Peran Perpustakaan Nasional dalam Pembinaan Karir Profesi Pustakawan

Peran Perpustakaan Nasional dalam Pembinaan Karir Profesi Pustakawan Oleh: Dra. Woro Titi Haryanti, MA Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Disampaikan pada seminar sehari dalam rangka HUT Perpustakaan Universitas Airlangga yang ke-63 dengan tema ”Transformasi Perpustakaan sebagai Manajemen Data Research untuk Mendukung World Class University” pada tanggal 25 April 2018 di Malang, Jawa Timur.

Perpustakaan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan . adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka

Peta Sebaran Perpustakaan Di Indonesia 3. 151 Perpustakaan 4. 307 Perpustakaan 3. 359 Perpustakaan NDUDUK 37 5 P KALIMANT 19. 000 0 erp 0 ustakaan 0 4. 740 Perpustakaan 2. 493 Perpustakaan 3. 134 Perpustakaan 1. 911 Perpustakaan 351 Perpustakaan AWESI 3. 464 Perpustakaan 15. 000 ENDUDUK 3. 309 Perpustakaan MALUKU, GORONTAL 4 0. 00 1. 985 Perpustakaan 2. 283 Perpustakaan 1. 546 Perpustakaan 474 Perpustakaan 1. 158 Perpustakaan 2. 424 Perpustakaan 2. 341 Perpustakaan 2. 060 Perpustakaan 3. 426 Perpustakaan 4. 390 Perpustakaan 19. 542 Perpustakaan 3. 709 Perpustakaan 18. 903 Perpustakaan 6. 610 Perpustakaan 2. 364 Perpustakaan 4. 155 Perpustakaan 4. 204 Perpustakaan 6. 020 Perpustakaan 4. 676 Perpustakaan 24. 492 Perpustakaan 884 Perpustakaan 2. 624 Perpustakaan 3. 332 Perpustakaan

Perpustakaan Nasional. Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 01 02 03 04 05 06 Pembina Rujukan Deposit Penelitian Pelestarian Jejaring PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai: Serta berkedudukan di ibukota negara

Tugas Perpustakaan Nasional Pasal 21 ayat (2), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan . 1. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan 2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan 3. Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan, 4. Mengembangkan standar nasional perpustakaan

Perpustakaan Nasional sebagai instansi Pembina Pasal 7 ayat (1), huruf g, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan.

Tenaga Perpustakaan Pasal 29, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan 2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kulaifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan 1. Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakaan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan 1) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan 2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengengkatan, pembinaan, promosi, pemindahan, tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaa yang bersangkutan

PUSTAKAWAN Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

KOMPETENSI PUSTAKAWAN Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. (3) Kompetensi personal sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala

ASN TENAGA PERPIUSTAKAAN SWASTA

JABATAN ADMINISTRASI PNS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN ASN PPPK JABATAN PIMPINAN TINGGI

MANAGER SWASTA PUSTAKAWAN

Jabatan Fungsional Pustakawan Permenpan RB No. 9 Th 2014 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. (1) Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepustakawanan (2) Merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS

PUSTAKAWAN KETRAMPILAN KATEGORI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KEAHLIAN

Pustakawan Keterampilan Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma dua Ilmu Perpustakaan, atau Diploma dua bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Perpustakaan Nasional RI dan telah mengikuti serta lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan

Jenjang Jabatan dan Golongan Kepangkatan Pustakawan Keterampilan ØPustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: (Gol. II/b, II/c dan II/d) ØPustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: (Gol. III/a dan III/b) ØPustakawan Penyelia: (Gol. III/c dan III/d)

PUSTAKAWAN KETERAMPILAN Pustakawan Penyelia (IIIc - IIId) Pustakawan Mahir (IIIa - IIIb) Pustakawan Terampil (IIb – IId)

Pustakawan Keahlian Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (S 1) Ilmu Perpustakaan, atau Sarjana bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI dan telah mengikuti serta lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keahlian

Jenjang Jabatan dan Golongan Kepangkatan Pustakawanan Keahlian ØPustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: (Gol. III/a dan III/b) ØPustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: (Gol. III/c dan III/d) ØPustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: (Gol. IV/a, IV/b dan IV/c) ØPustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: (Gol. IV/d dan IV/e)

PUSTAKAWAN KEAHLIAN Pustakawan Ahli Utama (IVd - Pustakawan Ahli Muda (IIIc - IIId) Pustakawan Ahli Pertama (IIIa – IIIb) Pustakawan Ahli Madya (IVa IVc) IVe)

Tunjangan Pustakawan Perpres nomor 71 Tahun 2013 Pustakawan Utama Pustakawan Madya Pustakawan Muda Pustakawan Pertama Pustakawan Penyelia Pustakawan Pelaksana Lanjutan Pustakawan Pelaksana Rp. 1. 300. 000 Rp. 1. 100. 000 Rp. 800. 000 Rp. 520. 000 Rp. 700. 000 Rp. 420. 000 Rp. 350. 000

Arah Pengembangan & Pembinaan Peningkatan Kuantitas Tenaga Perpustakaan Peningkatan Kualitas

Tugas Instansi Pembina a. Menyusun ketentuan teknis JF Pustakawan b. Menyusun pedoman formasi JF Pustakawan c. Mengembangkan dan menyusun standar kompetensi JF Pustakawan d. Menyusun pedoman penulisan karya tulis ilmiah di bidang Kepustakawanan

Tugas Instansi Pembinaan e. Menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis di bidang kepustakawanan f. Menganalisis kebutuhan dan menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang kepustakawanan g. Menyelenggarakan uji kompetensi JF Pustakawan h. Mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun JF Pustakawan

Tugas Instansi Pembinaan i. Mengembangkan sistem informasi JF Pustakawan j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF Pustakawan k. Melakukan pembinaan Tim Peniai JF Pstakawan l. Melakukan sosialisasi JF Pustakawan, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya

Tugas Instansi Pembina m. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pustakawan n. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pustakawan. o. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan dan Tempat Uji Kompetensi p. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JF Pustakawan

Bentuk Pengembangan & Pembinaan § Penerbitan Standar (SNP, SKKNI, KKNI) § Penerbitan Peraturan Kepala (pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan) § Penerbitan Surat Edaran Kepala

Bentuk Pengembangan & Pembinaan § § § § § Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Magang Sertifikasi, Uji Kompetensi Workshop Pertemuan Ilmiah Pembinaan Organisasi Profesi Fasilitasi penerbitan karya tulis/komunikasi ilmiah

Upaya Optimalisasi Pengembangan & Pembinaan § Sosialisasi § Koordinasi § Kerjasama § Konsolidasi sistematis, berkelanjutan dan hirarkhis

Profesi §adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. (Perpress No. 8 Th 2012) §adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya. (Permennakertrans RI No. 5 Th 2012, Pasal 1 Nomor 17).

Sertifikasi Kompetensi Pustakawan (1) Pustakawan harus memilik sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. (PP No. 24 Th 2014, Pasal 35)

Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan (Permenakertrans No. 82 Tahun 2012 tentang SKKNI Bidang Perpustakaan) 32

Menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan sebagai guidelines pengembangan SKKNI dimasa mendatang. 33

KKNI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perpustakaan S 3 S 2 Spesialis Profesi S 3 S 2 (T) D IV S 1 D III DI Sekolah Menengah Umum PENDIDIKAN BERBASIS PENGEMBANGAN KEILMUAN Sekolah Menegah Kejuruan PENDIDIKAN BERBASIS PENGEMBANGAN KEAHLIAN NI KKNI RPL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN AHLI RCC TEKNISI/ANALIS OPERATOR

The Power of Power. Point | thepopp. com 35