PERAN PPK SKPD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN ASET

“PERAN PPK - SKPD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, ASET TETAP, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ” Disampaikan Oleh : Iman Bastari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jakarta, 8 Maret 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 01 PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Opini atas LKPD 2009 : q Belum terdapat LKPD di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang memperoleh Opini WTP q Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemda sebanyak 7 Pemda memperoleh opini WDP, 12 Pemda memperoleh opini TMP dan sisanya sebanyak 11 pemda belum diketahui hasilnya. q Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 pemda sebanyak 1 Pemda memperoleh opini WDP, 5 pemda memperoleh opini TMP dan sisanya sebanyak 12 pemda belum diketahui hasilnya 2. Ketepatan waktu penetapan APBD 2010 : q Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemda hanya 12 pemda yang tepat waktu penetapan APBD-nya q Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 Pemda hanya satu pemda yang tepat waktu penetapan APBD-nya yaitu Kabupaten Sorong 3. Penyerapan Anggaran Tahun 2010 : q Penyerapan anggaran per 31 Juli 2010, rata-rata penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Papua hanya 27, 41 % sedangkan di wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 28, 16%.

PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERMASALAHAN OPINI LKPD 2009 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT q Pelaporan dan penatausahaan persediaan tidak tertib q Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya, karena: o Tidak dapat ditelusuri nilai dan / atau keberadaan aset tetap yang dilaporkan dalam neraca o Pencatatan aset tetap tidak akurat o Tidak didukung dengan bukti kepemilikan q Penyertaan modal tidak didukung bukti penyertaan modal q Terdapat Pengeluaran belanja yang tidak didukung dengan bukti lengkap dan sah q Terdapat dana kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan q Terdapat pengeluaran kas daerah yang tidak melalui mekanisme APBD q Terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya q Penatausahaan dan pencatatan pendapatan daerah dan pengelolaan rekening daerah belum sesuai ketentuan

KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 - PAPUA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA KOTA JAYAPURA KAB KEEROM KAB PEG. BINTANG KAB JAYAWIJAYA KAB TOLIKARA KAB NABIRE KAB MIMIKA KAB ASMAT KAB BOVEN DIGOEL KAB MAMBERAMO RAYA TEPAT WAKTU √ √ √ NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PEMERINTAH DAERAH KAB SARMI KAB PUNCAK JAYA KAB YAHUKIMO KAB BIAK NUMFOR KAB SUPIORI KAB KEP YAPEN KAB WAROPEN KAB MERAUKE KAB MAPPI KAB PANIAI KAB MAMB. TENGAH KAB YALIMO KAB LANNY JAYA KAB NDUGA KAB PUNCAK KAB DOGIYAI KAB INTAN JAYA KAB DEIYAI TERLAMBAT √ √ √ √ √

KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 – PAPUA BARAT NO 1 PEMERINTAH DAERAH KAB SORONG TEPAT WAKTU NO √ 1 PROVINSI PAPUA BARAT √ 2 KOTA SORONG √ 3 KAB SORONG SELATAN √ 4 KAB RAJA AMPAT √ 5 KAB KAIMANA √ 6 KAB FAKFAK √ 7 KAB MANOKWARI √ 8 KAB TELUK WONDAMA √ 9 KAB TELUK BINTUNI √ 10 KAB TAMBRAUW √ 11 KAB MAYBRAT √ PEMERINTAH DAERAH TERLAMBAT

SEBAB-SEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD • Keterbatasan SDM aparatur pemerintah daerah, kurang koordinasi, dan kurang mentaati peraturan • Pengolahan hasil musrenbang memerlukan waktu lama • Menunggu penetapan perubahan APBD Tahun 2009 • Menunggu penetapan anggota DPRD dan alat kelengkapannya • Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas. • Menunggu penetapan Dana Perimbangan (DAU/DAK/DBH). • Pergantian pejabat bupati dan / atau pejabat eselon II, IV • Dll 9

PENYERAPAN APBD 2010 (PER 31 JULI 2010) DI WILAYAH PROVINSI PAPUA Range Realisasi (%) Jumlah Pemda Persentase 0 -10 1 4, 76% 11 -20 6 28, 57% 21 -30 6 28, 57% 31 -40 4 19, 05% 41 -50 3 14, 29% 51 -60 1 4, 76% RATA-RATA : 27, 41 % 21

PENYERAPAN APBD 2010 (PER 31 JULI 2010) DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT Range Realisasi (%) Jumlah Pemda Persentase 0 -10 11 -20 1 8, 33 % 21 -30 7 58, 33 % 31 -40 4 33, 34 % 41 -50 51 -60 RATA-RATA : 28, 16 % 12

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 02 PERMASALAHAN AKUNTABILITAS ASET TETAP

Permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Aset • Pencatatan aset tetap tidak/belum akurat mengakibatkan saldo awal aset tetap Tahun 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya • Aset daerah masih banyak dikuasai oleh yang tidak berhak • Aset yang belum jelas kepemilikannya sebagai efek dari pemekaran. • Aset daerah masih banyak yang belum jelas dokumen kepemilikannya • Pembebasan tanah memerlukan biaya besar

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 03 PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG & JASA

Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa (1) • Terdapat denda keterlambatan pekerjaan belum ditetapkan disetor ke kas daerah. • Penggunaan dana bantuan subsidi biaya personal siswa belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. • Penggunaan dana belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. • Dana bantuan langsung masyarakat (BLM-Respek) untuk distrik, kampung, dan kelurahan belum disalurkan oleh kas daerah • Terdapat kekurangan volume pekerjaan. • Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Tidak Didukung Addendum Kontrak

Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa (2) • Panitia Pengadaan Tidak Memiliki HPS Perbedaan Kuantitas antara Berita Acara Serah Terima Barang Dengan Dokumen Kontrak • Dokumen Lelang Tidak Lengkap • Terdapat fisik pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan • Nilai kontrak melampui Owner’s Estimate (OE) • Harga kontrak pekerjaan dimark-up • Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak • Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Telah Menunjuk Suatu Merk Tertentu

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 04 PERANAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK – SKPD)

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) 1. Pengertian PPK SKPD Pasal 1 Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 2. Tugas PPK SKPD (Psl 14 PP 58/2005 dan Psl 13 Permendagri 13/2006) a. Meneliti kelengkapan SPP (UP, GU, LS, TU) ; b. Melakukan verifikasi SPP b. Menyiapkan SPM; c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan (Khusus SKPD Pengelola Pendapatan Daerah); d. Melaksanakan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan SKPD 3. Larangan bagi PPK SKPD, tidak boleh merangkap sebagai : - Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah - Bendahara - Pejabat Pelaknsana Teknis Kegiatan (PPTK)

MENELITI KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI SPP SERTA MENYIAPKAN SPM HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN : 1. KECEPATAN PROSES PEMROSESAN SPP DAN SPM q Kecepatan Proses SPP dan SPM akan berpengaruh pada penyerapan anggaran SKPD q SPM harus diterbitkan paling lama 2 hari setelah diterimanya SPP 2. KETERSEDIAAN DAN KETEPATAN PEMBEBANAN ANGGARAN q Ketersediaan / Kecukupan anggaran yang akan dibebani q Ketepatan pembebanan program / kegiatan / rekening anggaran dalam DPA SKPD q Kesesuaian Tujuan Peruntukannya 3. KETEPATAN PERHITUNGAN q Ketepatan perhitungan rekapitulasi dengan rinciannya q Ketepatan perhitungan Potongan SPM (Pajak, IWP, Taperum) q Ketepatan perhitungan Rincian 4. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SPP DAN SPM q Kecukupan Lampiran Dokumen pendukung q Kesesuaian bukti pertanggungjawaban q Keabsahan Dokumen pendukung

VERIFIKASI HARIAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN : 1. KETEPATAN REKENING / AKUN q Ketepatan akun / rekening yang akan digunakan untuk mencatat realisasi pendapatan 2. KETEPATAN WAKTU q Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja q Kesesuaian tanggal bukti dengan realisasi penerimaan/penyetoran dan pencatatannya (Pisah Batas) 3. KETEPATAN JUMLAH q Kesesuaian jumlah yang dilaporkan BUD dan SKPD. Oleh karena itu harus dilakukan rekonsiliasi secara periodik dan berkesinambungan dengan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) karena terdapat kemungkinan terjadi penyetoran langsung ke kas daerah tanpa melalui bendahara penerimaan q Kesesuaian jumlah antara bukti penerimaan dan penyetoran dengan pencatatan pada bendahara penerimaan

MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPKEU SKPD 1. Kewajiban Penyusunan Lapkeu SKPD: q Laporan Realisasi Anggaran q Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran di SKPD meliputi : q Laporan Realisasi Pendapatan Daerah : ü Realisasi penerimaan oleh bendahara penerimaan ü Realisasi penyetoran ke kas daerah oleh bendahara penerimaan q Menyusun Laporan Realisasi Belanja ü Realisasi Belanja per program, kegiatan dan rekening 3. Laporan Neraca SKPD, meliputi : q Aset pada SKPD : ü ü Kas Persediaan Piutang Aset Tetap (Tanah, Gedung & Bangunan, Mesin & Peralatan, Jalan/Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP) q Hutang PFK ü Pemungutan dan Penyetoran Pajak

MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPKEU SKPD. . Lanjutan HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN : 1. Kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan Pemda q Lapkeu Pemda pada dasarnya merupakan kompilasi atas lapkeu SKPD q Perlu dilakukan rekonsiliasi antara data SKPD dengan data di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu: ü Rekonsiliasi data realisasi pendapatan ü Rekonsiliasi data realisasi belanja ü Rekonsiliasi data aset tetap 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan dokumen pendukung q Kesesuaian realisasi pendapatan dengan bukti penerimaan pada bendahara penerimaan dan bukti penyetoran ke Kas Daerah q Kesesuaian realisasi belanja dengan bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah q Kesesuaian mutasi penerimaan/pengeluaran dan saldo kas daerah dengan rekening koran bank q Kesesuaian aset tetap yang dilaporkan dengan bukti kepemilikan / perolehan 4. Kesesuaian laporan keuangan dengan fisik q Kesesuaian realisasi belanja dan bukti pertanggungjawaban dengan prestasi pekerjaan q Kesesuaian saldo aset yang dilaporkan dengan bukti fisik aset (Cash Opname, BA Inventarisasi, dsb. . )

UPAYA OPTIMALISASI PERAN PPK – SKPD 1. Pengembangan Kapasitas SDM secara berkesinambungan q Update pengetahuan atas perkembangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku q Proses regenerasi SDM 2. Melengkapi Sistem dan Prosedur q Prosedur standar dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan q Prosedur standar dalam proses penyusunan laporan keuangan 3. Menggunakan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi q Otomatisasi atas proses penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (Implementasi SIMDA Keuangan) 4. Pemberdayaan Pengawasan Intern q Memastikan bahwa prosedur standar dijalankan q Mengurangi resiko terjadinya kesalahan

ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUAI IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN Penganggaran Penatausahaan Pembukuan / Pelaporan Server : DATABASE SIMDA Output : -- RKA SKPD -- APBD -- Penjabaran APBD -- DPA SKPD -- Anggaran Kas -- Dll Output : -- SPD -- SPP -- SPM -- SP 2 D -- SPJ -- Pengesahan SPJ -- Register -- Buku & Lap Bendahara dan BUD -- Dll Output : -- LRA -- NERACA -- ARUS KAS -- BUKU BESAR -- BUKU PEMBANTU -- Dll

TAHAPAN IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN PEMBUKUAN / LAPKEU PENATAUSAHAAN KEUDA PENYUSUNAN ANGGARAN INSTALL DAN PELATIHAN

PENJELASAN ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN SIMDA KEUANGAN • • • Program Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, maka SIMDA Keuangan diharapkan akan menghemat waktu proses pengelolaan keuangan. Data yang dihasilkan dalam proses anggaran akan digunakan dalam proses penatausahaan, dan demikian juga data yang dihasilkan dari proses penatausahaan keuangan akan digunakan dalam proses pembukuan / pelaporan keuangan. SIMDA Keuangan telah dapat menghasilkan dokumen dan laporan-laporan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipersyaratkan ketentuan perundangan serta dokumen/laporan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. Implementasi SIMDA Keuangan dianggap berhasil apabila laporan keuangan sudah dapat dihasilkan dari Aplikasi SIMDA, karena hal ini juga berarti bahwa SIMDA Keuangan juga telah digunakan dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah. Keberhasilan dalam implementasi SIMDA Keuangan akan dipengaruhi oleh komitmen dari komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA

PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA • Dari 30 Pemda di Papua, sebanyak 10 pemda telah bekerjasama dengan BPKP untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan • Kondisi implementasi SIMDA Keuangan pada 10 Pemda : – 10 Pemda telah menggunakan dalam proses penganggaran / penyusunan APBD dan penatusahaan keuangan – 5 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA • Dari 10 pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan, sebanyak 5 pemda diantaranya perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA BARAT

PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA BARAT • Dari 12 Pemda di Papua Barat, kecuali Kabupaten Manokwari seluruhnya telah bekerjasama dengan BPKP untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan • Kondisi implementasi SIMDA Keuangan pada 11 Pemda : – 11 Pemda telah menggunakan dalam proses penganggaran / penyusunan APBD – 9 Pemda telah menggunakan dalam proses penatusahaan keuangan – 6 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA • Dari 11 pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA, sebanyak 5 pemda diantaranya perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SIMDA 1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA: q Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan implementasi SIMDA di masing-masing pemda q Menilai pencapaian hasil implementasi SIMDA pada masing-masing pemda 2. Mendorong dibangunnya sistem dan prosedur pendukung pelaksanaan implementasi SIMDA q Mekanisme rekonsiliasi data realisasi anggaran SKPD dengan SKPKD q Mekanisme rekonsiliasi data mutasi kas daerah antara BUD dengan Bank q Mekanisme rekonsiliasi atas mutasi aset tetap di tingkat SKPD q Mekanisme rekonsiliasi atas data aset tetap antara SKPD dengan SKPKD 3. Meningkatkan kapasitas SDM Pemda : q Peningkatan kualitas SDM (operator dan administrator) q Proses regenerasi 4. Mendorong terlaksananya tindak lanjut hasil audit BPK q Menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil audit BPK 5. Maintenance , dan pengembangan Aplikasi SIMDA 6. Implementasi baru pada pemda yang belum bekerjasama dengan BPKP