan surat keputusan pengurus pusat perhimpunan radiografer indonesia (PARI) nomor 90 /PP PARI/IV /017 tentang upah minimum radiografer 02 December 2020 12

TBR

LATAR BELAKANG 1. Radiografer merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai potensi risiko bahaya radiasi dalam melaksanakan tugasnya. 2. Radiografer yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sumber radiasi di rumah sakit, perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi selain penghasilan pokok sesuai dengan peraturan perundangan

AKIBAT RADIASI

DASAR HUKUM 1. PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 138 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA SEBAGAI RADIASI DI BIDANG KESEHATAN 2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN 3. SURAT EDARAN NOMOR HK. 03/MENKES/604/2015 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI DIBIDANG KESEHATAN 4. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NILAI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN 5. HIMBAUAN NO : 590/PP PARI/XII/2014 PIMPINAN SARANA DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BUMN, BUMD DAN SWASTA (22 DESEMBER 2014) 02 December 2020 16

TUNJANGAN RADIOGRAFER berdasarkan Peraturan presiden RI nomor 138 tahun 2014 • Tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan adalah • tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 02 December 2020 17

RADIASI di SWASTA

Berdasarkan surat edaran nomor HK. 03/MENKES/604/2015 • Mengingat bahaya radiasi dapat membahayakan semua pekerja radiasi baik yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dan BUMN. • Dengan ini : 1 2 Menghimbau kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan pimpinan fasilitas kesehatan BUMN diseluruh Indonesia untuk dapat memberikan tunjangan bahaya radiasi kepada pekerja radiasi Dalam memberikan tunjangan bahaya radiasi agar berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan presiden RI nomor 138 tahun 2014 dan Peraturan menteri kesehatan RI nomor 56 tahun 2015 02 December 2020 19

Data Radiografer Swasta di Kota Semarang 125 140 120 100 80 60 49 31 45 40 20 0 belum mendapatkan TBR Mendapatkan TBR diatas 450 rb TBR dibawah 450 rb Total

PERAN PERSI DALAM MENDUKUNG KEBERADAAN RADIOGRAFER DI RUMAH SAKIT HARAPAN Menghimbau kepada seluruh Direktur RS termasuk RS swasta tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan Perpres RI nomor 138 th 2014, Permenkes RI nomor 56 tahun 2015 dan surat edaran nomor HK. 03/MENKES/604/2015 02 December 2020 21

TERIMA KASIH