PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PHILIPINA LAUT

PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PHILIPINA LAUT CINA SELATAN BRUNEI DARUSSALAM LAUT PASIFIK LAUT SULAWESI MALAYSIA BANDA ACEH LAUT NATUNA PROVINSI NAD MALAYSIA MEDAN PROVINSI KALTIM PROVINSI SUMUT SINGAPURA PEKAN BARU PADANG PROVINSI KALBAR PROVINSI RIAU P. PINANG JAMBI PROVINSI SUMBAR PROVINSI JAMBI BENGKULU PROVINSI KALTENG TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI SULUT GORONTALO BALIKPAPAN SORONG PALU PHILIPINA PALANGKARAYA PROVINSI BABEL BRUNEI DARUSSALAM PALEMBANG PROVINSI SUMSEL PROVINSI BENGKULU MANADO PROPINSI GORONTALO SAMARINDA PONTIANAK PROVINSI KEPRI PROVINSI SULTENG PROVINSI KALSEL BANJAR MASIN PROVINSI SULSEL PROVINSI DKI JAYA PROVINSI JATENG PROVINSI PAPUA PROVINSI SULTRA AMBON KENDARI LAUT BANDA PROVINSI JATIM LAUT ARU PROVINSI LAMPUNG PROPINSI BANTEN SMG SERANG BANDUNG PROVINSI BALI SURABAYA PROVINSI NTB YKA PROVINSI JABAR PROVINSI D. I. Y DENPASAR MATARAM KUPANG OLEH : PROF. IR. H. ZULKARNAIN LUBIS, MS, Ph. D PROPINSI NTT TIMOR LOROSAE JAYAPURA TIMIKA MAKASAR LAUT JAWA Bd. LAMPUNG CASSA 212 -200 PROVINSI MALUKU LAUT ARAFURA

LANDASAN HUKUM : UUD 1945 ALINEA 4 n UU RI NO. 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL n UU RI NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH n UU RI NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA n PP NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA n

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa mendatang.

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta kelulusannya dan kedalam pengajaran

Tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap TUhan Yang Maha Esa dan Berbudi Pekerti Luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsan

Fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam keseluruhan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sesuai dengan jenis dan jenjang masing satuan pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan satu pendidikan didasarkan atas kurikulum secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dengan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dan kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan Mendiknas serta kurikulum lokal ditetapkan oleh lembaga pemerintah lainnya dan atau pemerintah daerah

SKEMA ALUR PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT Skema alur partisipasi Dan peran masyarakat Dalam PB Regulation MARKET Lobbying Participation CIVIL SOCIETY

SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Institusi Local Wisdom Individu

Kesimpulan n Secara individu anggota masyarakat harus dapat menanggulangi dirinya dari ancaman bencana Kurikulum lokal harus mencantumkan materi kebencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah Penanggulangan bencana berbasis masyarakat

SEKIAN TERIMA KASIH