PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DASAR HUKUM SOP q

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DASAR HUKUM SOP q. PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 35 Tahun 2012 Tentang: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI NO AREA PERUBAHAN KONDISI DIHARAPKAN 1 MANAJEMEN PERUBAHAN Birokrasi dengan integritas & kinerja tinggi 2 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi tertib, tidak tumpang tindik dan kondusif 3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran 4 PENATAAN TATA LAKSANA Tatalaksana jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip good governance 5 MANAJEMEN SDM APARATUR SDM Aparatur berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 6 PENGUATAN PENGAWASAN Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebeas KKN 7 PENGUATAN AKUNTABILITAS Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 8 PENINGKJATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

TUJUAN Memberikan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevalusi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. SASARAN • Setiap Instansi Pemerintah sampai unit terkecil mempunyai SOP AP-nya masing-masing; • Penyempurnaan proses penyelenggaraan Pmerintah; • Ketertiban dalam penyelenggaraan Pemerintah; • Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP PENYUSUNAN JUDUL SOP PENGESAHAN IDENTIFIKASI KEGIATAN PENYUSUNAN SOP (IDENTITAS DAN FLOWCHART)

BAGAIMANA MENYUSUN JUDUL SOP ? KEGIATA N SEHARI TUGAS DAN FUNGSI DOMAIN UNIT KERJA JUDUL SOP

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI JUDUL SOP NO TUGAS FUNGSI SUB FUNGSI OUTPUT ASPEK NAMA SOP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (Output dari pelaksanaan tugas dan fungsi) (diisi dengan kata kerja seperti penyusunan, pelayanan, dll) (diisi berdasarkan penggabunga n output dan aspek) 1 (Tugas UKE II) (Fungsi UKE III) (Fungsi Kasubbag/Kasi)

IDENTIFIKASI KEGIATAN LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN A. Data Kegiatan 1. Judul SOP (Mengacu pada Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP) 2. Jenis Kegiatan (Diisi dengan jenis kegiatan “Teknis” atau “Administrasi) 3. Penanggungjawab a. Produk Unit Kerja Eselon III b. Kegiatan Unit Kerja Eselon IV 4. Scope (Ruang Lingkup) Unit Kerja Eselon II

B. Identifikasi Kegiatan Judul Kegiatan (Diisi dengan Nama SOP) Langkah Awal. . . Langkah Utama . . . Langkah Akhir. . . C. Identifikasi Langkah Awal 1. . . 2. . . 3. . . Langkah Utama 4. . . 5. . . 6. . . Langkah Akhir 7. . .

SIMBOL PADA SOP Simbol Nama Fungsi Simbol Kapsul/Terminator Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir Simbol Kotak/Process Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi Simbol Belah Ketupat/Decision Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan Simbol Anak Panah/Panah /Arrow Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan) Simbol Segilima/Off. Page Connector Untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

TABEL IDENTITAS SOP

TABEL FLOWCHART SOP

PENGESAHAN SOP Standar Operasional Prosedur disahkan oleh : • Pimpinan Unit Kerja Eselon II; • Kepala Unit Pelayanan Teknis. Standar Operasional Prosedur ditetapkan Oleh : • Menteri, contoh : § Untuk SOP yang melibatkan antar UKE I; § Berskala Nasional/Internasional; • Pimpinan Unit Kerja Eselon I, contoh : § Seluruh jenis kegiatan internal; § Proses penyelesaiannya dari awal sampai akhir dilaksanakan di UKE I. “Standar Operasional Prosedur yang sudah disahkan ditetapkan, harus dibukukan disebarkan kepada seluruh Unit Kerja”

REKAP SOP SESDITJEN PKP NO NAMA SOP BAGIAN PERENCANAAN 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2 Penyusunan Program dan Anggaran 3 Penyusunan Rencana Kerja 4 Pelaksanaan Revisi Internal RKA K/L 5 7 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (Triwulan dan Tahun) Penyusunan Laporan Triwulan Melalui Aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP) Penyusunan dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK) 8 Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 9 Pengelolaan Data Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 6 10 Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Website 11 Penyusunan dan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PKP

REKAP SOP SESDITJEN PKP NO NAMA SOP BAGIAN KEUANGAN DAN BMN 1 3 Penatausahaan Barang Milik Negara Penyusunan Data Tepra Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak Ketiga) 4 Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS) 5 Penyusunan Laporan Keuangan 6 Penyusunan Laporan BMN 7 Usulan Hibah dan Penghapusan Barang Milik Negara 2

REKAP SOP DITJEN PKP NO NAMA SOP BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM 1 Pengusulan Kenaikan Pangkat 15 Pengusulan Pensiun 2 Pengusulan Mutasi 16 Pengusulan Pencatuman Gelar 3 Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengusulan Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai Pengusulan Satya Lencana Karya Satya 17 Pemberian Reward Pegawai 18 Pengusulan Inpassing 19 Penyampaian Laporan Kinerja 20 Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan 21 Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 22 Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 9 Pengusulan Tugas dan Ijin Belajar Pengusulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I – IV Pengelolaan Cuti Pegawai 23 10 Pengelolaan Disiplin Pegawai 24 Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemeliharaan) Pengelolaan. Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan) 4 5 6 7 8 11 12 13 14 Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Pengusulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Tinggi Madya Pengusulan Pensiun Atas Pengusulan Sendiri Pengusulan Ijin Perceraian 25 Pemeliharaan Asset 26 Pemanfaatan Asset 27 Pengadaan Barang 28 Pinjam Pakai Asset

REKAP SOP SESDITJEN PKP NO NAMA SOP BAGIAN HUKUM DAN ORTALA 1 4 Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelaksanaan Advokasi Hukum Litigasi 5 Pelaksanaan Advokasi Hukum Non Litigasi 6 Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik 7 Penyusunan Analisis Jabatan 8 Penyusunan Analisis Beban Kerja 9 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 10 Evaluasi Standar Operasional Prosedur 11 Penyusunan dan Riviu Bisnis Proses 12 Pelaporan Gratifikasi 2 3

SOP YANG BISA MENJADI ACUAN NO NAMA SOP 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2 Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 3 Pengelolaan Naskah Dinas Keluar 4 Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemeliharaan) 5 Pengelolaan. Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan) 6 Pengelolaan Cuti Pegawai 7 Penyampaian Laporan Kinerja

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

SOP Penyusunan Program dan Anggaran

SOP Penyusunan Rencana Kerja

SOP Pelaksanaan Revisi Internal RKA K/L

SOP Pengelolaan Data Direktorat Jenderal PKP

SOP Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Website

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (Triwulan dan Tahunan)

SOP Laporan Triwulan melalui Aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e. SAKIP)

SOP Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Direktorat

SOP Penyusunan dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK)

SOP Penyusunan dan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PKP

SOP Penyusunan Data TEPRA Direktorat Jenderal PKP

SOP Usulan Hibah dan Pengahapusan BMN

SOP Penyusunan Laporan BMN

SOP Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak Ketiga)

SOP Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS)

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

SOP Penatausahaan BMN

SOP Pengusulan Kartu Suami/Kartu Istri/Kartu Pegawai

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

SOP Pengusulan Inpassing

SOP Penyampaian Laporan Kinerja

SOP Pemberian Cuti Pegawai

SOP Pengelolaan Cuti Pengawai

SOP Pengusulan Tugas dan Ijin Belajar

SOP Pengusulan Pencantuman Gelar

SOP Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

SOP Pengelolaan Disiplin Pegawai

SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala

SOP Pengusulan Ijin Perceraian

SOP Pengusulan Mutasi

SOP Pengusulan Pensiunan atas Pengusulan Sendiri

SOP Pengusulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Tinggi Madya

SOP Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijzah dan Ujian Dinas. Tingkat I dan Tingkat II

SOP Penggusulan Pensiun

SOP Pengusulan Satya Lencana Karya Satya

SOP Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan

SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

SOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

SOP Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemelihaaran)

SOP Pengelolaan Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan)

SOP Pemanfataan Aset

SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Asset

SOP Pinjam Pakai Aset

SOP Pengadaan Barang

SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Mentari Desa, PDT, dan Transmigrasi

SOP Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal PKP

SOP Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal PKP

SOP Pelaksanan Advokasi Hukum Litigasi

SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Non Litigasi

SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik melalui SIPEMANDU

SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur

SOP Penyusunan dan Reviu Bisnis Proses

SOP Penyusunan Analisis Jabatan

SOP Evaluasi Standar Operasional Prosedur

SOP Pelaporan Gratifikasi Direktorat Jenderal PKP