PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU

PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU KE PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT/E-GOV) DI PROVINSI PAPUA Oleh : Kansiana Salle, SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Dalam Rangka Rakornis Bidang KOMINFO se Provinsi Papua Wamena, 01 Juni 2016

Implementasi Penerapan e-gov berdasarkan UU Nmr. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik v Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Publik v Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan v Meningkatkan Komunikasi (e-mail, internet, teleconference, e-office, Surat Maya, Disposisi maya, Telp Voip, dsb) v Menunjang Sarana Promosi dan Investasi v Mendorong perubahan budaya dan etos kerja birokrasi. v Tuntutan era informasi dan globalisasi v Mencegah tindak pidana korupsi

Peran kominfo dalam pengelolaan teknologi informasi Dinas KOMINFO betanggungjawab menjalankan tugas tehnis Bidang KOMINFO di daerah yang diimplentasikan dalam visi-misi Gubernur Papua.

Visi Misi Gubernur Papua : “Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” Sesuai dalam amanat misi ke 5 : percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka peranan KOMINFO adalah: v Membuka akses daerah-daerah wilayah berbasis adat yang masih 3 T (Terisolir, Terpencil dan Terbelakang) melalui teknologi informasi ; v Membuka jaringan informasi dan komunikasi antara Pemerintah kabupaten/kota se Papua ; v Memfasilitasi/Mengembangkan Jaringan Komunikasi antar SKPD di Lingkungan Pemprov Papua dan layanan hotspot bagi Masyarakat.

Program Prioritas Pengembangan Wilayah Papua dalam RPJMN 20152019 Informasi dan Telekomunikasi v Pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi v Pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI v Pendirian Media Center di setiap SKPD v Pengembangan jaringan internet

Untuk mencapai e-Gov Kominfo perlu penyiapan : Kebijakan v. Peraturan yang mendukung pembangunan e-gov (Perda, Pergub, perbub/perwali); 2. Perencanaan v Rencana Induk Pengembangan dan Masterplan TIK menuju e-gov yang sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota 3. Infrastruktur v Layanan Infrastruktur TIK berupa : Hardware (Akses Jaringan, Storage, Server untuk proses data, media transisi/FO/ Vsat, wireless dll) 4. Aplikasi v Sarana pendukung e-gov yang terintegrasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat; v Software : operating system, database, Monitoring, midleware, aplikasi dasar : e-mail, FTP, IP, Bandwidth, dll. 5. Kelembagaan v Pembentukan struktur organisasi KOMINFO dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 1.

APLIKASI YANG SUDAH DIBANGUN v Sistem Informasi Keuangan v Sistem Informasi Gaji v Sistem Informasi Barang Daerah v Sistim Informasi Pembangunan Daerah v Sistem Informasi Monitoring dan pelaporan v Sistem Informasi Satu Atap v Sistem Informasi Pajak/STNK v Sistem Informasi Kependudukan v Aplikasi TPB v Aplikasi SPPD v Web Papua. go. id v Simtaru

Kondisi JARINGAN Pemerintah Provinsi v. Telah dibangun dan dikembangkan jaringan secara on line pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; v. Perlu dukungan dari masing-masing Kabupaten/Kota dalam membangun infrastruktu jaringan untuk penerapan e -gov;

KONDISI INSTANSI KOMINFO DI KAB/KOTA BERBASIS WILAYAH ADAT KONDISI KELEMBAGAAN KOMINFO BERBASIS WILAYAH ADAT DI KAB/KO SE PAPUA N O KELOMPOK A. 1 KABUPATEN/KOTA ANIMHA 2 3 4 B. 1 Kabupaten Merauke Kabupaten Mappi Kabupaten Boven Digul Kabupaten Asmat KOMINFO PERHUBKOM KPDE/HUMAS/ INFO ARDAT KELOMPOK SAIRERI KELOMPOK – MAMTA LAPAGO 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 C. 1 Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Lani Jaya Kabupaten Tolikara Kabupaten Yahukimo Kab. Mamberamo Tengah Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Puncak Kab. Pegunungan Bintang Kabupaten Yalimo Kabupaten Nduga MAMTA 2 3 4 5 D. 1 Kota Jayapura Kabupaten Keerom Kabupaten Sarmi Kab. Mamberamo Raya SAERERI 2 3 4 E. 1 Kab. Kepulauan Yapen Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Biak Numfor MEEPAGO Kabupaten Mimika KELOMPOK MEEPAGO KELOMPOK LAPAGO KELOMPOK ANIMHA

DRAF RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMINFO PROVINSI, KABUPATEN/KOTA Merujuk UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan hasil arahan dari Kemendagri dan Kemenkominfo di Yogyakarta bulan April 2016 : 1. Rancangan Type A, terdiri dari : Ø 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 4 bidang dan masing-masing 3 seksi; 2. Rancangan Type B, terdiri dari : Ø 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 3 bidang dan masing-masing 3 seksi; 3. Rancangan Type C, terdiri dari : Ø 1 sekretariat dinas 3 sub bagian, 2 bidang dan masing-masing 3 seksi; Catatan : § Apabila urusan Kominfo di Provinsi, Kab/Kota tidak urgen, maka dapat digabung dengan SKPD lain sebagai bidang/seksi; § Untuk uraian tugas akan di buat oleh kementrian kominfo dan provinsi atau kabupaten/kota dapat menambah uraian tugas sesuai kebutuhan;

DRAFT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI PNGELOLAAN ASPIRASI PUBLIK 1. Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. 2. Pengelolaan Data Base Informasi Publik SEKSI PRODUKSI DAN REPODUKSI INFORMASI 1. Reproduksi Informasi Nasional. 2. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. 1. 2. SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Non Pemda. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR e. Government SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK 1. 2. TIPE A Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah SEKSI INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi 2. Layanan Akses Internet dan Intranet 1. SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Pelayanan Informasi Publik 2. SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 1. Audit Komunikasi Publik 1. 2. SEKSI PENGELOLAAN DATA & INTEROPERABILITAS Layanan Manajemen Data Informasi e. Government Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan SEKSI KEAMANAN INFORMASI Layanan Keamanan Informasi e. Government Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG LAYANAN e-GOVERNMENT SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI KEPEMERINTAHAN Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI PUBLIK 1. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province/City 2. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan pu SEKSI TATA KELOLA EGOVERNMENT Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi 2. Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyaraka 1. UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DRAFT TIPE B DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI KEMITRAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK 1. Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. 2. Pengelolaan Data Base Informasi Publik SEKSI INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI Daerah 1. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster 2. Pelayanan Informasi Publik Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi 2. Layanan Akses Internet dan Intranet 3. Menyelenggar SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN LAYANAN PUBLIK SEKSI PRODUKSU DAN REPRODUKSI INFORMASI PUBLIK 1. Reproduksi Informasi Nasional. 2. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK 1. Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda dan Non Pemda. 2. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 3. Audit Komunikasi Publik SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI 1. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi 2. Layanan Manajemen Data Informasi e-Government pelayanan publik dan kegiatan Provinsi 3. Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat SEKSI KEAMANAN INFORMASI & TELEKOMUNIKASI 1. Layanan Keamanan Informasi e-Government 2. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD 1. Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD 2. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, SEKSI TATA KELOLA EGOVERNMENT 1. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi

DRAFT TIPE C DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT SEKSI PENGELOLAAN ASPIRASI DAN PRODUKSI INFORMASI SEKSI INFRASTRUKTUR, TELEKOMUNIKASI DAN KEAMANAN INFORMASI & TIK Pemerintah Provinsi 2. Layanan Akses Internet dan Intranet 3. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi 4. Layanan Keamanan Informasi e-Government 1. Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Provinsi. 2. Pengelolaan Data Base Informasi Publik 3. Reproduksi Informasi Nasional. 4. Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi. 1. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center SEKSI PENGELOLAAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK 1. Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda dan Non SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI Pemda. 1. Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government 2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen 2. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 3. Audit Komunikasi Publik yang terintegrasi 3. Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan 4. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province SEKSI PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. Pengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah 2. Pengembangan Sumber Daya Komunikasi SKPD dan BUMD 3. Pelayanan Informasi Publik UPTD KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI LAYANAN EGOVERNMENT 1. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi 2. Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat 3. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi

Kominfo Provinsi papua sedang menyiapkan PERGUB Tentang penyelenggaraan TIK di Provinsi Papua Dengan rancangan konektisitas Jaringan fiber optik (FO) berdasarkan ring yang disesuaikan dengan wilayah adat adalah : v Ring MAMTA, meliputi wilayah : Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi dan Kab. Mamberamo Raya; v Ring SAIRERI, meliputi wilayah : Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Supiori dan Kab. Biak Numfor; v Ring HA ANIM, meliputi wilayah : Kab. Merauke, Kab. Boven Digul, Kab. Mappi dan Kab Asmat; v Ring LA PAGO meliputi wilayah : Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Lany Jaya, Kab. Puncak, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah dan Kab. Tolikara; v Ring MA PAGO meliputi wilayah : Kab. Timika, Kab. Nabire, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai dan Kab. Intan Jaya.

Penutup Dalam rakornis bidang KOMINFO dapat merekomendasikan kepada Kabupaten/Kota untuk memulai merancang : 1. Peraturan pendukung bidang TIK; 2. Rencana induk TIK; 3. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur dan aplikasi yang terintegrasi; 4. Peningkatan SDM dibidang TIK yang berkualitas; 5. Mendorong pembentukan struktur organisasi KOMINFO;

UU NO 14 TAHUN 2008 Terima kasih