Peran Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam menjaga stabilitas

Peran Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa new normal. Oleh : Dr(c) Elyana Novira SH , MH The Role Of Indonesia Deposit Insurance Corporation In Maintaining Financial System Stability In New Normal Era 1

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi bank. Karena : 1. Meningkatkan efesiensi penggunaan bank dan efesiensi intermediasi. 2. Mencegah terjadinya bank run and panics. The function of bank is very crucial to a state’s economy. Public’s trust is very important to the Bank, because it: 1. Improves the efficiency of bank use and intermediation 2. To prevent bank run and panics from occurring 2

Tahun 1997 -1998, terjadi krisis moneter, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee) Blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada industri perbankan namun ruang lingkup penjaminan terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik dari sisi pengelola maupun masyarakat. Monetary crisis occurring during 19971998 lowered the public’s trust in banking system. To deal with the crisis occurring, the government issued some policies: guaranteeing all bank payment obligations, including blanket guarantee Indeed Blanket guarantee can revive the public’s trust in banking industry, but the too broad coverage of insurance results in moral hazard, in both organizer and society aspects. 3

Pasal 37 B UU No. 10 Tahun 1998: Bank wajib menjamin simpanan masyarakat. Dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2014. Article 37 B of Law No. 10 of 1998: Bank obligatorily insures the public’s deposit. Indonesia’s Deposit Insurance Corporation (IDIC) is established with the Law Number 24 of 2014. 4

Fungsi LPS : 1. Menjamin Simpanan Nasabah penyimpan 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan The Functions of IDIC are: 1. To insure the Saving Customer’s Deposit 2. To participate in maintaining banking system stability 5

Tugas LPS : 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksnakan penjaminan simpanan 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistematik. 5. Melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistematik. Duties of IDIC: 1. To formulate and to establish the policy of implementing deposit insurance. 2. To implement deposit insurance 3. To formulate and to establish the policy in the attempt of participating in the banking system maintenance 4. To formulate, to establish, and to implement the policy of bank resolution with no systemic effect 5. To implement the management of failed bank with systemic effect 6

Pandemi covid-19 mengakibatkan : Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan pembiayaan. Perlu langkah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Covid-19 pandemic results in: The deceleration of national economic growth, the decreased state revenue and funding. A measure is required to save the national health and economic condition, by focusing on the expense for health, social safety net, and economic recovery, including business realm and people affected. 7

Pemerintah menerbitkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang [Perppu] Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pada tanggal 31 maret 2020. Pada tanggal 12 Mei 2020 Perppu no. 1 tahun 2020 ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 2 tahun 2020. • Government publishes: Government Regulation in lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 about State Financial and Financial System Stability Policies to deal with Covid-19 pandemic and/or in the attempt of dealing with threat endangering national economy and/or financial system stability on March 31, 2020. Perppu No. 1 of 2020 was established by DPR to be Law No. 2 of 2020 on May 12, 2020. 8

Diikuti dengan peraturan pelaksanaan yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang: Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional. It is followed by the implementation regulation: Government Regulation Number 23 of 2020 about the Implementation of National Economic Recovery in the attempt of supporting the state financial policy to cope with Covid 19 pandemic and/or to deal with the threat endangering National Economy and/or financial system stability and National Economic redemption. 9

Ketentuan mekanisme penyangga likuditas diatur dalam Peraturan Pemerintah [PP] No. 23 tahun 2020, program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan pemerintah melalui penyertaan modal negara, penempatan dana investasi, penjaminan dan belanja negara. The provision of liquidity buffering mechanism is governed in Government Regulation (PP) No. 23 of 2020, stating that National Economic Recovery program by government through state equity, investment, insurance and expenditure. 10

Melalui aturan PP. no. 23 tahun 2020, Pemerintah dapat menempatkan dana diperbankan yang bertujuan mendukung likuditas. Peran perbankan terbagi dua : a. Bank peserta sebagai kanal penyalur likuditas dari pemerintah b. Bank pelaksana sebagai penerima likuditas. Through PP No. 23 of 2020, government can put the fund in banking aiming to support liquidity. The role of banking is divided into two: a. Participant banks as the channel distributing liquidity from government b. Executive banks as liquidity recipients. 11

Pasal 1 ayat (12) PP. No. 23 tahun 2020 : Bank peserta : Bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan bank penyangga likuditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan bagi BPR/ BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit dan atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Article 1 clause (12) of PP No. 23 of 2020 : Participant Banks: It is the Banks receiving government’s fund placement and providing liquidity buffering fund for the executive banks needing liquidity buffering bank after conducting loan/financing restructuring and/or giving additional loan/work capital funding and/or additional fund to BPR/BPRS (rural banks) and leasing companies conducting loan restructuring and or giving additional loan/work capital fund. 12

Pasal 1 ayat (13). PP. No 23 Tahun 2020 : Bank pelaksanaan : Bank umum konversional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan kebijakan tambahanan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Article 1 clause (13) of PP. No 23 of 2020 : Executive Bank: Conventional and sharia public banks applying loan/funding restructuring policy and/or providing additional loan/work capital funding policy, and/or BPR/BPRS (rural banks) and leasing companies implementing loan restructuring and/or giving additional loan/work capital fund. 13

Payung hukum penempatan dana pemerintah di Bank peserta/ Bank Jangkar adalah : Peraturan Mentri keuangan No. 70/PMK. 05/2020 tentang penempatan uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka pemulihan Ekonomi Nasional. The goverment fund alocation legal protection in bank peserta(? ) Is the minister of finance rule no 70/pmk. 05/2020 about the alocation of state fund in general bank in order to restore national economy 14

Dana yang disediakan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah : Rp 677, 2 Triliun penepatan dana Pemerintah dibidang perbankan, Rp 87, 59 Triliun. The fund provided by the goverment for the national economy restoration is 677, 2 trilion. Goverment fund alocation in banking is 87, 59 trilion 15

Kewenangan pelaksanaan kebijakan oleg LPS Pasal 20 perppu No. 1 Tahun 2020 1. Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama OJK untuk penanganan permasalahan soluabilitas bank. 2. Melakukan tindakan ; a. Penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia b. Penerbit surat utang c. Pinjaman kepada pihak lain; dan/atau d. Pinjaman kepada pemerintah Dalam hal LPS diperkirakan mengalami kesilitan untuk penanganan Bank Gagal. 3. Melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistematik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan , ketersediaan investor, dan/atau efektifitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbankan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test); 4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah untuk mempertimbangkan sumberdana dan/atau peruntukan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan peraturan pemerintah The authority of implementing policy by IDIC Article 20 of Perppu No. 1 of 2020 1. Preparing for handling and improving the intensity of preparation along with OJK to solve the bank’s solvability problem 2. Taking the following measures: a. selling/repo Government Bond it has to BI; b. Publishing bond; c. Borrowing from other party; and/or d. Borrowing from government In the case of IDIC predictably will find liquidity difficulty to handle the Failed Bank: 3. making decision to do or not to do redemption attempt against Bank (Other-than systemic Bank) stated to be Failed Bank with the following considerations: economic condition, Bank problem complexity, management time need, investor willingness, and/or effectiveness of Bank management, in addition to considering the least cost test only; 4. Formulating and implementing the deposit insurance policy for the customer group by considering fund source and/or deposit allocation and value size guaranteed to the customer group as governed in Government Regulation. 16

Peran serta LPS pada pengembilan kebijakan. Pasal 7. PP No. 23 Tahun 2020 yang antara lain menyatakan: Ketua Dewan komisioner LPS beserta ketua Dewan komisioner OJK, Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program pemulihan Ekonomian Nasional (PEN), termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak covid-19 Ikut serta dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan presiden, sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program PEN. • The participation of IDIC in policy making. Article 7 of PP No. 23 of 2020 states, among others that: Chairperson of IDIC Commissioner Council along with Coordinating Ministers for Economic Affairs, for Maritime and Investment affairs, Governor of Indonesian Bank, Minister, Bank of Indonesia’s Governor, and chairperson of OJK commissioner Council formulates, stipulates policy and strategy of implementing National Economic Recovery Program, including determining the priority of business realm or sector affected by Covid-19. Participation cabinet meeting in order to get President’s direction before determining policy and strategy of implementing National Economic Recovery Program 17

Ps 12 PP. No. 23 Tahun 2020 Article 12 of PP. No. 23 of 2020 LPS melakukan penanganan terhadap Bank Peserta yang me ngalami permasalahan, penanganan mengutamakan pengembalian dana pemerintah. IDIC deals with Participant Banks encountering problem, by emphasizing on the government fund repayment 18

Kesimpulan Pemerintah menempatkan dana diperbankan dengan tujuan mendukung likuditas. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah ditujukan agar rasio kredit bermasalah (NPL) tidak membesar yakni dengan restrukturisasi kredit. LPS mempunyai peran yang cukup besar yaitu bersama-sama dengan sstake holder lainnya mulai dari pengambilan kebijakan, merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). LPS Juga ikut dalam rapat kabinet, memberikan pertimbangan, pandangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Dalam hal LPS diperkirakan mengalami kesulitan likuditas untuk penanganan Bank Gagal, maka LPS berwenang untuk mendapatkan dana lainya, diantaranya peminjaman kepada pihak lain, pinjaman kepada pemerintah dan lain-lain. Dalam menangani permasalahan tersebut LPS mengutamakan pengembilan dana pemerintah. Hal tersebut memberikan arti dan peringatan bahwa Bank Peserta bisa menjadi Bank Gagal. Conclusion The goverment alocated funds in banking in order to support liquidity, the stimulus that was given by the goverment aims to stop the growth of NPL by restructurizing credit, LPS has a huge role that is, together along with the stake holders, from making regulations, formulating regulations and national economy recovery strategy / PEN. LPS will also participate in cabinet meetings, giving considerations, views according to their duty and authority based in constitution In regards to whether LPS is going to find liquidation difficulty in handling failed banks, therefore LPS has authority to receive other funds, among them is loaning from other parties, loaning from goverment and others In handling that problem LPS focuses in taking goverment funds, thus giving indication and warning that the involed bank could be a failed bank 19

Sekian dan terimakasih Wassalamualaikum WR. WB