PERAN DOKTER DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM

  • Slides: 16
Download presentation
PERAN DOKTER DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH Mariya Mubarika Staf

PERAN DOKTER DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH Mariya Mubarika Staf Khusus Menkes Bidang Pengembangan SDM Kesehatan BOGOR, 5 FEBRUARI 2020

PHC, UHC dan SDGs

PHC, UHC dan SDGs

program prioritas dalam bidang kesehatan untuk tahun 2020. Pidato Tentang Nota Keuangan dan RUU

program prioritas dalam bidang kesehatan untuk tahun 2020. Pidato Tentang Nota Keuangan dan RUU APBN 2019. Pidato dibacakan di depan anggota DPD, DPR, dan MPR pada Jumat (16/8/2019). 1. Memperkuat layanan dan akses di fasilitas kesehatan tingkat pertama 2. Ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas 3. Penguatan program promotif dan preventif 4. Program pemenuhan gizi dan imunisasi balita 5. Edukasi publik pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit menular 6. Konvergensi program dan kegiatan percepatan kegiatan penurunan stunting diperluas mencakup 260 kabupaten kota 7. Program dukungan bagi kesehatan ibu hamil dan melahirkan 8. Perbaikan total BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 9. Memberikan perlindungan bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah dari dalam kandungan hingga lanjut usia 10. Menyalurkan anggaran pada 96, 8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN RPJMN BIDANG KESEHATAN 2020 -2024 Meningkatkan pelayanan kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN RPJMN BIDANG KESEHATAN 2020 -2024 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. STRATEGI RPJMN 2020 -2024 Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Penguatan Gerakan Pembudayaan Masyarakat Hidup Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Hidup Sehat (GERMAS) Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PENANGGULANGAN STUNTING INTERVENSI SPESIFIK Puskesmas, Posyandu,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PERAN DAN KEWENANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PENANGGULANGAN STUNTING INTERVENSI SPESIFIK Puskesmas, Posyandu, PKK, BKB, PAUD 1. Promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) 2. Promosi dan konseling menyusui 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita 4. Pelayanan imunisasi, pemberian obat cacing 5. Surveilans gizi, pemantauan dan promosi pertumbuhan dan perkembangan balita 6. Pemberian suplementasi tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja, serta pemberian vitamin A 7. Penanganan masalah gizi dengan pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita dan tatalaksana gizi buruk INTERVENSI SENSITIF 1 KETERSEDIAAN SUMBER PANGAN Kementan, Kemendagri, Kemendes PDT & Trans, BPOM, KKP 2 KETERSEDIAAN AIR BERSIH DAN SANITASI Kemen PUPERA, Kemendagri, Kemendes, PDTT 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kemendagri, Kemendes PDT & Trans 4 PENINGKATAN PENGASUHAN DI TINGKAT KELUARGA DAN MASYARAKAT Kemendikbud, Kemenag , Kemen PPA, BKKBN 5 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU Kemen Sosial

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA STRATEGI INTERVENSI Upaya Terobosan

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA STRATEGI INTERVENSI Upaya Terobosan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan 120 RSUD Kab/Kota) dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, ketersediaan rumah tunggu kelahiran, pemberdayaan telemedicine Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penempatan dokter spesialis (obgin, anak, penyakit dalam, anestesi, bedah) sebanyak 700 orang per tahun, ketersediaan Unit Transfusi Darah/Bank Darah RS di kab/kota, penguatan antenatal, persalinan, dan postnatal sesuai standar Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak, Kelas ibu hamil dan ibu balita, Posyandu, pemanfaatan dana desa, peran PKK perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah) Penguatan Tata Kelola Penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas, pelacakanpencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi, pemantauan implementasi regulasi

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) Universal health coverage (UHC) means that

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) Universal health coverage (UHC) means that all people have access to the health services they need, when, and where they need them, without financial hardship. It includes the full range of essentials health services, from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation and palliative care. Cakupan Kesehatan Semesta (universal health coverage/UHC) seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Ini mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN ALAT KESEHATAN Kewenangan: 01 02 03

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN ALAT KESEHATAN Kewenangan: 01 02 03 Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan Menjamin keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan, melalui pengawasan premarket dan post-market Melakukan pembinaan kepada industri farmasi dan alat kesehatan, untuk percepatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan Langkah Percepatan: 1. Mendorong investasi: a. bahan baku dan produk obat dan alat kesehatan b. alat kesehatan teknologi tinggi c. produk obat generik untuk pelayanan JKN 2. Mempercepat lisensi wajib obat yang sangat dibutuhkan 3. Mempercepat proses katalog dengan LKPP 4. Membuka peluang investasi sebesarnya 5. Melakukan deregulasi perizinan yang menghambat, berkoordinasi dengan K/L terkait Target: 1. Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan alat kesehatan 2. Mengurangi ketergantungan alat kesehatan impor 3. Meningkatkan ketersediaan obat generik bagi kebutuhan pelayanan kesehatan 4. Deregulasi perizinan

MASIH BERJALAN GERMAS SPM PIS PK

MASIH BERJALAN GERMAS SPM PIS PK

SPM Kesehatan Pemerintah Provinsi : 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

SPM Kesehatan Pemerintah Provinsi : 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota : 12 jenis SPM yang mencakup 1. pelayanan kesehatan ibu hamil, 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4. pelayanan kesehatan balita, 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

PENDEKATAN SIKLUS HIDUP

PENDEKATAN SIKLUS HIDUP

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan angka kematian balita, 19902010

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan angka kematian balita, 19902010

REDESAIN / REVITALISASI INFRASTRUKTUR GERMAS SAAT INI

REDESAIN / REVITALISASI INFRASTRUKTUR GERMAS SAAT INI

REFERENSI

REFERENSI