PERADILAN AGAMA DI JAWA PRIANGAN Agama Hukum Islam

PERADILAN AGAMA DI JAWA

PRIANGAN Agama • Hukum Islam Drimaga • Hukum Jawa Kuno Cilaga • Hukum Perniagaan

LANJUTAN Kebijakan Belanda Reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu & pejabat lainnya dlm urusan pengadilan

BETAWI q Majlis Distrik = Berwenang menyelesaikan semua senketa keagamaan, soal perkawinan, dan pusaka sepanjang tidak ada pengaturan oleh pihak dengan akta notaris. q Munculnya kehendak politik konkordansi yg melatarbelakangi penjelasan pasal 13 staatsblad no. 22 th. 1820 (Apabila terjadi sengketa antar orang jawa satu sama lain mengenai soal 2 perkawinan, pembagian harta dan sengket 2 sejenis yg harus diputus menurut hukum islam, maka para “pendeta” memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembiayaan yg timbul dari keputusan para “pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan 2 biasa.

Surakarta & Yogyakarta Mataram (Sultan Agung) • Integrasi peradilan perdata dg hukum islam • Peradilan surambi Mataram (Amangkurat I &II) • Belanda mulai mendominasi sistem peradilan dan akhirnya mataram pecah menjadi Surakarta & Yogyakarta

Lanjutan v diberlakukannya BW (KUHPer) & WK v mengenai status peradilan agama tetap seperti sebelumnya sprti yg ad dlm staatsblad 1820 jo. Staatsblad 1836 dan diperluas terhadap orang 2 yg bukan indonesia tp beragama islam