PERAN APIP SEBAGAI EARLY WARNING PENYERAPAN ANGGARAN DAN

PERAN APIP SEBAGAI EARLY WARNING PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Praseno Hadi, M. M. , Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh APIP K/L/P Jakarta, 23 Maret 2016 1

PERAN APIP PERAN DAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN DARI APIP : Compliance auditing Advisory service Overall Assurance Agent of Change Reviu Evaluasi Kegiatan APIP Asistensi dan Konsultansi Audit Inventarisasi 2

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/kegiatan Perencanaan anggaran/kegiatan 3

Data Paket Lelang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 22 Maret 2016 Data Lelang 2016 Total Paket : 414 Total Anggaran : Rp 630, 801, 655, 486. 00 REALISASI PER 21 MARET 2016 URAIAN Jumlah Paket Nilai (Rp) dalam ribuan DES 2015 JAN 2016 FEB 2016 MAR 2016 TOTAL 128 64 31 2 225 405. 485. 761 53. 714. 061 26. 021. 700 9. 853. 646 495. 075. 168 % thd paket 30. 92 15. 46 7. 49 0. 48 54. 35 % thd anggaran 64. 28 8. 52 4. 13 1. 56 78. 48 4

Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 21 Maret 2016 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. 595. 459. 576. 011 310. 154. 459. 226 19, 44 BELANJA LANGSUNG 1. 465. 306. 975. 080 101. 836. 548. 410 6, 95 32. 286. 410. 320 2. 502. 836. 170 7, 75 Belanja Barang dan jasa 688. 552. 668. 378 40. 940. 497. 220 5, 95 belanja Modal 744. 467. 896. 382 58. 393. 215. 020 7, 84 Belanja Pegawai TOTAL BELANJA 3. 060. 766. 551. 091 411. 991. 007. 636 13, 46 5

KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI TAHAP PERENCANAAN YANG KURANG OPTIMAL Ø Musrenbang + RKPD lambat Ø Aspirasi DPRD masalah Ø Penyusunan RUP Ø Kesiapan lokasi/pembebasan tanah Ø Detail rencana belum siap (gambar, RAB, TOR, EE, OE, dll) E-Budgeting Upaya Reviu RKA dan pendampingan 6

KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI (lanjutan) TAHAP PELAKSANAAN Ø Usulan ke ULP Ø Pembentukan Pokja ULP Masalah Ø Ø Ø Proses lelang Proses sanggah Tandatangan kontrak Mulai pekerjaan Monitoring, pengawas lapangan Ø Swakelola -> PL < 200 juta Ø Keterlambatan pembuatan SPJ Ø Belanja < 50 juta langsung ke penyedia tetap kena pajak 7

UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Lelang mendahului APBD / Pra - DPA Pertemuan rutin bulanan TEPRA untuk level pengelola, Eselon III (Pra RAPIM) dan Eselon II (RAPIM) Pertemuan rutin pengelola keuangan bersama Inspektorat dan BPKBMD Jumat pagi bersih SPJ 8

UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN (lanjutan) Pembentukan Posko konsultasi / Pengaduan Monitoring pengadaan barang/jasa Probity Audit yang dilaksanakan sendiri atau join audit dengan BPKP Join Audit dengan BPKP khusus APBD dan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian untuk APBN 9

10