PERAN DUKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENTERI

PERAN DUKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENTERI SOSIAL RI RAKOR BNPB TAHUN 2015 0

DASAR HUKUM Dasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1, poin 9 : Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Peraturan Pemerintah Kesejahteraan Sosial No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Mendagri No. 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Dijelaskan penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan KSB, dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Draft Renas PB 2015 -2019, Kementerian Sosial mendapatkan tugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan relawan Klusterisasi PB di Indonesia, Kementerian Sosial sebagai koord. Kluster Pengungsian dan Perlindungan, serta Wakil Koordinator Kluster Logistik 1

PENTINGNYA SINERGITAS Pengurangan Korban Jiwa Dalam Bencana Pemerintah yang sigap menangani PB : (A) Sistem Peringatan Dini terhadap bahaya bencana; (B) Cara penyampaian informasi yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat; (C) Proses pengungsian yang baik, dan (D) Manajemen pengungsi yang baik di lokasi pengungsian. Bencana sulit diperkirakan kondisinya menjadi masalah ketika menyampaikan anjuran kepada masyarakat di sekitar kawasan dampak bencana untuk mengungsi. Masyarakat patuh terhadap anjuran untuk mengungsi. Kepatuhan masyarakat untuk memenuhi anjuran untuk mengungsi merupakan hal yang sangat penting.

PEMBAGIAN TUGAS DALAM KLASTER NASIONAL PB Wakil Koordinator PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN EKONOMI Koordinator Wakil Koordinator LOGISTIK PEMULIHAN DINI KESEHATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 5

KLUSTER LOGISTIK PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN TUGAS KOORDINATOR/WAKIL Pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan, Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negri/impor), Penyimpanan/Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik, Pengelolaan Informasi dibidang Logistik Koordinator : Direktur Logistik, BNPB. Wakil Koordinator : Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial. Penyiapan Dapur Umum, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Perlindungan Kelompok Rentan (including: trauma healing and counseling). Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian Sementara, , Pengelolaan Informasi dibidang Pengungsian dan Perlindungan 4 Koordinator: Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial. Wakil Koordinator : Asisten Operasi, Kepolisian Republik Indonesia

KLUSTER 5 TUGAS KOORDINATOR/WAKIL KESEHATAN Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas, Pelayanan Kesehatan Gizi, Pengelolaan Obat Bencana, Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana, Penatalaksanaan Korban Mati, Pengelolaan Informasi dibidang Kesehatan Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Wakil Koordinator : Pusat Kedokteran, Kepolisian Republik Indonesia. PPKK, Kementerian Kesehatan PENCARIAN DAN PENYELAMATAN Mengerahkan, Mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, Pengelolaan Informasi dibidang Pencarian dan Penyelamatan Koordinator : Direktur Operasi dan Pelatihan, BASARNAS Wakil Koordinator : Wakil Asisten Operasi, Tentara Nasional Indonesia.

KLUSTER TUGAS PENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA KOORDINATOR/WAKIL Pelayanan Belajar Mengajar Formal dan Informal, Penyiapan Sekolah Darurat, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Anak Dewasa, Kerohanian, Pengelolaan Informasi dibidang Pendidikan Pembersihan puing‐puing/debris clearance, Penyediaan Alat Transportasi, Telekomunikasi dan Energi, Penyediaan Hunian Tetap, Penyediaan Air dan Sanitasi, Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana. 6 Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jendral, Kementerian Pendidikan. Wakil Koordinator : Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Koordinator : Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Wakil Koordinasi : Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

KLUSTER TUGAS EKONOMI PEMULIHAN DINI 7 Pengelolaan Sektor Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Industri Pengolah, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa dan Pertanian, serta Pengelolaan Informasi dibidang Ekonomi. Penguatan Kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi, Revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/kota/pro vinsi, Pemulihan Layanan Publik, Sarana Pendukung kepemerintahan, Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pendanaan, Pengelolaan Informasi dibidang Pemulihan Dini KOORDINATOR/WAKIL Koordinator : Sekretaris Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian Wakil Koordinator : Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Koordinator : Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Kemendagri Wakil Koordinator : Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Tatalaksana, Kem PAN dan RB

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara Fungsi Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosil di daerah; dan Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala Nasional 8

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SOSIAL RI MENTERI SOSIAL RI STAF AHLI 1. BIDANG OTONOMI DAERAH; 2. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA; 3. BIDANG POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL; 4. BIDANG DAMPAK SOSIAL; 5. BIDANG INTEGRASI SOSIAL. ITJEN SETJEN BIRO PERENCANAAN BIRO KEUANGAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BIRO HUMAS BIRO UMUM INSPEKTORAT PUSAT PENYULUHAN SOSIAL DITJEN REHABILITASI SOSIAL SET DITJEN UPT 9 DIREKTORAT DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SET DITJEN DIREKTORAT PUSAT KAJIAN HUKUM DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SET BADAN SET DITJEN DIREKTORAT UPT PUSAT

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEK. DITJEN DIREKTORAT PS KORBAN BENCANA ALAM DIREKTORAT PS KORBAN BENCANA SOSIAL DIT PSKTKPM KABAG SUBDIT 10 DIT PPSDBS SUBDIT JAMSOS SUBDIT

Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, Perlindungan kelompok rentan, termasuk Trauma healing dan counseling. Penyiapan Dapur umum; Manajemen pengungsian dan Hunian Sementara; RENAS 2015 -2019: PENANGANAN KORBAN BENCANA BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL* PEMBERDAYAAN KESEKRETARIATAN PENGEMBALIAN FUNGSI SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENGAWASAN LINJAMSOS REHSOS BENCANA DAYASOS DAN GULKIN BADIKLIT KESOS 11 *) UU No. 11/2009 dan Renas 2015 -2019

PENUGASAN DALAM SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM PRA BENCANA Tugas : Membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana Uraian Tugas Menyiapkan bufferstock (barang persediaan) yang ada di gudang pusat, regional dan provinsi di seluruh Indonesia, meliputi : permakanan, sandang, serta kebutuhan keluarga anak. seperti alat Menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi, kendaraan siaga bencana dan alat komunikasi, Peningkatan kapasitas masyarakat : Kampung Siaga Bencana/ KSB (258 lokasi) , Taruna Siaga Bencana/TAGANA (27. 654 personil) Peningkatan kapasitas petugas (pegawai Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanggulangan bencana alam. 7

TANGGAP DARURAT Tugas : Mengaktivasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam secara terpadu Uraian Tugas Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan) dengan cara penyaluran langsung atau pendirian dapur umum, pendirian tempat hunian sementara/ pengungsian. Pengerahan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam pelaksanaan yang dimaksud di atas Penanganan khusus bagi kelompok rentan (lansia, anak, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas atau yang lainnya) Pelayanan psikososial bagi korban bencana yang mengalami trauma atau depresi (trauma healing and counseling). Advokasi sosial 8

Mengapa Bencana Berdampak Terhadap Keadaan Psikologis atau Kesehatan Jiwa? Bencana adalah peristiwa yang tiba-tiba tidak diperkirakan diluar kapasitas manusia untuk mengatasinya dan adanya Kehilangan 14

Reaksi Umum Fisik Emosi Pikiran Tingkah Laku • Pusing • Mual • Keringatdingin • Jantung berdebar • Maag • Gatal‐gatal • Cemas • Takut • Khawatir • Sedih • Marah • Merasa tidak berdaya • Tidak tahu apa yang harus di lakukan • Bingung • Kehilangan orientasi • Ragu‐ragu • Sulit membuat keputusan • Terbayang‐bayang/ terus berpikir ttg kejadian • Menarik diri • Resah • Semakin banyak mengkonsumi rokok, obat 2 an • Sulit percaya pada orang lain • Mudah tersinggung, marah • Tidak sabar • Mudah terlibat dalam konflik 1 Sumber: Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI 2006. 15

DAMPAK PSIKOLOGIS BENCANA • Reaksi yang NORMAL ketika menghadapi Peristiwa Abnormal • Reaksi setiap orang bisa saja berbeda walaupun mengalami peristiwa yang sama: tergantung pengalaman sebelumnya atau dukungan sosial yang ada 16 Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI

Dukungan Psikososial merupakan dukungan terhadap individu & masyarakat yang terkena bencana yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat yang terdampak bencana. 17 Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI

Fase dalam Dukungan Psikososial Fase 1: Segera setelah terjadi bencana Fokus pada kebutuhan dasar dan bertahan hidup Fase 2: Dilakukan setelah kebutuhan dasar penyintas terpenuhi Fokus untuk mengembalikan penyintas kekehidupan normal. Fase 3: Pengembangan Fokus meningkatkan kesejahteraan psikososial dengan memperkuat & memperluas pelayanan dan aktivitas yang ada di masyarakat, serta mengintegrasikan pendekatan psikososial melalui pelayanan pemerintah lokal & nasional. 1 18 Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI

PASCA BENCANA Tugas : Melakukan kegiatan penguatan dan pemulihan korban bencana alam sehingga mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana alam Uraian Tugas Santunan bagi Ahli Waris untuk meringankan proses pemakaman. Bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dengan pola pemberdayaan korban bencana secara bergotong royong dengan warga lainnya dalam merehabilitasi tempat tinggal mereka. Bantuan Isi Hunian Sementara/Tetap Bantuan Jaminan Hidup bagi korban bencana yang direlokasi permanen ke hunian tetap (maks. 3 bulan). Pemulihan sosial (mata pencaharian/pemberdayaan, referal ke lembaga yang berkompeten) dimaksudkan utk mengembalikan fungsi sosial korban bencana sebagaimana sebelum terjadinya bencana. 9

Barang persediaan meliputi : üPermakanan üSandang üKebutuhan keluarga dan anak üKebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas Gudang Logistik, meliputi : üGudang Pusat (1 lokasi) üGudang regional (2 Lokasi) üGudang Provinsi (33 Lokasi) TAGANA BARANG PERSEDIAAN GUDANG LOGISTIK KAMPUNG SIAGA BENCANA POTENSI KEMSOS KERJASAMA LEMBAGA PEMERINTAH DAN NGO Kampung Siaga Bencana sebanyak 258 Lokasi di 33 Provinsi atau 51 % dari total 497 Kab/Kota dalam IRBI KENDARAAN SIAGA BENCANA Kendaraan Siaga Bencana, meliputi : üMobil DUMLAP üMobil RTU üTruck Bak Kayu üMobil Tangki Air üMotor Trail ALAT EVAKUASI ALAT DAN SISTEM KOMUNIKASI Alat dan sistem komunikasi, meliputi: üTack Pack üGPS üHT TAGANA sebanyak 27. 654 personil di 33 Provinsi 10 Alat Evakuasi, meliputi : üTenda pengungsi üTenda dapur umum üTenda keluarga üPerahu karet üPerahu seafrog polytheline üPerahu Dolphyn üKapal cepat evakuasi dan logistik

SEBARAN TAGANA DAN KSB SELURUH INDONESIA NO PROVINSI JUMLAH TAGANA NO PROVINSI KSB JUMLAH TAGANA KSB 1 ACEH 949 20 18. NTB 622 6 2 SUMATERA UTARA 748 6 19. NTT 774 6 3 SUMATERA BARAT 791 6 20 KALIMANTAN SELATAN 810 6 4 RIAU 649 6 21 KALTIM/KALTARA 683 6 5 JAMBI 750 6 22 KALIMANTAN BARAT 633 5 6 BENGKULU 761 5 23 KALIMANTAN TENGAH 617 10 7 KEPULAUAN RIAU 380 6 24 SULAWESI TENGAH 910 6 8 SUMATERA SELATAN 759 8 25 SULAWESI UTARA 421 5 9 KEP. BANGKA BELITUNG 484 5 26 SULAWESI SELATAN 890 6 10 LAMPUNG 808 6 27 SULAWESI BARAT 239 5 11 BANTEN 1. 402 5 28 SULAWESI TENGGARA 564 6 12 DKI JAKARTA 2. 012 20 29 GORONTALO 1. 110 6 13 JAWA BARAT 1. 368 35 30 MALUKU 668 6 14 JAWA TENGAH 1. 377 6 31 MALUKU UTARA 504 6 15. DI YOGYAKARTA 880 12 32 PAPUA 1. 082 6 16. JAWA TIMUR 1. 722 8 33 PAPUA BARAT 611 1 TOTAL 27. 654 17. BALI 476 11 6 258

SEBARAN KENDARAN PB SELURUH INDONESIA PER PROVINSI TAHUN 2015 KENDARAAN PB NO PROVINSI TOTAL RTU DUMLAP TRUCK T. AIR WT MOTOR K. CPT PUSAT 26 4 4 3 1 1 - 39 1 Aceh 20 12 7 4 - 3 - 46 2 Sumatera Utara 20 9 9 5 1 2 1 47 3 Sumatera Barat 22 11 4 5 2 2 5 51 4 Riau 13 5 8 3 - 2 1 32 5 Kepulauan Riau 7 3 1 2 - 1 2 16 6 Jambi 12 7 1 2 - 2 1 25 7 Sumatera Selatan 14 7 4 4 1 5 2 37 8 Bangka Belitung 8 2 4 4 - 20 9 Bengkulu 12 5 4 4 - 1 - 26 10 Lampung 10 6 5 4 - 27 11 Banten 8 3 3 3 1 2 - 20 12 DKI Jakarta 7 2 2 2 - 15 13 Jawa Barat 22 7 8 6 2 4 - 49 14 Jawa Tengah 29 8 7 5 - 4 - 53 15 DI Yogyakarta 9 5 5 3 - 24 16 Jawa Timur 27 10 8 3 1 1 - 50 12

KENDARAAN PB NO PROVINSI TOTAL RTU DUMLAP TRUCK T. AIR WT MOTOR K. CPT 17 Kalimantan Barat 13 3 7 2 1 2 2 30 18 Kalimantan Tengah 12 6 8 3 2 2 - 33 19 Kalimantan Timur 8 2 5 4 - 2 1 22 20 Kalimantan Selatan 12 7 8 4 1 3 2 37 21 Bali 8 6 1 5 - 22 22 Nusa Tenggara Barat 12 8 3 10 1 3 - 37 23 Nusa Tenggara Timur 10 7 8 13 1 2 2 43 24 Sulawesi Utara 15 8 5 4 1 2 6 41 25 Gorontalo 9 5 5 7 - 28 26 Sulawesi Tengah 15 4 8 5 - 4 2 38 27 Sulawesi Barat 7 2 5 1 - 3 - 18 28 Sulawesi Selatan 21 9 8 8 1 3 2 52 29 Sulawesi Tenggara 12 6 2 3 - 5 7 35 30 Maluku Utara 7 3 3 3 - 2 6 24 31 Maluku 7 2 3 3 - 2 3 20 32 Papua Barat 10 1 5 1 - 2 3 22 33 Papua 8 9 4 2 10 36 452 194 172 140 18 81 JUMLAH 58 1, 115 13

TERIMA KASIH
- Slides: 25