Peran Aplikasi SIPD eDatabase dalam Dokumen Perencanaan mengacu

Peran Aplikasi SIPD e-Database dalam Dokumen Perencanaan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 & Permendagri 98 tahun 2018 Disampaikan pada : Sosialisasi Kebijakan & Bimbingan Teknis SIPD e-Database tahun 2019 Noviady Dwi Noorcahyo, ST, M. Si Kepala Seksi Data & Informasi Statistik Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tempat tgl lahir : Samarinda, 3 November 1974 Alamat : Jl. H. A. M. M Rifaddin Perumahan Grand Tamansari C 21/6 Samarinda Seberang oyoymaroyoy yoyo. oyoy 9911@gmail. com 082158065699 Pendidikan : - SD 009 Samarinda (1987) - SMPN 1 Samarinda (1990) - SMAN 1 Samarinda (1993) - S 1 (Teknik Manajemen Industri) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1999) - S 2 (Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan) Universitas Mulawarman Samarinda (2015) Pekerjaan : ASN Bappeda Prov. Kaltim - Staf Bidang Statistik & Pelaporan (2000 -2009) - Staf Bidang Pengembangan SDM (2009 -2015) - Staf Bidang Pengkajian & Pembiayaan Pembangunan (2015 -2017) - UPTB Pusat Data & Informasi Bappeda Prov. Kaltim Kepala Seksi Data & Informasi Statistik (Feb 2017) Hobby : Travelling & Mancing Noviady Dwi Noorcahyo, ST, M. Si

Tujuan dari Sosialisasi Kebijakan & Bimbingan Teknis SIPD 2019 Memberikan pemahaman yang sama kepada Tim Pokja SIPD dari OPD Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditunjuk oleh Kepala OPD masing OPD dan Tim SIPD dari Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dalam pengisian data melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan proses keterkaitan antara E-Database dan E-Planning kedalam dokumen perencanaan daerah guna mewujudkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017, Permendagri 98 tahun 2018 serta Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

KETERSEDIAAN DATA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DATA STATISTIK (DASAR MAUPUN SEKTORAL) PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN § § § Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Renstra dan Renja Perangkat Daerah; Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan; Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah; § Analisa Dokumen dan Study Kegiatan Pembangunan.

sipd. kemendagri. go. id

DASAR HUKUM UU 25 TAHUN 2004 Pasal 31 UU 25 th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan” Permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan dalam rencana pembangunan daerah harus disusun dengan berbasis data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data apa saja yang menjadi basis untuk penyusunan rencana pembangunan daerah? UU 23 TAHUN 2014 Pasal 392: Informasi perencanaan pembangunan mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. kondisi geografis Daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; ekonomi dan keuangan Daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; 6. aspek pelayanan umum; dan 7. aspek daya saing Daerah. Bagaimana data dan informasi ini dikelola?

DASAR HUKUM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH UU 23 TAHUN 2014 Kenapa harus dikelola dalam SIPD Pasal 274 UU 23 th 2014 : Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Mewujudkan pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional Pasal 258 UU 23/2014 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Terhubung dengan system informasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari informasi yang harus disajikan kepada masyarakat Pasal 391 UU 23/2014 Pasal 144 Peremendagri 86 th 2017 : Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Bagaimana data dan informasi pembangunan dalam SIPD dikelola untuk penyusunan rencana pembangunan daerah Bagian dari upaya pembinaan umum di bidang pembangunan daerah, khususnya terkait perencanaan pembangunan daerah Pasal 374 UU 23/2014

DASAR HUKUM PERENCANAAN BERBASIS APLIKASI Amanat UU 25/2004 dan UU 23/2014, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus: 1. Berbasis data dan informasi 2. Satu kesatuan dalam system pembangunan nasional 3. Terhubung dengan informasi pemerintahan daerah 4. Menjadi media pembinaan umum pembangunan daerah Bagaimana mewujudkan amanat UU 25/2004 dan ketentuan dalam UU 23/2014 tentang perencanaan pembangunan daerah? Pasal 14 Permendagri 86 2017 : Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-Planning. Permendagri 86/2017 Data pembangunan daerah dalam e-database SIPD menjadi acuan dalam merumuskan masalah pembangunan, serta acuan dalam penentuan target program dan kegiatan daerah Permendagri 98/2018 E-planning Kemendagri mewujudkan terpadu rencana pembangunan daerah database Permendagri 98/2018 Konsultasi dan evaluasi rencana pembangunan daerah menggunakan aplikasi e-planning Permendagri 98/2018

TAHAPAN PENGUMPULAN, PENGISIAN DAN EVALUASI DALAM E-DATABASE SIPD (MENGACU PADA SURAT (SE NOMOR 050/3320/BANGDA TTG PETUNJUK EDARAN) PENGELOLAAN E-DATABASE) 3 Pengumpulan dan pengisian data FORUM DATA 2 1 Pembentukan Tim (Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan data serta pembagian tugas pengumpulan dan pengisian data antar OPD) 4 Verifikasi Data 5 Evaluasi terpadu e Database (Forum Evaluasi secara keseluruhan aplikasi dan pengelolaan e-Database)

PROSES PENGUMPULAN DAN PENGINPUTAN DATA SIPD (SE NOMOR 050/3320/BANGDA TTG PETUNJUK PENGELOLAAN E-DATABASE) Pengumpulan dan Penginputan data menggunaka n pola bottom up

KEWENANGAN TERKAIT DATA BPS Pasal 11 UU 16/1997 • Menyelenggarakan Statistik Dasar • Mengkoordinasikan statistik sektoral se nasional • Mengkoordinasikan statistik khusus se nasional DINAS STATISTIK (Lampiran UU 23/2014 Urusan Statistik) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah (Memberikan pembinaan penyelenggaraan statistik kepada Perangkat Daerah) (Pasal 12 UU 16/1997) • Menyerahkan hasil statistik sektoral kepada BPS • Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan BPS apabila statistik tersebut hanya diperoleh dengan cara sensus dan jangkauan populasi berskala nasional BAPPEDA UU 23/2014 Pengelola data informasi untuk perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

KELEMBAGAAN TERKAIT DATA UU 23/2014 Pasal 274 Fungsi pengelolaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan yang dikelola dalam SIPD Supply Data Statistik Dasar BAPPEDA Supply Data Sektoral Koordinasi terkait pengumpulan data sektoral (verifikasi data sektoral) Supply Data Sektoral PD Teknis Pengumpulan dan Penyediaan data sektoral Pembinaan Teknis Statistik BPS Prov/Kab/ Kota Pembinaan Teknis pengelolaan data sektoral Menyerahkan Hasil Data Sektoral Dinas Statistik Lampiran UU 23/2014 Urusan Statistik Pembinaan teknis terkait statistik sektoral: • metode pengumpulan data statistik sektoral • metode pelaksanaan survei statistik sektoral • definisi, satuan dan metode penghitungan statitik sektoral

STRUKTUR PERMENDAGRI NO. 98/2018 13 BAB 31 PASAL BAB I KETENTUAN UMUM BAB IX PEMBAHARUAN SISTEM BAB II DATA BERBASIS ELEKTRONIK / E-DATABASE BAB III PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK / E-PLANNING BAB VI PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASI DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAB X PEMBINAAN BAB XI PENDANAAN BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK / E-MONEV BAB V PELAPORAN BERBASIS ELEKTRONIK / E-REPORTING BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan SIPD di Kabupaten/Kota Aktif : Tidak Aktif : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kabupaten Mahakam Ulu Kota Samarinda Kota Bontang Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Kertanegara Kabupaten Paser

PENUTUP 1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Diharapkan SIPD supaya lebih users friendly 3. Dukungan Server yang memadai dari Kemendagri 4. Sistem atau Aplikasi SIPD tidak berubah-ubah 5. Dukungan Data dari Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen data 6. Kelembagaan pengelola data Perangkat Daerah perlu diperkuat dalam hal kapasitas personil dan pendanaan. 7. Tugas Bappeda, Dinas Statistik dan Perangkat Daerah : • Mendorong ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan • Koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan data untuk perencanaan

Terima kasih