PERAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY Dr Ruston Tambunan

PERAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY Dr. Ruston Tambunan, Ak. , CA. , S. H. , M. Si. , M. Int. Tax 15 Oktober 2020

SISTEM SELF–ASESSMENT § System under which the taxpayer is required to declare the basis of his assessment (e. g. taxable income), to submit a calculation of the tax due and, usually to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due. (Susan M. Lyons, International Tax Glossary, IBFD: 1996) § Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP) DALAM PRAKTIKNYA KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN DAN SERING BERUBAH-UBAH MENYEBABKAN TIDAK SEMUA WAJIB PAJAK MAMPU MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI SECARA SELF-ASSESSMENT. 2

WP Berhak Menunjuk Seorang Kuasa Ps. 32 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan: Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Kuasa menurut PMK 229/PMK. 03/2014 berdasarkan delegasi Pasal 32 ayat (3 a) UU KUP: a. KONSULTAN PAJAK b. KARYAWAN WP Terdapat Putusan MK No. 63/PUU – XV/2017 terhadap Pasal 32 ayat (3 a) UU KUP tetapi tidak berdampak sama sekali terhadap eksistensi hak Konsultan Pajak untuk dapat bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. 3

DEFINISI KONSULTAN PAJAK Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 03/2014 tentang Konsultan Pajak jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. “Konsultan pajak” adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4

DASAR HUKUM 1 PMK-111/PMK. 03/2014 Tentang Konsultan Pajak 2 PER-13/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Konsultan Pajak 5

HAK KONSULTAN PAJAK Izin Praktik Tingkat A : Izin Praktik Tingkat B : Izin Praktik Tingkat C : Berhak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan P 3 B dengan Indonesia. Berhak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan kecuali Wajib Pajak PMA, BUT, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan P 3 B dengan Indonesia. Berhak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 6

KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK Memberikan Jasa Sesuai Peraturan Perundangan Perpajakan Mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak Mengikuti Kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan Menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak Memberitahukan kepada DJP setiap perubahan data diri Konsultan Pajak Memberitahukan mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak Berhimpun Mendokumentasikan surat kontrak/perjanjian dengan badan hukum tempat berpraktik atau dengan Wajib Pajak Menyetujui Publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 7

JASA-JASA KONSULTAN PAJAK § § § § Preparation of Monthly and annual tax return Assistance in tax audit, objection, appeal, judicial review, investigation Comprehensive tax review Day-to-day tax advisory services Tax planning In-house tax training TP Documentation Assistance in Tax Administration: registration and revocation of Tax Identification Number / TIN, Tax Entrepreneur Number / TEN and other tax administration matters 8

SCOPE OF TAX SERVICE PROVIDERS (A. Komara, 2017) SUBMISSION OF TAX RETURN Before § Registering for a Tax Register Number (TRN) and Taxable Entrepreneur Number (TEN) § Providing tax information § Delivering other tax services On After § Preparing tax returns § Assisting in tax notification and counselling § Assisting in tax audit and investigation § Assisting in tax objection and appeal 9

SUMMARY OF THE ROLE OF TAX CONSULTANTS IN THE INDONESIAN TAX SYSTEM (A. Komara, 2017) Role Category The role before tax return submission The role during tax return submission The role after tax return submission Practical Role of Tax Consultant Magnitude* Providing tax information 13, 8% Registering for a TRN and TEN 0, 6% Delivering other services 9, 5% Preparing tax returns 48, 6% Assisting in tax notification and counselling 9, 8% Helping with tax audit and investigation 11, 4% Aiding tax objections 1, 5% Helping tax appeals 4, 6% *Because of rounding, the total is not 100%. 23, 9% 48, 6% 27, 3% 10

PERAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY “It would be difficult to have a well-functioning tax system without tax advisors. Because most taxpayers are not familiar with the intricacies of the tax laws, tax advisors are needed so that taxpayers can fulfill their complicated tax obligations. ” (Victor Thuronyi and Vanistendael: IMF, 1996) As advisers, tax intermediaries play a vital role in all tax systems, helping taxpayers understand comply with their tax obligations in an increasingly complex world. But some of them are also designers and promoters of aggressive tax planning, a role that has a negative impact on tax systems. (Study Into The Role of Tax Intermediaries: OECD, 2008) 11

PERAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY (2) Tax advisers have a core role in dealing with both taxpayer rights and responsibilities and play a critical role to encourage taxpayer compliance. (Michael Cadesky, Ian Hayes, David Russell, A Model Taxpayer Charter, 2016) SALAH SATU DARI TAXPAYER RIGHTS ADALAH HAK UNTUK DIWAKILI (REPRESENTATION) OLEH SEORANG KUASA DALAM MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA. 12

Tax Compliance 1. Voluntary Compliance WP secara sukarela (tanpa paksaan) mematuhi kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku 2. Enforced Compliance Kepatuhan WP dicapai dengan serangkaian enforcement activities, misalnya himbauan dan pemeriksaan

TINGKAT KEPATUHAN WP Tingkat Kepatuhan (dalam jutaan) Jenis 2015 2016 2017 2018 2019 WP Wajib SPT 18, 1 20, 1 16, 5 17, 6 18, 3 Realisasi SPT 10, 9 12, 2 12, 04 12, 5 13, 37 − WP OP 0, 84 0, 93 1, 2 1, 8 2, 29 − WP Karyawan 9, 4 10, 6 10, 06 9, 8 10, 11 − WP Badan 0, 68 0, 77 0, 85 0, 96 60% 61% 73% 71% 72, 9% Rasio Kepatuhan WP Terdaftar wajib SPT Tahun 2019: − WP OP Non Karyawan : 3, 04 juta − WP OP Karyawan : 13, 81 juta − WP OP Badan : 1, 47 juta Target DJP atas kepatuhan formal WP : 80% Sumber : Dirjen Pajak 14

POSISI KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY WAJIB PAJAK OTORITAS PAJAK Konsultan Pajak bertindak selaku Kuasa Wajib Pajak sekaligus sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. KONSULTA N PAJAK 15

POSISI KONSULTAN PAJAK SEBAGAI INTERMEDIARY (2) KONSULTAN PAJAK OTORITAS PAJAK WAJIB PAJAK § Dalam menjalankan perannya sebagai Intermediary, Konsultan Pajak wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta tunduk pada Kode Etik dan Standar Profesi. § Sebagai Intermediary, Konsultan Pajak harus dapat dipercaya (trust) baik oleh Wajib Pajak maupun Otoritas Pajak. 16

KODE ETIK Kode Etik adalah kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak. 17

STANDAR PROFESI Standar Profesi adalah batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh Konsultan Pajak dalam melakukan kegiatan profesinya secara mandiri. 18

19

THE RATIO OF RESIDENTS AND TAX ADVISORS IN 2009 (F. F. Adigamova and A. M. Tufetulov, Russia, 2014) Country Number of tax consultants (persons) Number of residents per 1 tax consultant Austria 9. 987 8. 140. 000 815 Belgium 8. 903 10. 396. 000 1. 167 Czech Republic 4. 113 10. 489. 183 2. 550 Germany - BSt. BK 72. 245 82. 531. 000 1. 142 Netherlands 11. 000 16. 258. 000 1. 478 Ireland 5. 500 4. 027. 000 732 Italy 100. 000 57. 888. 000 578 Latvia 115 2. 319. 000 20. 165 20

THE RATIO OF RESIDENTS AND TAX ADVISORS (2) Country Number of tax consultants (persons) Number of residents per 1 tax consultant Poland 9. 400 38. 190. 000 4. 062 Russia 9. 000 141. 900. 000 15. 766 Slovakia 780 5. 380. 000 6. 897 Spain 35. 000 42. 345. 000 1. 209 United Kingdom 14. 000 59. 694. 000 4. 263 Japan 76. 000 126. 476. 461 1. 664 (Year 2020) Indonesia 6. 000 269. 600. 000 44. 933 (Year 2020) 21

PERLUNYA UU KONSULTAN PAJAK (memperkuat kedudukannya sebagai Intermediary) Pengaturan Konsultan Pajak perlu diatur dengan UU untuk: a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi profesi Konsultan Pajak; b. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak; c. menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; d. membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum. e. mendukung pencapaian penerimaan negara dari pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 22

TERIMA KASIH 23