PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL

“PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS ” Dr. AKMAL, S. H, M. Si PUSAT KAJIAN PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAMPAIKAN PADA DISKUSI ILMIAH KERJASAMA FIS DENGAN UNP TANGGALK 24 OKTOBER 2020 UNP

Pemikiran Para Ahli Terhadap Masyarakat Adat Prof Koentjaraningkat : 1993, UI Identitas Budaya 1 Nazaruddin Syamsuddin: 1991 UI Subjek politik dan subjek hukum (perseorangan dan Badan Hukum), MHA/Etnis suatu kolektivitas etnologi/antropologi diakui sebagai subjek ilmu politik ada pengakuan ps 18 b ayat 2, 28 i, dan 32 2 Recht Gemeenschap (Bahasa Belanda), Diambil Dari Vollenhoven Dan Ter Haar, Dalam bahasa lengkap Belanda disebut inlandsche rechtgemeenschap, yang oleh ahli hukum adat kita dipakai dengan masyarakat hukum adat (Kartohadikoesoemo, 1965). 3 Ahli Antropologi Amerika mengunakan ”community” atau native community (Ter Haar, 1962) 4

Dasar teori Receptio in Complexiu (LWC Van Den Berg), hukum yg diyakini dan dilaksanakan seharmonis dengan agama yg dianut atau teori penerimaan secara komplek/sempurna Receptio a Contrario (Hazairin dan Sajuti Tahalib) bahwa hukum adat dibawah hukum agama, sbg Teori Pematah dari Receptie Theorie (CS Hurgronye & B. Ter Haar) bahwa Hukum Agama dibawah Hukum Adat – Politik devide et impera, Kep Penjajah Belanda

TUJUAN PENELITIAN MENEMUKAN PERAN MHA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL . MENGANALISIS SINKRONISASI PAYUNG HUKUM KEBERADAAN MHA DI INDONESIA . MENEMUKAN MODEL PERAN MHA MENUJU INDONESIA EMAS

MENEMUKAN PERAN MHA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL Keberadaan MHA sbg Nation State 1945, dijawab teori kesisteman (sub sistem, unsur entiti-entiti sep: Gampong/Mukim s. d Demokrasi Noken Papua), Teori interdepensia (ketergantungan), perlu kerjasama, tdk boleh berpikir silo-silo/sendiri. –Menetukan bentuk negara bangsa Kesatuan bukan Federasi (bedanya format konsensus), lahir 4 Pokok Pikiran a. l negara persatuan bukan golongan/suku/provinsialis, kebetulan Yamin dan Soepomo Pakar Hukum Adat

PENTING MEPERTAHANKAN PERAN MHA Teori Casastrop (kehancuran): perlu faktor dominan berfungsi, agar negara tidak bubar). Ian Marison (The Second Curve), peran pasar, Wanas Hezel Handerson (Building Win Word). Kerjasama masyarakat dunia Lester Thurow (The Future of Capitalism), Keseimbangan, hantaman negara lain dg isu HAM, Lingkungan demokrasitasi. John Naisbit = Global Paradox, Partisipasi masyarakat, Botton Up bukan Top down (terpusat), tapi desentralisasi. Kemichi Oh Mae (Bordeles Word), The End of Nation State, Masy Global, WTO dg standarisasi perlu perkuat desa adat/ district. Sloan &Zuriker (Dictory of Eknomic)=Strategi keseimbangan individu dan masya

Eropa Suku Sami atau Lapps (60 ribu) orang di Utara Skandinavia (Norwegia, Swedia, dan Finlandia) Afrika - suku Kung San Gurun Kalahari Afrika Selatan Ogani di Negeria, Suku Masai di Kenya Jepang Ainu, Melalui UU 8 Mei 1997 Suku Indian di USA Pemerintahan Richard M. Nixon dan Gerald R Ford akui sejak 1970 Filipina The Indigenous Peoples’ Right Act/1997

MENGANALISIS SINKRONISASI PAYUNG HUKUM KEBERADAAN MHA Piagam PBB, Duham, ICECR/UU No 12/2005, Konvensi ILO No. 169/1989 (Indegiuse People Rights)= Obligation to Sate (Protec, respect, fullfil, promote), Kovensi Wina 1993 (Pem berwawasan HAM) 4 konsensus nasional: Ideologi negara Pancasila, konstitusi negara (Ps 18 B, 28 i, 32), Wanas/RTRW, Tannas, TAP MPR No. IX/2001 9 Pembaharuan agraria, SDA, Konflik UU No. 39/99/ps. 6, UU No. 5/60, dan UU Parsialnya UU No 6/2014 (ps 96 -110)=Desa Adat . UU No. 23/2014 (Pemda) diluar yg 5, urusan daerah PP No 24/97 (pendaftaran tanah), Perda No. 7/2018, dan daerah lain seperti Yokya, Banten, dts = Kausul prjj sep: Sewa, bagi hasil, saham

B. Analisis Yuridis Sosiologis Keharmonisan vertikal dan horizontal regulasi masih terus dibenahi, dg memperhatikan prinsip hukum internasional human rights law dan nasional human rights law

MENEMUKAN MODEL PERAN MHA MENUJU INDONESIA EMAS 1. 2. 3. Meperkuat Lembaga adat bersama sistem nilai yg hidup pada MHA, sbg puncak budaya daerah (amanat pasal 32 UUD 45) Perlu percepatan menuju Desa Adat sesuai Ps 18 B (2), UU No. 6/14, sehingga terjadi one vilage one product, Prospority and security, komperatif advange dan kompetitif advange Memperkuat kembali pasal 2 UUD 45 bahwa MPR meliputi: yaitu DPR, Utusan Daerah dan golongan

KETAHANAN NASIONAL = F(U) (T) 1. 2. PENDAPAT AHLI a. PAUL KENNEDY= The Rise And Falls of Great Power b. Hans J. MORGENTHOU= Politic Among Nation, The Elment National Power/9. The Strungle for power and Peace, ada stable factor dan dinamic factor/berubah + Clean govermen c. LEMHANNAS = fak alamiah dan dinamis (8 faktor) d. Teori Buzan/berjenjang TEORI a. CASASTROP b. STRUKTURAL FUNGSIONAL c. MAJEMEN KONFLIK

Indonesia Emas 1. 2. 3. 4. 5. Terwujud 4 pokok pikiran UUD 45 Prosvority and security HDI, Ratio Gini, GNP, Metode Delphi, Sismenas yang yg tidak salah kelola (Peter Grafer) Pembangunan yg tdk lagi diukur : Infutproses-output, tapi Outcome-benefit. Imfact