PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMANTAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMANTAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MATERI PAPARAN q PENDAHULUAN q PERAN SERTA MASYARAKAT q PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN (Cara Akses dan Cara Membaca) q KONSEP KEPEMILIKAN q CARA MEMPEROLEH INFORMASI q APA ITU LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Sejarah, Manfaat, Dasar Hukum, Wajib Lapor, Formulir LHKPN , dan Pengumuman Harta)

We Can STOP

Caranya? Kita mulai dari diri kita dan keluarga: q Penanaman sifat kejujuran q Pola hidup sederhana q Saling mengingatkan untuk kebaikan q Saling menanyakan asal-usul barang atau uang

Kontribusi Kita dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilih yang Jujur kepada keluarga dan masyarakat Jujur dalam berperilaku Jujur dalam melaporkan harta

Jujur dalam Pelaporan Harta (Peran Serta Masyarakat) Lapor Harta Kekayaan DIUMUMKAN Calon Penyelenggara Negara Kondisi Sebenarnya Sesuai Masyarakat Dibandingkan Tidak Sesuai

Pengumuman Harta Kekayaan

Akses Pengumuman Harta Kekayaan v. Melalui PORTAL ACCH dengan alamat Website http: //acch. kpk. go. id. v Web portal ACCH adalah wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang ada selain pengumuman harta kekayaan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan) arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya jawab anti korupsi, publikasi riset dan kajian dan lain-lain.

Tampilan Portal http: //acch. kpk. go. id

Tampilan Portal http: //acch. kpk. go. id

http: //acch. kpk. go. id Tampilan Portal http: //acch. kpk. go. id

Tampilan Portal http: //acch. kpk. go. id

Unsur-Unsur Dalam Pengumuman Harta Kekayaan DATA PRIBADI DATA HARTA HUTANG • • • Bentuk Hutang Nama Jabatan NHK Alamat Laporan Ke. . Tanggal Pelaporan HTB Harta Bergerak Surat Berharga Giro dan Setara Kas • Piutang TOTAL HARTA KEKAYAAN

Data Pribadi Tahun Pengumuman Jumlah Laporan Instansi PN 2 Tanggal Pelaporan Terakhir

Data Harta (Tanah & Kendaraan) 2 Tanggal Pelaporan Terakhir Informasi Aset Penghapusan Penambahan Baru Perubahan data yang dilaporkan Asal Usul Tahun Kejadian

Data Harta (Surat Berharga & Giro/Setara Kas Lainnya) Informasi Aset Total Sub HARTA Penghapusan Penambahan Baru Perubahan data yang dilaporkan Tahun Kejadian Asal Usul

Hutang dan Total Harta Kekayaan Total Harta sebelum Hutang Informasi Hutang Perubahan data yang dilaporkan Penambahan Baru +/- Total Harta Kekayaan: 1. Penambahan Harta Baru (Pembelian, Pemberian, Hibah dll) 2. Pengurangan Harta (Penjualan, Pelunasan dll) 3. Perubahan Nilai Harta (Naik/ Turun)

Konsep Kepemilikan Bukti Formal Pemilik Aset Control & Benefit

Cara Memperoleh Informasi Aset • • Lingkungan tempat tinggal Calon PN; Lingkungan tempat kerja/tempat usaha Calon PN; Orang-Orang dekat Calon PN (Saudara, Asisten, Driver dll); Orang yang berseberangan dengan Calon PN.

Sejarah Pelaporan Harta Kekayaan di Indonesia Definisi LHKPN Periode Wajib Lapor Dasar Hukum Badan Koordinasi Penilik Harta Benda ORDE LAMA TNI AD ORDE BARU Pengelola/ Pemeriksa Menteri, Direksi BUMN, Pejabat PNS/ ABRI & Gol IV C keatas Keppres 52 Th. 1970 Ttg Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Neg. /PNS/ ABRI Ditambah PNS & ABRI Gol III a/ Setara Keatas Keppres 52 Th. 1971 Ttg Laporan Pajak 2 Pribadi Tim Khusus Presiden Atasan/ Inspektorat Keterangan Dirampas & Disita Form Daftar Kekayaan Pribadi LP 2 P

Pelaporan Harta Kekayaan di Seluruh Dunia Definisi LHKPN Ada + 147 (2006) Negara yang telah menerapkan Laporan Harta Kekayaan antara lain : • Amerika • Inggris • Australia • Argentina • Korea Selatan • Afrika Selatan • Thailand • Vietnam • Malaysia • Hongkong • Philipina • India • Jepang • Bulgaria • Estonia • Mexico

Manfaat Pelaporan Harta Kekayaan Definisi LHKPN 1. Untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perudang-undangan sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan harta kekayaannya; dan 2. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan. Instrumen Manajemen SDM Instrumen Pengawasan Instrumen Akuntabilitas

Pelaporan Harta Kekayaan sebagai Perangkat Pencegahan LAPOR BENAR Lapor Harta Kekayaan Sesuai Ketentuan yang berlaku: Tepat Waktu & Lengkap REWARD - Promosi Terpilih dalam Seleksi (Pemilihan/Penunjukan) LAPOR TIDAK BENAR - Tidak tepat waktu - Ada Harta yang disembunyikan - Tidak sesuai dengan Penghasilan Penyelenggara Negara Tidak Lapor Harta Kekayaan SANKSI - Tidak Promosi Turun Pangkat Tidak dibayarkan Insentif Diberhentikan

Dasar. LHKPN Hukum Laporan Harta Kekayaan Definisi UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KEP KPK Nomor 07/KPK/2/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN Terkait Pilkada: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU 28 Tahun 1999 (Kewajiban Penyelenggara Negara) Pasal 5 ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat Pasal 5 ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kakayaannya sebelum dan sesudah menjabat

UU No. 1 Tahun 2015 (Syarat Calon Kada) Pasal 7 huruf j • Menyerahkan daftar kekayaan pribadi Pasal 169 huruf j • Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan

UU 30 Tahun 2002 (Kewenangan KPK)

Wajib Lapor Harta Kekayaan (Menurut UU 28 Tahun 1999) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara Pejabat Strategis lainnya Pejabat Negara Lainnya sesuai dengan per-UU Menteri PN berdasarkan Pasal 2 UU 28/1999 Gubernur Hakim

Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (6) & angka (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis : • Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri • Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan • Jaksa • Penyidik • Panitera Pengadilan • Pemimpin & bendaharawan proyek Pejabat negara yang lainnya: • Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh • Wakil Gubernur; • Bupati/Walikotamadya; • Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Formulir LHKPN MODEL KPK-B LHKPN MODEL KPK-A Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN untuk yang pertama kalinya Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, apabila: 1. Mengalami perubahan jabatan (mutasi/promosi/pensiun) 2. Dua tahun dalam jabatan yang sama 3. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK

Isi Formulir LHKPN Hutang Piutang Harta Kekayaan **) Penghasilan Data Pribadi & Keluarga Lembar Tanggal Pelaporan Pengeluaran Muatan Formulir LHKPN Surat Pernyataan

Harta Yang Harus Dilaporkan Harta milik PN Harta milik Pasangan PN Harta milik anak PN Harta Kekayaan PN

Asal usul harta Hasil Sendiri & Warisan Hibah/Hadiah Warisan & Hibah Warisan Hasil Sendiri & Hibah Asal Usul Harta Kekayaan Hasil Sendiri, Warisan & Hibah

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi • Alamat • Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 Telp. (021) 2557 8300 Website : www. kpk. go. id • LHKPN Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Telp. (021) 2557 8396 Faks. (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 Email: Informasi. lhkpn@kpk. go. id / pendaftaran. lhkpn@kpk. go. id •

KPK